Kebijakan Akuntansi Piutang

Kebijakan Akuntansi Piutang adalah BAB V dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Piutang, Piutang di bagi menjadi Piutang Jangka Pendek dan Piutang Jangka Panjang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB V yaitu Kebijakan Akuntansi Piutang.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PIUTANG JANGKA PENDEK

1. Definisi

Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. Jenis-jenis Piutang Jangka Pendek

  1. Piutang Pajak

    Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Piutang Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  2. Piutang Bukan Pajak

    Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

    Piutang Bukan Pajak mencakup:

    1. Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam;

    2. Piutang dari Pendapatan Laba BUMN;

    3. Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya.

  3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

    Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemindahtanganan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau dengan metode cicilan/angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan/angsuran lebih dari 12 bulan maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai Bagian Lancar TPA.

  4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPJTGR)

    Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

  5. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

    Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

  6. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

    Beban Dibayar di MukajUang Muka Belanja adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barangjjasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah.

    Contoh dari Uang Muka Belanja adalah uang muka pembelian aset. Sedangkan, contoh dari Beban Dibayar di Muka adalah pembayaran sewa gedung untuk periode tahun mendatang.

  7. Piutang BLU

    Piutang BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLU.

  8. Piutang Transfer ke Daerah

    Piutang Transfer ke Daerah merupakan piutang yang timbul akibat dana Transfer ke Daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melebihi dari yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan yang akan dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau yang akan dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran berikutnya.

     

3. Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

  1. Piutang Perpajakan

    Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakuinya piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria:

    1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

    2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

    Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak

    Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan Piutang Pajak ditetapkan sebagai berikut:

    1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya, Piutang Pajak diakui pada saat diterbitkan:

      1. Surat Tagihan Pajak;

      2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

      3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

      4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

      5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);

      6. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB);

      7. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan (SKP PBB).

    2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, Piutang Pajak diakui pada saat:

      1. diterbitkan Surat Tagihan Pajak;

      2. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;

      3. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;

      4. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;

      5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampa1 dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;

      6. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

      7. Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;

      8. diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;

      9. diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;

      10. diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);

      11. diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB);

      12. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB);

    Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Piutang atas pendapatan pajak berupa bea masuk, bea keluar dan cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat timbul karena adanya:

    1. penundaan pembayaran pungutan negara;

    2. pembayaran berkala pungutan negara; dan

    3. penetapan pejabat atau Direktur Jenderal.

    Penundaan pembayaran atau pembayaran berkala pungutan negara terjadi ketika penyelesaian/pelunasan kewajiban kepabeanan atau cukai dilakukan setelah tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan kepabeanan dan cukai.

    Penetapan yang dilakukan oleh pejabat atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilakukan apabila dari hasil penelitian atas pemberitahuan pabean atau cukai yang disampaikan oleh wajib bayar, terdapat kekurangan pembayaran atas pungutan pabean atau cukai.

    Dokumen sumber pengakuan piutang pajak yang berasal dari pendapatan negara yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berupa:

    1. pemberitahuan dokumen pabean impor atau ekspor dengan penundaan pembayaran pungutan negara;

    2. dokumen pelengkap pabean impor dengan penundaan pembayaran pungutan negara.

    3. surat penetapan;

    4. surat tagihan;

    5. dokumen cukai dengan fasilitas penundaan pembayaran;

    6. dokumen cukai dengan fasilitas pembayaran berkala; dan

    7. surat atau dokumen sejenis lainnya.

  2. Piutang Bukan Pajak

    Pengakuan Piutang Bukan Pajak dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan negara bukan pajak. Untuk dapat diakui sebagai Piutang Bukan Pajak, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

    1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

    2. Telah diterbitkan surat penagihan.

  3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

    Bagian Lancar TPA merupakan reklasifikasi dari TPA sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pengakuan Bagian Lancar TPA adalah melalui reklasifikasi TPA menjadi Bagian Lancar TPA yang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

  4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

    Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

  5. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

    Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang sebesar nilai Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

  6. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

    Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.

  7. Piutang BLU

    Piutang BLU diakui dengan kriteria:

    1. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;

    2. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

    3. Telah diterbitkan surat penagihan.

  8. Piutang Transfer ke Daerah

    Piutang Transfer ke daerah berupa kelebihan transfer ke daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan:

    1. hasil rekonsiliasi antara unit yang menyalurkan transfer dengan unit yang mengelola pendapatan yang akan dibagihasilkan untuk transfer DBH; dan/atau

    2. laporan penggunaan dana transfer dari entitas penerima transfer untuk jenis dana transfer yang telah ditentukan peruntukannya.

     

4. Pengukuran

  1. Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    1. Pengukuran saat pengakuan

      1. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya. Sedangkan, untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya adalah sebesar nilai yang disetujui Wajib Pajak.

      2. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penenmaan pajak yang yang sudah terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali.

