Permen ESDM 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Bagian Kedua
Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan

Paragraf 1
Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik

Pasal 48

1. Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk Badan Usaha lain yang memiliki Instalasi Tenaga Listrik yang tersambung dengan Instalasi Tenaga Listrik milik pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik, wajib mempekerjakan Tenaga Teknik yang memenuhi standar kompetensi Tenaga Teknik yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku.

2. Menteri menetapkan standar kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik terakreditasi.

4. Dalam hal Sertifikat Kompetensi diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

5. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan nomor register dari Menteri.

6. Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 49

1. Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:

   1. daftar riwayat hidup;

   2. penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan;

   3. okupasi atau jabatan sesuai dengan jenjang Kualifikasi ketenagalistrikan; dan

   4. fotokopi kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia atau paspor untuk warga negara asing.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha, pemilik Instalasi Tenaga Listrik, atau instansi pemerintah.

Pasal 50

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik mengajukan permohonan pelaksanaan uji kompetensi Tenaga Teknik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring yang dilengkapi dengan:

   1. jadwal rencana uji kompetensi;

   2. daftar peserta uji kompetensi;

   3. daftar unit kompetensi yang diuji sesuai dengan okupasi atau jabatan ketenagalistrikan;

   4. daftar anggota tim uji kompetensi; dan

   5. tempat uji kompetensi.

2. Permohonan pelaksanaan uji kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kompetensi.

Pasal 51

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi Tenaga Teknik yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan melakukan:

1. uji tulis;

2. uji praktik dan/atau uji observasi; dan

3. uji lisan.

Pasal 52

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standardisasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Paragraf 2
Sertifikasi Kompetensi untuk Asesor

Pasal 53

1. Asesor wajib memiliki Sertifikat Kompetensi.

2. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi kompetensi Asesor.

3. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor atau Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 54

1. Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor atau Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen:

   1. daftar riwayat hidup;

   2. sertifikat pelatihan Asesor dan/atau bimbingan teknis Asesor sesuai dengan jenjang Kualifikasi ketenagalistrikan;

   3. okupasi atau jabatan sesuai dengan jenjang Kualifikasi ketenagalistrikan; dan

   4. fotokopi kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia atau paspor untuk warga negara asing.

2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Sertifikasi Kompetensi Asesor untuk kenaikan Kualifikasi kompetensi harus melengkapi Sertifikat Kompetensi sebelumnya.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha, atau instansi pemerintah.

Pasal 55

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor mengajukan permohonan pelaksanaan uji kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring yang dilengkapi dengan:

   1. jadwal rencana uji kompetensi;

   2. daftar peserta uji kompetensi;

   3. daftar unit kompetensi yang diuji sesuai dengan okupasi atau jabatan ketenagalistrikan;

   4. daftar anggota tim uji kompetensi; dan

   5. tempat uji kompetensi.

2. Permohonan pelaksanaan uji kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kompetensi.

Pasal 56

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi Asesor yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan melakukan:

1. uji tulis;

2. uji praktik dan/atau uji observasi; dan

3. uji lisan.

Pasal 57

Sertifikasi Kompetensi Asesor yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 58

1. Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk jenis usaha:

   1. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;

   2. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;

   3. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;

   4. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;

   5. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik; dan

   6. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan,

   wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Menteri atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi.

2. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e selain kantor perwakilan asing mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

3. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha untuk jenis usaha:

   1. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;

   2. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan

   3. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, dan pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik yang merupakan kantor perwakilan asing,

   mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

4. Dalam hal tidak terdapat Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dengan ruang lingkup usaha yang dimohonkan, Sertifikat Badan Usaha diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

5. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yaitu neraca keuangan Badan Usaha, untuk Badan Usaha Kualifikasi usaha kecil atau neraca keuangan Badan Usaha hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk Badan Usaha Kualifikasi usaha menengah dan Kualifikasi usaha besar.

6. Selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik harus melengkapi:

   1. akta pendirian Badan Usaha dan akta perubahan Badan Usaha (jika ada);

   2. pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau bukti legalitas lainnya yang setara;

   3. nomor pokok wajib pajak; dan

   4. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan kebenaran seluruh data dokumen yang disampaikan.

7. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:

   1. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;

   2. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;

   3. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara Penanggung Jawab Badan Usaha dan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan

   4. surat penunjukan Tenaga Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara Penanggung Jawab Badan Usaha dan Tenaga Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan.

8. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilengkapi dengan surat pernyataan bekerja pada Badan Usaha dari masing-masing Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik.

Pasal 59

1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) untuk Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c meliputi:

   1. akta induk dari negara asal dalam bahasa asli dan akta terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;

   2. nomor pokok wajib pajak;

   3. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang bersangkutan merupakan Badan Usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;

   4. surat penunjukan (letter of appointment) kepala perwakilan dari Badan Usaha induk;

   5. kartu tanda penduduk atau paspor calon kepala perwakilan; dan

   6. laporan keuangan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik.

2. Selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing harus melengkapi nomor induk berusaha dan surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan kebenaran seluruh data dokumen yang disampaikan.

3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) untuk Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c meliputi:

   1. Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;

   2. Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;

   3. surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara Penanggung Jawab Badan Usaha atau kepala kantor perwakilan asing dan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan

   4. surat penunjukan Tenaga Teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara Penanggung Jawab Badan Usaha atau kepala kantor perwakilan asing dan Tenaga Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohon.

4. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilengkapi dengan surat pernyataan bekerja pada Badan Usaha dari masing-masing Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga teknik.

Pasal 60

Penanggung Jawab Badan Usaha pada kantor perwakilan asing dijabat oleh warga negara Indonesia yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Usaha yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 61

1. Penanggung Jawab Teknik dilarang merangkap menjadi Tenaga Teknik pada jenis usaha, bidang, dan subbidang yang sama pada 1 (satu) Badan Usaha.

2. Penanggung Jawab Teknik atau Tenaga Teknik dilarang melakukan rangkap jabatan pada jenis usaha, bidang, dan subbidang yang sama pada Badan Usaha lain.

3. Direksi atau yang setara direksi, organ pelaksana, komisaris, atau organ pengawas pada Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dilarang menjadi:

   1. direksi atau yang setara direksi;

   2. organ pelaksana;

   3. komisaris; atau

   4. organ pengawas,

   pada Badan Usaha lain yang memiliki Klasifikasi usaha yang sama.

4. Komisaris atau organ pengawas pada Badan Usaha pemohon Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) dilarang menjadi:

   1. Penanggung Jawab Teknik; atau

   2. Tenaga Teknik,

   pada badan usahanya.

5. Direksi atau yang setara direksi, organ pelaksana pada Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dilarang menjadi:

   1. Penanggung Jawab Teknik; atau

   2. Tenaga Teknik,

   pada badan usahanya atau pada Badan Usaha lain yang memiliki Klasifikasi usaha yang sama.

6. Direksi atau yang setara direksi atau organ pelaksana, pada Badan Usaha jasa konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik, Badan Usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Badan Usaha jasa pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, atau Badan Usaha jasa pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik dilarang menjadi Tenaga Teknik pada badan usahanya.

Pasal 62

1. Permohonan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) diajukan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Permohonan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya dengan ketentuan:

   1. biaya Sertifikasi Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan

   2. biaya Sertifikasi Badan Usaha yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 63

1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) dan melakukan Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/atau Kualifikasi usaha.

2. Berdasarkan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal menyetujui atau menolak penerbitan Sertifikat Badan Usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

3. Format Sertifikat Badan Usaha tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Dalam hal permohonan Sertifikat Badan Usaha ditolak, Menteri melalui Direktur Jenderal atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha memberitahukan hasil evaluasi dan penilaian secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 64

1. Sertifikat Badan Usaha berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2. Sertifikat Badan Usaha untuk Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Sertifikat Badan Usaha dapat diubah dalam hal terdapat perubahan data Klasifikasi dan Kualifikasi usaha.

4. Dalam hal terdapat perubahan data Klasifikasi dan Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha mengajukan perubahan Sertifikat Badan Usaha kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal.

5. Permohonan perubahan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6. Perubahan data Klasifikasi usaha pada Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan.

