Permendikbud 39 tahun 2017 tentang Pendaftaraan dan Izin Usaha Perfilman

Permendikbud 39 tahun 2017 tentang Pendaftaraan dan Izin Usaha Perfilman adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Apa itu usaha perfilman?

Permendikbud 39 tahun 2017 tentang Pendaftaraan dan Izin Usaha Perfilman mengatakan bahwa Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.

Dalam usaha perfilman melibatkan pelaku usaha perfilman. Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.

Pelaku Usaha Perfilman diwajibkan dalam Permen ini untuk melakukan pendaftaran usaha perfilman untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Perfilman. Tata Cara Pendaftaran Usaha Perfilman yang harus dilalui adalah serangkaian kegiatan administrasi berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran tanda daftar usaha perfilman, dan pencatatan dalam data perfilman.

Tanda Daftar Usaha Perfilman adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, atau pelaku usaha pengarsipan film yang telah melakukan pendaftaran usaha perfilman.

Kemudian Pelaku Usaha Perfilman mendapatkan Izin Usaha Perfilman. Izin Usaha Perfilman adalah surat izin usaha perfilman yang dikeluarkan oleh Menteri kepada pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, pelaku usaha impor film, pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film, atau pelaku usaha pertunjukan film.

Untuk mendapatkan izin usaha perfilman, pelaku usaha harus melalui rangkaian kegiatan dalam Tata Cara Perizinan Usaha Perfilman. Tata Cara Perizinan Usaha Perfilman adalah serangkaian kegiatan administrasi berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran izin usaha perfilman, dan pencatatan dalam data perfilman.

Apa saja itu Usaha Perfilman?

Usaha Perfilman terdiri atas usaha pembuatan film; usaha jasa teknik film; usaha pengarsipan film; usaha pengedaran film; usaha ekspor film; usaha impor film; usaha pertunjukan film; dan usaha penjualan dan/atau penyewaan film.

Usaha Perfilman seperti usaha pembuatan film, usaha jasa teknik film, dan usaha pengarsipan film, wajib didaftarkan kepada Menteri. Usaha Perfilman seperti usaha pengedaran film, usaha ekspor film, usaha impor film, usaha pertunjukan film, dan usaha penjualan dan/atau penyewaan film wajib memperoleh izin dari Menteri.

Siapa Pelaku Usaha Perfilman?

Usaha Perfilman diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Perfilman. Pelaku Usaha Perfilman terdiri atas perseorangan warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya yang seluruhnya dimiliki oleh orang Indonesia; atau badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing.

Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia hanya dapat melakukan usaha pengarsipan film atau usaha penjualan dan/atau penyewaan film. Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan hukum Indonesia dapat melakukan usaha pembuatan film, usaha jasa teknik film, usaha pengarsipan film, usaha pengedaran film, usaha ekspor film, usaha impor film, usaha penjualan dan/atau penyewaan film, dan usaha pertunjukan film.

Pelaku Usaha Perfilman dilarang memiliki usaha perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Pelaku usaha pembuatan film yang melakukan pengedaran film dan/atau ekspor film untuk produksi film sendiri dikecualikan dari ketentuan sepanjang tidak berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Permendikbud Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.

Permendikbud Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman diundangkan oleh Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017.

Permendikbud Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1908. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 39 tahun 2017 tentang Pendaftaraan dan Izin Usaha Perfilman

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya Permendikbud 39 tahun 2017 tentang Pendaftaraan dan Izin Usaha Perfilman adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman.

Dasar Hukum

Dasar hukum terbitnya Permendikbud 39 tahun 2017 tentang Pendaftaraan dan Izin Usaha Perfilman adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

