Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan

Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan guna penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada tanggal 30 November 2020 di Jakarta. Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 3 Desember 2020 di Jakarta.

Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434, agar setiap orang mengetahuinya.

Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan

Latar Belakang

Pertimbangan Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, adalah untuk memberikan pedomgin bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan guna penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6566);

  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

Isi Permenaker tentang Pedoman ULD Ketenagakerjaan

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

  2. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

  3. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

  4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

  5. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

  6. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

  1. Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan.

  2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

  3. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  4. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

  1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada jenis dan tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan standard kompetensi yang ditetapkan.

  2. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

  3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pasal 2

  1. Pemerintah Daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan.

  2. ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.

  3. Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pasal 3

  1. Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan terdiri atas:

    1. koordinator;

    2. sekretaris; dan

    3. anggota.

  2. Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio.

  3. Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

  4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan;

  5. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja;

    2. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Pelatihan Kerja;

    3. pejabat fungsional Pengantar Kerja;

    4. pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial; dan/atau

    5. pegawai pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

  6. Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubemur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

  1. ULD Ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai Tenaga Pendamping.

  2. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Koordinator ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Passil3 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

  1. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;

  2. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;

  3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada gubemur atau bupati/walikota; dan

  4. tugas lain yang diberikan oleh gubemur atau bupati/walikota.

Pasal 6

Sekretaris ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

  1. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendaliaan serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;

  2. membantu koordinator memberikan bimbingan dam saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;

  3. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada gubernur atau bupati/walikota; dan

  4. tugas lain yang diberikan koordinator.

Pasal 7

  1. Anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

    1. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;

    2. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, Pelatihan kerja, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    3. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    4. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan {job canvasing);

    5. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (job counselling) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    6. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    7. mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    8. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;

    9. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;

    10. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan

    11. tugas lain yang diberikan koordinator.

  2. Tugas anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing anggota.

Pasal 8

  1. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas melakukan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja.

  2. Pendampingan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka penyuluhan dan bimbingan jabatan (job counselling) dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan.

  3. Pendampingan kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka Pemenuhan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilitas, serta penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

  1. Pegawai ASN yang berada pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota; dan

  2. Tenaga Pendamping.

Pasal 11

  1. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufa meliputi:

    1. pejabat administrator yangmempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja;

    2. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga kerja dan/atau Pelatihan Kerja;

    3. pejabat fungsional Pengantar Kerja;

    4. pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial; dan/atau

    5. pegawai pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

  2. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

    1. memiliki integritas, komitmen, dan kredibilitas;

    2. memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Penempatan Tenaga Kerja;

    3. memiliki empati dan kepekaan yang tinggi untuk membantu memfasilitasi dan mendampingi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan disektor formal maupun informal; dan

    4. memiliki pengetahuan dan keterampilan inklusi disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

  3. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat ULD Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Pasal 12

  1. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat berasal dari unsur masyarakat.

  2. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

    1. pendidikan minimal D3 atau sederajat dan mempakan profesional di bidangnya dan/atau memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tentang inklusi disabilitas di tempat kerja;

    2. memiliki integritas, komitmen, dan kredibilitas;

    3. memiliki etika, empati, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas;

    4. memiliki motivasi tinggi dan komitmen untuk melaksanakan tugas;

    5. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak; dan

    6. tidak sedang terikat kerja dengan instansi pemerintah lainnya.

  3. Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkatdan diberhentikan berdasarkan keputusan koordinator ULD Ketenagakerjaan

Pasal 13

  1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala.

  2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

  1. Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas.

  2. Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

    1. ruang pelayanan ULD Ketenagakerjaan;

    2. fasilitas pelayanan ULD Ketenagakerjaan; dan

    3. fasilitas pendukung ULD Ketenagakerjaan lainnya.

Pasal 15

Ruang pelayanan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:

  1. memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan ULD Ketenagakerjaan sesuai dengan ragam disabilitasnya;

  2. ramah terhadap Penyandang Disabilitas; dan

  3. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat.

Pasal 16

Fasilitas pelayanan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b haruss memenuhi kriteria:

  1. mudah dan aman diakses bagi Penyandang Disabilitas;

  2. meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, seperti ram atau tangga landai, toilet khusus, lift untuk kantor di lantai atas;

  3. meliputi aspek sarana dan prasarana nonfisik, seperti informasi, komunikasi, dan teknologi yang digunakan dapat dipahami Penyandang Disabilitas dengan baik; dan

  4. sarana dan prasarana fisik/nonfisik lain yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi fasilitas pelayanan tersebut.

Pasal 17

Fasilitas pendukung ULD Ketenagakerjaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria:

  1. menjamin tersedianya Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan

  2. memberi kemudahan dan kenyamanan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB V
TUGAS UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 18

Tugas ULD Ketenagakerjaan meliputi:

  1. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;

  2. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

  3. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

  4. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

  5. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

  1. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas;

  2. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas;

  3. identifikasi Pelatihan Kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan

  4. diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

Pasal 20

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

  1. Penyandang Disabilitas fisik, seperti karena amputasi, lumpuh layu, paraplegi, cerebral palsy, stroke, kusta, dan orang kecil;

  2. Penyandang Disabilitas intelektual, seperti lambat belajar, grahita, dan down syndrome;

  3. Penyandang Disabilitas mental, seperti skizoprenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian,autis, dan hiperaktif; dan/atau

  4. Penyandang Disabilitas sensorik, seperti netra, rungu, wicara,dan rungu wicara.

Pasal 21

  1. Pemberian informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan secara rutin dan berkesinambungan melalui dalam jaringan atau luar jaringan.

  2. Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 22

Pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan, dilaksanakan dalam bentuk:

  1. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan Akomodasi yang Layak yang diperlukan;

  2. komunikasi awal dengan Pemberi Kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;

  3. komunikasi dengan Pemberi Kerja pada fase bekerja;

  4. pengembangan jejaring kewirausahaan;

  5. mengidentifikasi permasalahan pada fase bekerja; dan

  6. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

  1. penyesuaian yang diperlukan dilingkungan kerja baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja;

  2. komunikasi awal dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;

  3. Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

  4. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ditempat kerja; dan

  5. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Koordinasi ULD Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan dalam bentuk:

  1. bimbingan teknis;

  2. distribusi alat bantu kerja; dan

  3. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 25

  1. Koordinasi ULD Ketenagakerjaan bertujuan untuk menyelenggarakan dan mensinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

  2. Koordinasi dilakukan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota dengan instansi pemerintah lainnya serta pemangku kepentingan yang terkait di daerah.

Pasal 26

Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ULD Ketenagakerjaan dapat memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang terkait dengan upaya untuk:

  1. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

  2. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;

  3. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

  4. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar beijalan dengan efisien.

Pasal 27

Penguatan kapasitas ULD Ketenagakerjaan agar mampu melakukan koordinasi dengan Pemberi Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

Penguatan kapasitas ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melalui;

  1. bimbingan teknis;

  2. distribusi alat bantu kerja; dan

  3. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui:

  1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia ULD Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pelayanan Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan; dan

  2. pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Pendamping yang dipekerjakan pada ULD Ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas pelayanan pendamping kepada Penyandang Disabilitas yang memerlukan pekerjaan.

Pasal 30

Distribusi alat bantu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui:

  1. inventarisasi alat bantu kerja yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas;

  2. penyaluran alat bantu kerja yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas; dan

  3. pemantauan dan evaluasi alat bantu kerja yang telah digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c yaitu:

  1. menyediakan informasi ramah disabilitas kepada masyarakat terkait dengan pelayanan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan

  2. membangun kemitraan dan jejaring kerja sama antara ULD Ketenagakerjaan dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan,termasuk penyandang dana.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULD Ketenagakerjaan.

  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 33

  1. Koordinator ULD Ketenagakerjaan provinsi melaporkan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan kepada gubernur.

  2. Koordinator ULD Ketenagakerjaan kabupaten/kota melaporkan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan kepada bupati/walikota.

  3. Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan kepada Menteri.

  4. Pelaporan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu} kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

  5. Pelaporan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, pengembangan karieryang adildan tanpa Diskriminasi serta rekomendasi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Menteri, gubemur, atau bupati/walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam operasional dan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 35

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 36

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan ULD Ketenagakerjaan dapat bersumber dari:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada tanggal 30 November 2020 di Jakarta. Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 3 Desember 2020 di Jakarta.