Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 02, 2018
Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Kewaspadaan Dini di Daerah berguna untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Demikian pertimbangan pertama dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Januari 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah mencabut:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211); dan
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Masa Peralihan ke Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. FKDM yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir; dan
  2. Kominda Kabupaten/Kota yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Pertimbangan tentang terbitnhya Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

  1. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
  2. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;

Dasar Hukum Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
  6. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

Ketentuan Umum Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
  4. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
  5. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
  6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
  8. Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
  9. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah

Tujuan Kewaspadaan Dini di Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah. (Pasal 2)

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah

  1. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
  2. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarPerangkat Daerah.

Pelaku Kewaspadaan Dini di Daerah

  1. Peerintah Daerah, dan
  2. Masyarakat.

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Kewaspadaan Dini di Daerah

Kewaspadaan Dini di Provinsi

  1. Kewaspadaan Dini di provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur.
  2. Tugas dan tanggung jawab Gubernur:
    1. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah provinsi;
    2. mengoordinasikan Perangkat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi; dan
    3. mengoordinasikan bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas daerah kabupaten/kota.

Kewaspadaan Dini di Kabupaten/Kota

  1. Kewaspadaan Dini di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota.
  2. Tugas dan tanggung jawab bupati/wali kota:
    1. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah kabupaten/kota;
    2. mengoordinasikan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota; dan
    3. mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

Kewaspadaan Dini di Kecamatan

  1. Kewaspadaan Dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat.
  2. Tugas dan tanggung jawab camat sebagaimana dimaksud yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Provinsi, ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  1. Gubernur sebagai Ketua
  2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sebagai Sekretaris/Pelaksana Harian.
  3. Unsur Perangkat Daerah di Provinsi sesuai kebutuhan sebagai Anggota.
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Provinsi bertugas:
  1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi;
  2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi;
  3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi; dan
  4. memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah provinsi.

Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  1. Bupati / Wali Kota sebagai Ketua.
  2. Kepala Badan Kesatuang Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota sebagai Sekretaris / Pelaksana Harian.
  3. Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten / Kota sesuai kebutuhan sebagai Anggota.
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota bertugas:
  1. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota;
  2. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota;
  3. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan
  4. memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.

Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan, ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  1. Camat sebagi Ketua.
  2. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris / Pelaksana Harian.
  3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lurah / Kepala Desa sebagai Anggota.
Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas:
  1. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
  2. mengoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
  3. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/wali kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Intelijen Negara.(Pasal 11)

Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:

  1. Pengumpulan Data dan Informasi;
    1. Wawancara;
    2. Observasi; dan
    3. Analisis Dokumen.
  2. Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi;
    1. Pemilahan Data dan Informasi;
    2. Penyajian Data dan Informasi; dan
    3. Penarikan Kesimpulan.
  3. Pelaporan
    1. Pelaporan Data dan Informasi,
    2. Rekomendasi.

Pusat Komunikasi dan Informasi

Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah
Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kementerian Dalam Negeri, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pusat Komunikasi dan Informasi menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini

Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

  1. Pendidikan dan Pelatihan,
    1. Meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan,
    2. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.
  2. Sosialisasi
    1. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
    2. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

  • Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat dibentuk FKDM di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.
  • Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  • Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
  • Jumlah keanggotaan FKDM di daerah provinsi, FKDM di daerah kabupaten/kota, dan FKDM di kecamatan, berjumlah masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

FKDM di daerah provinsi bertugas:

  1. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi.

FKDM di daerah kabupaten/kota bertugas:

  1. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota.

FKDM di kecamatan bertugas:

  1. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.

Pendanaan Kewaspadaan Dini

  1. Anggaran pembinaan dan pengawasan Kewaspadaan Dini oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
  3. Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Kewaspadaan Dini

  1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota.
  3. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.

Pembinaan Kewaspadaan Dini

  1. koordinasi antarsusunan pemerintahan;
  2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
  3. pendidikan dan pelatihan; dan
  4. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pengawasan Kewaspadaan Dini

Pengawasan, meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah

Pelaporan Kewaspadaan Dini

Laporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

  1. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah provinsi dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
  2. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
  3. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kecamatan dilaporkan oleh camat kepada bupati/wali kota.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah