Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on June 22, 2019
Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif, Permenaker 2 tahun 2019

Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif ditetapkan oleh Menaker Hanif Dhakiri dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 241 oleh Dirjen Perundang-undangan Kemkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 1 Maret 2019 di Jakarta. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah Permenker Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif ini diundangkan dan diberlakukan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif

Pertimbangan

Latar belakang ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif:

  1. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas pekerja migran Indonesia di desa migran produktif;
  2. bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif;

Dasar Hukum

Landasan Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
  3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
  4. Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
  5. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
  6. Komunitas Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok sosial di Desa Migran.
  7. Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran Indonesia dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
  8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
  9. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
  10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  2. Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk 1 (satu) Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 3

  1. Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
  2. Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    1. Calon Pekerja Migran Indonesia;
    2. Pekerja Migran Indonesia; dan
    3. purna Pekerja Migran Indonesia.
  3. Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk anggota keluarganya.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pasal 4

  1. Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
  2. Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi menyampaikan usulan nama Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Desmigratif.
  3. Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

  1. Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
  2. Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-masing daerah.
  3. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
  4. Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk:

  1. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
  2. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
  3. mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
  4. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
  5. meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan
  6. mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.

Pasal 7

  1. Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara:
    1. membentuk pusat layanan migrasi;
    2. menumbuhkembangkan usaha produktif;
    3. memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; dan
    4. memfasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa.
  2. Pembentukan pusat layanan migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    1. pemberian layanan informasi pasar kerja;
    2. pemberian bimbingan kerja;
    3. verifikasi data Calon Pekerja Migran Indonesia;
    4. pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri;
    5. fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran pemerintah desa;
    6. pendampingan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah; dan/atau
    7. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
  3. Penumbuhkembangan usaha produkti ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    1. pemberian pembekalan kewirausahaan;
    2. pengembangan inovasi usaha produktif;
    3. penggunaan teknologi tepat guna;
    4. pemberian bantuan sarana usaha;
    5. peningkatan sarana desa melalui padat karya;
    6. inkubasi bisnis;
    7. fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela;
    8. pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerja sama kelembagaan; dan/atau
    9. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
  4. Fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
    1. pemberian bimbingan dan konseling;
    2. pemberian bimbingan pengelolaan keuangan;
    3. pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; dan/atau
    4. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.
  5. Fasilitasi penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
    1. pembentukan dan penumbuhkembangan koperasi dan/atau badan usaha milik desa sebagai penguatan usaha produktif;
    2. bimbingan dan konsultasi melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; dan
    3. kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 8

  1. Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan.
  2. Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan oleh Menteri.
  3. Menteri melalui Direktur Jenderal bertindak selaku penanggung jawab tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 9

  1. Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak selaku penanggung jawab tingkat daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  2. Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  3. Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab tingkat desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  4. Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pengantar kerja kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  6. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan belum memiliki pengantar kerja, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi penempatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

Pasal 11

Penanggung jawab tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas:

  1. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif;
  2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada Menteri; dan
  3. menetapkan tim sekretariat untuk pengelolaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 12

Penanggung jawab tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

  1. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif; dan
  2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kerja tim penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif kepada bupati/walikota.

Pasal 13

Penanggung jawab tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bertugas:

  1. melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia dengan penanggung jawab daerah dan Petugas Desmigratif;
  2. memberikan informasi perkembangan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif setiap bulan;
  3. melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Desmigratif;
  4. mengupayakan kelengkapan fasilitas pelayanan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan surat kesediaan kepala desa; dan
  5. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 14

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) bertugas:

  1. menyusun rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
  2. melakukan pembinaan teknis terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi dengan berkunjung ke Desmigratif;
  4. menyusun laporan monitoring dan evaluasi untuk disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan;
  5. melakukan penyebarluasan informasi tata cara bekerja ke luar negeri bersama dengan Petugas Desmigratif;
  6. membantu mengkoordinasi atau menindaklanjuti pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia yang dialami oleh masyarakat Desa Migran;
  7. memberikan saran kepada penanggung jawab tingkat desa dan Petugas Desmigratif terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekera Migran Indonesia; dan
  8. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 15

Petugas Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

  1. memfasilitasi berjalannya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  2. menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan dengan baik dan benar, serta mudah diterima pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  3. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait kasus sosial yang menimpa keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  4. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait program bantuan sosial pemerintah yang diterima keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  5. memperluas jejaring dan kerja sama yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  6. melaporkan dan meminta arahan kepada penanggung jawab tingkat desa dan koordinator apabila ada kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas;
  7. menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerja dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia; dan
  8. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

  1. Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atau sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
  2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

Pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh:

  1. penanggung jawab desa kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  2. penanggung jawab daerah kepada Direktur Jenderal ditembuskan kepada gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi; dan
  3. penanggung jawab nasional kepada Menteri ditembuskan kepada kementerian/lembaga terkait.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dibebankan pada:

  1. anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga;
  2. anggaran pendapatan belanja daerah;
  3. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
  4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

  1. Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan menjadi Desmigratif.
  2. Dalam hal jangka waktu pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Kementerian Ketenagakerjaan melalui pemerintah daerah provinsi melalui Dinas Provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Dinas Kabupaten/Kota sebagai program lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah pusat bertanggungjawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

 

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019
 

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd

 

WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 241

 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif