Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN

Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN

Kementerian BUMN menerbitkan Permen BUMN tentang Program TJSL BUMN dalam Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN ini.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang disingkat dengan Program TJSL BUMN dalam Permen BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN maksudnya adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Permen BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN ini mencabut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan Program TJSL BUMN adalah untuk:

  1. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.

  2. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.

  3. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2021 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 20 April 2021.

Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN

Latar Belakang

Pertimbangan Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

  2. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);

  7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

Isi Permen BUMN tentang Program TJSL BUMN

Berikut adalah isi Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

  2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

  3. Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

  4. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

  5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

  6. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

  7. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

  8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.

  9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

  10. Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

  11. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimilliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.

  12. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

  13. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

BAB II
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 2

BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

  1. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.

  2. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.

  3. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Pasal 4

Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

  1. terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;

  2. terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;

  3. terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan

  4. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 5

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

  1. sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;

  2. lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;

  3. ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan

  4. hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

BAB III
PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN BUMN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

  1. Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan Program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja.

  2. Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:

    1. perencanaan;

    2. pelaksanaan;

    3. pengawasan; dan

    4. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

  1. Direksi menyusun perencanaan Program TJSL BUMN sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan Program TJSL BUMN.

  2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memuat:

    1. prognosa pelaksanaan Program TJSL BUMN tahun sebelumnya;

    2. proyeksi rencana program dan anggaran Program TJSL BUMN;

    3. penetapan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan; dan

    4. target kinerja.

  3. Dalam menyusun rencana Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus memperhatikan:

    1. dampak dan risiko dari aktivitas BUMN;

    2. kebutuhan dan potensi yang timbul;

    3. keunggulan dan kearifan lokal;

    4. orientasi keberlangsungan dan dampak yang ingin diharapkan; dan

    5. fokus dan arah pembangunan berkelanjutan.

  4. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN.

  5. Rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

Direksi melaksanakan Program TJSL BUMN sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS/Menteri.

Pasal 9

  1. Direksi menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan Program TJSL BUMN.

  2. Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan karakteristik masing-masing BUMN.

  3. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

  1. Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

    1. pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau

    2. bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

  2. Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.

Pasal 11

  1. Dalam melaksanakan Program TJSL BUMN, BUMN dapat melakukan Program Pendanaan UMK.

  2. Pelaksanaan Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.

  3. Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

    1. milik Warga Negara Indonesia;

    2. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;

    3. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;

    4. diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;

    5. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;

    6. berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;

    7. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Pasal 12

  1. Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

    1. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

    2. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekananusaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

  2. Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.

  3. Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:

    1. prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

    2. prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Pasal 13

Tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK dilakukan sebagai berikut:

  1. Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:

    1. nama dan alamat unit usaha;

    2. nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;

    3. bukti identitas diri pemilik/pengurus;

    4. bidang usaha;

    5. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;

    6. rekening bank;

    7. rencana usaha dan kebutuhan dana; dan

    8. surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan perusahaan/BUMN lain.

  2. BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan.

  3. Dalam hal BUMN memperoleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.

  4. Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat:

    1. nama dan alamat perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;

    2. hak dan kewajiban perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan;

    3. jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan

    4. syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman);

    5. besarnya jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.

Pasal 14

  1. BUMN dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

  2. Ketentuan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 15

Kualitas pinjaman Program Pendanaan UMK dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman usaha mikro dan usaha kecil binaan.

Pasal 16

Penggolongan kualitas pinjaman modal kerja ditetapkan sebagai berikut:

  1. lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

  2. kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

  3. diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

  4. macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 17

  1. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria:

    1. Usaha mikro dan usaha kecil binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;

    2. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha; dan

    3. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

  2. Tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dapat dilakukan bersamaan dengan tindakan penjadwalan kembali (rescheduling).

  3. Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Pasal 18

  1. Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

  2. Piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (force majeure), dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

Pasal 19

Tata cara penyelesaian pinjaman bermasalah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

  1. Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari:

    1. anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;

    2. penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau

    3. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

    1. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau

    2. jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.

  3. Besaran dana Program TJSL BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Pasal 21

  1. Beban operasional Program TJSL BUMN menjadi beban BUMN.

  2. Beban pembinaan kepada usaha mikro dan usaha kecil menjadi bagian dari biaya Program TJSL BUMN.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

  1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Program TJSL BUMN.

  2. Direksi melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan Program TJSL BUMN tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

  3. Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan.

  4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Pasal 23

  1. Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN.

  2. Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan.

  3. Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.

  4. Laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN.

BAB IV
KOMITE TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BUMN

Pasal 24

  1. Direksi membentuk Komite TJSL BUMN untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN.

  2. Komite TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat perusahaan induk BUMN dan BUMN.

  3. Komite TJSL berfungsi sebagai berikut:

    1. melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;

    2. pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan

    3. membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Pasal 25

Direksi dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program TJSL BUMN, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan untuk penyaluran Program TJSL BUMN.

BAB V
KINERJA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BUMN

Pasal 26

Pengukuran kinerja Program TJSL BUMN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN di bidang kontrak manajemen dan indikator kinerja utama.

Pasal 27

  1. BUMN melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN baik menggunakan media komunikasi internal maupun melalui kerja sama dengan pihak di luar BUMN untuk mendukung perluasan informasi pelaksanaan Program TJSL BUMN.

  2. Dalam melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN mengutamakan komunikasi dari aspek dampak Program TJSL BUMN dari penerima manfaat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

  1. Penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMN penyalur yang sudah dilaksanakan dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan dimaksud.

  2. Standar operasional prosedur Program TJSL BUMN yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

  1. Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, Peraturan Menteri ini diberlakukan:

    1. secara langsung oleh Direksi; atau

    2. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

  2. Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan:

    1. secara langsung oleh Direksi; atau

    2. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan,

    dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.

  3. BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak Perusahaan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN tahun buku 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2021 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 20 April 2021.

Peraturan Menteri BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438. Agar setiap orang mengetahuinya bahwa bunganya sebesar 6%.