Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mengatur kembali pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan Tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan Tanah, ketersediaan Tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan untuk kegiatan penerbitan KKPR, penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul, dan penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Pertimbangan Teknis Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepala Kantor Pertanahan membentuk tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Hal diatas menjadikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mencabut:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1433); dan

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431) yang mengatur mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Menteri ATRBPN Sofyan A. Djalil. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331. Agar setiap orang mengetahuinya.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan:

  1. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pertimbangan teknis pertanahan;

  2. bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pertimbangan teknis pertanahan sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 108 ayat (3), Pasal 124 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

  8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

Isi Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.

  2. Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan Tanah Wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan Tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan Tanah, ketersediaan Tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.

  4. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

  5. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

  6. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

  7. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara.

  8. Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan Penggunaan Tanah.

  9. Ketersediaan Tanah adalah perimbangan antara penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Penguasaan Tanah pada fungsi kawasan yang memberikan gambaran tentang peluang dan kendala kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan Masyarakat.

  1. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.

  2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

  3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

  4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

  5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

  6. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

  7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.

  8. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

  9. Peta adalah gambaran dari sebagian/seluruh muka bumi yang diproyeksi di bidang datar dan dalam suatu media kertas atau digital yang memenuhi kaidah kartografi.

  10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

  11. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

  1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

  2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

  3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

  4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

  5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  6. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  9. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.

  10. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

  11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. subjek dan objek;

  2. pelaksana;

  3. tata cara pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan;

  4. penyerahan dan penyimpanan data;

  5. jangka waktu; dan

  6. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan untuk kegiatan:

    1. penerbitan KKPR;

    2. penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul; dan

    3. penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemohon yang terdiri atas:

    1. Pelaku usaha;

    2. Masyarakat; atau

    3. Kementerian/Lembaga.

  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada pemohon yang terdiri atas:

    1. warga negara Indonesia; dan

    2. Badan Hukum.

Pasal 4

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka penerbitan:

    1. PKKPR untuk kegiatan berusaha;

    2. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

    3. PKKPR atau RKKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diberikan dalam rangka penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan perolehan Tanah dan peralihan/pemindahan Hak atas Tanah.

Pasal 5

Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan sebagai bahan pertimbangan penerbitan penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk penyelenggaraan kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penatagunaan tanah dan pendaftaran tanah terhadap lokasi yang telah memperoleh KKKPR.

BAB III
PELAKSANA

Pasal 7

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.

  2. Dalam melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Kantor Pertanahan membentuk tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  3. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

    1. kepala Kantor Pertanahan, selaku penanggung jawab;

    2. kepala seksi yang mempunyai tugas di bidang penataan dan pemberdayaan, selaku ketua merangkap anggota;

    3. kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas di bidang penatagunaan tanah, selaku sekretaris merangkap anggota; dan

    4. unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan, selaku anggota.

  4. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

    1. memeriksa data subjek dan objek permohonan, antara lain memverifikasi jumlah dan luas bidang Tanah yang dimiliki oleh subjek berdasarkan data di dalam sistem KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. menyiapkan data pertanahan terkait objek permohonan;

    3. melaksanakan peninjauan lapangan;

    4. mengolah dan menganalisis data pertanahan dan data hasil peninjauan lapangan;

    5. memberikan pertimbangan aspek fisik dan yuridis dalam rapat pembahasan atas hasil pengolahan dan analisis data;

    6. menyusun risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan

    7. menyiapkan konsep Pertimbangan Teknis Pertanahan yang akan ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan.

  5. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan tugas.

  6. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas aparatur sipil negara yang berkompeten di bidang penataan agraria/pertanahan.

Pasal 8

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang memenuhi syarat.

  2. Persyaratan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

  3. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pihak lain yang melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan paling sedikit memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

  2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a juga harus memuat:

    1. ketentuan perolehan Tanah; dan

    2. ketentuan peralihan Hak Atas Tanah.

Pasal 10

Ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Tahapan Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

  1. permohonan;

  2. peninjauan lapangan;

  3. pengolahan dan analisis data;

  4. rapat pembahasan;

  5. penyusunan risalah dan Peta; dan

  6. penerbitan.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 12

  1. Pemohon mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada kepala Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan Kantor Pertanahan.

  2. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang meliputi:

    1. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon;

    2. surat kuasa apabila dikuasakan;

    3. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

    4. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon;

    5. fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon Badan Hukum; dan

    6. keterangan rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

  3. Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemohon Pelaku Usaha juga melampirkan:

    1. NIB jika telah terdaftar dalam sistem OSS;

    2. KBLI yang diajukan; dan

    3. proposal rencana kegiatan berusaha.

  4. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik.

