Kebijakan Akuntansi Transitoris

Kebijakan Akuntansi Transitoris adalah salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Transitoris terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XV.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

Dalam Kebijakan Akuntansi Transitoris, Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanjajbeban, dan pembiayaan pemerintah.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam BAB XV yaitu Kebijakan Akuntansi Transitoris.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana.

Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1792.

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB XV
Kebijakan Akuntansi Transitoris

A. DEFINISI

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanjajbeban, dan pembiayaan pemerintah.

B. JENIS-JENIS

Transaksi non anggaranjtransitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

  1. Transaksi Transito

    Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penenmaan kernbali uang persediaan kepadaj dari bendahara pengeluaran.

  2. Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

    Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/ daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah daiia yang disetorkan oleh pemerintah provinsijkabupatenjkota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.

  3. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

    Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

  4. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN

    Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

  1. Transaksi non anggaran Pihak Ketiga

    Merupakan transaksi penerimaan kas yang akan disalurkan kepada pihak ketiga selain Dana PFK dan/atau penerimaan kas direkening BUN yang belum dapat ditetapkan sebagai pendapatan atau pembiayaan. Misalnya: penerimaan retur dana·SP2D, penerimaan di Rekening Migas (RPL), penerimaan penarikan pinjaman/hibah luar negeri di Reksus sebelum terbit NoD, dan lain-lain

    Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

    Hal-hal yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

    1. Rincian jenis transaksi transitoris;
    2. Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

Berikut adalah ilustrasi penyajian transaksi transitoris pada LAK

Pemerintah ABC
LAPORAN ARUS KAS

Untuk: Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 20X1

URAIAN JUMLAH
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI  
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN  
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS xxxx
Arus Masuk Kas  
    Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) xxxx
    Kiriman Uang Masuk xxxx
Jumlah Arus Masuk Kas xxxx
Arus Keluar Kas  
    Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PPK) xxxx
    Kiriman Uang Keluar xxxx
Jumlah Arus Keluar Kas xxxx
        Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris xxxx
    Total Kenaikan (Penurunan) Kas xxxx
    Saldo Awal Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran  
    Saldo akhir Kas di BUN & Bendahara Pengeluaran  
    ........  
    Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan  
    Saldo Akhir Kas di ....  
    SALDO AKHIR KAS  

Demikianlah tentang Kebijakan Akuntansi Transitoris yang merupakan salah satu bab dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan Akuntansi Transitoris terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB XV.

Seperti kita ketahui Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat di dalamnya terdiri atas:

Pasal 4

  1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. pendahuluan kebijakan akuntansi;
    2. kebijakan pelaporan keuangan;
    3. kebijakan akuntansi kas dan setara kas;
    4. kebijakan akuntansi investasi;
    5. kebijakan akuntansi piutang;
    6. kebijakan akuntansi persediaan;
    7. kebijakan akuntansi aset tetap;
    8. kebijakan akuntansi aset lainnya;
    9. kebijakan akuntansi kewajiban/utang;
    10. kebijakan akuntansi ekuitas;
    11. kebijakan akuntansi pendapatan;
    12. kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer;
    13. kebijakan akuntansi pembiayaan;
    14. kebijakan akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)/SAL; dan
    15. kebijakan akuntansi transitoris.
  2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dasar hukum Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7, Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Pertimbangan dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah:

  1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
  2. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.OS/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.OS/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.OS/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
  3. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
Lampiran Ukuran
Kebijakan Akuntansi Transitoris (7.58 MB) 7.58 MB