Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on March 03, 2018
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian

Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI pada tanggal 2 Februari 2018 menetapkan Pedoman Alih Teknologi Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 236 oleh Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 8 Februari 2018.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian2>

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian berisi 25 Pasal dengan 6 BAB yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Alih Teknologi, Perjanjian Kerjasama, dan Royalti Hasil Alih Teknologi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian terbit dengan pertimbangan bahwa:

  1. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di Kementrian Pertanian, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/ OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
  2. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, ketentuan mengenai alih teknologi pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/ OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, ketentuan mengenai alih teknologi pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/ OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian.
  3. Berdasarkan pertimbangan di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian ini berlaku mulai saat diundangkan, dan mencabut ketentuan mengenai kerja sama Alih Teknologi Pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266).

Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian yang terbaru saat ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
  18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266);
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 511);
  22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/ PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119);
  25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1010);

Ketentuan Umum

Ketentuan Umum adalah BAB I Pasal Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian, yang berisi tentang definsi istilah yang dipakai dalam ini.

  1. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
  2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Balitbangtan adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
  3. Satuan Kerja adalah Unit Kerja setingkat Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Balitbangtan yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.
  4. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya disingkat BPATP adalah UPT di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangtan.
  5. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
  6. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
  7. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
  8. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Kekayaan Intelektual yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
  9. Perjanjian Eksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya hanya 1 (satu) badan usaha.
  10. Perjanjian Noneksklusif adalah perjanjian yang penerima alih teknologinya lebih dari 1 (satu) badan usaha.
  11. Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak kekayaan intelektual atas pelaksanaan lisensi.
  12. Verifikasi adalah pemantauan, penelitian dokumen, inspeksi, dan bentuk kegiatan lainnya dalam rangka menentukan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan.

Maksud Permentan tentang Pedoman Alih Teknologi

Maksud tentang Pedoman Alih Teknologi termaktub dalam Pasal 2 ini. Yaitu:


Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Alih Teknologi pertanian oleh Satuan Kerja lingkup Balitbangtan dengan mitra kerja sama, dengan tujuan:

  1. mempercepat penyebarluasan invensi berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai interaksi hasil kerja sama Alih Teknologi;
  2. meningkatkan motivasi peneliti/perekayasa untuk menghasilkan invensi bernilai kekayaan intelektual yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi Inventor untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut;
  3. meningkatkan penyebarluasan teknologi inovatif kepada pengguna melalui Alih Teknologi;
  4. mempercepat Alih Teknologi kepada pengguna khususnya pelaku agribisnis dan dunia usaha; dan
  5. meningkatkan keterlibatan dan peran serta dunia usaha dalam kegiatan penelitian pengembangan pertanian untuk mempercepat Alih Teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing agroindustri.

Ruang Lingkup


Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. persyaratan dan tata cara Alih Teknologi;
  2. perjanjian kerja sama Alih Teknologi;
  3. Royalti hasil Alih Teknologi; dan
  4. pembinaan dan pengawasan.

Persyaratan dan Tata Cara Alih Teknologi

Persyaratan dan Tata Cara Alih Teknologi diatur dalam BAB II Peraturan Menteri ini.


BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA
ALIH TEKNOLOGI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

  1. Teknologi pertanian yang dihasilkan oleh Satuan Kerja dapat dilakukan Alih Teknologi kepada badan usaha.
  2. Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. varietas tanaman;
    2. formula pupuk;
    3. formula pestisida;
    4. obat-obatan;
    5. produk pasca panen pertanian;
    6. perangkat uji, alat dan mesin pertanian; dan
    7. galur ternak.
  3. Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, harus memenuhi kriteria terdaftar dan/atau telah mendapat sertifikat kekayaan intelektual.
  4. Teknologi galur ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dapat dilakukan Alih Teknologi setelah dilakukan pelepasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dapat melakukan Alih Teknologi pertanian harus memenuhi persyaratan:
    1. menghasilkan teknologi bernilai kekayaan intelektual; dan/atau
    2. mempunyai teknologi dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tahap riset pengembangan.
  2. Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dapat menerima Alih Teknologi harus memenuhi persyaratan memiliki:
    1. akta pendirian perusahaan;
    2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan klasifikasi bidang usaha;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
    4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
    5. izin usaha industri.
  3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha harus memiliki:
    1. prasarana dan sarana untuk menghasilkan produk teknologi yang dialihkan; dan
    2. tenaga yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang dialihkan.
  4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan surat keterangan sesuai dengan Format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 6

  1. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan surat keterangan sesuai dengan Format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 7

  1. Kepala Balitbangtan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menugaskan Kepala BPATP untuk melakukan Verifikasi.
  2. Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPATP dibantu oleh tim Verifikasi.
  3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPATP.
  4. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Verifikasi lapangan.
  5. Dalam hal hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    1. memenuhi persyaratan, direkomendasikan diterima; atau
    2. tidak memenuhi persyaratan, direkomendasikan ditolak,

    untuk melakukan Alih Teknologi pertanian.