  5. Format permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

  1. Petugas loket pelayanan memeriksa permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

  2. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, petugas loket mengembalikan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada pemohon untuk dilengkapi.

  3. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, petugas loket memberikan tanda terima dokumen kepada pemohon dan menerbitkan surat perintah setor biaya layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pemohon wajib membayar biaya pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian.

  5. Dokumen permohonan dan bukti pembayaran biaya layanan disampaikan kepada tim Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk ditindaklanjuti.

  6. Pemeriksaan Permohonan dan pembayaran biaya pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 14

  1. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan penyampaian kelengkapan persyaratan dalam rangka penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha disampaikan secara elektronik melalui sistem OSS.

  2. Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan dalam rangka penerbitan KKPR untuk kegiatan nonberusaha disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Dalam hal sistem elektronik untuk penyampaian persyaratan belum tersedia, kelengkapan persyaratan dapat disampaikan kepada Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan.

Pasal 15

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang berada pada 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih di dalam 1 (satu) provinsi dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Pertanahan di bawah koordinasi Kantor Wilayah.

  2. Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Wilayah.

  3. Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk keperluan penerbitan KKPR, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga kepada Kementerian dan dilakukan paling lama l (satu) Hari setelah menerima permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Pasal 16

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang berada pada 2 (dua) provinsi atau lebih dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Pertanahan di bawah koordinasi Kantor Wilayah dan Kementerian.

  2. Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Wilayah dan Kementerian.

  3. Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk keperluan penerbitan KKPR, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama l (satu) Hari setelah menerima permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Bagian Ketiga
Peninjauan Lapangan

Pasal 17

  1. Satuan tugas melakukan peninjauan lapangan, dengan menyiapkan:

    1. surat tugas; dan

    2. Peta kerja lapangan.

  2. Peta kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan skala input paling sedikit 1:10.000 dan isinya disesuaikan dengan letak dan luas lokasi yang dimohon.

  3. Peta kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi berupa:

    1. batas lokasi yang dimohon;

    2. batas administrasi;

    3. toponimi;

    4. Penguasaan Tanah pada lokasi yang dimohon dan sekitarnya;

    5. Penggunaan Tanah pada lokasi yang dimohon dan sekitarnya;

    6. batas kawasan hutan; dan

    7. RTR.

Pasal 18

  1. Peninjauan lapangan dilakukan untuk:

    1. memverifikasi data pada Peta kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan

    2. mengetahui Penguasaan Tanah, Kemampuan Tanah, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan yang dimohon.

  2. Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan/atau satuan tugas.

  3. Format berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 19

  1. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan satuan tugas melakukan pengolahan dan analisis data berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

  2. Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan data hasil lapangan dan data pendukung analisis berupa:

    1. batas lokasi yang dimohon;

    2. Penggunaan Tanah;

    3. status Penguasaan Tanah;

    4. Kemampuan Tanah; dan

    5. RTR.

  3. Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengolahan data juga dapat memasukkan data pendukung analisis berupa:

    1. batas administrasi; dan

    2. data dan informasi yang terkait dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

  4. Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap subjek, objek Tanah, lingkungan, dan RTR untuk memperoleh informasi mengenai Tanah yang tersedia untuk kegiatan budi daya, pembangunan, dan/atau investasi yang direncanakan oleh pemohon.

  5. Hasil pengolahan dan analisis data dijadikan sebagai dasar penyusunan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Kelima
Rapat Pembahasan

Pasal 20

  1. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan melaksanakan rapat pembahasan penyusunan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  2. Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan anggota.

  3. Format berita acara rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Penyusunan Risalah dan Peta

Pasal 21

  1. Berdasarkan hasil rapat pembahasan, tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan satuan tugas menyusun risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  2. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. pertimbangan terhadap seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan sesuai rencana kegiatan ditinjau berdasarkan aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

    2. ketentuan dan syarat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian Tanah yang dimohon;

    3. indikasi keberadaan sengketa, konflik dan/atau perkara pertanahan pada seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan;

    4. kemampuan tanah dalam mendukung kegiatan yang direncanakan;

    5. ketentuan sebagai dasar perolehan Tanah dan peralihan Hak Atas Tanah;

    6. pengakuan terhadap Hak Atas Tanah dan hak keperdataan lainnya dari Masyarakat; dan

    7. penegasan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan bukan merupakan alas Hak Atas Tanah ataupun izin membuka Tanah.

  3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan Peta, yang terdiri atas:

    1. Peta petunjuk letak lokasi;

    2. Peta Penggunaan Tanah;

    3. Peta status Penguasaan Tanah;

    4. Peta Kemampuan Tanah;

    5. Peta RTR;

    6. Peta kesesuaian Penggunaan Tanah; dan

    7. Peta Ketersediaan Tanah.

Pasal 22

  1. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan menyampaikan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan lampiran Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada kepala Kantor Pertanahan.

