Permen ATRBPN 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Sehingga terbitlah Permen ATRBPN 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Tanah Musnah diatur dengan Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi berupa satuan bidang yang berbatas. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

Disebut tanah musnah karena Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah. Tanah Musnah maksudnya adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi dan tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah serta melakukan pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi penetapan lokasi; pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah; sosialisasi; identifikasi, inventarisasi dan pengkajian; pengumuman; pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 oleh Menteri ATR KBPN Sofyan A. Djalil. Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana.

Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

  5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

Isi Permen ATRBPN Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

Berikut adalah isi Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi berupa satuan bidang yang berbatas.

  2. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

  3. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

  4. Tim Peneliti Tanah Musnah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah.

  5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

  7. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II
TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.

  2. Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang:

    1. sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;

    2. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan

    3. tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

  3. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah serta melakukan pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.

Pasal 3

Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:

  1. penetapan lokasi;

  2. pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah;

  3. sosialisasi;

  4. identifikasi, inventarisasi dan pengkajian;

  5. pengumuman;

  6. pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi; dan/atau

  7. penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 4

  1. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan:

    1. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi; atau

    2. informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain.

  2. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  3. Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah yang paling kurang memuat:

    1. nama pemegang hak;

    2. jenis dan nomor hak;

    3. nomor surat ukur;

    4. Nomor Identifikasi Bidang Tanah;

    5. desa/kelurahan, kecamatan letak tanah;

    6. luas tanah;

    7. penggunaan/pemanfaatan tanah; dan/atau

    8. catatan pendaftaran atau catatan lainnya.

  4. Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah

Pasal 5

  1. Setelah menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam bentuk keputusan.

  2. Susunan keanggotaan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

    1. Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota;

    2. asisten bupati/wali kota yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;

    3. kepala seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan sebagai anggota;

    4. kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan sebagai anggota;

    5. kepala seksi penataan pertanahan Kantor Pertanahan sebagai anggota;

    6. unsur dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait sebagai anggota;

    7. kepala desa/lurah letak tanah sebagai anggota; dan

    8. koordinator pemeliharaan data pertanahan pada Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris bukan anggota.

  3. Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

    1. melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah;

    2. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah serta mengumpulkan alat bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;

    3. melakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah mengenai penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah, keadaan tanah dan batas-batas bidang tanah;

    4. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian;

    5. menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah;

    6. melaksanakan tugas lain yang terkait identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan

    7. melakukan pemantauan dan pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi.

  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Peneliti Tanah Musnah dapat melibatkan tenaga ahli/akademisi.

  5. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

  1. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah.

  2. Pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah.

Bagian Keempat
Sosialisasi

Pasal 7

  1. Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah.

  2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberitahukan kepada seluruh pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah atau pihak lain yang berkepentingan atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali di kantor desa/kelurahan letak tanah atau tempat lain yang ditentukan.

Bagian Kelima
Identifikasi, Inventarisasi dan Pengkajian

Pasal 8

  1. Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dengan melakukan pemeriksaan lapangan.

  2. Tim Peneliti Tanah Musnah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. jenis hak;

    2. alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat, alas hak lainnya atau dasar penguasaan atas tanah;

    3. pemilikan/penguasaan tanah;

    4. penggunaan/pemanfaatan tanah;

    5. keadaan tanah saat ini;

    6. luas tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;

    7. batas Bidang Tanah.

  3. Kegiatan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dilampiri dengan rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  4. Bidang Tanah yang dimuat dalam rekapitulasi hasil identifikasi dan inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan data bidang tanah yang sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.

  5. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

  1. Berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pengkajian terhadap Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.

  2. Pengkajian dilakukan terhadap data fisik, data yuridis Bidang Tanah dan data pendukung lainnya.

  3. Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rapat koordinasi Tim Peneliti Tanah Musnah.

Pasal 10

  1. Tim Peneliti Tanah Musnah menyusun Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah.

  2. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

    1. dasar hukum atas hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah;

    2. uraian atas hak yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah;

    3. uraian atas data pendukung tanah musnah;

    4. pengkajian atas tanah musnah;

    5. kesimpulan; dan

    6. rekomendasi Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah baik sebagian atau seluruhnya.

  3. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota dan sekretaris Tim Peneliti Tanah Musnah.

  4. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Peneliti Tanah Musnah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

  5. Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pengumuman

Pasal 11

  1. Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah.

  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan prioritas bagi pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.

  3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar yang memuat:

    1. nomor urut Bidang Tanah;

    2. pemegang hak;

    3. status tanah;

    4. uraian objek;

    5. penggunaan/pemanfaatan;

    6. catatan pendaftaran; dan

    7. hasil penelitian lapangan.

  4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

  1. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan terbuka pada kantor kelurahan/desa atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan atau melalui website Kementerian.

  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 13

  1. Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan.

  2. Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu pengumuman berakhir maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

  3. Surat pernyataan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Rekonstruksi atau Reklamasi

Pasal 14

  1. Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

  2. Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi maka Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

Pasal 15

  1. Dalam hal Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) akan digunakan dan/atau akan dilakukan rekonstruksi atau reklamasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah atau pihak lain dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum maka:

    1. pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak diberikan prioritas untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi; dan

    2. Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.

  2. Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan dana kerohiman.

  3. Pemberian dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penetapan Tanah Musnah

Pasal 16

  1. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1).

  2. Berdasarkan penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atas Bidang Tanah musnah menjadi hapus.

  3. Penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Bidang Tanah baik sebagian atau seluruhnya.

  4. Dalam hal tanah musnah ditetapkan terhadap sebagian Bidang Tanah maka Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menjadi hapus hanya atas sebagian Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah.

  5. Penetapan tanah musnah dan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk keputusan.

  6. Keputusan Penetapan Tanah Musnah disampaikan kepada pemegang hak.

  7. Keputusan Penetapan Tanah Musnah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Hapusnya Hak

Pasal 17

  1. Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah wajib menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak.

  2. Pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan Tanah Musnah.

  3. Pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya.

  4. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:

    1. mencoret nomor hak yang bersangkutan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya; dan

    2. pada halaman perubahan buku tanah dan sertipikat dicatat "Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Tanah Musnah tanggal ...... Nomor .......".

  5. Buku tanah dan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Kesepuluh
Pemberitahuan Hapusnya Hak

Pasal 18

  1. Dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak diserahkan maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada bekas pemegang hak untuk menyerahkan sertipikat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

  2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan sertipikat tidak diserahkan oleh bekas pemegang hak maka hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah diumumkan pada kantor kelurahan/desa, atau nama lain lokasi letak tanah, Kantor Pertanahan, dan/atau website Kementerian.

  3. Surat pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 19

  1. Anggaran pelaksanaan kegiatan Tim Peneliti Tanah Musnah bersumber dari:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

    3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permen ATRBPN Nomor 17 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.

/