      3. Khusus Piutang Perpajakan atas Pendapatan Bea dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan/banding, piutang pajaknya dicatat berdasarkan surat ketetapan terakhir sebelum wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

    2. Pengukuran setelah pengakuan

      Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, atau khusus untuk Tahun 2007 dan sebelumnya, Piutang Pajak juga dapat berkurang karena adanya keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Sedangkan untuk tahun 2008 dan seterusnya, piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

      Khusus untuk piutang PBB, apabila terhadap pajak terutang diterbitkan Surat Tagihan Pajak PBB, yang merupakan pengganti dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB, nilai nominal piutang pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak PBB tersebut dikurangkan dari saldo Piutang Pajak. Selanjutnya piutang pajak yang tercatat menjadi sebesar nilai nominal Surat Tagihan Pajak PBB.

       

  2. Piutang Bukan Pajak

    Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

  3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

    Bagian Lancar TPA dicatat sebesar jumlah TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

  4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan(TP) / Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

    Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

  5. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

    Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

  6. Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja

    Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

  7. Piutang BLU

    Piutang BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

  8. Piutang Transfer ke Daerah

    Piutang Transfer ke Daerah disajikan sebesar jumlah nominal kelebihan transfer ke daerah dari jumlah yang seharusnya.

    Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau saat timbulnya piutang.

    Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

    Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

    Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk Jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

    Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitasjumur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

5. Penyajian

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang.

Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian piutang di Neraca:

PEMERINTAH ABC
NERACA
Per 31 Desember 20Xl

URAIAN JUMLAH
ASET  
  ASET LANCAR  
    ..... xxxx
    Piutang Pajak xxxx
    Piutang Bukan Pajak xxxx
    Bagian Lancar TPA xxxx
    Bagian Lancar TP/TGR xxxx
    Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang xxxx
    Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka xxxx
    Piutang BLU xxxx
    Piutang Transfer ke Daerah xxxx
    Piutang Lainnya xxxx
    (Penyisihan Piutang Tidak Tertagih) (xxxx)
    Jumlah Piutang setelah Penyisihan xxxx
  ASET TETAP  
  ASET LAINNYA  
  ....  
KEWAJIBAN  
   
EKUITAS  

6. Pengungkapan

Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

  1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

  2. Rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;

  3. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;

  4. Penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh Satuan Keija pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN;

  5. Barang jaminan atau barang sitaan, bila ada;

  6. Informasi tentang Piutang Pajak yang masih dalam upaya hukum (sengketa) oleh Wajib Pajak, bila ada;

  7. Penjelasan atas penyelesaian piutang (tindakan penagihan), khususnya untuk Wajib Pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material.

Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengena1 proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang.

B. PIUTANG JANGKA PANJANG

1. Definisi Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang

Terdapat beberapajenis Piutang Jangka Panjang, yaitu:

  1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

    Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

  2. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

    Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

    Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

  3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

    Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negen kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

  4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

    Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan pemberian kredit oleh pemerintah kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

  5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

    Piutang Jangka Panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya.

3. Pengakuan Piutang Jangka Panjang

  1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

    Piutang TPA diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

  2. Piutang Tagihan TP/TGR

    Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

    1. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

    2. Telah diterbitkan:

      1. Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau

      2. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau

    3. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

  3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

    Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman diakui atau timbul pada saat terjadinya penarikan pinjaman sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Notice of Disbursement (NoD) untuk mekanisme pembayaran langsung, mekanisme Letter of Credit (LC) dan mekanisme pembiayaan pendahuluan. Sedangkan untuk penarikan pinjaman dengan mekanisme rekening khusus, maka piutang jangka panjang penerusan pinjaman diakui pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penerusan Pinjaman.

  4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

    Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah timbul pada saat terjadinya pengeluaran pembiayaan atas kredit yang diberikan pemerintah.

  5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

    Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

4. Pengukuran Piutang Jangka Panjang

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

  1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

    Piutang TPA dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

  2. Piutang Tagihan TP/TGR

    Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.

  3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

    Piutang penerusan pinjaman dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.

  4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

    Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi pemberian kredit.

  5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

    Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Piutang Jangka Panjang Dalam Mata Uang Asing

Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadanganjpenyisihan piutang tidak tertagih (the allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang- piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO.

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitasjumur piutang. Ketentuan lebih lanjut mengenm penggolongan kualitasjumur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.

Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang..

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian piutang jangka panjang di neraca:

PEMERINTAH ABC
NERACA
Per 31 Desember 20Xl

URAIAN JUMLAH
ASET  
  ASET LANCAR  
  ASET TETAP  
  PIUTANG JANGKA PANJANG  
    Piutang TPA xxxx
    Piutang Tagihan TP/TGR xxxx
    Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman xxxx
    Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah xxxx
    Piutang Jangka Panjang Lainnya xxxx
    Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xxxx)
  ASET LAINNYA  
KEWAJIBAN  
   
EKUITAS  

6. Perlakuan Khusus

  1. Konversi piutang menjadi penyertaan modal negara

    Piutang negara bukan pajak atau piutang penerusan pinjaman dapat dikonversi menjadi penyertaan modal negara. Bila terjadi konversi, maka akun piutang akan berkurang sebesar nilai piutang yang dikonversi, dan nilai penyertaan modal negara (investasi permanen) akan bertambah sebesar nilai yang sama.

