Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan Akuntansi Ekuitas adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Ekuitas terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB X.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Ekuitas, Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB X
Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Sebelum laporan keuangan konsolidasian disusun, masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Transaksi Antar Entitas terjadi antar entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Pusat. Di level konsolidasian, Transaksi Antar Entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Transaksi Antar Entitas dapat terjadi antar satker dalam satu K/L/BUN, antar satker lintas K/L/BUN, antara satker K/L dengan BUN, dan antara satker K/L/BUN dengan Kuasa BUN.

Contoh Transaksi Antar Entitas:

  1. Transaksi Antar Entitas (TAE) muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer masuk/transfer keluar dapat terjadi antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan K/L/BUN atau antar entitas akuntansi lintas entitas pelaporan K/L/BUN. Atas transfer masuk/transfer keluar harus dilakukan eliminasi akun timbal balik pada konsolidasian dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Apabila transfer masuk/ transfer keluar terjadi antar satker/entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan K/L/BUN, maka di level LKKL/LKBUN Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.

    2. Apabila transfer masuk/keluar terjadi antar satker/entitas akuntansi lintas entitas pelaporan K/L/BUN, maka di level LKPP Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.

  1. Pengesahan Hibah Langsung

    Pengesahan hibah langsung adalah transaksi antar entitas satker yang menerima hibah langsung dengan BUN pengelola hibah. Berdasarkan dokumen pengesahan atas pendapatan hibah langsung, satker meng-kredit ekuitas dari pengesahan hibah langsung dan BUN pengelola hibah men-debet ekuitas dari pengesahan hibah langsung. Pada saat penyusunan LKPP ekuitas dari pengesahan hibah langsung yang disajikan oleh K/L dan BUN akan saling mengeliminasi.

     

  1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

    Pada saat Satker melakukan transaksi dengan Kuasa BUN, terbentuk jurnal antar entitas (DDEL/DKEL). Hal ini disebabkan adanya pemisahan fungsi antara Satker yang mempunyai kewenangan melakukan belanja dan menatausahakan pendapatan dengan Kuasa BUN yang mempunyai kewenangan mengelola kas (membayar tagihan dan menerima setoran). Pada saat penyajian laporan keuangan, Satker maupun Kuasa BUN menyajikan akun DDEL/DKEL sebagai pos Transaksi Antar Entitas (TAE) pada LPE. Pada saat konsolidasi LKPP, TAE pada LPE K/L dan TAE pada Kuasa BUN akan saling mengeliminasi.

     

Perlakuan khusus:

Transaksi Antar Entitas yang terjadi antara satuan kerja dengan Kuasa BUN atas transaksi penerimaan dan pengembalian dana UP/TUP membentuk akun dengan pos yang berbeda serta terdapat perlakuan penyajian yang bersifat khusus.

Penarikan dan pengembalian dana UP/TUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UP/TUP oleh Satker (SP2D) UP/TUP dicatat oleh Kuasa BUN sebagai pengurangan kas dan ekuitas (DDEL). Kuasa BUN juga menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dan kewajiban (Uang Muka dari KPPN).

Sebaliknya pada saat penenmaan pengembalian dana UP/TUP, Kuasa BUN mencatat penambahan kas dan ekuitas (DKEL). Kuasa BUN juga mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN.

Pada saat konsolidasian, LKPP menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh K/L dengan pasangan ekuitas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh Kuasa BUN dieliminasi dengan saldo Uang Muka dari KPPN yang disajikan oleh K/L.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Ekuitas pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas:

Pemerintah ABC
NERACA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN 20X1 20X0
ASET    
  ASET LANCAR    
  ASET TETAP    
  INVESTASU JANGKA PANJANG    
  ASET LAINNYA    
KEWAJIBAN    
     
EKUITAS    
    EKUITAS xxxx Xxxxx
    JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xxxx Xxxxx

Pemerintah ABC
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN 20X1 20X0
EKUITAS AWAL xxxx xxxx
SURPLUS/DEFISIT-LO xxxx xxxx
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS xxxx xxxx
EKUITAS AKHIR xxxx xxxx

Permenkeu 225/PMK.05/2019
tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Ekuitas (7.58 MB) 7.58 MB