Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on August 05, 2019
<p>Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang

Pola usaha pokok transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana dan industri manufaktur dengan teknologi tinggi. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha non pertanian yang terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Kegiatan Usaha Sekunder dan/atau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi berupa kegiatan usaha jasa dan perdagangan.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pelaku Transmigrasi disebut dengan nama transmigran.

Pola usaha pokok transmigrasi saat ini diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi. Permendesa PDTT tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi ditetapkan Menteri Eko Putro Sandjojo pada tanggal 26 Desember 2018. PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1912 di Jakarta.

PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Latar Belakang

Pertimbangan yanag menjadi latar belakang penetapan PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Dasar Hukum

Dasar hukum PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);

Isi Permen tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Berikut di bawah ini adalah isi PermendesaPDTT Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi (bukan format asli) :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi adalah kegiatan usaha transmigran yang dikembangkan di kawasan transmigrasi sesuai dengan potensi daerah serta bakat dan kemampuan transmigran, meliputi kegiatan usaha primer, kegiatan usaha sekunder, dan kegiatan usaha tersier.
  2. Kegiatan Usaha Primer adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka menghasilkan bahan baku.
  3. Kegiatan Usaha Sekunder adalah kegiatan usaha yang mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi berupa industri pengolahan dengan teknologi sederhana dan industri manufaktur dengan teknologi tinggi.
  4. Kegiatan Usaha Tersier adalah kegiatan usaha non pertanian yang terkait dengan Kegiatan Usaha Primer dan Kegiatan Usaha Sekunder dan/atau yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan transmigrasi berupa kegiatan usaha jasa dan perdagangan.
  5. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  6. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
  7. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
  8. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
  9. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
  10. Sarana Produksi Pertanian yang selanjutnya disebut Saprodi adalah bahan yang menentukan dalam suatu budidaya tanaman pada suatu wilayah tertentu.
  11. Kelembagaan adalah aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
  12. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dan koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Transmigrasi.
  13. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
  14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
  15. Pendampingan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membantu, mengarahkan dan mendukung individu/kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dalam mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan berorientasi pada kemajuan untuk meningkatkan pengembangan usaha kelompok.
  16. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
  17. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang diberikan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dalam peraturan perundang-undangan.
  20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
  21. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
  22. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
  23. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang setengah jadi atau barang produsen adalah barang yang digunakan sebagai bahan masukan produksi barang lain.
  24. Konsumsi adalah penggunaan benda nyata/riil atau suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi/menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.
  25. Komoditi adalah barang yang mempunyai permintaan dan yang dibekalkan tanpa pembejaan kualitatif merentasi pasaran merupakan produk yang sama tanpa memperhatikan siapa yang menghasilkannya.
  26. Komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat ditukar dengan produk lainnya.
  27. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
  28. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus untuk penyimpanan barang yang dapat diperdangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
  29. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan pada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
  30. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
  31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
  32. Usaha Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari memproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
  33. Perikanan Nelayan Tangkap adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan ikan yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas.
  34. Nelayan Tangkap adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan.
  35. Budidaya Air Laut adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran di laut dengan sistem keramba satu komoditas/beberapa komoditas ikan laut sampai dengan ukuran konsumsi.
  36. Budidaya Air Payau adalah kegiatan pemeliharaan dan pembesaran satu komoditas ditambak sampai dengan ukuran konsumsi.
  37. Tambak adalah kolam air payau yang dipakai untuk usaha budidaya komoditas tertentu yang letaknya tidak jauh dari laut.
  38. Budidaya Air Tawar adalah suatu kegiatan usaha perikanan budidaya yang dilakukan di perairan air tawar seperti sungai, danau, waduk, sawah dan kolam-kolam budidaya baik secara tradisional, semi intensif maupun intensif melalui proses penyemaian benih, pemeliharaan dan pemanenan.
  39. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi dan/atau barang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada pemakai akhir.
  40. Industri Manufaktur adalah industri yang kegiatan utamanya mengubah bahan baku, komponen, atau bagian lainnya menjadi barang jadi dan/atau barang setengah jadi yang memenuhi standar spesifikasi. Industri Manufaktur pada umumnya mampu memproduksi dalam skala besar dan/atau skala menengah.
  41. Pertambangan Galian C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian a (strategis) dan bahan galian b (vital); rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian yang tidak strategis dan tidak vital, merupakan bahan tambang yang digunakan pembangunan infrastruktur (pasir, krikil, batu kecil/batu kali).
  42. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
  43. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah ijin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, serta hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan pada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
  44. Sistem Pertanian Terpadu adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan konservasi lingkungan, program pembangunan dan pengembangan desa secara terpadu.
  45. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarkat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi.
  2. Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Transmigrasi mencapai sasaran yang ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat Transmigrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi dalam dimensi keruangan;
  2. Pola Usaha Pokok Transmigrasi dan jenis Transmigrasi;
  3. Pola Usaha Pokok Transmigrasi dan kelembagaan; dan
  4. Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang ramah lingkungan.

BAB II
POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI
DALAM DIMENSI KERUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi disesuaikan dengan kelayakan untuk pengembangan usaha secara komersial.
  2. Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di kawasan Transmigrasi pada Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder; dan Kegiatan Usaha Tersier.

Pasal 5

Berdasarkan struktur kawasan Transmigrasi, pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi sebagai berikut:

  1. pada SP dalam SKP dikembangkan Kegiatan Usaha Primer.
  2. pada SP sebagai Pusat SKP dikembangankan Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier;
  3. pada SP sebagai Pusat KPB dikembangkan Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Pasal 6

  1. Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK);
    2. mengacu pada hasil Rencana Kawasan Transmigrasi;
    3. berada pada Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
    4. berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau kawasan hutan (HP dan HPT) untuk budidaya tanaman hutan;
    5. berbasis SKP, Pusat SKP dan KPB;
    6. berdasarkan kesesuaian antara potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya lainnya yang tersedia; dan
    7. mempunyai aksesibilitas yang baik.
  2. Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didukung oleh:
    1. sistem jaringan jalan kolektor primer, lokal primer dan lingkungan primer sesuai posisi dan hierarki pelayanan jalannya untuk Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang dikembangkan di kawasan Transmigrasi yang termasuk dalam hierarki Kawasan Strategis Nasional dan atau Kawasan Strategis Provinsi; dan
    2. sistem jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder sesuai posisi dalam hierarki pelayanan jalannya untuk Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang dikembangkan di kawasan Transmigrasi yang termasuk dalam hierarki Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
  3. Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Pasal 7

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi ditetapkan dan dikembangkan berdasarkan:
    1. hasil rencana pembangunan kawasan Transmigrasi; dan
    2. kesesuaian antara potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
  2. Penetapan dan pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada SP berbasis SKP, Pusat SKP, dan KPB sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan.
  3. Penetapan dan pengembangan Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu:
    1. arahan pengembangan dari hasil Rencana Kawasan Transmigrasi;
    2. rencana pengembangan dari hasil Rencana Rinci SKP;
    3. rencana dan/atau pola pengembangan kegiatan usaha, meliputi Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier dari hasil Rencana Detail KPB;
    4. rencana detail dan pengembangan kegiatan usaha yang dapat dikembangkan dari hasil Rencana Teknis SP; dan
    5. rencana detail dan pengembangan kegiatan usaha yang dapat dikembangkan serta rencana pelayanan serta pengembangan kegiatan usaha jasa, industri, dan perdagangan yang dapat dikembangkan dari hasil Rencana Teknis Pusat SKP.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Pola Usaha Pokok Transmigrasi di kawasan Transmigrasi meliputi:

  1. Kegiatan Usaha Primer;
  2. Kegiatan Usaha Sekunder; dan/ atau
  3. Kegiatan Usaha Tersier.

Pasal 9

  1. Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi usaha di bidang:
    1. pertanian tanaman pangan;
    2. perikanan;
    3. peternakan;
    4. perkebunan;
    5. kehutanan; dan
    6. pertambangan.
  2. Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di permukiman Transmigrasi pada lingkup SP dan/atau Pusat SKP berbasis SKP di kawasan Transmigrasi yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
  3. Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikembangkan sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan Nasional.
  4. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TU berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah, meliputi:
    1. sebagian perbekalan Transmigran;
    2. lahan usaha dan lahan tempat tinggal dengan status hak milik;
    3. sarana produksi; dan
    4. catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
  5. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TSB berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah, meliputi:
    1. sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya;
    2. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
    3. sebagian kebutuhan sarana produksi; dan
    4. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  6. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TSB dapat memperoleh catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
  7. Kegiatan Usaha Primer yang dilaksanakan pada jenis TSB memperoleh bantuan dari Badan Usaha meliputi:
    1. perolehan kredit investasi dan modal kerja dari lembaga keuangan atau nonkeuangan;
    2. bimbingan, pelatihan dan pengelolaan usaha, keterampilan pengelolaan teknis bidang tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan galian C;
    3. informasi usaha;
    4. jaminan pemasaran produk yang dihasilkan dan jaminan harga yang layak; dan
    5. jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak.

Paragraf 2
Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 10

  1. Pada usaha bidang pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dikembangkan:
    1. tanaman pangan, antara lain, padi, palawija, dan umbi-umbian; dan
    2. tanaman hortikultura, antara lain, buah-buahan dan sayuran.
  2. Syarat areal yang dapat digunakan untuk pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    1. kesesuaian lahan minimal marginal (S.3) untuk pertanian tanaman pangan pada lahan kering;
    2. kemiringan lahan < 15% pada lahan kering tadah hujan;
    3. jika menggunakan lahan dengan kemiringan ≥ 15% maka harus ada perlakuan khusus pada lahan kering;
    4. pada lahan basah yang dibangun tata air mikro; dan
    5. pada lahan gambut kedalaman < 2m.
  3. Luasan lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan sebagai berikut:
    1. tanaman pangan lahan kering:
      1. lahan tempat tinggal, 0,10 – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%;
      2. lahan usaha I (LU-I), 0,75 – 0,90 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%;
      3. lahan usaha II (LU-II): 1 Ha/KK kondisi belum dibuka (dibuka sendiri oleh transmigran atau dikerjasamakan dengan badan usaha). Selama lahan usaha II belum dibuka perlu dilakukan upaya pengamanannya sesuai dengan kondisi dan situasi lokasi.
      4. luas lahan tempat tinggal, lahan usaha I dan lahan usaha II keseluruhanya paling sedikit 2 Ha/KK.
    2. Tanaman pangan lahan basah:
      1. lahan tempat tinggal: 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%.
      2. lahan usaha I (LU-I): 1 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%.
      3. lahan usaha II (LU-II): 1 Ha/KK kondisi belum dibuka (dibuka sendiri oleh Transmigran atau dikerjasamakan dengan badan usaha).
  4. Dalam pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk pembuatan jalan usaha tani.
  5. Dalam hal pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lahan basah atau lahan gambut pasang surut, diperlukan saluran tata air untuk menjaga keseimbangan kebutuhan air bagi tanaman.
  6. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
    1. saluran navigasi lebar 20 – 50 meter;
    2. saluran primer lebar 15 – 20 meter;
    3. saluran sekunder lebar 4 – 6 meter; dan
    4. saluran tersier lebar 1 – 1,5 meter.
  7. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

  1. Jarak antarpusat SP pada bidang usaha tanaman pangan antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  2. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan bidang usaha pertanian tanaman pangan antara lain:
    1. pergudangan untuk penyimpanan pupuk, pestisida, dan penyimpanan hasil;
    2. sarana pascapanen, antara lain, sarana proses pengeringan/penjemuran hasil panen;
    3. sarana pasar untuk pemasaran hasil;
    4. Saprodi pertanian; dan
    5. alat dan mesin pertanian.
  3. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, pengembangan bidang usaha pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan dengan sistem pertanian terpadu.
  4. Bidang usaha tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan maupun melalui kemitraan dengan badan usaha.

Paragraf 3
Bidang Usaha Perikanan

Pasal 12

  1. Bidang Usaha perikanan meliputi usaha perikanan:
    1. Nelayan Tangkap;
    2. Budi Daya Air Laut;
    3. Budi Daya Air Payau; atau
    4. Budi Daya Air Tawar.
  2. Bidang Usaha perikanan dilaksanakan melalui pola kemitraan.

Pasal 13

  1. Bidang Usaha Perikanan Nelayan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diarahkan memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan pasar lokal.
  2. Jenis ikan yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. ikan tuna dan cakalang, untuk pasar ekspor;
    2. jenis lainnya, untuk konsumsi pasar lokal; dan
    3. jenis lainnya selain jenis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 14

  1. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Perikanan Nelayan Tangkap berada pada kawasan Transmigrasi di daerah pesisir/pantai yang mempunyai:
    1. potensi wilayah penangkapan ikan (Fishing Ground); dan
    2. lokasi potensial untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
  2. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan dengan kemiringan lahan < 15% dan jika menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar 15% maka perlu perlakuan khusus;
    2. wilayah Penangkapan Ikan (Fishing Ground), mempunyai potensi hasil tangkapan lestari serta terjangkau oleh kapal tangkap yang dimiliki oleh Transmigran Nelayan; dan
    3. oceanografi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) harus memenuhi syarat teknis berupa:
      1. kedalaman laut minimal 3,5 meter;
      2. kisaran pasang ≤ 3 meter;
      3. tinggi gelombang ≤ 1 meter; dan
      4. lebar alur pelayaran ≥ 20 meter.
  3. Luas lahan dan teknis penyiapan lahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %; dan
    2. lahan diversifikasi: 0,75 Ha – 0,90 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %.
  4. Jarak antarpusat SP sepanjang antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  5. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Nelayan Tangkap terdiri atas:
    1. ketersediaan armada kapal dan peralatan penangkapan ikan sesuai dengan kondisi laut perairan dan jenis ikan tangkapan;
    2. pangkalan Pendaratan Ikan, lengkap dengan fasilitas dermaga, tempat penambatan kapal dan gudang peralatan;
    3. dok kapal penangkapan ikan;
    4. sarana Air Bersih (SAB);
    5. sarana proses pengolahan ikan;
    6. ketersediaan es (cold storage);
    7. ketersediaan bahan bakar;
    8. kepastian pasar/pemasaran ikan; dan
    9. sarana pendukung lainnya
  6. Selain sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat sarana yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Nelayan Tangkap berupa:
    1. ketersediaan saprodi untuk lahan tempat tinggal; dan
    2. lahan diversifikasi meliputi benih, pupuk dan pestisida.
  7. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan dapat dilaksanakan dengan sistem pertanian terpadu.