  2. Penyajian piutang berupa bagian lancar atas TPA, Tagihan TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang pada laporan keuangan interim semester I.

    Pada laporan keuangan interim semester I, bagian lancar atas TPA, TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang disajikan sebesar TPA, TP/TGR, dan Piutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan interim semester I.

  3. Pengakuan piutang atas Laba BUMN

    Piutang atas bagian laba BUMN timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas Negara.

  4. Penyesuaian Piutang Pajak setelah Pengakuan

    Nilai piutang pajak dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang pajak tersebut. Penyesuaian nilai piutang pajak harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak negara berkurang atau bertambah atas pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang pajak antara lain:

    1. pembayaran/pelunasan;

    2. pembetulan atau pembatalan surat penetapan;

    3. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi perpajakan

    4. penghapusan piutang pajak;

    5. keputusan keberatan, putusan pengadilan pajak;

    6. putusan Mahkamah Agung; atau

    7. kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan nilai piutang pajak harus disesuaikan.

  5. Penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak

    Penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.

    Terhadap piutang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal atas surat penetapan diajukan keberatan maka nilai piutang dicatat sebesar nilai kekurangan pembayaran yang tercantum pada keputusan keberatan.

    Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (Full Disclosure). Bahwa nilai nominal piutang pajak yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses invetarisasi piutang pajak secara periodik.

  6. Denda, pinalti, dan biaya lainnya yang sejenis yang timbul dari piutang jangka panjang.

    Apabila terdapat bunga, denda, commitment fee, dan/ atau biaya-biaya pinjaman lainnya yang belum diterima oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan atas pinjaman jangka panjang, maka bunga, denda, commitment fee, dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut harus diakui sebagai piutang jangka pendek (aset lancar).

  7. Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktur J enderal Kekayaan Negara

    Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja instansi yang bersangkutan. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara / Ditjen Kekayaan Negara (PUPN/DJKN), maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar.

  8. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan.

    Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dapat dilakukan pada saat telah ada inlcracht dan salinan putusan tersebut diterima oleh entitas yang bertindak sebagai eksekutor yang ditunjuk berdasarkan undang-undang serta diterbitkan surat ketetapan atas putusan dimaksud.

    Dalam hal terjadi perbedaan waktu antara inlcracht dengan diterbitkannya salinan putusan pengadilan, di mana inlcracht diputuskan sebelum tanggal pelaporan keuangan (31 Desember) dan salinan putusan pengadilan diterima setelah tanggal pelaporan keuangan, namun masih dalam periode pemeriksaan lapangan oleh auditor (ditandai dari tanggal periode pemeriksaan pada surat tugas pemeriksaan), maka hal tersebut diperlakukan sebagai "peristiwa penting setelah tanggal neraca" yang memerlukan penyesuaian, sehingga atas peristiwa tersebut agar dilakukan penyesuaian nilai Piutang Uang Pengganti pada laporan keuangan periode pelaporan tahun berkenaan.

    Karena sifatnya yang berbeda dengan Pendapatan Bukan Pajak lainnya, penyisihan piutang ini dapat dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan tersendiri oleh entitas tersebut.

  9. Penghentian Pengakuan Piutang

    Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan baik penghapusbukuan (write off} maupun penghapustagihan (write down). Penghentian pengakuan piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

    1. Pelunasan atas piutang pada periode berjalan

      Pelunasan piutang dilakukan dengan penyetoran dengan menggunakan BPN. Selain perekaman BPN, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang.

    2. Pelunasan atas piutang yang telah dicadangkan penyisihan piutang tak tertagihnya

      Selain perekaman dokumen pelunasan, satuan kerja harus menghentikan pengakuan piutang.

      Pada akhir periode pelaporan, satuan kerja melakukan penyesuaian. Dengan pelunasan tersebut kartu piutang atas nama debitur yang bersangkutan dapat ditutup.

    3. Penghapusbukuan atas piutang yang telah disisihkan 100% (seratus persen)

      Apabila piutang telah disisihkan 100% (seratus persen) dan telah diterbitkan surat keputusan penghapusbukuan piutang, maka dilakukan pencatatan.

    4. Penerimaan Pelunasan atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

      Apabila piutang yang telah dihapusbukukan kemudian diterima pelunasannya, maka harus dilakukan pencatatan untuk memunculkan kembali piutang tersebut.

      Penerimaan pelunasan tersebut diakui sebagai pendapatan LRA dan diakui sebagai pendapatan LO.

      Pada tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyesuaian a:tas saldo penyisihan piutang tak tertagih.

  10. Piutang denda yang timbul karena hasil pemeriksaan auditor eksternal

    Pengakuan Piutang denda yang disebabkan adanya pemeriksaan auditor eksternal diakui berdasarkan dokumen sumber yang terkait.