Permenaker 3 tahun 2021 tentang Pedoman Penghargaan Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Disabilitas

Kementerian Ketenagakerjaan merasa perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan nasional kepada perusahaan dan badan usaha milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Sebagai langkah nyata maka terbitlah Permenaker 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Hal ini dilakukan untuk 􏰛􏰂􏰍􏰛􏰖􏰛􏰂􏰍􏰛untuk memperkuat dasar hukum pemberian penghargaan kepada perusahaan dan badan usaha milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Permenaker 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas juga memiliki alasan lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Permenaker 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas merupakan pedoman dalam pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas diundangkan Dirjen PUU Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 3 tahun 2021
tentang
Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional
kepada Perusahaan dan BUMN
yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Latar Belakang

Pertimbangan Permenaker 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, adalah:

  1. bahwa untuk memperkuat dasar hukum pemberian penghargaan kepada perusahaan dan badan usaha milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan nasional kepada perusahaan dan badan usaha milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negarayang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permenaker 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);

  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

Isi Permenaker 3 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Penghargaan Nasional adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

  2. Tim Penghargaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penghargaan adalah kelompok kerja yang bertugas melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menetapkan penerima Penghargaan Nasional.

  3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

  4. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah Penyandang Disabilitas yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  5. Perusahaan adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara.

  7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Kementerian BUMN adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMN.

  8. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

  1. Penghargaan Nasional diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

  2. Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Pasal 4

  1. Penghargaan Nasional diberikan kepada Perusahaan dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan kriteria:

    1. Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau pekerja atau BUMN yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerja;

    2. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;

    3. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;

    4. menyediakan akomodasi yang layak bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

    5. menyediakan fasilitas ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM PENGHARGAAN

Pasal 5

  1. Menteri menetapkan Tim Penghargaan dalam pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN.

  2. Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh direktorat jenderal yang membidangi pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 6

Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

  1. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemberian Penghargaan Nasional;

  2. melaksanakan seleksi terhadap Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang berasal dari usulan gubernur;

  3. melaksanakan seleksi terhadap BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang berasal dari usulan Kementerian BUMN; dan

  4. mengusulkan nominasi Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas penerima Penghargaan Nasional yang terbaik berdasarkan penilaian Tim Penghargaan kepada Menteri.

BAB IV
PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 7

  1. Tim Penghargaan melakukan seleksi Penghargaan Nasional untuk:

    1. Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan gubernur melalui Dinas Provinsi; dan

    2. BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan Kementerian BUMN.

  2. Pengusulan gubernur untuk nominasi Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas penerima Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi.

  3. Usulan Perusahaan penerima Penghargaan Nasional dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 3 (tiga) Perusahaan setiap kategori.

  4. Usulan BUMN penerima Penghargaan Nasional dari Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 6 (enam) BUMN.

Pasal 8

Pelaksanaan seleksi Tim Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

  1. persiapan;

  2. penelaahan;

  3. verifikasi; dan

  4. penilaian;

Pasal 9

  1. Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

    1. penyiapan bahan;

    2. penyusunan rencana kegiatan; dan

    3. sosialisasi.

  2. Penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kuesioner, bahan sosialisasi, surat- surat dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi ke Perusahaan.

  3. Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jadwal pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

  4. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penyampaian informasi dan formulir isian nominasi Perusahaan dan BUMN kepada Dinas Provinsi dan Kementerian BUMN dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan Nasional.

Pasal 10

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap data usulan nominasi Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dari Dinas Provinsi dan data usulan nominasi BUMN dari Kementerian BUMN sebagai penerima Penghargaan Nasional.

Pasal 11

  1. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi verifikasi data dan verifikasi lapangan.

  2. Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari data hasil usulan nominasi Dinas Provinsi atau Kementerian BUMN.

  3. Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Dinas Provinsi atau Kementerian BUMN.

