Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP

Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui One Village One Product bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri serta memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat melalui pengembangan industri kecil dan industri menengah di Sentra IKM, perlu diterapkan pembinaan dengan karakteristik tertentu melalui One Village One Product.

Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. IKM dapat dikembangkan di Sentra IKM melalui OVOP dilakukan dengan:

  1. melakukan kolaborasi antara pemangku kepentingan;

  2. mengutamakan perbaikan mutu dan penampilan produk;

  3. melakukan pembinaan secara berkesinambungan; dan

  4. meningkatkan promosi dan pemasaran pada tingkat domestik baik regional maupun nasional secara tingkat global.

Wilayah OVOP merupakan suatu wilayah dengan pengembangan potensi suatu daerah yang telah memenuhi kriteria komoditi OVOP yang dapat diperluas sampai kecamatan atau kabupaten/kota.

Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP dilaksanakan oleh kelompok kerja OVOP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri serta terdiri dari:

  1. tim pengarah yang bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP, tim ini terdiri atas unsur Kementerian Perindustrian dan perwakilan kementerian/lembaga lainnya dalam hal diperlukan dan diketuai oleh Menteri; dan

  2. tim pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP melalui tahapan pengusulan, seleksi, penetapan, pembinaan dan evaluasi, tim ini terdiri atas unsur Direktorat Jenderal dan perwakilan dari instansi/lembaga terkait dan diketuai oleh Menteri

IKM yang dapat dikembangkan melalui OVOP harus memenuhi persyaratan:

  1. menghasilkan produk yang memenuhi kriteria komoditi IKM OVOP;

  2. merupakan penghela di Sentra IKM yang memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi daerah;

  3. memiliki aspek legalitas di bidang Industri; dan

  4. diusulkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota.

Jenis komoditi IKM OVOP terdiri atas makanan dan minuman, kain tenun, kain batik, anyaman, gerabah, dan/atau jenis komoditi IKM OVOP lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Terhadap jenis komoditi IKM OVOP makanan dan minuman juga harus memenuhi persyaratan berupa memiliki izin edar produk pangan dan memiliki sertifikat halal.

Bentuk penghargaan OVOP terdiri atas piagam dan penggunaan logo OVOP yang diberikan kepada IKM OVOP yang telah ditetapkan oleh Menteri dengan pemberian penghargaan dilakukan setiap 2 (dua) tahun.

Evaluasi terhadap IKM OVOP yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan ketentuannya dengan melakukan penilaian terhadap perkembangan IKM OVOP. Hasil Evaluasi digunakan sebagai penilaian IKM OVOP pada Seleksi IKM OVOP di periode berikutnya yang selanjutnya diusulkan kembali dalam Penetapan IKM OVOP. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Menurut Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP, pelaksanaan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP dilaporkan pada akhir tahun oleh:

  1. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota kepada bupati/walikota;

  2. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi kepada gubernur; dan

  3. Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2021 oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana.

Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 14 tahun 2021
tentang
Pengembangan Industri Kecil dan
Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP

Latar Belakang

Pertimbangan Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP, adalah:

  1. bahwa untuk memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri serta memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan industri menengah di Sentra IKM;

  2. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas pengembanganindustri kecil dan industri menengah di Sentra IKM perlu diterapkan pembinaan industri kecil dan industri menengah di Sentra IKM dengan karakteristik tertentu melalui One Village One Product,

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui One Village One Product;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenperin 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

  7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor254);

  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

Isi Permenperin tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH DI SENTRA IKM MELALUI ONE VILLAGE ONE PRODUCT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri iniyang dimaksud dengan:

  1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

  2. One Village One Product yang selanjutnya disingkat OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

  3. Industri Kecil dan Industri Menengah One Village One Product yang selanjutnya disingkat IKM OVOP adalah perusahaan IKM yang menghasilkan komoditi yang memenuhi kriteria OVOP.

  4. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan IKM di Kementerian Perindustrian.

  6. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan IKM di Kementerian Perindustrian.

BAB II
PENGEMBANGAN IKM DI SENTRA IKM

Pasal 2

IKM dapat dikembangkan di Sentra IKM melalui OVOP.

Pasal 3

Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

  1. membangun kesadaran masyarakat mengenai potensi ekonomi dari kekayaan daerah yang dimiliki;

  2. mengembangkan motivasi, kreativitas dan inovasi masyarakat lokal untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang bercirikan kearifan lokal; dan

  3. meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dalam membangun ekonomi daerah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Strategi pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:

  1. melakukan kolaborasi antara pemangku kepentingan pusat dan daerah;

  2. mengutamakan perbaikan mutu dan penampilan produk;

  3. melakukan pembinaan secara berkesinambungan; dan

  4. meningkatkan promosi dan pemasaran pada tingkat domestik baik regional maupun nasional serta tingkat global.

Pasal 5

Wilayah OVOP merupakan suatu wilayah dengan pengembangan potensi suatu daerah yang telah memenuhi kriteria komoditi OVOP yang dapat diperluas sampai kecamatan atau kabupaten/kota.

BAB III
KELOMPOK KERJA OVOP

Pasal 6

  1. Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP dilaksanakan oleh kelompok kerja OVOP.

  2. Kelompok kerja OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

  3. Kelompok kerja OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. tim pengarah; dan

    2. tim pelaksana.

Pasal 7

  1. Timg pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertugas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyiapan dan pelaksanaan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP.

  2. Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Perindustrian dan perwakilan kementerian/lembaga lainnya dalam hal diperlukan.

  3. Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.

Pasal 8

  1. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertugas menyelenggarakan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP.

  2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana melalui tahapan pengusulan, seleksi, penetapan, pembinaan dan evaluasi.

  3. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Direktorat Jenderal dan perwakilan dari instansi/lembaga terkait.

  4. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

  1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ketua tim pelaksana membentuk tim sekretariat dan tim seleksi.

  2. Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Direktorat Jenderal.

  3. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

    1. perwakilan Direktorat Jenderal;

    2. profesional/tenaga ahli, praktisi; dan/atau

    3. Pemerintah Provinsi pengusul IKM OVOP.

BAB IV
IKM OVOP

Bagian Kesatu
Syarat, Kriteria, dan Jenis

Pasal 10

  1. IKM yang dapat dikembangkan emlalui OVOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. menghasilkan produk yang memenuhi kriteria komoditi IKM OVOP;

    2. merupakan penghela di Sentra IKM yang memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi daerah;

    3. memiliki aspek legalitas di bidang Industri; dan

    4. diusulkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota.

  2. Kriteria komoditi IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. merupakan unggulan daerah;

    2. memiliki keunikan, yang terdiri atas motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan dan/atau bahan baku, yang berbasis pada kearifan lokal;

    3. diutamakan berbahan baku lokal;

    4. memiliki pasar tingkat domestik baik regional maupun nasional serta tingkat global; dan

    5. memiliki kualitas dan diproduksi berkesinambungan.

  3. Jenis komoditi IKM OVOPterdiri atas:

    1. makanan dan minuman;

    2. kain tenun;

    3. kain batik;

    4. anyaman;

    5. gerabah; dan/atau

    6. jenis komoditi IKM OVOP lain yang ditetapkan oleh Menteri.

  4. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jenis komoditi IKM OVOP makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan berupa:

    1. memiliki izin edar produk pangan; dan

    2. memiliki sertifikat halal.

Bagian Kedua
Tahapan Pengembangan IKM

Pasal 11

Tahapan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP meliputi:

  1. pengusulan IKM OVOP;

  2. seleksi IKM OVOP;

  3. penetapan IKM OVOP; dan

  4. pembinaan IKM OVOP.

Pasal 12

  1. Pengusulan IKM OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi, bupati/walikota, dan gubernur.

  2. Tata cara pengusulan IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

    1. IKM OVOP harus memenuhi persyaratan:

      1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan

      2. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam hal jenis komoditi IKM OVOP berupa makanan dan minuman;

    2. surat usulan kabupaten/kota disampaikan kepada Direktur Jenderal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dengan tembusan Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi, gubernur, dan bupati/walikota dilengkapi dengan:

      1. profil IKM OVOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

      2. profil Sentra IKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

      3. riwayat produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

      4. surat pernyataan validitas dokumen dalam rangka pengusulan IKM OVOP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

      5. hasil pengujian laboratorium yang terakreditasi untuk komoditi makanan dan minuman bahwa_ produk memenuhi persyaratan standar keamanan pangan yang mencakup uji organoleptik, uji cemaran mikrobiologis, uji cemaran logam, dan uji bahan tambahan pangan; dan

      6. contoh produk IKM paling sedikit 2 (dua) unit per jenis produk tunggal atau 2 (dua) set per jenis produk set dalam kondisi baik.