Pasal 15

  1. Bidang Usaha Perikanan Budi Daya Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dikembangkan dengan sistem keramba jaring apung.
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di daerah pesisir/pantai yang mempunyai perairan laut yang secara teknis dan sosial, potensial untuk pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya Air Laut.
  3. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%;
    2. jika menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar dari 15% perlu perlakuan khusus; dan
    3. kondisi oceanografi pada areal bidang usaha Perikanan Budidaya Air Laut dengan sistem keramba jaring apung harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut:
      1. lokasi jauh dari sumber pencemaran;
      2. kedalaman laut minimal 5 meter (3 m tinggi jaring keramba, jarak dasar jaring ke dasar laut 2 m), dasar laut keras/pasir;
      3. kisaran pasang surut tidak terlalu besar;
      4. tersedianya ruang untuk jalur navigasi sesuai dengan kebutuhan;
      5. tinggi gelombang < 0,5 meter;
      6. kekeruhan air laut, perairan harus jernih, minimal kecerahan 5 meter;
      7. kecepatan arus 15 – 30 cm/detik;
      8. temperatur air laut rata-rata 27° - 32° C fluktuasi harian ≤ 50° C;
      9. salinitas air laut/kadar garam 30 – 34 ppm, pH 8,0 – 8,2;
      10. oksigen terlarut di atas 5 ppm; dan
      11. koloni bakteri tidak boleh melebihi 3000 sel/m3.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi: 0,75 Ha – 0,90 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %; dan
    3. keramba jaring apung: luas dihitung agar tercapai target pendapatan, dan dengan konstruksi dan kondisi memenuhi ketentuan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  5. Jarak antar Pusat SP berkisar antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilometer, kecuali bidang usaha tambak garam jarak antar SP berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kilometer.
  6. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Laut, terdiri atas:
    1. pangkalan pendaratan ikan, lengkap dengan fasilitas dermaga, tempat penambatan kapal dan gudang peralatan;
    2. dok kapal penangkapan ikan;
    3. sarana sir bersih (SAB);
    4. sarana proses pengolahan pasca panen;
    5. ketersediaan es (cold storage);
    6. ketersediaan bahan bakar; dan
    7. sarana lain yang diperlukan.
  7. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Laut terdiri atas:
    1. ketersediaan kapal angkut dan kapal operasional pemeliharaan;
    2. ketersediaan peralatan budidaya sesuai dengan jenis usaha;
    3. ketersediaan Saprodi untuk budidaya pertanian pada lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi yang meliputi benih, pupuk, dan pestisida;
    4. ketersediaan bibit ikan sesuai dengan kebutuhan pada tahap awal usaha;
    5. ketersediaan saprodi untuk budidaya perikanan dengan sistem jaring apung; dan
    6. sarana pendukung lainnya yang diperlukan.
  8. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut dapat dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Pertanian Terpadu.

Pasal 16

  1. Selain bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf (b), dapat dikembangkan juga bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan.
  2. Pada bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan, dikembangkan komoditas yang terdiri atas:
    1. rumput laut;
    2. kerang mutiara;
    3. tambak garam; dan/atau
    4. Budidaya Air Laut non-ikan lainnya.
  3. Posisi lokasi permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan, berada pada kawasan Transmigrasi di daerah pesisir/pantai yang mempunyai perairan laut yang secara teknis dan sosial potensial untuk pengembangan Usaha sebagaimana disebut pada ayat (2).
  4. Permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Budidaya Air Laut non-ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%. Apabila menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar 15% perlu perlakuan khusus;
    2. kondisi oceanografi pada areal bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut non-ikan harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut:
      1. Budidaya Rumput Laut:
        1. jarak dari pesisir pantai ke permukiman 2 km;
        2. kedalaman laut waktu surut 10 cm-30 cm, dasar perairan agak keras dan tidak berlumpur;
        3. kisaran pasang 1,5 meter;
        4. perairan cukup tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak;
        5. air laut tidak keruh (kejernihan air tidak kurang dari 5 cm);
        6. temperatur air laut rata-rata 20°– 28°C dengan fluktuasi harian maximal 4°C;
        7. gerak air(arus) 20 – 30 cm/detik;
        8. bebas dari bahan pencemaran;
        9. salinitas air laut/kadar garam 28 – 34 ppm dengan pH antara 7 – 9;
        10. mudah dijangkau untuk kelancaran proses produksi sampai kepada pemasaran hasil, dengan tersedianya ruang untuk jalur navigasi sesuai dengan kebutuhan.
      2. Budidaya Kerang Mutiara:
        1. lokasi usaha berada di perairan laut yang tenang dekat dengan pantai;
        2. bebas dari pencemaran;
        3. kedalaman laut 10 – 20 meter dengan dasar pasir karang;
        4. perairan subur, kaya makanan alami;
        5. lokasi terlindungi dari pengaruh angin musim dan gelombang besar;
        6. kecerahan air cukup tinggi (4,5 – 6,5 M);
        7. temperatur air laut rata-rata 25 °C – 30 °C dengan fluktuasi harian maksimal 4 °C;
        8. salinitas air laut/kadar garam 30 – 34 ppm, PH air laut 8 – 9;
        9. mudah dijangkau untuk kelancaran proses produksi sampai kepada pemasaran hasil, dengan tersedianya ruang untuk jalur navigasi sesuai dengan kebutuhan.
      3. Tambak Garam
        1. memiliki sumber air yang cukup, baik air tawar maupun air laut sepanjang tahun atau paling sedikit 10 (sepuluh) bulan;
        2. bukan daerah banjir;
        3. suhu udara > 32 &degC;
        4. lingkungan bebas pencemaran;
        5. sistem tata air, memungkinkan air laut masuk ke petak Tambak garam mencapai ketinggian 20 cm;
        6. kecepatan dan arah angin > 5 m/detik;
        7. penyinaran matahari 90 % ;
        8. salinitas air laut/kadar garam 10 – 25 ppm, pH 7 – 8,5;
        9. curah hujan rendah;
        10. mudah dijangkau untuk kelancaran proses produksi sampai kepada pemasaran hasil, dengan tersedianya ruang untuk jalan produksi sesuai dengan kebutuhan.
  5. Luasan lahan dan persyaratan teknis Penyiapan Lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal : 0,10 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi : 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    3. lahan Usaha:
      1. Rumput Laut:
        luasan areal penanaman rumput laut dihitung berdasarkan asumsi produksi dan target pendapatan Transmigran;
      2. Kerang mutiara di perairan laut:
        luasan dihitung berdasarkan asumsi produksi dan target pendapatan Transmigran;
      3. Tambak garam:
        luasan ditentukan dari produksi dan target pendapatan dengan kondisi siap budidaya garam dan tingkat kebersihan 100 %, dengan sistem saluran tata air memenuhi ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  6. Jarak antarpusat SP pada usaha bidang Budidaya Air Laut non-ikan berkisar antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kilometer, kecuali bidang usaha Tambak garam jarak antar-SP berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) kilometer.
  7. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan budidaya kerang mutiara dan rumput laut terdiri atas:
    1. dermaga, lengkap dengan fasilitas penambatan kapal, gudang penyimpanan peralatan;
    2. dok kapal angkut;
    3. sarana Air Bersih (SAB);
    4. sarana proses pengolahan pasca panen;
    5. ketersediaan kapal angkut dan kapal operasional pemeliharaan;
    6. ketersediaan bahan bakar;
    7. kepastian pasar/pemasaran; dan
    8. sarana lain yang diperlukan.
  8. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan budidaya Tambak garam terdiri atas:
    1. gudang penyimpanan peralatan dan penampungan hasil;
    2. sarana Air Bersih (SAB);
    3. sarana proses pengolahan pascapanen;
    4. sarana angkutan proses produksi maupun hasil produksi;
    5. kepastian pasar/pemasaran;
    6. sarana pendukung lain yang diperlukan.
  9. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan budidaya rumput laut dan kerang mutiara terdiri atas:
    1. ketersediaan Saprodi untuk budidaya Pertanian pada lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi meliputi benih dan peralatan budidaya (jaring, tali, alat apung, perahu ketinting/ jukung, bak panen/keranjang, dan alat dan tempat penjemuran);
    2. ketersediaan bibit rumput laut dan kerang mutiara sesuai dengan kebutuhan pada tahap awal usaha; dan
    3. ketersediaan lain yang diperlukan.
  10. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang usaha Budi Daya Air Laut non-ikan disarankan diterapkan Sistem Pertanian Terpadu.

