Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel

Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri baru yaitu Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan BBN Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggantikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, karena perlu penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.

Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertujuan untuk menjamin tata kelola penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel yang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, perlu mengatur proses penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021. Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Benny Riyanto di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2021.

Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Mencabut:

Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan BBN Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1439).

Latar Belakang

Pertimbangan Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan BBN Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

  1. bahwa untuk menjamin tata kelola penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel yang memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, perlu mengatur proses penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel;

  2. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan BBN Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

  5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);

  6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);

  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);

  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

Isi Permen ESDM 24 tahun 2021

Berikut adalah isi Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang selanjutnya disebut BBM Jenis Minyak Solar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang digunakan untuk mesin diesel.

  2. Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel (B100) yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku kelapa sawit yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya sebagai bahan campuran BBM Jenis Minyak Solar.

  3. Badan Usaha BBM Jenis Minyak Solar yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau niaga minyak dan gas bumi dengan jenis komoditas BBM Jenis Minyak Solar.

  4. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBN adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga BBN Jenis Biodiesel sebagai bahan bakar lain.

  5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana pembiayaan biodiesel.

  6. Dana Pembiayaan Biodiesel adalah dana perkebunan kelapa sawit yang dihimpun, diadministrasikan, dikelola, disimpan, dan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana untuk kepentingan menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel.

  7. Selisih Kurang adalah nilai yang dihitung dari harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel dikurangi harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar.

  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

  9. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

  10. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

BAB II
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BBN JENIS BIODIESEL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana bertujuan untuk:

    1. mewujudkan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel secara berkelanjutan; dan

    2. penyelenggaraan penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

  2. Penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

    1. aspek lingkungan;

    2. aspek ekonomi; dan

    3. aspek sosial.

  3. Indikator dan kriteria aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE.

Bagian Kedua
Pencampuran BBN Jenis Biodiesel

Pasal 3

  1. Badan Usaha BBM wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri.

  2. Badan Usaha BBM dalam penyaluran, wajib menyalurkan BBM Jenis Minyak Solar yang dicampur BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Badan Usaha BBM yang melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi yang menghasilkan BBM Jenis Minyak Solar; dan/atau

    2. Badan Usaha BBM yang melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi.

  4. Badan Usaha BBM yang melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

    1. Badan Usaha BBM yang melakukan impor BBM Jenis Minyak Solar; atau

    2. Badan Usaha BBM yang melakukan pembelian BBM Jenis Minyak Solar dari Badan Usaha BBM yang melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi yang menghasilkan BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

  5. Badan Usaha BBM yang melakukan pembelian BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan alokasi volume BBN Jenis Biodiesel.

  6. Badan Usaha BBM yang melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi yang menghasilkan BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat menjual BBM Jenis Minyak Solar kepada Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan memperhatikan optimalisasi pemanfaatan BBM Jenis Minyak Solar dalam negeri.

  7. Ketentuan volume BBM Jenis Minyak Solar yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikecualikan dari kewajiban pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

  8. Kewajiban pencampuran volume BBM Jenis Minyak Solar yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 4

  1. Badan Usaha BBM yang menyalurkan BBM Jenis Minyak Solar dengan peruntukan tertentu dikecualikan dari kewajiban pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan penyaluran BBM Jenis Minyak Solar yang dicampur BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

  2. Peruntukan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    1. pembangkit listrik yang belum dapat menggunakan campuran BBN Jenis Biodiesel;

    2. kebutuhan BBM Jenis Minyak Solar untuk operasional di ketinggian 2.400 mdpl (dua ribu empat ratus meter di atas permukaan laut) dan dengan suhu di bawah 15 oC (lima belas derajat celsius);

    3. kebutuhan alat utama sistem pertahanan;

    4. bahan bakar untuk kebutuhan engine performance test oleh pabrikan mesin atau bahan bakar pada mesin yang akan diekspor;

    5. pengguna langsung yang menggunakan BBM Jenis Minyak Solar bukan sebagai bahan bakar; dan

    6. BBM Jenis Minyak Solar dengan spesifikasi cetane number 51 di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat.

  3. Peruntukan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan.

  4. Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan penyaluran BBM Jenis Minyak Solar, kepada Dirjen Migas dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

  5. Pengguna peruntukan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e harus melaporkan perencanaan dan penggunaan BBM Jenis Minyak Solar kepada Dirjen Migas dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

  6. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setiap bulan.

  7. Dalam hal diperlukan Dirjen Migas dapat meminta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sewaktu-waktu.

Pasal 5

  1. Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM untuk pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan untuk dicampurkan menjadi:

    1. jenis bahan bakar minyak tertentu untuk minyak solar; dan/atau

    2. jenis bahan bakar minyak umum untuk minyak solar,

    berdasarkan kebijakan komite pengarah Badan Pengelola Dana.

  2. Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan periode setiap 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada bulan Januari.

  3. Persiapan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum periode pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai.

  4. Periode pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah berdasarkan kebijakan komite pengarah Badan Pengelola Dana.

  5. Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung dengan menerapkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan dalam penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel.

Pasal 6

  1. Dirjen Migas menyampaikan usulan daftar Badan Usaha BBM yang akan melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Menteri.

  2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dirjen EBTKE setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

  3. Daftar Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis, termasuk:

    1. volume kebutuhan BBM Jenis Minyak Solar; dan

    2. rencana titik serah Badan Usaha BBM.

  4. Penyampaian daftar Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Badan Pengelola Dana.

Bagian Ketiga
Penetapan Badan Usaha BBN

Pasal 7

  1. Untuk melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Menteri melalui Dirjen EBTKE menetapkan daftar Badan Usaha BBN yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

  2. Badan Usaha BBN yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan permohonan kepada Dirjen EBTKE dengan melampirkan persyaratan meliputi:

    1. bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi atau disalurkan telah memenuhi standar kualitas atau spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    2. surat pernyataan jaminan menyediakan BBN Jenis Biodiesel sesuai dengan kuota alokasi yang akan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan;

    3. surat pernyataan kemampuan produksi bulanan BBN Jenis Biodiesel; dan

    4. surat pernyataan jaminan menyediakan cadangan BBN Jenis Biodiesel.

  3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen EBTKE melakukan evaluasi.

  4. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Dirjen EBTKE menetapkan Badan Usaha BBN yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

Pasal 8

  1. Salinan penetapan Badan Usaha BBN yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada Badan Usaha BBM yang akan melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

  2. Salinan penetapan Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Dirjen Migas dan Badan Pengelola Dana.

Bagian Keempat
Penetapan Alokasi BBN Jenis Biodiesel

Pasal 9

  1. Berdasarkan penetapan Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Badan Usaha BBM menyampaikan usulan Badan Usaha BBN yang akan ditunjuk untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.

  2. Penyampaian usulan Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian penetapan Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

  3. Pengusulan Badan Usaha BBN oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari proses pengadaan dengan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 10

  1. Dirjen EBTKE melakukan evaluasi atas usulan Badan Usaha BBN oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

  2. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE membentuk tim evaluasi pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

  3. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan perwakilan dari:

    1. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

    2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

    3. Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

    4. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

    5. Badan Pengelola Dana.

  4. Tim evaluasi pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:

    1. melakukan evaluasi usulan Badan Usaha BBN;

    2. menilai dan memberikan rekomendasi usulan Badan Usaha BBN; dan

    3. menentukan volume alokasi BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN untuk masing-masing Badan Usaha BBM.

  5. Besaran volume alokasi BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan secara proporsional berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan.

  6. Hasil evaluasi, penilaian, rekomendasi, dan penentuan volume alokasi BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Dirjen EBTKE.

  7. Berdasarkan penyampaian hasil evaluasi, penilaian, rekomendasi, dan penentuan volume alokasi BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dirjen EBTKE melaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

  8. Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa persetujuan atas total volume alokasi BBN Jenis Biodiesel untuk 1 (satu) periode pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

Pasal 11

  1. Setelah mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja Menteri melalui Dirjen EBTKE menetapkan Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN beserta alokasi volume BBN Jenis Biodiesel untuk masing-masing Badan Usaha BBM.

  2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada Badan Usaha BBM, Badan Usaha BBN, dan Badan Pengelola Dana.

  3. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penetapan.

  4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai penunjukan langsung Badan Usaha BBN oleh Badan Usaha BBM dalam pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

  5. Badan Usaha BBN yang telah mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyalurkan BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha BBM.

  6. Penyaluran BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan:

    1. alokasi volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

    2. waktu dan spesifikasi BBN Jenis Biodiesel yang disepakati dalam kontrak; dan

    3. titik serah BBN Jenis Biodiesel.

  7. Titik serah BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, ditetapkan oleh Dirjen Migas setelah berkoordinasi dengan Dirjen EBTKE.

Pasal 12

  1. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menjadi dasar penandatanganan:

    1. kontrak antara Badan Usaha BBN dengan Badan Usaha BBM; dan

    2. perjanjian antara Badan Pengelola Dana dengan Badan Usaha BBN.

  2. Penandatanganan kontrak dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian penetapan oleh Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

  3. Salinan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disampaikan oleh Badan Usaha BBM kepada Dirjen EBTKE, Dirjen Migas, dan Badan Pengelola Dana.

  4. Penyampaian salinan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak.

Bagian Kelima
Perubahan Badan Usaha BBN dan/atau
Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel

Pasal 13

  1. Menteri melalui Dirjen EBTKE dapat melakukan perubahan penetapan Badan Usaha BBN dan/atau alokasi volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

  2. Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim evaluasi pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

  3. Tim evaluasi pengadaan BBN Jenis Biodiesel melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dirjen EBTKE.

  4. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melalui Dirjen EBTKE menetapkan:

    1. perubahan penetapan Badan Usaha BBN; dan/atau

    2. perubahan penetapan alokasi BBN Jenis Biodiesel.

  5. Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada periode pengadaan BBN Jenis Biodiesel yang sedang berjalan.

  6. Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan paling sedikit:

    1. kegagalan pengiriman BBN Jenis Biodiesel;

    2. Badan Usaha BBN tidak beroperasi;

    3. perubahan kebutuhan BBM Jenis Minyak Solar; dan/atau

    4. perubahan titik serah Badan Usaha BBM.

Pasal 14

Dalam hal perubahan penetapan Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, menyebabkan penambahan Badan Usaha BBN di luar yang telah ditetapkan, Badan Usaha BBN harus menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 15

Dalam hal perubahan penetapan alokasi BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, mengakibatkan perubahan total volume alokasi BBN Jenis Biodiesel, perubahan penetapan harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 16

  1. Untuk perubahan kebutuhan BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c dan/atau perubahan titik serah Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d, dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan dari Dirjen Migas.

  2. Surat pemberitahuan dari Dirjen Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:

    1. daftar Badan Usaha BBM;

    2. volume kebutuhan BBM Jenis Minyak Solar; dan/atau

    3. titik serah Badan Usaha BBM.

  3. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Dirjen Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB III
DANA PEMBIAYAAN BIODIESEL

Pasal 17

  1. Badan Usaha BBN yang telah menandatangani kontrak dengan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana.

  2. Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Pengelola Dana.

  3. Permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Badan Usaha BBN setelah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha BBM.

  4. Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis, dengan dilengkapi dokumen:

    1. berita acara serah terima bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN yang berisi keterangan mengenai titik suplai, titik serah, dan volume BBN Jenis Biodiesel yang disediakan atau disalurkan;

    2. bukti transaksi penjualan;

    3. faktur pajak; dan

    4. bukti pembayaran ongkos angkut.

  5. Dalam hal besaran maksimal ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel belum ditetapkan, Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel, tanpa ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel.

  6. Ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan setelah besaran maksimal ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel ditetapkan.

  7. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Dana melakukan evaluasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.

  8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 18

  1. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8), diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dari Badan Pengelola Dana.

  2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Badan Usaha BBN dan Badan Usaha BBM.

  3. Verifikasi terhadap Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas:

    1. volume BBN Jenis Biodiesel yang disalurkan kepada Badan Usaha BBM; dan

    2. bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti pembayaran ongkos angkut.

  4. Selain verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), verifikasi dilakukan terhadap kualitas BBN Jenis Biodiesel di titik serah.

  5. Verifikasi terhadap Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas:

    1. kesesuaian persentase campuran BBN Jenis Biodiesel dalam BBM Jenis Minyak Solar dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri; dan

    2. kualitas campuran BBN Jenis Biodiesel dalam BBM Jenis Minyak Solar yang disalurkan oleh Badan Usaha BBM.

  6. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), paling sedikit memuat informasi mengenai:

    1. identitas Badan Usaha BBN;

    2. identitas Badan Usaha BBM;

    3. volume BBN Jenis Biodiesel sesuai dengan realisasi transaksi Badan Usaha BBN dengan Badan Usaha BBM;

    4. besaran ongkos angkut; dan

    5. periode transaksi.

  7. Ketentuan hasil verifikasi terhadap besaran ongkos angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dikecualikan untuk permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel yang belum ditetapkan besaran maksimal ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

Pasal 19

  1. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), digunakan sebagai dasar penentuan besaran Dana Pembiayaan Biodiesel untuk menutup Selisih Kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel.

  2. Selisih Kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk semua jenis BBM Jenis Minyak Solar.

  3. Pembayaran Selisih Kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kebijakan komite pengarah Badan Pengelola Dana mengenai batasan maksimum pembayaran Selisih Kurang.

Pasal 20

  1. Harga penyaluran BBN Jenis Biodiesel, menggunakan harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

  2. Dalam hal harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih besar dari harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harga penyaluran BBN Jenis Biodiesel menggunakan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel.

Pasal 21

  1. Harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri melalui Dirjen Migas.

  2. Penetapan harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan.

Pasal 22

  1. Harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditetapkan oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE.

  2. Penetapan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan.

  3. Dalam penetapan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Dirjen EBTKE menetapkan formula perhitungan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam BBM Jenis Minyak Solar.

  4. Penetapan formula perhitungan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penetapan besaran maksimal ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel.

  5. Dirjen EBTKE menetapkan tata cara perhitungan besaran maksimal ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

  1. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE kepada Badan Pengelola Dana.

  2. Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perhitungan besaran Dana Pembiayaan Biodiesel.

  3. Hasil perhitungan besaran Dana Pembiayaan Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Usaha BBN.

  4. Berdasarkan hasil perhitungan besaran Dana Pembiayaan Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha BBN menyampaikan dokumen persyaratan pembayaran kepada Badan Pengelola Dana.

  5. Dokumen persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

    1. kuitansi/bukti pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel;

    2. invoice terhadap selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel; dan

    3. faktur pajak.

  6. Badan Pengelola Dana melakukan Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

  1. Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, Dirjen EBTKE dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Penunjukkan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum periode pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

  3. Dirjen EBTKE mengajukan permohonan penunjukan surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Pengelola Dana.

  4. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengelola Dana menunjuk surveyor.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 25

  1. Badan Usaha BBN wajib melaporkan volume penyaluran BBN Jenis Biodiesel kepada Dirjen EBTKE dengan tembusan kepada Dirjen Migas.

  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan.

  3. Dalam hal diperlukan Dirjen EBTKE dapat meminta pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu.

  4. Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN wajib melaporkan penolakan penyaluran BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM karena tidak memenuhi standar kualitas beserta volumenya kepada Dirjen EBTKE dengan tembusan kepada Dirjen Migas.

Pasal 26

  1. Badan Usaha BBM wajib melaporkan pelaksanaan pencampuran BBN Jenis Biodiesel ke dalam BBM Jenis Minyak Solar kepada Dirjen Migas.

  2. Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

  3. Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBM wajib melaporkan penolakan penyaluran BBN Jenis Biodiesel karena tidak memenuhi standar kualitas beserta volumenya kepada Dirjen Migas dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

  1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel.

  2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen EBTKE dan Dirjen Migas.

Pasal 28

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan terhadap:

    1. Badan Usaha BBN; dan

    2. Badan Usaha BBM.

  2. Pembinaan terhadap Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dirjen EBTKE.

  3. Pembinaan terhadap Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Dirjen Migas.

  4. Pembinaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

  1. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Menteri melalui Dirjen EBTKE membentuk tim pengawas.

  2. Keanggotaan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perwakilan dari:

    1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

    2. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

    3. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

    4. Inspektorat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

    5. Badan Pengelola Dana; dan

    6. instansi lain terkait.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE.

Pasal 30

Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam pelaksanaan pengawasan penyediaan dan penyaluran BBN Jenis Biodiesel sampai dengan penyerahan ke Badan Usaha BBM, berkoordinasi dengan Dirjen EBTKE.

Pasal 31

Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam pelaksanaan pengawasan pencampuran BBN Jenis Biodiesel ke dalam BBM Jenis Minyak Solar pada Badan Usaha BBM sampai dengan penyaluran ke konsumen, berkoordinasi dengan Dirjen Migas.

Pasal 32

  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi atas:

    1. laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

    2. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1); dan/atau

    3. pengaduan masyarakat pengguna campuran BBN Jenis Biodiesel dalam BBM Jenis Minyak Solar.

  2. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawas menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

  1. Badan Usaha BBM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif.

  2. Badan Usaha BBN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif.

  3. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan untuk setiap liter volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan penyaluran.

  4. Volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan volume penyaluran BBM Jenis Minyak Solar di titik serah Badan Usaha BBM dikali dengan persentase BBN Jenis Biodiesel minimal penahapan.

  5. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perhitungan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui penilaian oleh tim pengawas setiap 6 (enam) bulan.

  6. Hasil penilaian tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri melalui Dirjen Migas atau Dirjen EBTKE.

  7. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 34

  1. Badan Usaha BBM yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), karena:

    1. keterlambatan, keterbatasan, dan/atau ketiadaan pasokan BBN Jenis Biodiesel dari Badan Usaha BBN; atau

    2. ketidaksesuaian pasokan BBN Jenis Biodiesel dengan kualitas yang disepakati dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a,

    tidak dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

  2. Badan Usaha BBN yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) karena permintaan pembelian (purchase order) dari Badan Usaha BBM melebihi kemampuan produksi rata-rata bulanan Badan Usaha BBN, tidak dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 35

  1. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6):

    1. Badan Usaha BBM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

    2. Badan Usaha BBN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5),

    dikarenakan keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi, Badan Usaha BBM tidak dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan/atau Badan Usaha BBN tidak dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

  2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. gempa bumi;

    2. banjir;

    3. longsor;

    4. angin puting beliung;

    5. tsunami;

    6. gelombang tinggi air laut;

    7. kebakaran; dan/atau

    8. bencana alam lainnya.

  3. Keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. pemogokan kerja,

    2. kerusuhan,

    3. gangguan keamanan,

    4. pandemi/epidemi; dan/atau

    5. kebijakan pusat dan/atau daerah.

  4. Keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus disertai dengan bukti yang cukup dan dilengkapi dengan pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha BBN

Pasal 36

  1. Dirjen EBTKE menyampaikan hasil penilaian tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), secara tertulis kepada Badan Usaha BBN.

  2. Dalam hal Badan Usaha BBN keberatan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen EBTKE.

  3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Badan Usaha BBN telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

  4. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak terbitnya surat penyampaian hasil penilaian.

  5. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha BBN tidak menyampaikan keberatan secara tertulis, dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) oleh Dirjen EBTKE.

Pasal 37

  1. Dirjen EBTKE melakukan evaluasi atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan.

  2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen EBTKE dapat menerima atau menolak keberatan yang disampaikan oleh Badan Usaha BBN.

  3. Dalam hal keberatan diterima oleh Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dibebaskan dari pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

  4. Pembebasan pengenaan denda administratif kepada Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Dirjen EBTKE.

  5. Dalam hal keberatan ditolak oleh Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

  6. Penolakan keberatan oleh Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 38

  1. Denda administratif oleh Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (5), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Badan Usaha BBN wajib menyetorkan denda administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); atau

    2. dalam hal Badan Usaha BBN mengajukan keberatan, Badan Usaha BBN wajib menyetorkan denda paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).

  2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN tidak melakukan penyetoran, Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan penagihan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Terhadap Badan Usaha BBM

Pasal 39

  1. Dirjen Migas menyampaikan hasil penilaian tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), secara tertulis kepada Badan Usaha BBM.

  2. Dalam hal Badan Usaha BBM keberatan terhadap hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBM dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen Migas

  3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Badan Usaha BBM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

  4. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak terbitnya surat penyampaian hasil penilaian.

  5. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBM tidak menyampaikan keberatan secara tertulis, dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) oleh Dirjen Migas.

Pasal 40

  1. Dirjen Migas melakukan evaluasi atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keberatan.

  2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Migas dapat menerima atau menolak keberatan yang disampaikan oleh Badan Usaha BBM.

  3. Dalam hal keberatan diterima oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBM dibebaskan dari pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

  4. Pembebasan pengenaan denda administratif kepada Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Dirjen Migas.vDalam hal keberatan ditolak oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBM dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

  5. Penolakan keberatan oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

  1. Denda administratif oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (5), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Badan Usaha BBM wajib menyetorkan denda administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5); atau

    2. dalam hal Badan Usaha BBM mengajukan keberatan, Badan Usaha BBM wajib menyetorkan denda paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5).

  2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBM tidak melakukan penyetoran, Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan penagihan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Denda Administratif

Pasal 42

  1. Penagihan denda administratif oleh Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), memuat besaran sanksi yang dikenakan, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran.

  2. Tata cara penagihan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

  1. Pembayaran denda administratif oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau pembayaran denda administratif oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dilakukan dengan menyetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Bukti pembayaran denda administratif oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikirimkan kepada Dirjen EBTKE.

  3. Bukti pembayaran denda administratif oleh Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikirimkan kepada Dirjen Migas.

  4. Bukti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pembayaran.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, verifikasi untuk memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel untuk penyaluran BBN Jenis Biodiesel sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, dilakukan oleh Dirjen Migas.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penetapan Badan Usaha BBM dan Badan Usaha BBN serta alokasi besaran volume untuk pencampuran BBM Jenis Minyak Solar periode Januari-Desember 2021, dapat dilakukan perubahan penetapan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha BBN yang telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dan belum melakukan penagihan Dana Pembiayaan Biodiesel, penagihan Dana Pembiayaan Biodiesel dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tim evaluasi pengadaan BBN Jenis Biodiesel dan tim pengawas yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengecualian kewajiban pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1439), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 43, mulai berlaku sejak denda administratif atas pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isinya Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.