7. Perubahan Kualifikasi usaha pada Sertifikat Badan Usaha meliputi:

   1. perubahan nama dan kompetensi Penanggung Jawab Teknik atau Tenaga Teknik yang tercantum dalam lembar Sertifikat Badan Usaha; atau

   2. perubahan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

8. Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti masa berlaku Sertifikat Badan Usaha sebelum perubahan.

9. Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62.

10. Permohonan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Badan Usaha berakhir.

11. Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak perpanjangan.

12. Masa berlaku Sertifikat Badan Usaha perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perpanjangan.

Bagian Keempat
Sertifikasi Produk

Paragraf 1
Umum

Pasal 65

1. Setiap produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi persyaratan acuan yang diberlakukan secara wajib oleh Menteri.

2. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

3. Produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dibubuhi Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

4. Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan status dan masa berlaku persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

Paragraf 2
Persetujuan Penggunaan
Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan

Pasal 66

1. Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dilakukan setelah mendapat surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk registrasi Sertifikat Produk.

3. Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan wajib standardisasi di ketenagalistrikan.

Paragraf 3
Permohonan Sertifikasi Produk

Pasal 67

1. Untuk mendapatkan Sertifikat Produk, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Produk.

2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk melakukan Sertifikasi Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberlakuan wajib standardisasi di bidang ketenagalistrikan.

3. Sertifikat Produk berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Registrasi Sertifikat

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

1. Setiap penerbitan:

   1. SLO yang dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah terkreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal, atau pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha;

   2. Sertifikat Kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor;

   3. Sertifikat Badan Usaha yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal; dan

   4. Sertifikat Produk yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk,

   wajib dibubuhi nomor register.

2. Untuk mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga sertifikasi ketenagalistrikan mengajukan permohonan registrasi sertifikat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

3. Permohonan registrasi sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 1
Registrasi SLO

Pasal 69

1. Untuk mendapatkan nomor register SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a:

   1. Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi;

   2. Lembaga Inspeksi Teknik belum terakreditasi;

   3. Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah terakreditasi; atau

   4. pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha,

   harus mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Pengajuan permohonan nomor register SLO oleh Lembaga Inspeksi Teknik belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersamaan dengan permohonan penerbitan SLO.

3. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

   1. IUPTLU, IUPTLS, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;

   2. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik; dan

   3. rancangan SLO yang akan diregistrasi.

Paragraf 3
Registrasi Sertifikat Kompetensi

Pasal 70

1. Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b:

   1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik terakreditasi;

   2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik belum terakreditasi;

   3. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor terakreditasi; atau

   4. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor belum terakreditasi,

   harus mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

   1. fotokopi kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia atau paspor untuk warga negara asing;

   2. laporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik termasuk foto pelaksanaan pengujian dan penilaian; dan

   3. rancangan Sertifikat Kompetensi yang akan diregistrasi.

Paragraf 4
Registrasi Sertifikat Badan Usaha

Pasal 71

1. Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c:

   1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi; atau

   2. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha belum terakreditasi,

   harus mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

   1. persyaratan administratif dan teknis permohonan Sertifikat Badan Usaha;

   2. laporan hasil Penilaian Kesesuaian Klasifikasi dan/atau Kualifikasi usaha; dan

   3. rancangan Sertifikat Badan Usaha yang akan diregistrasi.

Paragraf 5
Registrasi Sertifikat Produk

Pasal 72

1. Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, Lembaga Sertifikasi Produk terakreditasi harus mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

   1. rancangan Sertifikat Produk;

   2. laporan audit;

   3. laporan pengujian; dan

   4. foto produk paling sedikit meliputi sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, dan sisi belakang.

3. Nomor register Sertifikat Produk berlaku sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Produk.

4. Pembubuhan nomor register Sertifikat Produk dilakukan pada produk dan/atau kemasan.

Paragraf 6
Evaluasi Registrasi Sertifikat

Pasal 73

1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).

2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal menyetujui atau menolak permohonan nomor register paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

3. Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan hasil evaluasi secara tertulis atau secara daring kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

4. Dalam hal permohonan nomor register ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), biaya permohonan registrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

5. Permohonan ulang nomor register yang telah ditolak dikenai kembali biaya registrasi yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan dibebankan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 74

Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan.

