Permen ESDM 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

Keselamatan Ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri ESDM untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Permen ESDM 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Keselamatan Ketenagalistrikan dalam Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Standar Keselamatan. Yaitu pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan Instalasi Tenaga Listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik. Tujuannya adalah menjadikan kondisi Ketenagaanlistrikan andal dan aman bagi Instalasi Tenaga Listrik, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dan ramah lingkungan.

SMK2 adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan. SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021 oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 538. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 tahun 2021
tentang
Keselamatan Ketenagalistrikan

Mencabut

Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan adalah :

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);

  10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

Isi Permen ESDM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

  2. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran- saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

  3. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah Instalasi Tenaga Listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.

  4. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Instalasi Tenaga Listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.

  5. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SMK2 adalah bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya Keselamatan Ketenagalistrikan.

  6. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko.

  7. Manajemen Perubahan adalah proses manajemen terhadap setiap perubahan yang berakibat pada aktivitas proses manajemen yang sedang berjalan dengan menguji kelaikan dan identifikasi risiko sebelum perubahan tersebut diterapkan.

  8. Manajemen Informasi adalah pengelolaan data yang di dalamnya mencakup proses mencari, menyusun, mengklasifikasikan, dan menyajikan data yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan badan usaha sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

  9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  10. Commissioning Test adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pekerjaan pemasangan peralatan tenaga listrik secara nyata atau simulasi untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan memenuhi peraturan, kode, dan standar yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan antara pelaksana pekerjaan dan pemilik instalasi.

  11. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

  12. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Badan Usaha yang bertanggung jawab atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan.

  13. Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PJK2 adalah penanggung jawab teknik yang menduduki jabatan tertentu dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas terwujudnya Keselamatan Ketenagalistrikan.

  14. Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

  16. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

  17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II
PENERAPAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Keselamatan Ketenagalistrikan.

  2. Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

    2. pengamanan Instalasi Tenaga Listrik; dan

    3. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 3

  1. Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan kondisi:

    1. andal dan aman bagi Instalasi Tenaga Listrik;

    2. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan

    3. ramah lingkungan.

  2. Kondisi andal dan aman bagi Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi:

    1. Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang telah direncanakan; dan

    2. Instalasi Tenaga Listrik yang mampu mengantisipasi timbulnya risiko kerusakan akibat ketidaknormalan operasi dan gangguan.

  3. Kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang bebas dari:

    1. bahaya tenaga listrik;

    2. bahaya mekanis;

    3. bahaya termal; dan/atau

    4. bahaya kimia.

  4. Kondisi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi Instalasi Tenaga Listrik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 4

  1. Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

    1. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; dan

    2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.

  2. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

    1. instalasi pembangkitan tenaga listrik;

    2. instalasi transmisi tenaga listrik; dan

    3. instalasi distribusi tenaga listrik.

  3. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

    1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi;

    2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah; dan

    3. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Pasal 5

  1. Keselamatan Ketenagalistrikan wajib diterapkan pada:

    1. setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, sesuai dengan persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

    2. setiap:

      1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik; dan

      2. peralatan dan pemanfaat tenaga listrik,

      sesuai dengan SNI di bidang ketenagalistrikan.

  2. Dalam hal belum terdapat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat menggunakan standar internasional atau standar lain yang diberlakukan.

  3. Dalam pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap:

    1. Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;

    2. Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan

    3. tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 6

Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada kegiatan:

  1. perencanaan Instalasi Tenaga Listrik;

  2. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;

  3. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;

  4. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik; dan

  5. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik.

Bagian Kedua
Perencanaan Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 7

Perencanaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Badan Usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan.

Pasal 8

  1. Perencanaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit berupa:

    1. studi; dan

    2. rancangan teknis (engineering design).

  2. Perencanaan berupa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

    1. prastudi kelayakan;

    2. studi kelayakan; dan

    3. rancangan dasar (basic design).

  3. Perencanaan berupa rancangan teknis (engineering design) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

    1. gambar situasi/tata letak;

    2. gambar Instalasi Tenaga Listrik;

    3. diagram garis tunggal;

    4. gambar rinci (buku manual komponen Instalasi Tenaga Listrik);

    5. kajian dan perhitungan teknis; dan

    6. uraian teknis atau spesifikasi teknis.