Isi Permendikbud 39 tahun 2017

Berikut adalah salinan isi Permendikbud Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAFTARAN USAHA DAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERFILMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
  2. Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
  3. Pelaku Usaha Perfilman adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.
  4. Tata Cara Pendaftaran Usaha Perfilman adalah serangkaian kegiatan administrasi berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran tanda daftar usaha perfilman, dan pencatatan dalam data perfilman.
  5. Tanda Daftar Usaha Perfilman adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, atau pelaku usaha pengarsipan film yang telah melakukan pendaftaran usaha perfilman.
  6. Tata Cara Perizinan Usaha Perfilman adalah serangkaian kegiatan administrasi berupa pengajuan, pemeriksaan, pengeluaran izin usaha perfilman, dan pencatatan dalam data perfilman.
  7. Izin Usaha Perfilman adalah surat izin usaha perfilman yang dikeluarkan oleh Menteri kepada pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, pelaku usaha impor film, pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film, atau pelaku usaha pertunjukan film.
  8. Data Perfilman adalah kumpulan data perfilman yang dikelola oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
  9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  10. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA PERFILMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Usaha Perfilman terdiri atas:
    1. usaha pembuatan film;
    2. usaha jasa teknik film;
    3. usaha pengarsipan film;
    4. usaha pengedaran film;
    5. usaha ekspor film;
    6. usaha impor film;
    7. usaha pertunjukan film; dan
    8. usaha penjualan dan/atau penyewaan film.
  2. Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib didaftarkan kepada Menteri.
  3. Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h wajib memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 3

  1. Usaha Perfilman diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Perfilman.
  2. Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. perseorangan warga negara Indonesia;
    2. badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya yang seluruhnya dimiliki oleh orang Indonesia; atau
    3. badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing.
  3. Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat melakukan usaha pengarsipan film atau usaha penjualan dan/atau penyewaan film.
  4. Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melakukan usaha pembuatan film, usaha jasa teknik film, usaha pengarsipan film, usaha pengedaran film, usaha ekspor film, usaha impor film, usaha penjualan dan/atau penyewaan film, dan usaha pertunjukan film.

Pasal 4

  1. Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang memiliki usaha perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
  2. Pelaku usaha pembuatan film yang melakukan pengedaran film dan/atau ekspor film untuk produksi film sendiri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Perfilman

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

  1. Menteri memberikan Tanda Daftar Usaha Perfilman kepada:
    1. pelaku usaha pembuatan film;
    2. pelaku usaha jasa teknik film; dan
    3. pelaku usaha pengarsipan film.
  2. Menteri dalam memberikan Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

  1. Pelaku usaha pengarsipan film yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia melakukan pendaftaran usaha perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan yang berisi:
    1. identitas pihak yang mengajukan;
    2. surat keterangan domisili;
    3. identitas penanggungjawab usaha pengarsipan film; dan
    4. nomor pokok wajib pajak penanggung jawab usaha pengarsipan film.
  2. Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia melakukan Pendaftaran Usaha Perfilman dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan berupa:
    1. identitas pihak yang mengajukan;
    2. akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis Usaha Perfilman yang dilegalisasi;
    3. izin prinsip penanaman modal untuk Pelaku Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
    4. surat keterangan domisili tempat usaha;
    5. nomor pokok wajib pajak badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;
    6. struktur organisasi badan usaha yang berbadan hukum Indonesia; dan
    7. identitas pemimpin badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

  1. Pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, dan pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan Pendaftaran Usaha Perfilman kepada Menteri melalui unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
  2. Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran elektronik melalui media daring (online) dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  3. Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kebenaran formulir pendaftaran elektronik yang telah diisi dan pindaian dokumen persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak formulir pendaftaran elektronik dan dokumen persyaratan diterima.
  4. Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Perfilman paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan benar.
  5. Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mencatat pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, dan pelaku usaha pengarsipan film yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Perfilman ke dalam Data Perfilman.
  6. Dalam hal pada saat proses pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data yang tidak benar atau adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melakukan penangguhan proses penerbitan pendaftaran.
  7. Pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, dan pelaku usaha pengarsipan film yang pendaftarannya dinyatakan ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat melengkapi persyaratan Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

  1. Format Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) untuk pelaku usaha perfilman perseorangan warga negara Indonesia tercantum pada format A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Format Tanda Daftar Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) untuk pelaku usaha perfilman yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia tercantum pada format B dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pendaftaran Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Perizinan Usaha Perfilman

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

  1. Menteri memberikan Izin Usaha Perfilman kepada:
    1. pelaku usaha pengedaran film;
    2. pelaku usaha ekspor film;
    3. pelaku usaha impor film;
    4. pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film; dan
    5. pelaku usaha pertunjukan film.
  2. Pemberian Izin Usaha Perfilman oleh Menteri kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.
  3. Jenis usaha perfilman wajib memiliki izin usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan warga negara Indonesia.