Pasal 17

  1. Pada bidang usaha Perikanan Budidaya Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, jenis Perikanan yang dapat dikembangkan terdiri atas:
    1. udang;
    2. bandeng; dan
    3. jenis perikanan lain selain huruf a dan huruf b, melalui sistem budidaya Tambak.
  2. Teknis budidaya Tambak dapat dilaksanakan dengan:
    1. Tambak tradisional;
    2. Tambak semi intensif; dan
    3. Tambak intensif.
  3. Tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan karakteristik, spesifikasi, dan potensi sumber daya alam lokasi serta kondisi sosial dan budaya masyarakat Transmigran sebagai pelaku usaha.
  4. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak:
    1. berada di daerah pesisir pantai yang potensial untuk pengembangan usaha; dan
    2. dapat diintegrasikan dengan lokasi permukiman Transmigrasi yang mempunyai bidang usaha yang berbeda dalam satu kesatuan kawasan Transmigrasi.
  5. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%;
    2. jika menggunakan lahan dengan kemiringan > 15% perlu perlakuan khusus;
    3. lahan budidaya mempunyai potensi untuk pengembangan Tambak yang memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
      1. kemiringan lahan ≤ 8 %;
      2. tekstur tanah dasar terdiri dari lempung liat atau lempung berpasir, dengan kandungan pasir tidak lebih dari 20 %;
      3. kisaran pasang ≤ 2 – meter;
      4. kedalaman air 25 – 30 cm;
      5. terhindar dari angin kencang, hempasan ombak dan banjir;
      6. jarak dari pantai minimal 50 m dan minimal jarak 50 m dari bantaran sungai;
      7. temperatur air laut rata-rata 26° – 28° C;
      8. sumber air tawar dan sumber air laut harus cukup untuk budidaya Tambak;
      9. kadar garam 10 – 30 ppm, pH 7,5 – 8,5.
  6. Luasan lahan dan persyaratan teknis Penyiapan Lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi: 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    3. lahan Tambak:
      1. Tambak tradisional: 2 Ha/KK dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
      2. Tambak semi intensif: 1 Ha/KK dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
      3. Tambak intensif: 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan 100 %.
  7. Pada lahan Tambak, harus didukung dengan infrastruktur saluran tata air dengan perhitungan yang cermat mengacu kepada ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak dapat berkembang secara berkelanjutan.
  8. Di dalam pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak perlu memperhatikan:
    1. areal konservasi hutan bakau pantai, sebagai penahan abrasi air laut; dan
    2. upaya keseimbangan lingkungan ekosistem pesisir pantai termasuk dengan usaha budidaya pengelolaan areal hutan bakau yang dapat memberikan nilai tambah kepada petani petambak.
  9. Jarak antarapusat SP pada usaha bidang Perikanan Budidaya Air Payau berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  10. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak terdiri atas:
    1. tersedia benih Ikan/udang;
    2. sarana Air Bersih (SAB);
    3. ketersediaan es (cold storage); dan
    4. sarana lain yang diperlukan.
  11. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak terdiri atas:
    1. ketersediaan peralatan dan budidaya Tambak, mesin pompa, kincir air, dan alat angkut;
    2. ketersediaan Saprodi pertanian untuk lahan tempat tinggal, lahan diversifikasi, dan benih ikan/udang sesuai dengan kebutuhan pada tahap awal usaha; dan
    3. ketersediaan lain yang diperlukan.
  12. Dalam pengelolaan lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi untuk pengembangan bidang usaha Perikanan Budidaya Air Payau/Tambak disarankan diterapkan Sistem Pertanian Terpadu.

Pasal 18

  1. Bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, jenis ikan yang dapat dikembangkan terdiri atas:
    1. ikan gurame;
    2. ikan mas;
    3. ikan nila;
    4. ikan lele;
    5. ikan patin;
    6. ikan baung; dan
    7. ikan lainnya,
    melalui sistem budidaya kolam air deras, kolam air biasa, keramba sungai, keramba jaring apung, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan potensi lokasi.
  2. Posisi lokasi permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar, berada pada Kawasan Transmigrasi di pinggir danau, waduk, bendungan, sungai yang berpotensi untuk pengembangan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar.
  3. Permukiman Transmigrasi dengan bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan pekarangan dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15%;
    2. lahan untuk kolam ikan, minimal marginal (S3) untuk tanaman pangan, dengan kemiringan lahan ≤ 15 %, dilengkapi dengan sistem saluran tata air yakni saluran pemasukan dan saluran pembuangan air;
    3. kualitas air danau, air waduk, air bendungan, dan air sungai memenuhi syarat untuk pengembangan budidaya karamba jaring apung; dan
    4. syarat lain yang diperlukan.
  4. Luasan lahan dan persyaratan teknis Penyiapan Lahan sebagai berikut:
    1. lahan pekarangan: 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    2. lahan diversifikasi: 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80 %;
    3. lahan kolam: luasan dihitung berdasarkan sistem yang diterapkan yaitu kolam air deras kolam air biasa/tenang dan berdasarkan perhitungan perkiraan produksi dan target pendapatan, dengan kondisi siap tebar dan tingkat kebersihan lahan kolam 80 %;
    4. keramba sungai: luasan dihitung berdasar perkiraan produksi dan target pendapatan;
    5. keramba jaring apung: luasan dihitung berdasarkan perkiraan produksi dan target pendapatan.
  5. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan Bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
    1. balai Benih Ikan;
    2. sarana Air Bersih (SAB).
  6. Sarana pendukung lain yang diperlukan untuk pengembangan Bidang Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri atas:
    1. ketersediaan peralatan dan mesin budidaya perikanan air tawar, mesin pompa, dan kincir air;
    2. Saprodi pertanian berupa bibit, pupuk, dan pestisida; dan
    3. ketersediaan yang diperlukan.

Paragraf 4
Bidang Usaha Peternakan

Pasal 19

  1. Pada bidang usaha peternakan, jenis ternak yang dapat dikembangkan meliputi:
    1. ternak besar, terdiri atas sapi dan kerbau;
    2. ternak kecil, terdiri atas kambing, domba, dan babi; dan
    3. unggas, terdiri atas ayam petelor dan ayam pedaging.
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha peternakan:
    1. berada di SP dalam lingkup SKP; dan
    2. dapat diintegrasikan dengan permukiman Transmigrasi bidang usaha lainnya didalam satu kesatuan SKP dan/atau kawasan Transmigrasi.
  3. Bidang usaha peternakan sebagaimana disebut pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3) untuk pertanian tanaman pangan;
    2. kemiringan lahan ≤15% pada lahan kering; dan
    3. jika menggunakan lahan dengan kemiringan lebih besar 15% perlu perlakuan khusus.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan, meliputi:
    1. lahan tempat tinggal: 0,10 Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%;
    2. lahan usaha peternakan:
      1. ternak besar:
        1. lahan pakan hijauan 4 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%;
        2. lahan diversifikasi 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%
      2. ternak kecil :
        1. lahan pakan hijauan 2 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%;
        2. lahan diversifikasi 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap olah dan tingkat kebersihan lahan 80%,
      3. ternak unggas:
        1. lahan untuk kandang 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap bangun dan tingkat kebersihan lahan 100%;
        2. lahan diversifikasi seluas 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam dan tingkat kebersihan lahan 80%.
  5. Jarak antar-Pusat SP pada usaha bidang:
    1. peternakan ternak besar berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kilometer;
    2. peternakan ternak kecil berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer; dan
    3. peternakan ternak unggas berkisar antara 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3 (tiga) kilometer.
  6. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan usaha bidang peternakan terdiri atas:
    1. tempat pelayanan kesehatan hewan dan karantina hewan;
    2. gudang pakan, obat-obatan dan peralatan;
    3. penampungan dan pengolahan limbah;
    4. pengolahan hasil peternakan dan rumah potong hewan;
    5. pasar hewan;
    6. sarana air bersih untuk ternak dan permukiman;
    7. sarana lain yang diperlukan.
  7. Sarana pendukung lain yang diperlukan terdiri atas:
    1. ketersediaan Saprodi meliputi bibit ternak bersertifikat, pakan ternak, dan obat-obatan;
    2. ketersediaan saprodi pertanian tanaman pangan untuk lahan tempat tinggal dan diverifikasi;
    3. ketersediaan peralatan dan mesin, seperti: alat angkut, timbangan, dan mesin pembuat pakan ternak; dan
    4. ketersediaan lain yang diperlukan.
  8. Dalam pengembangan bidang usaha peternakan di permukiman Transmigrasi harus dilakukan penanganan khusus, baik secara teknis maupun manajemen agar dapat berhasil dan berkembang secara berkelanjutan.
  9. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.
  10. Bidang usaha peternakan dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha.

Paragraf 5
Bidang Usaha Perkebunan

Pasal 20

  1. Pada bidang usaha perkebunan, jenis tanaman yang dapat dikembangkan terdiri atas kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat, tebu, teh, cengkeh, lada, pala, sisal, dan jenis tanaman perkebunan lain.
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha perkebunan berada di SP dan/atau pusat SKP dalam lingkup SKP.
  3. Bidang usaha perkebunan dengan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. dikembangkan pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3) untuk pertanian perkebunan menurut komoditas yang dikembangkan;
    2. kemiringan lahan 8 % sampai dengan 25 % untuk lahan kering tadah hujan; dan
    3. lahan gambut dengan kedalaman ≤ 3m.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan, sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dengan syarat:
      1. 0,10 Ha – 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80%.
    2. lahan usaha perkebunan dengan syarat:
      1. 2 Ha/KK dengan kondisi siap olah; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 70%.
  5. Jarak antar-Pusat SP pada usaha bidang perkebunan berkisar antara 3,5 (tiga koma lima) sampai dengan 5 (lima) kilometer.
  6. Pada pengembangan lahan basah atau lahan gambut pasang surut, diperlukan saluran tata air untuk menjaga keseimbangan kebutuhan air untuk pertanian tanaman perkebunan.
  7. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
    1. saluran navigasi dengan lebar 20 m - 50 m, dengan kedalaman sesuai kondisi lokasi;
    2. saluran primer dengan lebar 15 m - 20 m, dengan kedalaman sesuai kondisi lokasi;
    3. saluran sekunder dengan lebar 10 m - 15 m, dengan kedalaman sesuai kondisi lokasi.
  8. Sistem saluran tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibangun dengan mengacu kepada ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  9. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan usaha bidang perkebunan terdiri atas:
    1. ketersediaan sarana produksi pertanian memenuhi kriteria tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat harga;
    2. ketersediaan alat mesin pertanian;
    3. pergudangan untuk penyimpanan pupuk, pestisida dan penyimpanan hasil;
    4. sarana proses pascapanen;
    5. sarana pasar untuk pemasaran hasil;
    6. tempat pembibitan/balai benih; dan
    7. sarana pendukung lain yang diperlukan.
  10. Untuk mencapai hasil yang optimal, bidang usaha perkebunan yang dikembangkan menerapkan:
    1. Sistem Pertanian Terpadu;
    2. tumpangsari dengan tanaman pangan; atau
    3. hortikultura pada lahan kebun.
  11. Bidang Usaha perkebunan dilaksanakan melalui pola kemitraan.

Paragraf 6
Bidang Usaha Kehutanan

Pasal 21

  1. Pada bidang usaha kehutanan dapat dikembangkan jenis tanaman meliputi:
    1. tanaman kehutanan kayu dan non kayu pada kawasan hutan;
    2. hortikultura atau perkebunan berkarakter tanaman hutan di kawasan penyangga; dan/atau
    3. tanaman pangan di lahan diversifikasi pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL).
  2. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha kehutanan berada pada Kawasan Transmigrasi yang berbatasan dengan kawasan hutan yang terintegrasi dengan permukiman Transmigrasi lainnya di kawasan budidaya.
  3. Bidang usaha kehutanan sebagaimana disebut pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan budi daya tanaman hutan pada kawasan hutan:
      1. jenis tanaman yang dikembangkan sesuai dengan tanaman hutan;
      2. kemiringan lahan sampai dengan 45% ,
    2. lahan budi daya tanaman perkebunan berkarakter tanaman hutan pada kawasan penyangga:
      1. sesuai marginal (S3) untuk tanaman perkebunan;
      2. kemiringan lahan sampai dengan 25% ,
    3. lahan diversifikasi:
      1. sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan;
      2. kemiringan lahan sampai dengan 15% pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL),
    4. lahan tempat tinggal:
      1. sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan dan hortikultura;
      2. kemiringan lahan ≤ 15% pada kawasan budi daya;
    5. memiliki IUPHHK-HTR.
  4. Luas lahan dan persyaratan teknis penyiapan lahan sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dengan syarat:
      1. 0,10 Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %,
    2. lahan diversifikasi dengan syarat:
      1. 0,50 Ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %,
    3. lahan usaha tanaman hutan pada kawasan hutan dan/atau kawasan penyangga paling sedikit 8 Ha/KK, penyiapan lahan hanya pada titik penanaman dengan sistem pembersihan piringan, diameter piringan sesuai kebutuhan tanaman.
  5. Jarak antar-Pusat SP pada bidang usaha kehutanan antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer.
  6. Sarana pendukung yang diperlukan dalam pengembangan bidang usaha kehutanan terdiri atas:
    1. sarana produksi pertanian;
    2. alat dan mesin pertanian;
    3. pergudangan untuk penyimpanan pupuk, pestisida dan penyimpanan hasil;
    4. sarana pascapanen;
    5. sarana pasar untuk pemasaran hasil;
    6. tempat pembibitan/balai benih; dan
    7. sarana lain yang diperlukan.
  7. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Pertanian Terpadu.
  8. Untuk kegiatan terpadu penyelenggaraan Transmigrasi dengan hutan tanaman rakyat (Trans-HTR) dilaksanakan dengan pelibatan badan usaha sebagai mitra dalam penyelenggaraan Trans-HTR.

Paragraf 7
Bidang Usaha Pertambangan

Pasal 22

  1. Pada bidang usaha pertambangan galian C, komoditas yang dapat diusahakan terdiri atas:
    1. pasir;
    2. batu;
    3. tanah/batu kapur; dan
    4. komoditas lain.
  2. Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem penambangan terbuka.
  3. Letak permukiman Transmigrasi dengan bidang usaha pertambangan galian C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berada disekitar sumber bahan baku yang merupakan wilayah pertambangan rakyat.
  4. Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan permukiman Transmigrasi dengan pengembangan bidang usaha lain dalam satu kawasan Transmigrasi.
  5. Permukiman Transmigrasi pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi minimal, sesuai marginal (S3) untuk tanaman pangan dan hortikultura;
    2. kemiringan lahan ≤ 15% ; dan
    3. areal usaha pertambangan galian C dalam wilayah pertambangan rakyat dan mempunyai deposit yang cukup untuk dikembangkan yang dilaksanakan oleh sejumlah Transmigran dalam jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
  6. Pengembangan kegiatan usaha pertambangan galian C didahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)
  7. Setelah deposit usaha tambang habis dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun, lahan bekas tambang segera direklamasi menjadi lahan pertanian.
  8. Luas lahan dan persyaratan teknis, sebagai berikut:
    1. lahan tempat tinggal dengan syarat:
      1. 0,10 ha – 0,25 ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %.
    2. lahan diversifikasi terdiri atas:
      1. 0,50 ha/KK dengan kondisi siap tanam; dan
      2. tingkat kebersihan lahan 80 %.
    3. areal usaha pertambangan:
      luasan didasarkan atas perkiraan produksi dan target pendapatan.
    4. areal usaha pertambangan dipersiapkan dengan mengacu pada ketentuan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
  9. Jarak antar-Pusat SP pada usaha bidang pertambangan galian C berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kilometer.
  10. Sarana pendukung yang diperlukan untuk pengembangan bidang usaha pertambangan galian C terdiri atas:
    1. tempat penumpukan hasil penambangan;
    2. sarana pengolahan hasil bahan mentah/baku;
    3. sarana angkutan;
    4. peralatan dan mesin pertambangan;
    5. sarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk lahan tempat tinggal dan lahan diversifikasi;
    6. sarana pendukung lain yang diperlukan.
  11. Bidang Usaha Tambang galian C dilaksanakan melalui Kemitraan Badan Usaha.

Paragraf 8
Kegiatan Usaha Sekunder

Pasal 23

  1. Kegiatan Usaha Sekunder meliputi usaha di bidang Industri:
    1. pengolahan; dan
    2. manufaktur.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berik
    1. kawasannya layak untuk pengembangan usaha komersial dalam kawasan Transmigrasi yaitu pada pusat SKP dan KPB;
    2. berpenduduk yang berpotensi dengan keahlian tertentu;
    3. berpotensi berkembang maju;
    4. pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3);
    5. kemiringan lahan ≤ 8%;
    6. luasan lahan 0,25 Ha/ KK;
    7. kepastian pasokan bahan baku sesuai dengan kapasitas mesin/peralatan terpasang; dan
    8. syarat lain yang diperlukan.
  3. Kegiatan Usaha Sekunder meliputi usaha bidang industri pengolahan dan industri manufaktur yang mengolah hasil kegiatan Usaha Primer berupa:
    1. produk awal menjadi barang setengah jadi; atau
    2. produk awal diolah menjadi barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah.
  4. Bidang industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengolah produksi dari bahan mentah hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan tambang galian C yang dikembangkan dalam usaha mikro dan kecil menghasilkan komoditas dalam bentuk:
    1. barang setengah jadi sebagai pasokan bidang usaha industri manufaktur; dan
    2. barang jadi siap untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan.
  5. Bidang Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dalam usaha menengah dan usaha besar untuk menghasilkan komoditas siap dikonsumsi dan/atau barang jadi melalui:
    1. pengolahan produksi dari bahan mentah hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan tambang galian C; dan
    2. pengolahan barang setengah jadi hasil dari industri pengolahan.
  6. Kegiatan Usaha sekunder yang dikembangkan oleh Transmigran jenis TSB berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah, meliputi:
    1. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
    2. sebagian kebutuhan sarana usaha; dan
    3. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  7. Kegiatan Usaha Sekunder yang dikembangkan oleh transmigran jenis TSB memperoleh bantuan dari Badan Usaha meliputi:
    1. informasi usaha dalam bentuk informasi pasar;
    2. perolehan kredit investasi dan modal kerja dari lembaga keuangan atau non keuanganyang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran;
    3. bimbingan teknis usaha ekonomi, pelatihan keterampilan budidaya, penyuluhan dan pendampingan usaha ekonomi;
    4. jaminan pemasaran hasilusaha produksi sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha; dan
    5. jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak.
  8. Kegiatan Usaha Sekunder yang dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM berhak memperoleh bantuan dari pemerintah berupa:
    1. lahan tempat tinggal dengan status hak milik;
    2. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha; dan
    3. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  9. Kegiatan Usaha Sekunder yang dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM memperoleh bantuan dari Badan Usaha meliputi:
    1. informasi usaha dalam bentuk informasi pasar;
    2. perolehan kredit investasi dan modal kerja dari lembaga keuangan atau non keuanganyang diperlukan bagi kegiatan usaha transmigran;
    3. bimbingan teknis usaha ekonomi, pelatihan keterampilan budidaya, penyuluhan dan pendampingan usaha ekonomi;
    4. jaminan pemasaran hasilusaha produksi sesuai dengan perjanjian kemitraan usaha; dan
    5. jaminan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup layak.

Paragraf 9
Kegiatan Usaha Tersier

Pasal 24

  1. Kegiatan Usaha Tersier mempunyai kegiatan utama di bidang jasa dan perdagangan.
  2. Kegiatan Usaha Tersier bertujuan untuk mendukung pengembangan Kegiatan Usaha Primer dan/atau bidang jasa dan perdagangan yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di kawasan Transmigrasi.
  3. Kegiatan Usaha Tersier dirancang untuk memperoleh pendapatan secara berkesinambungan dari usaha jasa dan perdagangan.
  4. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada ruang di Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi dan/atau Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi dengan penduduk yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan modal usaha sesuai dengan peluang di Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi atau Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi berbasis KPB.
  5. Kegiatan Usaha Tersier harus mempunyai syarat sebagai berikut:
    1. dikembangkan pada areal dengan kesesuaian lahan minimal marginal (S3);
    2. dengan kemiringan lahan ≤ 25%;
    3. luas lahan 0,10 ha/KK;
    4. tersedia lapangan kerja atau usaha;
    5. diprioritaskan bagi penduduk setempat yang diperlakukan sebagai Transmigran;
    6. didukung dengan tenaga kerja meliputi:
      1. tenaga buruh yang mempunyai keterampilan;
      2. tenaga kerja teknis/madya yang professional;
      3. tenaga kerja ahli yang professional,
    7. wirausahawan yang kreatif dan trampil sesuai bidang usahanya;
    8. didukung dengan peralatan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan; dan
    9. didukung dengan sarana dan sistem komunikasi/informasi tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.
  6. Pada Kegiatan Usaha Tersier, Transmigran memperoleh bantuan dari pemerintah berupa:
    1. lahan tempat tinggal dengan status hak milik;
    2. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan usaha; dan
    3. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha.
  7. Pada Kegiatan Usaha Tersier yang dikembangkan melalui kemitraan dengan Badan Usaha, Transmigran dapat memperoleh bantuan dari Badan Usaha berupa:
    1. pembangunan rumah melalui sistem kredit berdasarkan perjanjian;
    2. pembangunan sarana komersial berupa sarana industri, perdagangan dan jasa meliputi pembangunan pabrik, pertokoan, pasar, hotel/penginapan, perbengkelan, dan lainnya berdasarkan perjanjian;
    3. pelayanan informasi peluang berusaha dan kesempatan kerja;
    4. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
    5. pembangunan lain yang diperlukan.

BAB III
POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI
DAN JENIS TRANSMIGRASI

Pasal 25

  1. Pola Usaha Pokok yang dikembangkan di kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikembangkan pada jenis TU dan/atau TSB dan/atau TSM.
  2. Pola Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mencapai sasaran tahap kemandirian pada tahun kelima setelah penempatan.
  3. Untuk pengembangan Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier, diperlukan calon Transmigran dan penduduk setempat yang memenuhi syarat sebagai Transmigran.

Pasal 26

Pengembangan Kegiatan Usaha Primer pada jenis TU dan/atau TSB sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil rencana kawasan Transmigrasi, meliputi usaha di bidang:

  1. pertanian tanaman pangan:
  2. perikanan;
  3. peternakan;
  4. perkebunan;
  5. kehutanan; dan
  6. pertambangan.