  2. Format risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Penerbitan

Pasal 23

  1. Berdasarkan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. pertimbangan kesesuaian rencana kegiatan terhadap seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan ditinjau berdasarkan aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kemampuan tanah;

    2. ketentuan dan syarat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian Tanah yang dimohon;

    3. indikasi keberadaan sengketa, konflik dan/atau perkara pertanahan pada seluruh atau sebagian Tanah yang akan digunakan;

    4. kemampuan tanah dalam mendukung kegiatan yang direncanakan;

    5. ketentuan sebagai dasar perolehan Tanah dan peralihan Hak Atas Tanah;

    6. pengakuan terhadap Hak Atas Tanah dan hak keperdataan lainnya dari Masyarakat; dan

    7. penegasan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan bukan merupakan alas Hak Atas Tanah ataupun izin membuka Tanah.

  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  4. Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:

    1. identitas pemohon atau NIB bagi Pelaku Usaha;

    2. nomor dan tanggal Pertimbangan Teknis Pertanahan;

    3. letak dan luas bidang Tanah yang dimohon;

    4. luas yang sesuai, tidak sesuai atau sesuai bersyarat;

    5. Penggunaan Tanah saat ini;

    6. rencana kegiatan atau KBLI bagi Pelaku Usaha;

    7. ketentuan dan syarat Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan

    8. arahan fungsi kawasan sesuai peraturan daerah tentang RTR.

  5. Pertimbangan Teknis Pertanahan diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

  6. Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Pertimbangan Teknis Pertanahan belum terselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepala Kantor Pertanahan segera menyampaikan pemberitahuan keadaan darurat dan/atau keadaan kahar sebelum jangka waktu berakhir kepada pemohon dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah dan/atau Menteri.

  7. Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan diselenggarakan untuk kepentingan penerbitan KKPR, tembusan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri/gubernur/bupati atau wali kota sesuai kewenangannya.

  8. Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

  9. Format Pertimbangan Teknis Pertanahan dan lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN DATA

Bagian Kesatu
Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Pasal 24

  1. Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem KKP-web terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan kepada pemohon melalui loket pelayanan pada Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data dan Dokumen

Pasal 25

  1. Seluruh dokumen dan Peta hasil kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

  2. Dokumen dan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Kantor Pertanahan.

  3. Salinan dokumen dan Peta yang berbentuk softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam sistem KKP.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 26

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berlaku sesuai dengan jangka waktu KKPR.

  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku selama tidak terdapat perubahan rencana peruntukan ruang pada RTR yang menjadi acuan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Pasal 27

  1. Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki/menguasai Tanah, perolehan Tanah dilakukan setelah memperoleh PKKPR atau RKKPR dalam jangka waktu sesuai masa berlakunya KKPR.

  2. Apabila perolehan Tanah belum selesai selama masa berlakunya KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

    1. Pelaku Usaha wajib mendaftarkan Tanah yang telah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KKPR;

    2. Pelaku Usaha wajib menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang telah diperoleh sesuai dengan rencana kegiatan berusahanya; dan

    3. perolehan Tanah dapat dilanjutkan oleh Pelaku Usaha setelah memperoleh KKPR baru atas Tanah yang belum diperoleh.

Pasal 28

  1. Perolehan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah atau pihak yang mempunyai kepentingan.

  2. Perolehan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    1. jual beli;

    2. pemberian ganti kerugian;

    3. konsolidasi Tanah; atau

    4. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  3. Sebelum Tanah yang bersangkutan dibebaskan, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas Tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti hak atau sertipikat, dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan RTR yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak perseorangan lain.

  4. Kegiatan perolehan Tanah wajib menghormati kepentingan pihak lain atas Tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas Masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

  5. Sesudah Tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, Pelaku Usaha dapat diberikan Hak Atas Tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan Tanah tersebut sesuai dengan rencana kegiatan.

Pasal 29

  1. Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan perolehan Tanah berdasarkan KKPR wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala Kantor Pertanahan mengenai kemajuan perolehan dan penggunaan tanahnya.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kemajuan perolehan dan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

  1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:

    1. tindak lanjut atas penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan

    2. pelaksanaan perolehan dan peralihan Hak Atas Tanah.

  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang oleh Kantor Wilayah dan Kementerian.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 31

  1. Pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan penerbitan KKPR dilaksanakan dengan memperhatikan salinan dokumen dan Peta KKPR.

  2. Salinan dokumen dan Peta KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pertanahan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang sedang dalam proses penerbitan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Pertimbangan Teknis Pertanahan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat digunakan sebagai dasar dalam penerbitan KKPR.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1433); dan

  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 431) yang mengatur mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

/