    3. pengusulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara daring melalui laman ovop.kemenperin.go.id dengan menggugah dokumen persyaratan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam huruf a secara lengkap dan benar.

    4. penyampaian usulan dari Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan pengiriman contoh produk IKM paling sedikit 2 (dua) unit per jenis produk tunggal atau 2 (dua) set per jenis produk set dalam kondisi baik.

  3. Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Pengusulan IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum seleksi IKM OVOP.

Pasal 13

  1. Seleksi IKM OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tim sekretariat dan tim seleksi.

  2. Tata cara seleksi IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

    1. Tim sekretariat memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

    2. Tim seleksi melakukan penilaian terhadap usulan IKM OVOP sesuai jenis komoditi; dan

    3. Tim seleksi menyusun berita acara seleksi IKM OVOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  3. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

    1. aspek produksi, ketentuan spesifik produk, kualitas dan pengembangan produk dengan skor maksimal 60 (enam puluh);

    2. aspek manajemen dan pemasaran dengan skor maksimal 25 (dua puluh lima); dan

    3. aspek pengembangan masyarakat dan pengendalian lingkungan dengan skor maksimal 15 (lima belas).

  4. Dalam hal penilaian produk yang memerlukan pengujian laboratorium, produk dimaksud diuji oleh laboratorium rujukan Pemerintah.

  5. Berita acara seleksi IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa rekomendasi klasifikasi IKM OVOP.

  6. Rekomendasi klasifikasi IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada ketua tim pelaksana.

  7. Klasifikasi IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

    1. IKM OVOP Bintang 3 (tiga) memiliki skor 91 (sembilan puluh satu) sampai 100 (seratus);

    2. IKM OVOP Bintang 2 (dua) memiliki skor 81 (delapan puluh satu) sampai 90 (sembilan puluh);

    3. IKM OVOP Bintang 1 (satu) memiliki skor 71 (tujuh puluhsatu) sampai 80 (delapan puluh);

  8. Seleksi IKM OVOP dilakukan 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 14

  1. Penetapan IKM OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Menteri.

  2. Penetapan IKM OVOP dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahap seleksi.

  3. Tata cara penetapan IKM OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

    1. tim pelaksana melaksanakan rapat pembahasan atas rekomendasi Tim Seleksi untuk mengusulkan penetapan IKM OVOP;

    2. ketua tim pelaksana mengusulkan IKM OVOP kepada Menteri; dan

    3. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan IKM OVOP.

Pasal 15

  1. Pembinaan IKM OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diberikan kepada IKM OVOP yang telah ditetapkan oleh Menteri.

  2. Pembinaan IKM OVOP dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

  3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pembinaan yang diutamakan bagi IKM OVOP Bintang 2 (dua) dan Bintang 3 (tiga).

  4. Dalam hal diperlukan, pembinaan IKM OVOP dapat melibatkan sektor swasta dan masyarakat.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 16

  1. Bentuk Penghargaan OVOP terdiri atas:

    1. piagam; dam

    2. penggunaan logo OVOP.

  2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada IKM OVOP yang telah ditetapkan oleh Menteri.

  3. Pemberian Penghargaan OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Logo OVOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan ketentuan:

  1. Logo OVOP diberikan kepada IKM OVOP yang telah ditetapkan.

  2. Logo OVOP sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat klasifikasi bintang dan tahun penghargaan OVOP.

  3. Gambar dan dimensi serta warna Logo OVOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Logo OVOP dapat dicantumkan pada _produk, kemasan, atau sarana promosi produk lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  5. Logo OVOP yang digunakan oleh IKM OVOP dapat diletakkan, digantungkan, ditempelkan atau merupakan satu kesatuan gambar dengan label atau kemasan produk IKM OVOP bersangkutan.

  6. Logo OVOP dilarang penggunaannya pada produk IKM yang tidak atau belum mendapat Penghargaan OVOP.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 18

  1. Evaluasi terhadap IKM OVOP yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh Menteri, Gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap perkembangan IKM OVOP.

  3. Format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  4. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penilaian IKM OVOP pada Seleksi IKM OVOP di periode berikutnya, yang selanjutnya diusulkan kembali dalam Penetapan IKM OVOP.

  5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOPdilaporkan pada akhir tahun oleh:

  1. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten/kota kepada bupati/walikota;

  2. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di provinsi kepada gubernur; dan

  3. Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui OVOP.

/