Pasal 27

  1. Kegiatan usaha pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilaksanakan pada ruang dalam kawasan Transmigrasi yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial.
  2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada jenis TU.
  3. Kegiatan usaha di bidang tanaman pangan yang sejak awal sudah ada Badan Usaha, dikembangkan pada jenis TSB.
  4. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi penduduk yang memiliki keterampilan usaha bercocok tanam, buruh tani, dan/atau yang telah mendapat latihan keterampilan di bidang usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
  5. Pembiayaan untuk kegiatan usaha bidang pertanian tanaman pangan pada jenis TU dan TSB bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

  1. Kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang mempunyai:
    1. resiko yang cukup tinggi;
    2. membutuhkan dukungan peralatan khusus; dan
    3. jaminan pemasaran hasil.
  3. Syarat dan kriteria Transmigran untuk kegiatan usaha bidang perikanan adalah:
    1. bidang usaha nelayan tangkap yang diutamakan bagi:
      1. penduduk pesisir pantai dan/atau nelayan miskin yang berpengalaman dalam usaha penangkapan ikan; dan/atau
      2. buruh usaha nelayan tangkap dan/atau sudah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha penangkapan ikan,
    2. bidang usaha perikanan Budidaya Air Laut yang diutamakan bagi:
      1. penduduk pesisir pantai yang berpengalaman dalam usaha Budidaya Air Laut;
      2. buruh usaha Perikanan Budidaya Air Laut; dan/atau
      3. yang telah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha Budidaya Air Laut,
    3. bidang usaha perikanan Budidaya Air Payau yang diutamakan bagi:
      1. penduduk pesisir pantai yang berpengalaman dalam usaha Budidaya Air Payau;
      2. buruh pada usaha perikanan Budidaya Air Payau; dan/atau
      3. yang telah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha perikanan Budidaya Air Payau,
    4. bidang usaha perikanan Budidaya Air Tawar yang diutamakan bagi penduduk:
      1. yang berpengalaman dalam usaha Budidaya Air Tawar;
      2. buruh pada usaha perikanan Budidaya Air Tawar; dan/atau
      3. yang telah mendapat pelatihan keterampilan tentang usaha perikanan Budidaya Air Tawar.
  4. Pembiayaan untuk kegiatan usaha bidang perikanan dengan jenis TSB dan/atau TU bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

  1. Kegiatan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dikembangkan oleh Transmigran jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang mempunyai:
    1. resiko yang cukup tinggi;
    2. membutuhkan dukungan permodalan dan peralatan khusus; dan
    3. jaminan pemasaran hasil.
  3. Syarat dan kriteria Transmigran untuk kegiatan usaha bidang peternakan diutamakan bagi:
    1. penduduk yang mempunyai minat dan berpengalaman dalam usaha peternakan;
    2. buruh pada bidang usaha peternakan; dan/atau
    3. penduduk yang telah mendapat pelatihan keterampilan di bidang usaha peternakan.
  4. Pembiayaan untuk kegiatan usaha pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

  1. Kegiatan usaha di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang mempunyai:
    1. dukungan permodalan;
    2. industri pengolahan hasil; dan
    3. jaminan pemasaran hasil.
  3. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi:
    1. penduduk yang memiliki pengalaman usaha budidaya perkebunan;
    2. buruh di bidang usaha perkebunan; dan/atau
    3. penduduk yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan di bidang perkebunan.
  4. Biaya untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenis TSB dan/atau TU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

  1. Kegiatan usaha di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dikembangkan untuk:
    1. pengamanan dan pelestarian fungsi hutan; dan
    2. mendukung industri dengan bahan baku dari hasil tanaman hutan.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang membutuhkan:
    1. dukungan izin usaha;
    2. permodalan;
    3. industri pengolahan hasil; dan
    4. jaminan pemasaran hasil.
  3. Kegiatan usaha di bidang kehutanan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  4. Bidang usaha kehutanan diutamakan bagi transmigran yang berasal dari penduduk dengan latar belakang:
    1. pengalaman di bidang usaha budi daya tanaman hutan;
    2. sebagai buruh usaha budi daya tanaman hutan; dan/atau
    3. telah memperoleh latihan keterampilan tentang usaha budi daya tanaman hutan.
  5. Pembiayaan pelaksanaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

  1. Kegiatan usaha bidang pertambangan galian C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dikembangkan pada jenis TSB dan/atau TU pada kondisi tertentu.
  2. Penetapan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pelaksanaannya yang membutuhkan:
    1. dukungan izin usaha;
    2. permodalan;
    3. peralatan khusus; dan
    4. jaminan pemasaran hasil.
  3. Kegiatan usaha bidang pertambangan galian C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan.
  4. Kegiatan usaha bidang pertambangan galian C diutamakan bagi:
    1. penduduk yang mempunyai pengalaman usaha di bidang pertambangan galian C;
    2. buruh usaha bidang pertambangan galian C; dan
    3. penduduk yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan usaha di bidang pertambangan galian C.
  5. Pembiayaan untuk kegiatan usaha bidang pertambangan galian C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

  1. Kegiatan Usaha Sekunder meliputi usaha di bidang industri pengolahan dan manufaktur dikembangkan oleh transmigran jenis TSB dan/atau TSM.
  2. Bidang industri pengolahan dan manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Transmigran jenis TSB dengan mengikutsertakan Badan Usaha.
  3. Bidang industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM dengan skala Usaha Kecil dan menggunakan teknologi tepat guna/sederhana.
  4. Bidang industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Transmigran jenis TSM yang mempunyai keterampilan di bidang industri manufaktur.
  5. Kegiatan usaha dibidang industri pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), diutamakan bagi:
    1. penduduk yang memiliki kemampuan pengolahan hasil usaha primer; dan/atau
    2. penduduk yang telah mendapat latihan keterampilan pengolahan hasil usaha primer.
  6. Pembiayaan untuk kegiatan jenis TSM bersumber dari Transmigran yang bersangkutan dan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

  1. Kegiatan Usaha Tersier meliputi kegiatan usaha jasa dan perdagangan dikembangkan pada jenis TSM.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi:
    1. penduduk yang telah memiliki kemampuan berusaha di sektor informal;
    2. memiliki kemampuan untuk usaha mandiri; dan/atau
    3. memiliki kemampuan usaha yang dikembangkan dan menguasai perdagangan.
  3. Kegiatan usaha jasa dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Badan Usaha.
  4. Pembiayaan untuk Kegiatan Usaha Tersier pada jenis Transmigrasi TSM bersumber dari transmigran bersangkutan dan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha Primer

Pasal 35

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didukung oleh:
    1. mitra Usaha; dan
    2. usaha Ekonomi Transmigrasi.
  2. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Perusahaan Swasta;
    2. Badan Usaha Milik Negara;
    3. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    4. Badan Usaha Milik Desa,
    yang memiliki izin pengembangan usaha di bidang usaha yang sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi.
  3. Usaha Ekonomi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga Usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran dalam pengembangan komoditi unggulan kawasan Transmigrasi yang terdiri atas:
    1. Kelompok Tani Sehamparan;
    2. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
    3. Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); dan
    4. Koperasi Petani Plasma;
    5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
    6. Koperasi; dan
    7. Kelompok lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Sekunder

Pasal 36

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) didukung oleh:
    1. Mitra Usaha; dan
    2. Usaha Ekonomi Transmigran.
  2. Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Perusahaan Swasta;
    2. Badan Usaha Milik Negara;
    3. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
    4. Badan Usaha Milik Desa,
    yang memiliki izin usaha industri proses pengolahan hasil pertanian skala menengah dan/atau industri manufaktur dengan komoditi/komoditas barang siap konsumsi dan/atau barang siap pakai atau barang setengah jadi.
  3. Usaha Ekonomi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Lembaga Usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran dalam pengembangan usaha industri pengolahan dan manufaktur yang terdiri atas:
    1. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
    2. Kelompok Usaha Industri Mikro dan Kecil;
    3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
    4. Koperasi; dan
    5. Kelompok lainnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha Tersier

Pasal 37

  1. Pola Usaha Pokok Transmigrasi Kegiatan Usaha Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), didukung oleh Usaha Ekonomi Transmigran.
  2. Usaha Ekonomi Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Usaha yang mewadahi kelompok usaha bersama Transmigran sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan.
  3. Usaha Ekonomi Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota:
    1. Kelompok Usaha Bersama Bidang Jasa;
    2. Kelompok Usaha Bersama Bidang Perdagangan; dan
    3. Kelompok usaha lainnya.

