Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pendaftaran Merek diatur dengan Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 21 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (9), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam perjalanannya Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek diubah oleh Permenkumham 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 67 tahun 2016
tentang
Pendaftaran Merek

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 21 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (9), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Merek;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);

  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Isi Permenkumham Pendaftaran Merek

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDAFTARAN MEREK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

  2. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

  3. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

  4. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan kepada Menteri.

  5. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan Permohonan Merek.

  1. Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  2. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.

  3. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

  5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

  6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

  7. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.

  8. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek.

  9. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

  1. syarat dan tata cara Permohonan;

  2. kelas barang atau jasa;

  3. penolakan Permohonan;

  4. perbaikan sertifikat Merek terdaftar;

  5. syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar;

  6. syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat;

  7. syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek;

  8. permohonan pendaftaran Merek Kolektif; dan

  9. petikan resmi sertifikat.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan

Pasal 3

  1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

    2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

    3. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

    4. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

    5. label Merek;

    6. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan

    7. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

  3. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:

    1. bukti pembayaran biaya Permohonan;

    2. label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);

    3. surat pernyataan kepemilikan Merek;

    4. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

    5. bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

  4. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim pelindungan.

  5. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

  6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.

  7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

  8. Format formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

  1. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan Tanggal Penerimaan.

  2. Menteri mengumumkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek.

  3. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Pasal 5

  1. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan.

  2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  3. Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri.

  4. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara:

  1. elektronik; atau

  2. nonelektronik.

Pasal 7

  1. Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

  2. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik.

  3. Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

  1. Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri.

  2. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 9

  1. Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan.

  2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

  3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pasal 10

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.

  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

  3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

  4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 11

  1. Dalam hal kekurangan kelengkapan persyaratan terkait dengan Hak Prioritas, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

  2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak melengkapi dokumen terkait Hak Prioritas, Permohonan tetap diproses tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 12

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.

  2. Dalam hal pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

  3. Dalam hal pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.

Pasal 13

  1. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.

  2. Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.

BAB III
KELAS BARANG ATAU JASA

Pasal 14

  1. Setiap Permohonan memuat kelas barang dan/atau jasa.

  2. Kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian jenis barang dan/atau jasa.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dalam satu Permohonan.

  4. Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perjanjian Nice (Nice agreement) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.

Pasal 15

  1. Dalam hal pengisian kelas dan jenis barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa, Menteri dapat mencoret jenis barang dan/atau jasa dalam formulir yang dimohonkan.

  2. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan kelas barang dan/atau jasa, Menteri melakukan pembetulan penulisan kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  3. Pencoretan dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

  4. Terhadap jenis barang dan/atau jasa yang telah dicoret, Pemohon dapat mengajukan Permohonan baru.

BAB IV
PENOLAKAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

Pasal 16

  1. Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika:

    1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

    2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

    3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

    4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

    5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

    6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

  2. Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

    1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

    2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

    3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

    4. indikasi geografis terdaftar.

  3. Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri jika merek tersebut:

    1. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

    2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

    3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

  4. Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Pasal 17

  1. Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

  2. Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan:

    1. sifat dari barang dan/atau jasa;

    2. tujuan dan metode penggunaan barang;

    3. komplementaritas barang dan/atau jasa;

    4. kompetisi barang dan/atau jasa;

    5. saluran distribusi barang dan/atau jasa;

    6. konsumen yang relevan; atau

    7. asal produksi barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Kriteria Merek Terkenal

Pasal 18

  1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

  2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

  3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

    1. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;

    2. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

    3. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;

    4. jangkauan daerah penggunaan Merek;

    5. jangka waktu penggunaan Merek;

    6. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;

    7. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;

    8. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

    9. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Bagian Ketiga
Penolakan Permohonan Berdasarkan Merek Terkenal

Pasal 19

  1. Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

  2. Penolakan Permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.

  3. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

    1. adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan

    2. Merek terkenal yang sudah terdaftar.

  4. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat alasan dan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan Merek milik pemohon keberatan yang dimohonkan oleh pihak lain merupakan Merek terkenal.

BAB V
PERBAIKAN SERTIFIKAT

Pasal 20

  1. Sertifikat Merek yang telah diterbitkan oleh Menteri dapat diajukan perbaikan.

  2. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:

    1. terdapat kesalahan pada saat mengajukan Permohonan; atau

    2. terdapat kesalahan pada saat penerbitan sertifikat.

  3. Perbaikan sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  4. Perbaikan sertifikat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dikenai biaya.

Pasal 21

  1. Perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan berdasarkan permohonan.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya secara tertulis kepada Menteri.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. nama Pemohon;

    2. nomor pendaftaran Merek; dan

    3. alasan perbaikan.

  4. Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:

    1. fotokopi sertifikat;

    2. fotokopi Permohonan;

    3. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan

    4. bukti pembayaran biaya, jika permohonan dikenai biaya.