Pasal 11

  1. Izin Usaha Perfilman diberikan kepada pelaku usaha pertunjukan film yang melakukan pertunjukan film melalui:
    1. layar lebar;
    2. penyiaran televisi; dan
    3. jaringan teknologi informatika.
  2. Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perfilman oleh Menteri bagi pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
  3. Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perfilman kepada pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 12

Perizinan Usaha Perfilman untuk pelaku usaha pengedaran film, ekspor film, dan impor film diajukan dengan melampirkan pindaian dokumen persyaratan yang berisi:

  1. identitas pihak yang mengajukan;
  2. akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang mencantumkan jenis usaha perfilman yang dilegalisasi;
  3. Izin Prinsip Penanaman Modal untuk Pelaku Usaha Perfilman yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing;
  4. surat keterangan domisili;
  5. nomor pokok wajib pajak badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;
  6. struktur organisasi badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;
  7. identitas pemimpin badan usaha yang berbadan hukum Indonesia; dan
  8. angka pengenal impor yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk pelaku usaha impor film.

Paragraf 3
Tata Cara Perizinan Usaha Perfilman

Pasal 13

  1. Pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengajukan Izin Usaha Perfilman kepada Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dengan cara mengisi formulir perizinan melalui media daring (online) dan melampirkan pindaian dokumen persyaratan.
  2. Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman melakukan pemeriksaan kebenaran formulir perizinan elektronik yang telah diisi dan pindaian dokumen persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak formulir perizinan elektronik dan dokumen persyaratan diterima.
  3. Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Usaha Perfilman paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan dinyatakan benar.
  4. Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memasukan data pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film yang telah memperoleh Izin Usaha Perfilman ke dalam Data Perfilman.
  5. Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memberitahukan penangguhan Perizinan Usaha Perfilman kepada pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan alasan data yang diberikan tidak benar dan/atau tidak lengkap.
  6. Penangguhan Perizinan Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film memperbaiki dan/atau mengklarifikasi data dokumen persyaratan yang tidak benar yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan penangguhan.
  7. Pengajuan Perizinan Usaha Perfilman dinyatakan batal apabila Pelaku Usaha Perfilman tidak memperbaiki dokumen persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  8. Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman memberitahukan penolakan Perizinan Usaha Perfilman kepada pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan alasan ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari lembaga yang berwenang di bidang pengawasan persaingan usaha atau dari lembaga peradilan yang menyatakan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
  9. Format Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada format C dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Tata cara pemberian Izin Usaha Perfilman kepada pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film dan pertunjukan film yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perizinan Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan tanpa dipungut biaya.

BAB III
PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN DAN IZIN USAHA PERFILMAN

Pasal 16

  1. Pelaku Usaha Perfilman yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman wajib melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman paling lama 6 (enam) bulan jika terjadi perubahan dokumen persyaratan yang tersimpan pada Data Perfilman.
  2. Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media daring (online) dengan melampirkan perubahan dokumen persyaratan.
  3. Pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan pemutakhiran data dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima oleh kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman untuk pelaku usaha pembuatan film, pelaku usaha jasa teknik film, pelaku usaha pengarsipan film, pelaku usaha pengedaran film, pelaku usaha ekspor film, dan pelaku usaha impor film.
  4. Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Perfilman dan Izin Usaha Perfilman perubahan tanpa mengubah nomor Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman sebelumnya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perubahan dokumen persyaratan dinyatakan benar.
  5. Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman perubahan mencantumkan pelaksanaan tanggal perubahan.
  6. Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Perfilman perubahan atau Izin Usaha Perfilman perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman, memberitahukan penangguhan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman kepada Pelaku Usaha Perfilman paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan alasan data yang diberikan tidak benar.
  8. Pelaku Usaha Perfilman yang pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memperbaiki dan/atau mengklarifikasi perubahan dokumen persyaratan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan.
  9. Pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman dinyatakan batal apabila Pelaku Usaha Perfilman tidak memperbaiki dan/atau mengklarifikasi formulir elektronik dan perubahan dokumen persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
  10. Pengajuan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pelaku Usaha Perfilman yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perfilman atau Izin Usaha Perfilman yang melakukan pemutakhiran tetapi tidak melengkapi data sampai batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) dapat mengajukan Pendaftaran Usaha Perfilman atau Perizinan Usaha Perfilman baru.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Tanda Daftar Usaha Perfilman dan Izin Usaha Perfilman yang telah diterbitkan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Demikianlah bunyi Permendikbud Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman.