Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Kebijakan Akuntansi Pendapatan adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Pendapatan terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XI.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan menurut jenis pendapatannya, yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO.

Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LRA dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XI
Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. PENDAPATAN-LO

  1. Definisi

    Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

    Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO serta Pendapatan Hibah-LO.

    1. Pendapatan Perpajakan-LO

      Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    2. Pendapatan PNBP-LO

      Pendapatan PNBP-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan PNBP yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    3. Pendapatan hibah-LO

      Pendapatan Hibah-LO adalah penenmaan Pemerintah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

  1. Jenis-jenis Pendapatan LO
    1. Pendapatan Perpajakan-LO, terdiri atas:
      1. Pajak Penghasilan (PPh), yang dibagi menjadi:
        1. PPh Minyak dan Gas Bumi (Migas)

          PPh Minyak dan Gas Bumi (Migas) yaitu pendapatan pajak yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi. Komponen akun PPh Migas adalah Pendapatan PPh Minyak Bumi, Pendapatan PPh Gas Bumi, dan Pendapatan PPh Migas Lainnya, yakni penerimaan yang berasal dari PPh lainnya.

        2. PPh Non Migas

          PPh Non Migas yaitu pendapatan pajak penghasilan yang berasal dari sektor selain minyak dan gas bumi. Kelompok PPh Non Migas antara lain Pendapatan PPh Pasal 21, Pendapatan PPh Pasal 22, Pendapatan PPh Pasal 22 Impor, Pendapatan PPh Pasal 23, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, Pendapatan PPh Pasal 26, Pendapatan PPh Final, dan Pendapatan PPh Non Migas Lainnya.

        3. PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)

          Dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak antara lain Pendapatan PPh Pasal 21 DTP, Pendapatan PPh Pasal 22 DTP, Pendapatan PPh Pasal 22 Impor DTP, Pendapatan PPh Pasal 23 DTP, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi DTP, Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP, Pendapatan PPh Pasal 26 DTP, Pendapatan PPh Final DTP, dan Pendapatan PPh Non Migas Lainnya DTP.

      2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), terdiri dari:
        1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

          Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN dibagi menjadi Pendapatan PPN Dalam Negeri, Pendapatan PPN Impor, dan Pendapatan PPN Lainnya (yakni penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN di atas).

        2. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

          Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yaitu pajak yang dikenakan pada saat penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) Mewah. PPnBM dibagi menjadi Pendapatan PPnBM Dalam Negeri, Pendapatan PPnBM Impor dan PPnBM lainnya.

        3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

          Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pendapatan pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan yang bersumber dari sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3).

        4. Pendapatan Pajak Lainnya

          Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari Pendapatan Pajak Lainnya dan Pendapatan Bunga Penagihan Pajak.

          1. Pendapatan Pajak Lainnya, antara lain:
            1. Pendapatan Bea Meterai

              Pendapatan Bea Meterai yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan;

            2. Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai

              Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

            3. Penerimaan Dana Hasil Penjualan Benda Meterai
            4. Pendapatan PPn Batubara

              Pendapatan PPn Batubara yakni Penerimaan Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

            5. Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

              Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya yakni penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM.

            6. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak

              Pendapatan Bunga Penagihan Pajak yaitu penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

    2. Pendapatan PNBP-LO

      Pendapatan PNBP-LO terdiri dari beberapa jenis pendapatan yaitu:

      1. Pendapatan PNBP-LO perizinan

        Pendapatan PNBP-LO perizinan adalah pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan berasal dari pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

      2. Pendapatan PNBP-LO layanan

        Pendapatan PNBP-LO layanan adalah pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib bayar.

        Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, biaya pengurusan dokumen sipil/negara dan lain-lain.

      3. Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfataan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri atas:
        1. Sumber Daya Alam Migas

          Pendapatan SDA Migas pada prinsipnya merupakan penerimaan negara yang eamingprocess-nya belum selesai, sehingga untuk dapat diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dibutuhkan proses identifikasi dan perhitungan kewajiban kontraktual pemerintah untuk dicadangkan terlebih dahulu. Dana penerimaan migas setelah dikurangi dengan cadangan tersebut selanjutnya akan diproses pemindahbukuannya ke Rekening KUN sebagai pendapatan PNBP SDA migas berbasis kas.

          Yang termasuk penerimaan jenis ini antara lain:

          1. Penerimaan hasil penjualan minyak bumi, yang terdiri atas:
            1. Penerimaan minyak bumi dari kilang Pertamina; dan
            2. Penerimaan minyak bumi dari non kilang Pertamina.
          2. Penerimaan hasil penjualan gas bumi, yang terdiri atas:
            1. Penerimaan LNG;
            2. Penerimaan LPG;
            3. Penerimaan Natural Gas; dan
            4. Penerimaan CBM.
          3. Penerimaan atas setoran overlifting m1gas Kontraktor

            Jenis penerimaan m1 setelah dipindahbukukan akan diakui sebagai PNBP SDA Migas.