Bagian Keempat
Kelembagaan Pendukung Lainnya

Pasal38

  1. Selain kelembagaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, perlu kelembagaan pendukung lainnya dalam pengembangan masyarakat Transmigrasi dan kawasan Transmigrasi.
  2. Kelembagaan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. lembaga pelayanan umum dan pemerintahan;
    2. lembaga pengembangan ekonomi kawasan;
    3. lembaga sosial budaya;
    4. lembaga mental spiritual;
    5. lembaga pengelola sumber daya alam dan lingkungan;
    6. lembaga pendampingan masyarakat; dan
    7. kelembagaan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 39

Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier pada jenis TU, TSB dan TSM, dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Usaha.

BAB V
POLA USAHA POKOK RAMAH LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

  1. Pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi yang meliputi Kegiatan Usaha Primer, Kegiatan Usaha Sekunder, dan Kegiatan Usaha Tersier, diperhitungkan berdasarkan keserasian dan keseimbangan antara daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
  2. Pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan yang direkomendasikan dari setiap tahapan hasil Rencana Kawasan Transmigrasi.
  3. Penetapan Pola Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ramah lingkungan.
  4. Penetapan Pola Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menurunkan emisi karbon di Indonesia, melalui pembangunan kawasan Transmigrasi.
  5. Penetapan Pola Usaha Pokok yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian di kawasan Transmigrasi yang telah mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Primer

Pasal 41

  1. Kegiatan Usaha Primer dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan yang terdiri atas:
    1. konservasi tanah dan air;
    2. pengendalian banjir; dan
    3. mempertahankan kearifan lokal.
  2. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer tanaman pangan dan hortikultura yang ramah lingkungan, dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. untuk mencegah terjadinya erosi, kemiringan lahan sebaiknya berkisar 0 – 8%;
    2. dalam hal memanfaatkan kemiringan lahan sampai dengan 15% maka dibutuhkan perlakuan konsevasi;
    3. kelas kesesuaian lahan S1 sampai S3;
    4. curah hujan, distribusi bulan basah dan bulan kering, dianalisis agar mencukupi untuk kebutuhan air pertanaman;
    5. jenis tanaman pangan dan hortikultura yang akan dikembangkan harus mempunyai sifat yang beradaptasi tinggi dengan potensi dan agroklimat kawasan Transmigrasi;
    6. luas minimal yang diusahakan dianalisis agar memenuhi skala ekonomi;
    7. menggunakan benih yang bersertifikat/berlabel;
    8. secara bertahap mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk buatan, dan meningkatkan penggunaan pupuk organik;
    9. secara bertahap mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura organik.
  3. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer tanaman perkebunan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. untuk mencegah terjadi erosi, kemiringan lahan sebaiknya 0 – 15%;
    2. dalam hal memanfaatkan kemiringan lahan sampai dengan 25%, harus dilengkapi dengan terasering;
    3. kelas kesesuaian lahan S1 sampai dengan S3;
    4. curah hujan, distribusi bulan basah dan bulan kering harus mencukupi untuk kebutuhan air pertanaman;
    5. jenis tanaman perkebunan yang akan dikembangkan harus mempunyai sifat daya adaptasi yang tinggi dengan potensi agroklimat kawasan Transmigrasi;
    6. luas minimal untuk tanaman perkebunan diuapayakan memenuhi skala ekonomi, sesuai dengan jenis tanaman perkebunan yang akan diusahakan;
    7. menggunakan bibit yang bersertifikat;
    8. secara bertahap mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk buatan, dan meningkatkan penggunaan pupuk organik;
    9. secara bertahap mengembangkan pertanian tanaman perkebunan organik.
  4. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer kehutanan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. berada dalam kawasan budidaya;
    2. berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau areal penggunaan lain;
    3. dalam upaya melaksanakan kegiatan penghutanan kembali hutan yang terdegradasi;
    4. dalam upaya melaksanakan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan; dan
    5. dalam upaya mendukung pengelolaan hutan secara lestari.
  5. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer perikanan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. penangkapan ikan tidak melebihi potensi lestari;
    2. dukungan infrastruktur saluran tata air, yang direkomendasikan atau memenuhi kriteria teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
    3. memperhatikan areal konervasi hutan bakau;
    4. memperhatikan penahan abrasi;
    5. memberikan pakan yang tidak mengandung potensi toksin.
  6. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer peternakan yang ramah lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
    1. kegiatan usaha ternak besar harus tersedia lahan untuk pakan hijauan ternak;
    2. kotoran ternak terutama ternak besar dimanfaatkan untuk pupuk organik padat, pupuk organik cair dan energi terbarukan biogas.
  7. Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Primer yang ramah lingkungan berupa pertambangan, hanya terbatas pada bahan tambang galian C yang terdiri atas:
    1. penambangan pasir;
    2. tanah/batu kapur; dan
    3. batu kali.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha Sekunder

Pasal 42

  1. Kegiatan Usaha Sekunder dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan.
  2. Kegiatan Usaha Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang industri pengolahan bertujuan mengolah hasil Kegiatan Usaha Primer berupa produk awal menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah.
  3. Kriteria Kegiatan Usaha Sekunder dengan pendekatan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    1. diupayakan menggunakan Bahan Bakar Nabati atau energi terbarukan;
    2. menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kearifan local;
    3. kapasitas mesin masih relatif kecil dan sederhana.
  4. Kegiatan Usaha Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang usaha manufaktur harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. diupayakan menggunakan Bahan Bakar Nabati atau energi terbarukan;
    2. menggunakan teknologi dan mesin-mesin yang dirancang zero waste atau mekanisme produksi bersih;
    3. menggunakan tenaga kerja surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
    4. menggunakan tenaga kerja air atau Pembangkit Listrik Tenaga Air;
    5. penetapan lokasi manufaktur sesuai dengan zona industri yang telah ditetapkan berdasarkan penataan struktur dan fungsi ruang.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha Tersier

Pasal 43

  1. Kegiatan Usaha Tersier yang meliputi kegiatan usaha jasa dan perdagangan harus dilaksanakan dengan pendekatan ramah lingkungan.
  2. Kegiatan usaha jasa ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan usaha berupa:
    1. hotel/penginapan;
    2. lembaga keuangan;
    3. pegadaian;
    4. pelatihan keterampilan, dan pendampingan; dan
    5. kegiatan usaha lainnya dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.
  3. Kegiatan usaha perdagangan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan usaha berupa:
    1. pasar;
    2. toko; dan
    3. pergudangan, yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

Bagian Kelima
Pengembangan Eco-Design

Pasal 44

  1. Rencana pengembangan Pola Usaha Pokok di kawasan Transmigrasi yang meliputi Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier.
  2. Kegiatan Usaha Sekunder dan Kegiatan Usaha Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan ramah lingkungan dengan pendekatan eco-design.
  3. Pendekatan eco-design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis industri:
    1. pengolahan;
    2. manufaktur;
    3. jasa;
    4. perdagangan; dan
    5. jaringan transportasi,
    dengan menekan terjadinya polusi udara dan air serta mendaur ulang limbah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah.
  4. Dalam rangka melaksanakan pendekatan eco design pada industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme produksi bersih.
  5. Mekanisme produksi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan untuk mengurangi atau menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas lingkungan.
  6. Dalam rangka melaksanakan pendekatan eco design pada kegiatan usaha industri pengolahan, manufaktur, jasa dan perdagangan pada zona industri, zona perdagangan, dan jasa dialokasikan berdasarkan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
  7. Dalam rangka melaksanakan pendekatan eco design pada kegiatan usaha industri pengolahan, manufaktur, jasa, perdagangan, dan jaringan transportasi dilakukan secara bertahap menggunakan energi baru terbarukan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

  1. Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi.
  2. Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
  3. Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di wilayahnya.

Pasal 46

  1. Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi di wilayahnya kepada Gubernur.
  2. Gubernur melaporkan pelaksanaan Pola Usaha Pokok Transmigrasi kepada Menteri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

  Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
  MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,, ,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1912

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi

[ Foto : Oleh , , ]