Pasal 8

  1. Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Kepala BPATP.
  2. Kepala BPATP menyampaikan hasil Verifikasi kepada Kepala Balitbangtan.
  3. Berdasarkan hasil Verifikasi, Kepala Balitbangtan memutuskan menerima atau menolak permohonan Alih Teknologi pertanian.
  4. Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan badan usaha selaku pemohon.
  5. Pemberitahuan atas keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala BPATP.

Perjanjian Kerjasama

Pernjanjian Kersasama untuk Alih Teknologi Pertanian ada dalam BAB III Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian, dari Pasal 9 hingga Pasal 12, yaitu:


BABB III
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

  1. Setelah permohonan Alih Teknologi pertanian diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BPATP mengkoordinasikan perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja dengan badan usaha.
  2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang:
    1. hak dan kewajiban Satuan Kerja dan badan usaha;
    2. rencana produksi;
    3. rencana penjualan; dan
    4. penentuan besarnya Royalti.

Pasal 10

  1. Satuan Kerja menyediakan bahan baku dan prototipe.
  2. Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain benih, isolat, dan biang isolat (master seed).

Pasal 11

  1. Satuan Kerja melakukan bimbingan teknis untuk menghasilkan mutu produk yang dihasilkan oleh badan usaha.
  2. Dalam pelaksanaan Alih Teknologi, Satuan Kerja dapat melakukan pendampingan atas permintaan dan biaya badan usaha.

Pasal 12

  1. Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja penemu teknologi dan badan usaha.
  2. Perjanjian yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Balitbangtan.
  3. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Satuan Kerja, penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Kepala Balitbangtan.

Royalti Hasil Alih Teknologi

Royalti dari Hasil Alih Teknologi diatur dalam BAB IV dari Pasal 13 hingga Pasal 20. Royalti dikenakan baik untuk Alih Teknologi komersial maupun non komersial. Royalti tentu saja untuk memberi imbalan kepada inventor. Berikut pasal-pasalnya.


BAB IV
ROYALTI HASIL ALIH TEKNOLOGI

Pasal 13

Royalti hasil Alih Teknologi dikenakan untuk Alih Teknologi:

  1. Komersial; atau
  2. Non Komersial.

Pasal 14

  1. Alih teknologi komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dikenakan Royalti dari harga penjualan di tingkat distributor dengan besaran persentase tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Pembagian Royalti untuk Inventor, Satuan Kerja penemu teknologi, dan BPATP dengan besaran persentase tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam tahun yang sama dapat menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) invensi berbeda yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti
Paten dan/atau PVT.

Pasal 16

Dalam hal Inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian imbalan
untuk masing-masing Inventor:

  1. invensi yang dihasilkan oleh 2 (dua) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan untuk Inventor kedua 40% (empat puluh per seratus);
  2. Inventor yang berjumlah 3 (tiga) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan untuk Inventor kedua dan ketiga masing-masing 25% (dua puluh lima per seratus);
  3. Inventor yang berjumlah 4 (empat) orang, Inventor pertama diberikan imbalan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan untuk Inventor berikutnya masing- masing 20% (dua puluh per seratus); atau
  4. jumlah Inventor lebih dari ketentuan tersebut, Inventor pertama diberikan imbalan 40% (empat puluh per seratus), dan sisanya dibagi rata diantara Inventor berikutnya.

Pasal 17

  1. Alih Teknologi non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dikenakan Royalti sebesar 0% (nol per seratus), dalam hal untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
  2. Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
    1. mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat, daerah, dan negara;
    2. mendorong terciptanya temuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, daerah, dan negara; dan/atau
    3. mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah.

Pasal 18

  1. Penyelengaraan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui penelitian, pengembangan dan inovasi yang dibiayai menggunakan APBN dan/atau APBD.
  2. Badan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, harus:
    1. telah memiliki perjanjian lisensi dengan Balitbangtan;
    2. mempunyai perjanjian kerja sama dengan Kelompok tani/Gabungan kelompok tani;vtidak berafiliasi dengan perusahaan besar.

Pasal 19

Untuk memperoleh pengenaan Royalti sebesar 0% (nol per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pimpinan badan usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balitbangtan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan pengenaan Royalti sebesar 0% (nol per seratus).

Pasal 21

  1. Royalti hasil Alih Teknologi disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan BPATP untuk diteruskan ke Kas Negara sebagai PNBP.
  2. Penggunaan PNBP dari Royalti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan berisi dua pasal yaitu Pasal 22 dan Pasal 23 membahas tentang masih berlakunya Peraturan Menteri Pertanian jaman dahulu kala dengan hal bahasan yang sama.


BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama Alih Teknologi yang telah ada tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya perjanjian kerja sama Alih Teknologi.

Pasal 23

Kerja sama Alih Teknologi pertanian yang sedang dalam proses, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/ OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/OT.140/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266).


Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup berisi tentang kapan mulai berlakunya Permentan ini, dan peraturan apa saja yang akan dicabut.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kerja sama Alih Teknologi Pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/PERMENTAN/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ OT.140/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1266), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Demikian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian yang belum bisa dimuat lampirannya karena tidak disertakan dalam Berita Negara ini.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/PERMENTAN/LB.200/2018 tentang Pedoman Alih Teknologi Pertanian