Pasal 75

1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e wajib melakukan Surveilans sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap pemegang sertifikat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

2. Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daftar pemeriksaan Surveilans dan uji petik yang tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Bukti pelaksanaan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada Sertifikat Badan Usaha dan sistem informasi Direktorat Jenderal.

4. Dalam hal Lembaga Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan Sertifikasi Badan Usaha, Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha lain untuk melakukan Surveilans terhadap pemegang Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang tidak dapat menjalankan usaha Sertifikasi Badan Usaha.

5. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib melakukan uji petik terhadap pemegang sertifikat sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah sertifikat yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahun sebelumnya.

6. Ketentuan mengenai Surveilans dan uji petik oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 76

Setiap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib:

1. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, meliputi:

   1. menetapkan pedoman standar pelayanan;

   2. menetapkan maklumat pelayanan;

   3. menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan

   4. menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan Badan Usaha;

2. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

3. menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

4. melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, direksi atau yang setara direksi, nama dan kompetensi Penanggung Jawab Teknik, nama dan kompetensi Tenaga Teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat Badan Usaha;

5. memberikan ganti kerugian dalam hal Badan Usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukan; dan

6. memberikan laporan berkala secara daring setiap tahun pada bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 77

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah wajib memiliki kantor wilayah di seluruh provinsi di Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah mendapatkan Akreditasi dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 78

1. Setiap pemegang SLO instalasi penyediaan tenaga listrik wajib:

   1. menjaga dan mengendalikan unjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian;

   2. menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan

   3. mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal menunjukan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

2. Setiap pemegang SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib:

   1. menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan

   2. mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3. Setiap pemegang SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 79

1. Setiap pemegang Sertifikat Kompetensi wajib:

   1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki;

   2. menjaga dan mengendalikan keamanan Instalasi Tenaga Listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya selama pelaksanaan kegiatan; dan

   3. melaporkan setiap kegiatan secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Setiap pemegang Sertifikat Badan Usaha wajib:

   1. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki;

   2. melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, direksi atau yang setara direksi, nama dan kompetensi Penanggung Jawab Teknik, nama dan kompetensi Tenaga Teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat Badan Usaha;

   3. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:

      1. menetapkan pedoman standar pelayanan;

      2. menetapkan maklumat pelayanan;

      3. menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan

      4. menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan Badan Usaha;

   4. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

   5. menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

   6. memberikan ganti kerugian dalam hal Badan Usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukan;

   7. melaporkan setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan

   8. memberikan laporan berkala secara daring setiap tahun pada bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pemegang Sertifikat Badan Usaha selain lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 80

1. Badan Usaha yang dinyatakan mendapat surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan wajib:

   1. menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk yang telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Produk;

   2. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan pada produk sesuai dengan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan; dan

   3. mengambil tindakan dalm hal terjadi pelanggaran dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk terhadap persyaratan acuan.

2. Lembaga Sertifikasi Produk wajib:

   1. melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, pembekuan, pemuktahiran, atau pencabutan Sertifikat Produk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan ditetapkan;

   2. mengambil tindakan dalam hal terjadi pelanggaran dalam menjaga dan mengendalikan penggunaan Sertifikat Produk terhadap Skema Penilaian Kesesuaian; dan

   3. melaporkan tindakan pelanggaran penggunaan Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi pelanggaran.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

   1. pemenuhan persyaratan keteknikan;

   2. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;

   3. penggunaan tenaga kerja;

   4. pemenuhan kewajiban lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; dan/atau

   5. pemenuhan standar mutu pelayanan.

3. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan:

   1. penyuluhan, bimbingan teknis, dan pelatihan;

   2. pemeriksaan di lapangan; dan

   3. Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

Pasal 82

1. Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan setiap tahun.

2. Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   1. kepatuhan terhadap regulasi;

   2. tingkat mutu pelayanan;

   3. produktivitas;

   4. inovasi; dan

   5. kontribusi terhadap masyarakat.

3. Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 5 (lima) kategori penilaian, yang terdiri atas:

   1. status kinerja emas dan tingkat kinerja sangat baik;

   2. status kinerja hijau dan tingkat kinerja baik;

   3. status kinerja biru dan tingkat kinerja cukup baik;

   4. status kinerja merah dan tingkat kinerja buruk; dan

   5. status kinerja hitam dan tingkat kinerja sangat buruk.