Pasal 9

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah dengan kapasitas daya kurang dari 100 (seratus) kilovolt-ampere dikecualikan dari ketentuan rancangan teknis (engineering design) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf f berupa:

  1. gambar rinci (buku manual komponen Instalasi Tenaga Listrik):

  2. kajian dan perhitungan teknis; dan

  3. uraian teknis atau spesifikasi teknis.

Pasal 10

  1. Perencanaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan dan memenuhi SNI.

  2. Dalam hal belum terdapat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan Instalasi Tenaga Listrik dapat menggunakan standar internasional atau standar lain yang diberlakukan.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 11

Pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan.

Pasal 12

  1. Pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus berpedoman pada perencanaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

  2. Pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris berupa:

    1. prosedur pemasangan;

    2. prosedur pengujian;

    3. prosedur keselamatan;

    4. jadwal penyelesaian pekerjaan;

    5. daftar tenaga teknik pelaksana pekerjaan;

    6. struktur organisasi yang menggambarkan jabatan, fungsi, dan tugas masing-masing tenaga teknik; dan

    7. dokumen perubahan rancangan teknis (engineering design), dalam hal terdapat perubahan rancangan teknis (engineering design).

  3. Dalam pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peralatan Instalasi Tenaga Listrik harus memiliki sertifikat produk untuk SNI yang diberlakukan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

  4. Dalam hal pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilakukan, Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik menerbitkan surat pernyataan pekerjaan telah selesai (taking over package) sebagai syarat Commissioning Test.

  5. Commissioning Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap spesifikasi, keamanan, dan keandalan operasi yang meliputi:

    1. pengujian individu peralatan Instalasi Tenaga Listrik;

    2. pengujian subsistem rangkaian peralatan Instalasi Tenaga Listrik; dan

    3. pengujian sistem rangkaian subsistem Instalasi Tenaga Listrik.

  6. Hasil Commissioning Test sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi oleh Badan Usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik yang dituangkan dalam dokumen hasil verifikasi.

Pasal 13

  1. Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik yang telah selesai melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) harus melengkapi dokumen dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris berupa:

    1. daftar perlengkapan peralatan dengan sarananya termasuk suku cadang;

    2. gambar perlengkapan terpasang (as built drawing);

    3. gambar perakitan (assembly drawing);

    4. laporan Commissioning Test, pengujian pabrik, dan/atau pengujian lainnya;

    5. buku petunjuk pengoperasian; dan

    6. buku petunjuk pemeliharaan.

  2. Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik harus menyerahkan laporan penyelesaian pekerjaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik yang dituangkan dalam berita acara serah terima (taking over certificate) dengan disertai surat masa garansi kepada pemilik Instalasi Tenaga Listrik.

Pasal 14

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah dengan kapasitas daya kurang dari 100 (seratus) kilovolt-ampere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sampai dengan huruf f dikecualikan dari persyaratan dokumen berupa:

  1. gambar perakitan (assembly drawing);

  2. laporan Commissioning Test, pengujian pabrik, dan/atau pengujian lainnya;

  3. buku petunjuk pengoperasian; dan

  4. buku petunjuk pemeliharaan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 15

Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Badan Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan.

Pasal 16

Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang berlaku dan dinyatakan laik dioperasikan pada Instalasi Tenaga Listrik yang:

  1. telah selesai dibangun dan dipasang;

  2. direkondisi;

  3. dilakukan perubahan kapasitas;

  4. dilakukan perubahan Instalasi Tenaga Listrik; dan/atau

  5. direlokasi.

Pasal 17

  1. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik pada Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dilaksanakan dengan tahapan:

    1. pemeriksaan dokumen;

    2. pemeriksaan kesesuaian desain;

    3. pemeriksaan visual;

    4. evaluasi hasil Commissioning Test dan/atau uji peralatan;

    5. pengujian sistem;

    6. pemeriksaan dampak lingkungan; dan

    7. pemeriksaan pengelolaan sistem proteksi korosif untuk pembangkit tenaga listrik.