Pasal 22

  1. Hasil perbaikan sertifikat dituangkan dalam bentuk surat keterangan perbaikan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri.

  2. Surat keterangan perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan perbaikan sertifikat diterima.

  3. Surat keterangan perbaikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon atau Kuasanya.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA
PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN
MEREK TERDAFTAR

Pasal 23

Permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar diajukan oleh pemilik Merek atau Kuasanya kepada Menteri secara:

  1. elektronik; atau

  2. nonelektronik.

Pasal 24

Dalam mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

  1. surat pernyataan bahwa Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan;

  2. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan

  3. bukti pembayaran biaya.

Pasal 25

  1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

  2. Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik.

  3. Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

  4. Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

  1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 23 huruf b, diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.

  2. Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

  4. Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 27

  1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  3. Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar, permohonan perpanjangan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar.

  4. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 28

  1. Menteri melakukan pencatatan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan dan dinyatakan lengkap.

  2. Menteri mengumumkan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek.

  3. Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pencatatan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar.

Pasal 29

Dalam hal Permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar dinyatakan tidak lengkap, permohonan perpanjangan tidak dapat diterima.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN
PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT PEMILIK MEREK TERDAFTAR

Pasal 30

  1. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar diajukan oleh pemilik Merek atau Kuasanya kepada Menteri secara:

    1. elektronik; atau

    2. nonelektronik.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 31

Dalam mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

  1. bukti perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar;

  2. fotokopi sertifikat Merek terdaftar, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan;

  3. salinan sah akta perubahan badan hukum, jika pemilik Merek terdaftar merupakan badan hukum;

  4. fotokopi identitas Pemohon;

  5. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan

  6. bukti pembayaran.

Pasal 32

  1. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

  2. Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik.

  3. Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

  4. Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 33

  1. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 30 huruf b, diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.

  2. Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

  4. Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

  1. Setiap permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek terdaftar wajib dilakukan pemeriksaan.

  2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

  3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 35

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.

  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan.

  3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

  4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 36

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dokumen persyaratan dinyatakan lengakap, Menteri melakukan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Merek terdaftar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

  2. Perubahan nama dan/atau alamat Merek terdaftar yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

  3. Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pencatatan perubahan nama dan/atau alamat.

Pasal 37

  1. Pencatatan perubahan nama dan/atau alamat dapat dilakukan terhadap Merek yang masih dalam proses Permohonan.

  2. Pencatatan perubahan nama dan/atau alamat yang masih dalam proses Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB VIII
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN
PENGALIHAN HAK ATAS MEREK

Pasal 38

  1. Permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek terdaftar diajukan oleh pemilik Merek atau Kuasanya kepada Menteri secara:

    1. elektronik; atau

    2. nonelektronik.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

  1. Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

    1. bukti pengalihan Hak atas Merek berupa:

      1. fatwa waris;

      2. surat wasiat;

      3. akta wakaf;

      4. akta hibah;

      5. akta perjanjian; atau

      6. bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

    2. fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan;

    3. salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;

    4. fotokopi identitas pemohon;

    5. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan

    6. bukti pembayaran biaya.

  2. Dalam hal bukti pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan dibuat dalam bahasa Indonesia, Pemohon harus melampirkan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah.

Pasal 40

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Pasal 41

  1. Permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

  2. Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik.

  3. Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

  4. Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 42

  1. Permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 38 huruf b, diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.

  2. Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

  4. Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 43

  1. Setiap pencatatan pengalihan Hak atas Merek wajib dilakukan pemeriksaan.

  2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

  3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 44

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.

  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan.

  3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.

  4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 45

  1. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas Merek terdaftar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

  2. Menteri mengumumkan pengalihan hak atas Merek yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek.

  3. Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan pengalihan hak atas Merek secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak atas Merek.

Pasal 46

  1. Permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek dapat dilakukan terhadap Merek yang masih dalam proses Permohonan.

  2. Permohonan pencatatan pengalihan Hak yang masih dalam proses Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

BAB IX
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF

Pasal 47

  1. Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.

  2. Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.

  3. Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

    1. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;

    2. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan

    3. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

  4. Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pasal 48

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan, kelas barang atau jasa, penolakan Permohonan, perbaikan sertifikat Merek terdaftar, syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar, syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif.

Pasal 49

Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

BAB X
PETIKAN RESMI SERTIFIKAT MEREK

Pasal 50

  1. Permohonan petikan resmi sertifikat Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan Merek dan nomor pendaftaran oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Merek terdaftar.

  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pembayaran biaya.

Pasal 51

Menteri menerbitkan petikan resmi sertifikat Merek dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Permohonan pendaftaran Merek, perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Merek terdaftar, permohonan pendaftaran Merek Kolektif, dan permohonan petikan resmi sertifikat Merek yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 30 Desember 2016 di Jakarta. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek diubah oleh Permenkumham 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

LampiranUkuran
Permenkumham 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (247.81 KB)247.81 KB