Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.

Aset Lainnya, antara lain:

  1. Aset tak berwujud;
  2. Kemitraan dengan pihak ketiga;
  3. Kas yang dibatasi penggunaannya; Uang Muka Rekening BUN; dan
  4. Aset Lain-Lain.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB VIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.

Aset Lainnya, antara lain:

  1. Aset tak berwujud;
  2. Kemitraan dengan pihak ketiga;
  3. Kas yang dibatasi penggunaannya; Uang Muka Rekening BUN; dan
  4. Aset Lain-Lain.

A. ASET TAK BERWUJUD (ATB)

  1. Definisi

    ATB didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

    1. Dapat diidentifikasi;
    2. Dikendalikan, dikuasasi, atau dimiliki oleh pemerintah;
    3. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah; dan
    4. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
  1. Jenis Aset Tak Berwujud

    ATB dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya.

    Menurut jenis sumber dayanya, Aset tak Berwujud dapat dibedakan menjadi:

    1. Perangkat Lunak (Software) Komputer

      Software Komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, software yang dimaksud di sini adalah software yang dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.

    2. Hak Paten dan Hak Cipta

      Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu, dengan adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

    3. Lisensi dan Waralaba (Franchise)

      Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Waralaba (Franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

    4. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

      Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panJang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset. Diantara bentuk hasil penelitian adalah peta digital yang dikembangkan oleh beberapa kementerian negara/lembaga.

    5. ATB Lainnya

      ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.

      Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi:

      1. Pembelian;
      2. Pengembangan internal;
      3. Pertukaran;
      4. Kerjasama;
      5. Donasi/hibah;
      6. Warisan budaya/sejarah.

      Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi:

      1. ATB dengan masa manfaat terbatas;
      2. ATB dengan masa manfaat tak terbatas.
  1. Pengakuan

    ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

    1. Dapat diidentifikasi;
    2. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
    3. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
    4. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

    Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:

    1. Tahap penelitian/riset; dan
    2. Tahap pengembangan

    Dalam tahap penelitian/riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

    1. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
    2. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
    3. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
    4. Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

    Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

    1. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
    2. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
    3. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
    4. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
    5. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
    6. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

    Contoh tahap pengembangan diantaranya:

    1. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
    2. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
    3. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
  1. Pengukuran

    Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

    1. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
    2. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

    ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

    Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

    1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
    2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

      Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

      1. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      2. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      3. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

    Pengukuran ATB yang diperoleh pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

    Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

    Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

    Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

  1. Penghentian dan pelepasan

    ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

    Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

    Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi.

    Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatanjbeban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

  2. Penyajian dan Pengungkapan

    ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:

    1. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
    2. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
    3. Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
    4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
    5. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
    6. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
    7. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
    8. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
    9. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada

B. AKUNTANSI ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

  1. Definisi
    1. Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunym komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
    2. Bangun, Kelola, Serah - BKS (Build, Operate, Transfer - BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kernbali aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
    3. Bangun, Serah, Kelola - BSK (Build, Transfer, Operate - BTO) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatn aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).
    4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
    5. Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemerintah dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
      1. disediakan oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) dimana:
        1. mitra kerjasama membangun, mengembangkan, atau memperoleh dari pihak lain; atau
        2. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
      2. Disediakan oleh pemerintah dimana:
        1. Merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah; atau
        2. merupakan peningkatan kapitalisasi terhadap aset milik pemerintah yang dipartisipasikan.
    6. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang mengikat antara pemerintah dan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) dimana:
      1. mitra menggunakan aset konsesi jasa selama masa konsesi; dan
      2. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa publik selama masa konsesi
    7. Masa kerjasama, kemitraan, atau konsesi adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) masih terikat dengan perjanjian kemitraan.
  2. Jenis
    1. Tanah
    2. Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
    3. BMN selain Tanah dan Bangunan.
    4. Aset Tak Berwujud
  3. Pengakuan
    1. Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
      3. Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BKS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMN sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
      4. Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan.
    2. Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
    3. Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa
      1. Karakteristik umum perjanjian konsesijasa antara lain:
        1. Mitra memperoleh hak konsesi dari pemerintah;
        2. Mitra bertanggung jawab terhadap manajemen pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa publiknya, dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemerintah;
        3. Terdapat pengaturan oleh pemerintah atas penetapan tarif yang dipungut oleh mitra sepanjang masa konsesi;
        4. Mitra diwajibkan untuk menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah pada kondisi yang ditentukan di akhir masa konsesi, dengan sedikit atas tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya membiayai aset konsesi jasa; dan
        5. Konsesi jasa merupakan perjanjian mengikat yang mencakup standar capaian layanan, mekanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan untuk penyelesaian perselisihan.
      2. Pemerintah mengakui aset partisipasi mitra dan peningkatan kapitalisasi aset pada BMN yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
        1. Pemerintah mengendalikan atas mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan serta penetapan tarifnya; dan
        2. Pemerintah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas nilai sisa aset di akhir masa konsesi.
      3. Diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika pemerintah mengendalikan atas mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan serta penetapan tarifnya.
      4. Aset konsesi jasa yang berasal dari aset partisipasi mitra menjadi BMN ketika serah terima aset yang disertai pengalihan status kepemilikannya kepada pemerintah.
      5. Dalam hal terdapat BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa sebagaimana angka (2) poin i dan poin ii, maka pemerintah melakukan reklasifikasi BMN yang dipartisipasikan tersebut sebagai aset konsesi jasa.
      6. Pada akhir masa konsesi, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis aset tetap atau aset tak berwujud sesuai dengan karakteristik asetnya.
  4. Pengukuran
    1. Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
    2. Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK
      1. BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSK yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
      2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset pada BMN yang dipartisipasikan sesum dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.
    3. Pengukuran aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa
      1. Aset konsesi jasa yang berasal dari aset partisipasi mitra yang memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa diukur sebesar nilai wajar yaitu nilai konstruksi aset konsesi jasa atau peningkatan kapitalisasi aset pada BMN yang sudah ada sesuai dengan dokumen laporan konstruksi, BAST operasional aset konsesi jasa atau dokumen yang dipersamakan.
      2. Dalam hal terdapat BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa dan memenuhi kondisi persyaratan pengakuan aset konsesi jasa, maka pemerintah melakukan reklasifikasi BMN yang dipartisipasikan tersebut sebagai aset konsesi jasa sebesar nilai tercatat aset sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.
  5. Penyajian dan Pengungkapan
    1. Aset kemitraan disajikan di neraca pada pos aset lainnya.
    2. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang tepat dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan aset kemitraan, antara lain:
      1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan
      2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian kemitraan yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang)
      3. Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS sehubungan:
        1. Pengungkapan BMN yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS;
        2. Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BKS;
        3. Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor oleh mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara;
        4. Pengungkapan hak untuk menerima aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra di akhir masa kerjasama;
        5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BKS;
        6. Apabila ada, pengungkapan yang mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama.
    3. Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK sehubungan:
      1. Pengungkapan BMN yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK;
      2. Pengungkapan aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BSK;
      3. Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Negara
      4. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BSK
    4. Hal-hal umum kemitraan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan:
      1. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
      2. Hak untuk mengharapkan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
      3. Pengakuan aset konsesi jasa pada periode pelaporan, baik aset dibangun atau dikembangkan oleh mitra maupun BMN yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
      4. Hak untuk menerima aset konsesi jasa yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
      5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
      6. Ketentuan yang mengatur perlakuan adanya penggantian atau perbaikan besar komponen utama aset (overhaul) selama operasi konsesi jasa;
      7. Ketentuan untuk mitra mendapatkan ijin penggunaan aset konsesi jasa atau penyelenggaraan hak usaha dari aset konsesi jasa; dan
      8. Perkembangan penyelesaian konstruksi aset konsesi jasa atau perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi selama periode berjalan.
  6. Perlakuan setelah perolehan
    1. Aset kemitraan yang mempunyai karakteristik aset untuk disusutkan atau diamortisasi, dilakukan perhitungan estimasi nilai penyusutan atau amortisasi aset secara sistematis selama umur ekonomi aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi.
    2. Pada akhir masa konsesi, aset kemitraan direklasifikasi ke dalam jenis aset tetap atau aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat asetnya.
  7. Peralihan
    1. Dalam hal pemerintah untuk pertama kali dan sebelumnya belum pernah mengakui aset konsesi jasa sebagai aset kemitraan sesuai pelaksanan perjanjian konsesi jasa, maka pengakuan pertama kali dan pengukuran awal nilai aset konsesi jasa dan awal nilai kewajiban yang melekat diperlakukan secara retrospektif.
    2. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka pemerintah dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.
    3. Selisih antara nilai pengakuan awal aset konsesi jasa yang berasal dari mitra sesuai dengan awal mula perjanjian dan perubahannya dengan nilai tercatat asetnya di tahun koreksiannya, dicatat dalam akun ekuitas.

C. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

  1. Definisi

    Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

  2. Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya

    Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat (restricted cash) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan, memiliki jenis yang beragam. Termasuk dalam jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya, dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya yang dikelola K/L telah dapat diidentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

    Terdapat rekening lainnya yang dimungkinkan dibatasi penggunaannya antara lain Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan Rekening Penampungan Sementara yang berdasarkan sistematika pelaporan rekening digolongkan sebagai rekening dengan dana yang belumjtidak menjadi hak negara.

    Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola kementerian negarajlembaga teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset Lainnya.

    Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup kementerian negara/lembaga) diakui Aset Lainnya sebagai berikut:

    No Kondisi Pasangan Jurnal Rekening Lainnya
    1.
    Terdapat saldo kas yang berdasarkan ketentuan masih belum/tidak menjadi hak negara.
    Beban xxx Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, Rekening Penampungan Sementara
    2. Terdapat saldo kas yang berdasarkan ketentuan masih belum/tidak menjadi hak negara dan berdasarkan ketentuan masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana Dana Pihak Ketiga (Untuk alasan kepraktisan, maka K/L mengakui sebagai Dana Pihak Ketiga)
  3. Pengakuan

    Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

  4. Pengukuran

    Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

  5. Penyajian dan Pengungkapan

    Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.

D. UANG MUKA REKENING BUN

  1. Definisi

    Uang Muka Rekening BUN adalah dana yang telah dibayarkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibebankan ke rekening khusus (reksus). Uang Muka Rekening BUN disajikan atas transaksi sebagai berikut:

    1. SP2D reksus belum dibebankan pada reksus berkenaan (termasuk Uang Persediaan);
    2. Saldo rekening khusus tidak mencukupi/kosong;
    3. Gagal pembebanan karena sistem aplikasi error.
  2. Pengakuan

    Uang Muka Rekening BUN dicatat pada saat tanggal pelaporan.

  3. Pengukuran

    Uang Muka Rekening BUN dicatat dengan nilai nominal sebesar nilai rupiah SP2D reksus yang belum dilakukan pembebanan.

  4. Penyajian dan Pengungkapan

    Uang Muka Rekening BUN disajikan di dalam Neraca dalam pos Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. ASET LAIN-LAIN

  1. Definisi

    Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

  2. Jenis dan Pengakuan Aset Lain-lain

    Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: Penghentian penggunaan aset tetap dan atau aset lainnya (semisal ATB) pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Selain itu, aset lain-lain pada pemerintah pusat termasuk di dalamnya, antara lain adalah aset eks Pertamina, aset Kontraktor Kontrak Kerja Sarna (KKKS), dan aset PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA).

  3. Pengakuan

    Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

  4. Pengukuran

    Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

  5. Penyajian dan Pengungkapan

    Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

  6. Perlakuan Khusus

    Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

    1. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga.
    2. Software yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
      1. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu instansi pemerintah;
      2. kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
      3. kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
      4. perangkat lunak (software) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.
    3. Software komputer yang dibangunjdikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
    4. Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
    5. Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
    6. Apabila software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari hardware yang bersangkutan.