        2. Sumber Daya Alam Non Migas

          Pendapatan SDA Non Migas merupakan pendapatan negara dari Sumber Daya Alam selain Migas diantaranya:

          1. Pendapatan dari sektor Pertambangan Umum;
          2. Pendapatan dari sektor Kehutanan;
          3. Pendapatan dari sektor Perikanan; dan
          4. Pendapatan dari sektor Pengusahaan Panas Bumi.
      4. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Karakteristik investasi jangka pendek yaitu dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah. Sementara itu investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen.

        Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

      5. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah adalah PNBP yang berasal dari antara lain penyewaan aset pemerintah, pendapatan dari kerja sama antara pemerintah dengan pihak ketiga dan lain-lain.

      6. Pendapatan-LO lainnya,

        Pendapatan-LO lainnya adalah PNBP yang diperoleh dari antara lain terdiri dari keuntungan penjualan aset, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum serta penghapusan utang.

    3. Pendapatan Hibah-LO

      Adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari pemberi hibah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa.

  1. Asas Bruto

    Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

    Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

  2. Pengakuan Pendapatan-LO

    Pengakuan pendapatan-LO diatur sebagai berikut:

    1. Pendapatan Perpajakan-LO

      Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

      1. Sistern Self Assesment

        Sistem Self Assesment Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar/pajak terutang.

      2. Sistem Official Assesment

        Sistem Official Assesment Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

      3. Withholding tax system

        Withholding tax system adalah sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memotong/memungut, dan menyetorkan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

      Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Pusat memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan.

      Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

      1. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode self assessment dan Withholding tax system.

        Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan metode self assessment maupun sistem withholding assesment diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas Negara dan telah mendapatkan nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Apabila pada akhir periode pelaporan masih terdapat penenmaan yang belum mendapatkan nomor pendaftaran pada dokumen kepabeanan, maka diungkap dalam CaLK.

        Dokumen sumber pencatatan pendapatan perpajakan-LO dengan sistem self assessment maupun sistem withholding assessment antara lain bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penenmaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

      2. Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode official assessment

        Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO.

        Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan perpajakan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

    2. Pendapatan PNBP-LO
      1. Pendapatan PNBP-LO perizinan

        Pendapatan-LO yang diperoleh dari kewenangan pemerintah dalam bidang perizinan diakui:

        1. pada saat diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar mengajukan permohonan; atau
        2. pada saat diterbitkannya tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar setelah izin diterbitkan.

        Pertimbangan pengakuan pendapatan perizinan dilakukan sekali pada saat diterimanya pendapatan yaitu karena proses pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan setelah pemohon membayar biaya perizinan tersebut dan biaya perizinan yang telah disetor pada umumnya tidak akan dikembalikan kepada pemohon. Disamping itu pendapatan dari perizinan juga tidak dibagi secara proporsional sesuai waktu berlakunya izin dengan pertimbangan bahwa izin dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dan tidak adanya sumber daya yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan izin yang dikeluarkan (tidak berlaku prinsip penandingan pendapatan dan biaya atau matching cost againts revenue).

      2. Pendapatan PNBP-LO layanan

        Pendapatan PNBP-LO layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Apabila hasil dari transaksi layanan pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:

        1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
        2. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
        3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
        4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biayai untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

        Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, biaya pengurusan dokumen sipiljnegara dan lain-lain). Apabila pembayaran dilakukan untuk layanan yang meliputi beberapa periode maka pendapatannya diakui sesuai dengan masa layanan yang diberikan.

      3. Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfataan Sumber Daya Alam (SDA)

        Pendapatan-LO yang diperoleh dari eksploitasi/pemanfaatan Sumber Daya Alam dibedakan ke dalam empat kelompok yaitu:

        1. berdasarkan pemberian izin terkait dengan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam;
        2. berdasar volume/unit pengambilan;
        3. berdasarkan harga jual; dan
        4. berdasarkan bagi hasil.

        Pengakuan pendapatan SDA yang terkait dengan pemberian izin eksplorasi maupun eksploitasi SDA dapat mengacu pada proses pengakuan pendapatan dari perizian.

      4. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito dan bunga obligasi serta dividen tunai diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara.

      5. Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah

        Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pemanfaatan aset non keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.

      6. Pendapatan-LO lainnya
        1. Pendapatan PNBP-LO lainnya yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima oleh entitas;
        2. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas;
        3. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat diterima oleh entitas;
        4. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas;
        5. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkhract) diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan; (dicek kembali dengan Surat Dir. APK ke KPK); dan
        6. Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinJaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.
    3. Pengakuan Pendapatan Hibah-LO
      1. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang, diakui pada saat:
        1. kas diterima di RKUN atau Reksus,
        2. tanggal penarikan (valuta) yang tercantum dalam NoD, atau
        3. pengesahan oleh Kuasa BUN
      2. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa dan/atau surat berharga diakui dan dicatat pada saat pengesahan oleh Kuasa BUN
  1. Pengukuran Pendapatan-LO

    Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

    Misalnya, pemerintah menerima pendapatan PBB dan harus mengeluarkan upah pungut. Atas penerimaan pendapatan PBB tersebut tidak boleh dikurangi dengan jumlah upah pungut tersebut. Contoh lain, untuk jenis pajak tertentu, Pemerintah memberikan kemudahan pembayaran pajak dengan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran melalui mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya beban administrasi perbankan yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka jumlah beban pemerintah tersebut, upah pungut dan adminsitrasi perbankan, tidak boleh mengurangi jumlah pendapatan dan harus diakui secara terpisah dalam laporan keuangan.

    Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

    1. Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO

      Pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment system dan Withholding tax system.

      Sementara itu untuk official assessment, pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah.

      Pendapatan-LO Perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diukur dengan nilai nominal yang akan diterima oleh pemerintah sebesar yang tercantum pada pemberitahuan pabean dan cukai, dokumen pelengkap pabean, dan surat penetapan/tagihan.

    2. Pengukuran Pendapatan PNBP-LO

      Pendapatan PNBP-LO diukur melalui beberapa cara:

      1. Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di Kas Umum Negara;
      2. Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan;
      3. Tarif PNBP dengan menggunakan formula tertentu. PNBP ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.
    3. Pengukuran Pendapatan Hibah-LO

      Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:

      1. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar:
        1. Nilai nominal hibah yang diterima di RKUN atau Reksus;
        2. Nilai nominal yang tercantum dalam NoD; atau
        3. Nilai nominal yang tercantum dalam SP2HL/SPHL yang disahkan oleh Kuasa BUN.
      2. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa dan/atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST;
      3. Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan hal di bawah ini dengan urutan menandakan prioritas sebagai berikut:
        1. Menurut biayanya;
        2. Menurut harga pasar; atau
        3. Menurut perkiraan/taksiran harga wajar berdasarkan hasil penilaian.

        Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

  1. Penyajian dan Pengungkapan
    1. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
    2. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
    3. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
  2. Perlakuan Khusus
    1. Koreksi Pendapatan-LO

      Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

    2. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang mempengaruhi kas

      Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan.

    3. Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang tidak mempengaruhi kas

      Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelumnya.

      Dalam hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya keputusan atau putusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan atau putusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan perpajakan-LO.

B. PENDAPATAN-LRA

  1. Definisi

    Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

    Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LRA dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan PNBP-LRA serta Pendapatan Hibah-LRA.

    1. Pendapatan Perpajakan-LRA

      Pendapatan Perpajakan-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari perpajakan pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    2. Pendapatan PNBP-LRA

      Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

    3. Pendapatan hibah-LRA

      Pendapatan Hibah-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

  2. Klasifikasi dan Jenis-jenis Pendapatan-LRA

    Pendapatan LRA dibagi ke dalam klasifkasi sebagai berikut:

    1. Pendapatan Perpajakan-LRA

      Pada pemerintah pusat, Pendapatan Perpajakan-LRA antara lain mencakup:

      1. Pendapatan Pajak Penghasilan
      2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
      3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
      4. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
      5. Pendapatan Cukai
      6. Pendapatan Bea Masuk
      7. Pendapatan Bea Keluar
      8. Pendapatan Pajak Lainnya
    2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

      Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

      Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA yang dipungut oleh Pemerintah Pusat antara lain mencakup:

      1. Pendapatan dari perizinan;
      2. Pendapatan dari layanan;
      3. Pendapatan dari eksplitasi/pemanfaatan sumber daya alam;
      4. Pendapatan dari hasil investasi;
      5. Pendapatan dari hasil investasi aset non keuangan; dan
      6. Pendapatan non perpajakan lainnya.
    3. Pendapatan Hibah

      Pendapatan Hibah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari hibah yang diterima pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

  3. Pengakuan

    Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

  4. Pengukuran Pendapatan-LRA

    Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

  5. Penyajian

    Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

    Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

  6. Perlakuan Khusus

    Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, pemerintah sering melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
    2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
    3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
    4. Dalam hal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku maka kebijakan akuntansi untuk koreksi adalah sebagai berikut:
      1. Pengembalian kelebihan penenmaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
      2. Apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penenmaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/atau ekuitas.
      3. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/ atau ekuitas.

Demikian tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XI.

Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Pendapatan (7.58 MB) 7.58 MB