  2. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik pada Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk:

    1. tegangan tinggi dan tegangan menengah, dilaksanakan dengan tahapan:

      1. pemeriksaan dokumen;

      2. pemeriksaan kesesuaian desain;

      3. pemeriksaan visual;

      4. evaluasi hasil Commissioning Test dan/atau uji peralatan; dan

      5. pengujian sistem; dan

    2. tegangan rendah, dilaksanakan dengan tahapan:

      1. pemeriksaan dokumen;

      2. pemeriksaan visual; dan

      3. pengujian sistem.

  3. Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bersamaan atau setelah Commissioning Test dan/atau uji peralatan.

  4. Dalam pemeriksaan dan pengujian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instalasi pembangkitan tenaga listrik, instalasi transmisi tenaga listrik, dan instalasi distribusi tenaga listrik yang lulus Commissioning Test dan/atau uji peralatan diberikan rekomendasi uji pemberian tegangan.

  5. Instalasi pembangkitan tenaga listrik yang lulus uji pemberian tegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan rekomendasi uji laik sinkron.

  6. Instalasi Tenaga Listrik yang telah memenuhi ketentuan pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sertifikat laik operasi.

  7. Tata cara pemberian sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sertifikasi ketenagalistrikan.

Bagian Kelima
Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 18

  1. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan setelah memiliki sertifikat laik operasi.

  2. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

    1. pemilik Instalasi Tenaga Listrik; atau

    2. Badan Usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan yang ditunjuk oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik.

  3. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:

    1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

    2. prosedur standar pengoperasian yang ditetapkan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik.

Pasal 19

  1. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus menyusun pola operasi agar pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik dilakukan secara aman, andal, dan ramah lingkungan sesuai dengan pedoman yang dipersyaratkan.

  2. Pola operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

    1. aturan jaringan sistem tenaga listrik untuk pemilik Instalasi Tenaga Listrik tegangan tinggi; atau

    2. aturan distribusi tenaga listrik untuk pemilik Instalasi Tenaga Listrik tegangan menengah dan tegangan rendah.

Pasal 20

  1. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik harus memiliki struktur organisasi pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik.

  2. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan jabatan, fungsi, dan tugas masing-masing tenaga teknik.

  3. Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan.

Pasal 21

Ketentuan pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik berupa:

  1. prosedur standar pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b;

  2. pola operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan

  3. struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

dikecualikan untuk pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah dengan kapasitas daya kurang dari 100 (seratus) kilovolt-ampere.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 22

  1. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus dilakukan oleh pemilik Instalasi Tenaga Listrik.

  2. Pemilik Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik harus menetapkan pedoman pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik sesuai dengan persyaratan umum Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

  3. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

    1. Badan Usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang dipersyaratkan; atau

    2. tenaga teknik yang melakukan pemeliharaan secara mandiri (in-house) dan memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan.

Pasal 23

  1. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi operasi Instalasi Tenaga Listrik secara optimum.

  2. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan uji ulang.

Pasal 24

  1. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah dengan kapasitas daya kurang dari 100 (seratus) kilovolt-ampere dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).

  2. Pemeliharaan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah dengan kapasitas daya kurang dari 100 (seratus) kilovolt-ampere dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standardisasi ketenagalistrikan.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 25

  1. Setiap tahap pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pengawasan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan.

  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan pada:

    1. proses pabrikasi;

    2. relokasi dan/atau rekondisi; atau

    3. pembangunan dan pemasangan.

  3. Pengawasan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung (on-site) atau terhadap dokumen:

    1. jaminan mutu (quality assurance);

    2. pengendalian mutu (quality control); dan/atau

    3. hasil uji lainnya yang menyatakan mutu produk dari lembaga uji terakreditasi.

BAB III
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

  1. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha wajib memiliki SMK2.

  2. SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 27

SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun berdasarkan pedoman penerapan SMK2 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 28

  1. SMK2 diterapkan pada kegiatan:

    1. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan

    2. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.

  2. Penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:

    1. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, untuk:

      1. instalasi pembangkitan tenaga listrik dengan kapasitas paling kecil 5 (lima) megawatt;

      2. instalasi transmisi tenaga listrik; dan

      3. instalasi distribusi tenaga listrik; dan

    2. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 (dua ratus) kilovolt-ampere.

Pasal 29

SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

  1. penetapan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan;

  2. penetapan organisasi SMK2;

  3. perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan;

  4. pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan; dan

  5. evaluasi dan tindak lanjut penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 30

Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi penetapan:

  1. strategi Badan Usaha dalam mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. kerangka kerja yang terencana dan dapat diterapkan;

  3. strategi untuk melakukan peningkatan penerapan SMK2 secara berkelanjutan; dan

  4. sistem dokumentasi dan komunikasi penerapan SMK2.

Pasal 31

Penetapan organisasi SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

  1. struktur organisasi SMK2 dengan susunan paling sedikit meliputi:

    1. PJBU;

    2. PJK2;

    3. teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan; dan

    4. tim tanggap darurat; dan

  2. kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 32

Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

  1. identifikasi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait;

  2. penelaahan kondisi awal penerapan SMK2;

  3. perumusan tujuan, sasaran, dan program SMK2; dan

  4. penyusunan rencana kerja dan anggaran SMK2.

Pasal 33

Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:

  1. pengelolaan keandalan operasi pada Instalasi Tenaga Listrik;

  2. pemantauan dan pengelolaan pekerjaan;

  3. pendidikan dan pelatihan di bidang SMK2;

  4. penerapan Manajemen Risiko;

  5. pengelolaan dan penanggulangan kondisi darurat ketenagalistrikan;

  6. penerapan Manajemen Perubahan;

  7. penerapan Manajemen Informasi;

  8. pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan di setiap siklus aktivitas pengelolaan Instalasi Tenaga Listrik;

  9. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan; dan

  10. pendokumentasian pelaksanaan SMK2.

Pasal 34

Evaluasi dan tindak lanjut penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:

  1. pencapaian sasaran, target, dan program Keselamatan Ketenagalistrikan;

  2. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait;

  3. kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat;

  4. pengelolaan administrasi Keselamatan Ketenagalistrikan;

  5. hasil audit penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan

  6. pendokumentasian dan tindak lanjut ketidaksesuaian penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 35

  1. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2.

  2. Dalam penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki PJK2.

  3. PJK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PJBU.

Pasal 36

  1. PJK2 bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2.

  2. PJK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

  3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

    1. laporan singkat yang disampaikan paling lambat 4 (empat) jam dan pemutakhiran laporan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam; dan

    2. laporan lengkap yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender,

    terhitung sejak kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.

  4. Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi:

    1. kronologis singkat kejadian;

    2. dugaan awal penyebab kejadian;

    3. korban luka dan/atau korban jiwa;

    4. kerusakan peralatan;

    5. dampak terhadap sistem tenaga listrik;

    6. dampak terhadap masyarakat; dan

    7. perkiraan waktu pemulihan.

  5. Laporan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat informasi:

    1. kronologis lengkap kejadian;

    2. korban luka dan/atau korban jiwa;

    3. kerusakan peralatan;

    4. analisis penyebab kejadian;

    5. dokumentasi foto atau rekaman kejadian;

    6. dampak terhadap sistem tenaga listrik;

    7. gangguan yang berdampak pada masyarakat; dan

    8. tindak lanjut untuk pemulihan dan perbaikan.

  6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi penerapan SMK2.

BAB IV
AUDIT PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 37

  1. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

  2. Audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara sistematis dan objektif terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam penerapan SMK2.

  3. Audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman audit penerapan SMK2 yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pemilik Instalasi Tenaga Listrik dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2.

Pasal 39

  1. PJK2 harus menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

  2. Laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. profil Instalasi Tenaga Listrik;

    2. penilaian atas hasil pelaksanaan audit secara self declared; dan/atau

    3. hasil investigasi dalam hal terjadi kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.

  3. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar pelaksanaan penilaian ketaatan.

BAB V
PENILAIAN KETAATAN PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 40

  1. Penilaian ketaatan penerapan SMK2 dilaksanakan berdasarkan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

  2. Penilaian ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

    1. penetapan status sementara ketaatan penerapan SMK2 yang terdiri atas:

      1. status sementara taat; atau

      2. status sementara tidak taat; dan

    2. penetapan status akhir ketaatan penerapan SMK2 yang terdiri atas:

      1. status taat; atau

      2. status tidak taat.

  3. Penetapan status sementara ketaatan penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal untuk memberikan kesempatan kepada Badan Usaha dalam melakukan sanggahan dan klarifikasi secara tertulis.

