Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional

Untuk pertama kalinya, rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional ditetapkan untuk tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Demikian ditegaskan dalam Pasal 12 Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional, sebelum ketentuan penutup. Memang apakah baru pertama kalinya negara kita ini mengurusi garam dengan serius?. Sila dijawab sendiri.

Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional menegaskan bahwa sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. UU ini menjadi payung hukum perlunya arah presisi untuk peningkatan usaha pergaraman di tanah air yang penuh lautan ini. Bagaimana menghargai, merekognisi, memberdayakan dan meningkatkan usaha garam rakyat merupakan hal yang ditunggu-tunggu para petani garam di seluruh negeri.

Dalam Peraturan Presiden tentang Garam ini ada rencana aksi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 tentang sinkronisasi hinggga pembiayaan usaha pergaraman di Indonesia. Dibiayai dengan APBN, APBD dan uang lainnya yang sah. Adapun Lokasi SEGAR ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, D.I. Yogyakarta, dan Aceh. Karena untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional, perlu melakukan percepatan pembangunan pergaraman.

Apa itu Garam?

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.

Apa itu Pergaraman?

Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional. Kebutuhan Garam nasional terdiri dari Garam konsumsi, Garam untuk industri aneka pangan, Garam untuk industri penyamakan kulit, Garam untuk water treatment, Garam untuk industri pakan ternak, Garam untuk industri pengasinan ikan, Garam untuk peternakan dan perkebunan, Garam untuk industri sabun dan deterjen, Garam untuk industri tekstil, Garam untuk pengeboran minyak, Garam untuk industri farmasi, Garam untuk kosmetik, dan Garam untuk industri kimia atau chlor alkali.

Kebutuhan Garam kecuali Garam untuk industri kimia atau chlor alkali harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024.

Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman nasional dilakukan untuk pengembangan Garam Indikasi Geografis.

Apa itu SEGAR?

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional dilaksanakan pada SEGAR. SEGAR adalah singkatan untuk Sentra Ekonomi Garam Rakyat. SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.

Sentra Ekonomi Garam Rakyat

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria tersedia lahan untuk produksi Garam;, tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman, terdapat pangsa pasar Garam, dan terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan. SEGAR ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan mengenai tata cara penetapan SEGAR diatur dengan Peraturan Menteri.

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Pelaksanaan sistem bisnis Pergaraman dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

Apakah Indikasi Geografis itu?

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Jadi nantinya kita akan mengenal produksi garam dari berbagai daerah dalam Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional ini yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, D.I. Yogyakarta, dan Aceh. Namun dengan nama yang lebih spesifik seperti Garam Sumenep, atau Garam Bledug Kuwu sebagai contoh. Hal ini disebut sebagai Garam Indikasi Geografis.

Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional diundangkan Mensesneg Pratikno di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2022.

Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209. Agar setiap orang mengetahuinya.

Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional adalah:

  1. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petambak garam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam perlu diarahkan untuk peningkatan usaha pergaraman di dalam negeri;
  2. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional, perlu melakukan percepatan pembangunan pergaraman;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;

Dasar Hukum

Dasar hukum terbitnya Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional adalah:

  1. Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Isi Perpres 126 tahun 2022

Berikut adalah salinan isi Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Bukan format asli:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
  2. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
  3. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
  4. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
  5. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.
  6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
  7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional.
  2. Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. Garam konsumsi;
    2. Garam untuk industri aneka pangan;
    3. Garam untuk industri penyamakan kulit;
    4. Garam untuk water treatment;
    5. Garam untuk industri pakan ternak;
    6. Garam untuk industri pengasinan ikan;
    7. Garam untuk peternakan dan perkebunan;
    8. Garam untuk industri sabun dan deterjen;
    9. Garam untuk industri tekstil;
    10. Garam untuk pengeboran minyak;
    11. Garam untuk industri farmasi;
    12. Garam untuk kosmetik; dan
    13. Garam untuk industri kimia atau chlor alkali.
  3. Kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024.
  4. Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m dikecualikan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk pengembangan Garam Indikasi Geografis.

Pasal 4

Percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada SEGAR.

Bagian Kedua
Sentra Ekonomi Garam Rakyat

Pasal 5

  1. SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan Usaha Pergaraman dengan kriteria:
    1. tersedia lahan untuk produksi Garam;
    2. tersedia prasarana dan sarana Usaha Pergaraman;
    3. terdapat pangsa pasar Garam; dan
    4. terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan.
  2. SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
  3. Ketentuan mengenai tata cara penetapan SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi

Pasal 6

  1. Percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan:
    1. praproduksi;
    2. produksi;
    3. pascaproduksi;
    4. pengolahan; dan
    5. pemasaran.
  2. Pelaksanaan sistem bisnis Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

Pasal 7

  1. Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
  2. Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
  3. Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  4. Rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

  1. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional pada provinsi yang telah ditetapkan sebagai SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), gubernur menyusun rencana induk pergaraman daerah.
  2. Rencana induk pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.
  3. Rencana induk pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. kondisi umum lokasi Pergaraman;
    2. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
    3. kebutuhan dan pasokan;
    4. kondisi pasar Garam;
    5. arah kebijakan dan strategi; dan
    6. rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah.
  4. Rencana aksi pembangunan Pergaraman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mengacu pada rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

Pasal 9

  1. Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.
  2. Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi menyampaikan laporan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
  3. Laporan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional.
  4. Ketentuan mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 10

  1. Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yang terdiri atas:
    1. produksi Garam pada SEGAR;
    2. kualitas Garam pada SEGAR; dan
    3. penyerapan hasil produksi Garam pada SEGAR.
  2. Besaran target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional dan rencana induk pergaraman daerah bersumber dari:

  1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  3. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk pertama kalinya, rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional ditetapkan untuk tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini daengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah salinan bunyi Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Lampiran Ukuran
Perpres 126 tahun 2022 tentang Pergaraman Nasional (3.82 MB) 3.82 MB