Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XII.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer, Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah..

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XII
Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer

A. BEBAN

  1. Definisi

    Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

  2. Jenis-jenis Beban

    Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

    1. Beban Pegawai;
    2. Beban Persediaan;
    3. Beban Barang dan Jasa;
    4. Beban Pemeliharaan;
    5. Beban Perjalanan Dinas;
    6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat;
    7. Beban Bunga;
    8. Beban Subsidi;
    9. Beban Hibah;
    10. Beban Bantuan Sosial;
    11. Beban Transfer;
    12. Beban Lain-lain;
    13. Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
    14. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
  1. Pengakuan

    Beban diakui pada saat:

    1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

      Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutanjberlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

    2. Terjadinya konsumsi aset

      Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

      1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
      2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

      Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

    3. Timbulnya kewajiban

      Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

  1. Pengukuran
    1. Beban Pegawai

      Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaJI, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

    2. Beban Persediaan

      Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

    3. Beban Barang dan Jasa

      Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

    4. Beban Pemeliharaan

      Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK danjatau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

    5. Beban Perjalanan Dinas

      Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/ PPK.

    6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

      Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK danjatau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

    7. Beban Bunga

      Beban bunga dicatat sebesar resume tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK.

    8. Beban Subsidi

      Beban subsidi dicatat sebesar resume tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    9. Beban Hibah

      Beban hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    10. Beban Bantuan Sosial

      Beban bantuan sosial dicatat sebesar resume tagihan belanja bantuan sosial dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    11. Beban Transfer

      Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.

    12. Beban Lain-Lain

      Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

    13. Beban Penyusutan dan Amortisasi

      Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

    14. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

      Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

  1. Koreksi dan Pengembalian

    Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kernbali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.

  2. Penyajian dan Pengungkapan

    Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

    Berikut adalah ilustrasi penyajian Beban pada Laporan Operasional:

    LAPORAN OPERASIONAL
    UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
    31 DESEMBER 20X1

    URAIAN JUMLAH
    KEGIATAN OPERASIONAL  
      PENDAPATAN  
      BEBAN  
        Beban Pegawai xxxx
        Beban Persediaan xxxx
          Beban Jasa xxxx
          Beban Pemeliharaan xxxx
          Beban Perjalanan Dinas xxxx
          Beban Bunga xxxx
          Beban Subsidi xxxx
          Beban Hibah xxxx
          Beban Bantuan Sosial xxxx
          Beban Penyusutan xxxx
          Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxx
          Beban Transfer xxxx
          Beban Lain-Lain xxxx
        Jumlah Beban xxxx
        SURPLUS/DEFISIT  
      KEGIATAN NON OPERASIONAL  
      POS LUAR BIASA  
      SURPLUS/DIFISIT - LO  

B. BELANJA

  1. Definisi dan Pengakuan

    Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

  2. Jenis-Jenis

    Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu:

    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Barang;
    3. Belanja Modal;
    4. Belanja Bunga Utang;
    5. Belanja Subsidi;
    6. Belanja Hibah;
    7. Belanja Bantuan Sosial; dan
    8. Belanja Lain-lain.
  3. Pengakuan

    Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

    Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

  4. Pengukuran

    Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

  1. Penyajian dan Pengungkapan

    Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

    1. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
    2. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
    3. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
    4. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.
  2. Perlakuan Khusus
    1. Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/PEMDA dan Persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.
    2. Hibah Aset Tetap yang dimiliki pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.

C. TRANSFER

  1. Definisi

    Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah.

    Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat.

  2. Jenis-Jenis

    Sesuai dengan sifatnya, terdapat 2 (dua) kelompok transfer, yaitu:

    1. Transfer Dana Bagi Hasil (DBH).

      Kelompok transfer ini mengacu pada hak daerah penghasil yang ditentukan oleh realisasi pendapatan yang diterima. Dana Bagi Hasil dibagikan kepada entitas yang berhak sesuai hasil realisasi pendapatan jenis tertentu yang diterima pemerintah dengan persentase tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Entitas yang berhak mendapatkan DBH adalah entitas yang menaungi wilayah tempat pendapatan dimaksud dihasilkan dalam hal pendapatan perpajakan dan retribusi serta entitas di sekitar wilayahnya untuk pendapatan yang berasal dari sumber daya alam.

    2. Transfer yang dialokasikan dalam anggaran dan direalisasikan tanpa melihat realisasi pendapatan yang diterima entitas.
  3. Pengakuan

    Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

  4. Pengukuran

    Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

  5. Pengembalian Transfer

    Pengembalian transfer keluar jika dilihat berdasarkan waktu kejadiannya dapat diperlakukan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

    1. Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun anggaran berjalan, maka dibukukan sebagai pengurang transfer keluar pada tahun berjalan; dan
    2. Pengembalian transfer keluar atas transfer keluar tahun anggaran lalu, maka dibukukan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
  6. Penyajian dan Pengungkapan

    Transfer keluar disajikan sebagai berikut:

    1. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
    2. Laporan Arus Kas yang dimasukkan dalam kategori Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi; atau
    3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Demikianlah isi dari Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XII.

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer (7.58 MB) 7.58 MB