4. Tata cara pelaksanaan Penilaian Kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

1. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 dan pemegang sertifikat yang melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79, serta pemegang surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 80 dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif terhadap:

   1. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77;

   2. pemegang sertifikat yang melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79; dan

   3. pemegang surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan yang melanggar ketentuan Pasal 80.

3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

   1. teguran tertulis;

   2. pembekuan kegiatan sementara, pembekuan sementara sertifikat, atau pembekuan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan;

   3. denda administratif; dan/atau

   4. pencabutan sertifikat Akreditasi, SLO, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Produk, Sertifikat Badan Usaha, atau pembekuan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

Bagian Kedua
Sanksi terhadap Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan

Pasal 84

1. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a diberikan terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:

   1. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;

   2. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan

   3. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.

2. Dalam hal lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang mendapat sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b.

3. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajiban.

4. Dalam hal pelanggar ketentuan mendapat sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajiban.

5. Dalam hal pemegang sertifikat Akreditasi mendapat sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak membayar denda dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat Akreditasi.

6. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan pengurus Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang mendapatkan sanksi berupa pencabutan Akreditasi dimasukkan dalam Daftar Hitam.

7. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan pengurus lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang masuk dalam Daftar Hitam dilarang melakukan kegiatan usaha jasa sertifikasi ketenagalistrikan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak masuk dalam Daftar Hitam.

Pasal 85

1. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

2. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penolakan permohonan perizinan berusaha dan Akreditasi selanjutnya.

Pasal 86

1. Dalam hal lembaga sertifikasi ketenagalistrikan mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja merah sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (3) huruf d, lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dikenai sanksi berupa pembekuan kegiatan sementara selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak hasil Penilaian Kinerja ditetapkan.

2. Dalam hal lembaga sertifikasi ketenagalistrikan mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja hitam sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (3) huruf e, lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dikenai sanksi berupa pembekuan kegiatan sementara selama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil Penilaian Kinerja ditetapkan.

3. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan perbaikan kinerja sesuai dengan rekomendasi pada hasil Penilaian Kinerja.

4. Dalam hal lembaga sertifikasi ketenagalistrikan tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan habis masa pembekuan kegiatan sementara, masa pembekuan kegiatan sementara diperpanjang sampai dengan rekomendasi pada hasil Penilaian Kinerja dipenuhi.

5. Dalam hal lembaga sertifikasi ketenagalistrikan mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja merah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pencabutan Akreditasi dan perizinan berusaha lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

6. Dalam hal lembaga sertifikasi ketenagalistrikan mendapatkan hasil Penilaian Kinerja dengan status kinerja hitam sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pencabutan Akreditasi dan perizinan berusaha lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.

7. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan pengurus lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang mendapatkan sanksi pencabutan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

8. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penolakan permohonan perizinan berusaha dan Akreditasi selanjutnya.

Pasal 87

1. Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b melakukan penerbitan sertifikat tanpa melalui proses sertifikasi, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b terhadap kantor area atau kantor wilayah yang melakukan penerbitan sertifikat.

2. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kantor wilayah dalam hal terdapat paling sedikit 2 (dua) kantor area atau paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah kantor area pada 1 (satu) wilayah yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kantor pusat dalam hal terdapat paling sedikit 3 (tiga) kantor wilayah yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.

4. Dalam hal lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f melakukan penerbitan sertifikat tanpa melalui proses sertifikasi, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b.

5. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sampai dengan dilaksanakan sertifikasi ulang oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan lain dengan lingkup Akreditasi atau perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang sama.

6. Sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pembekuan kegiatan dengan biaya dibebankan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

7. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan yang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) melaporkan hasil perbaikan sertifikasi ulang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

8. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

9. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencabutan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

10. Dalam hal sertifikasi ulang belum dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

Bagian Kedua
Sanksi terhadap Pemegang Sertifikat

Pasal 88

1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dikenakan kepada pemegang sertifikat paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran:

   1. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;

   2. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan

   3. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.

2. Dalam hal pemegang sertifikat yang dikenai sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b.

3. Sanksi administratif berupa pembekuan sementara sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut dalam hal pemegang sertifikat dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajiban.