Pasal 12

  1. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berdasarkan indikator:

    1. penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    2. pengembangan karir Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    3. kesejahteraan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    4. aksesibilitas; dan

    5. program keselamatan dan kesehatan kerja Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

  2. Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 13

  1. Nominasi penerima Penghargaan Nasional diberikan kepada Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan kategori sebagai berikut:

    1. perusahaan besar;

    2. perusahaan sedang; dan

    3. perusahaan kecil.

  2. Nominasi Perusahaan penerima Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling banyak 3 (tiga) Perusahaan untuk setiap kategori.

  3. Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Perusahaan yang memiliki jumlah pegawai atau pekerja 100 (seratus) orang atau lebih.

  4. Perusahaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Perusahaan yang memiliki jumlah pegawai atau pekerja 20 (dua puluh) orang sampai 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

  5. Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Perusahaan yang memiliki jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 20 (dua puluh) orang.

Pasal 14

  1. Nominasi penerima Penghargaan Nasional diberikan kepada BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas termasuk anak perusahaan BUMN.

  2. Nominasi BUMN penerima Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling banyak 3 (tiga) BUMN.

Pasal 15

Penerima Penghargaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas diberikan setiap tahun pada peringatan Hari Disabilitas Internasional atau acara resmi lainnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

  1. Menteri atau gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penghargaan Nasional.

  2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan pemberian Penghargaan Nasional selanjutnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan pemberian Penghargaan Nasional bersumber dari:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

  3. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

TATA CARA PENILAIAN DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGHARGAAN NASIONAL

A. Prinsip Penilaian

Penilaian pemberian Penghargaan Nasional dalam Pedoman_ ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Objektif

    penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata hasil verifikasi lapanganoleh Tim Penghargaan.

  2. Transparan dan akuntabilitas

    penilaian dilakukan melalui proses terbuka dan transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

  3. Reliabel

    penilaian dapat dipercaya baik dari proses maupunhasilnya.

  4. Terukur

    penilaian terukur berdasarkan pembobotan dari tiap indikator penilaian. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L,Saaty untuk mengatasi permasalahan multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Secara) umum, dengan menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten denganteori, logis, transparan, dan partisipatif, AHP akan sangat cocok digunakan untuk penyusunan prioritas kebijakan publik yang menuntut transparansi dan partisipasi.

B. Metode Penilaian

  1. Penilaian dengan Analisis Hirarki Proses

    Metodepenilaian dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis Hirarki Proses yaitu salah satu model pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Data yang diolah Analisis Hirarki Proses adalah data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yaitu checklist. Pengisian data pada checklist diperoleh dengan cara kunjungan langsung ke perusahaan oleh Tim Penghargaan.

  2. Dasar penghitungan

    Penghitungan menggunakan nilai yang sudah ada pada pohon Analisis Hirarki Proses dengan cara:

    1. Menetapkan angka

      Setelah daftar check list diisi oleh masing-masing Tim Penghargaan, selanjutnya ditentukan nilai masing-masing aspek yang nilainya melalui kesepakatan Tim Penghargaan yang diberikan adalah 1, 2, dan 3. Angka ini telah mempunyai arti sesuai dengan yang tertera pada pohon Analisis Hirarki Proses.

    2. Menerjemahkan angka ke dalam nilai

      Dalam pohon Analisis Hirarki Proses setiap angka telah diberikan nilai. Apabila angka telah ditetapkan lalu lihat nilainya. Nilai tersebut merupakan nilai aspek diatasnya.

C. Penilaian

  1. Penilaian pemberian Penghargaan Nasional mencakup 5. (lima) indikator utama, yaitu:
  1. Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas:

    1. jumlah pegawai atau pekerja;

    2. jumlah dan status Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    3. cara rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

    4. ragam Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

    5. jabatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan.

  2. Pengembangan karir Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas:

    1. pelatihan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

    2. sistem karier Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

  3. Kesejahteraan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas:

    1. sistem upah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

    2. jaminan sosial Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

  4. Aksesibilitas:

    1. peralatan kerja Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

    2. fasilitas umum perusahaan bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

  5. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas:

    1. keselamatan kerja Tenaga Kerja PenyandangDisabilitas; dan

    2. kesehatan kerja Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

/