  4. Sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penetapan status sementara.

  5. Dalam hal Badan Usaha tidak melakukan sanggahan dan klarifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menetapkan status sementara menjadi status akhir ketaatan penerapan SMK2.

  6. Hasil penilaian ketaatan penerapan SMK2 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha secara tertulis dan/atau diumumkan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal.

  7. Status akhir ketaatan penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pemberian predikat ketaatan penerapan SMK2.

Pasal 41

  1. Predikat ketaatan penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) terdiri atas predikat ketaatan:

    1. hijau;

    2. biru;

    3. merah; atau

    4. hitam.

  2. Predikat ketaatan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal:

    1. telah memenuhi ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan;

    2. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2; dan

    3. mendapatkan status akhir berupa status taat.

  3. Predikat ketaatan biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal:

    1. pemenuhan ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan belum konsisten;

    2. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2; dan

    3. mendapatkan status akhir berupa status taat.

  4. Predikat ketaatan merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal:

    1. belum memenuhi ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan;

    2. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2; dan

    3. mendapatkan status akhir berupa status tidak taat.

  5. Predikat ketaatan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan jika:

    1. belum memenuhi ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan;

    2. tidak menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 dan/atau melaporkan data palsu; dan

    3. mendapatkan status akhir berupa status tidak taat.

  6. Dalam hal terdapat temuan audit dengan kategori kritikal dalam penerapan SMK2 yang dapat mengakibatkan kematian dan/atau kejadian yang mengakibatkan kematian, Badan Usaha diberi predikat ketaatan hitam.

  7. Predikat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha secara tertulis dan/atau diumumkan melalui sistem informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 42

  1. Berdasarkan predikat ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sertifikat ketaatan.

  2. Format sertifikat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Sertifikat ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tahun periode penilaian.

BAB VI
PENGHARGAAN KETAATAN PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 43

  1. Menteri dapat memberikan penghargaan kepada pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang telah menerapkan SMK2 dengan predikat ketaatan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a atau predikat ketaatan biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b.

  2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pemberian penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan.

  3. Tim penilai pemberian penghargaan KeselamatanKetenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

  4. Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit:

    1. melakukan inovasi di bidang peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan dan mutu tenaga listrik;

    2. memiliki kinerja Instalasi Tenaga Listrik yang baik;

    3. memperoleh pencapaian atau penghargaan lain terkait keselamatan yang mendukung Keselamatan Ketenagalistrikan; dan/atau

    4. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Pasal 44

  1. Berdasarkan penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), Menteri menetapkan penerima penghargaan penerapan SMK2 berupa:

    1. predikat emas; atau

    2. predikat perak.

  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat penghargaan penerapan SMK2 dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Keselamatan Ketenagalistrikan.

  2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:

    1. penyuluhan dan bimbingan;

    2. pengawasan langsung; dan/atau

    3. pengawasan tidak langsung.

  3. Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui inspeksi ke Instalasi Tenaga Listrik atau memerintahkan audit penerapan SMK2.

  4. Hasil pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam risalah atau berita acara pengawasan.

  5. Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 46

  1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

  2. Dalam hal terdapat potensi atau kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, gangguan yang berdampak pada masyarakat dan/atau untuk kepentingan penilaian kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim untuk melakukan investigasi.

  3. Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan akademisi, tenaga ahli, dan/atau wakil instansi terkait lainnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

  1. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk Badan Usaha dengan predikat ketaatan merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) atau predikat ketaatan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dikenai sanksi administratif.

  2. Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

  1. Sanksi administratif untuk pemilik Instalasi Tenaga Listrik dengan predikat ketaatan merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berupa:

    1. teguran tertulis; atau

    2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

  2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan rekomendasi perbaikan dan jangka waktu perbaikan.

  3. Dalam hal rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti, pemilik Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai teguran tertulis kembali paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

  4. Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah berakhir dan belum dilaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

  5. Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi.

Pasal 49

  1. Sanksi administratif untuk pemilik Instalasi Tenaga Listrik dengan predikat ketaatan hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi perbaikan.

  3. Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemilik Instalasi Tenaga Listrik wajib melaksanakan penerapan SMK2 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Permen ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.