4. Dalam hal pemegang sertifikat dikenai sanksi pembekuan sertifikat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa denda administratif dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajiban.

5. Dalam hal pemegang Sertifikat Badan Usaha selain lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak membayar denda dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat.

6. Permohonan pengajuan Sertifikat Badan Usaha oleh Badan Usaha yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diproses untuk Klasifikasi yang sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pencabutan sertifikat.

7. Permohonan pengajuan Sertifikat Kompetensi oleh pemegang Sertifikat Kompetensi yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diproses untuk Klasifikasi yang sama selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pencabutan sertifikat.

Pasal 89

1. Dalam hal pemegang SLO melakukan penyalahgunaan SLO, SLO dibekukan sementara.

2. Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

3. Dalam hal pemegang SLO melakukan kembali penyalahgunaan SLO, SLO dicabut.

Pasal 90

1. Dalam hal pemegang Sertifikat Kompetensi ikut serta dalam proses penerbitan sertifikat tanpa proses sertifikasi atau penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dibekukan sementara.

2. Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

3. Dalam hal pemegang Sertifikat Kompetensi melakukan kembali penerbitan sertifikat tanpa proses sertifikasi atau penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Kompetensi dicabut.

Pasal 91

1. Pemegang Sertifikat Badan Usaha yang melakukan:

   1. pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga menyebabkan kecelakaan kerja, terganggunya fungsi Instalasi Tenaga Listrik, atau mencemari lingkungan; atau

   2. tindakan penyalahgunaan Sertifikat Badan Usaha yang merugikan pihak lain,

   Sertifikat Badan Usaha dibekukan sementara.

2. Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

3. Dalam hal pemegang Sertifikat Badan Usaha melakukan kembali:

   1. pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga menyebabkan kecelakaan kerja atau terganggunya fungsi Instalasi Tenaga Listrik atau mencemari lingkungan, atau

   2. penyalahgunaan Sertifikat Badan Usaha,

   Sertifikat Badan Usaha dicabut.

Pasal 92

1. Lembaga Sertifikasi Produk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai denda administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

2. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dikenakan kepada penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan paling banyak 3 (tiga) kali.

4. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

5. Dalam hal penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan yang dikenai sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

6. Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

7. Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sewaktu-waktu dapat dicabut dalam hal penerima persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajiban.

8. Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan dikenakan kepada Badan Usaha jika tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhir jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

1. Setiap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilarang memberikan jasa yang menimbulkan konflik kepentingan.

2. Setiap pemegang sertifikat Akreditasi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha yang sehat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;

2. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi;

3. penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik;

4. penugasan Lembaga Sertifikasi Produk;

5. Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;

6. Akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi;

7. Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik;

8. Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah;

9. Sertifikat Badan Usaha;

10. SLO;

11. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan

12. surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan,

yang telah diterbitkan atau ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik yang:

   1. memiliki Sertifikat Kompetensi;

   2. memiliki pengalaman bekerja di atas level kompetensi yang dimiliki; dan

   3. terdaftar dalam Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik atau terdaftar sebagai Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik pada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah

   sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat mengajukan penyesuaian Sertifikat Kompetensi melalui jalur portofolio kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;

2. permohonan penunjukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi, penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik, atau penugasan Lembaga Sertifikasi Produk yang masih dalam proses evaluasi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini; dan

3. permohonan SLO yang telah atau sedang dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Inspeksi Teknik atau Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dapat dilanjutkan proses sertifikasinya sampai dengan selesai.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

1. pemenuhan kelengkapan data gambar instalasi dan tata letak; dan

2. pemenuhan kelengkapan diagram satu garis,

sebagai persyaratan permohonan SLO yang harus dilengkapi dengan NIDI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemenuhan kelengkapan data gambar instalasi dan/atau diagram satu garis yang dilengkapi dengan NIDI untuk permohonan SLO instalasi pemanfaatan tegangan rendah kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 (sembilan ratus) volt ampere yang dapat dikeluarkan oleh pemilik instalasi atau oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah sebagai bagian dari pelaksanaan pemeriksaan pengujian tanpa dikenai biaya dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.