Perpres 44 Tahun 2018, Indonesia National Single Window

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window pada tanggal 31 Mei 2018. Kemudian Perpres 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window tersebut diberlakukan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Mei 2018 di Jakarta.

Diundangkannya Perpres No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window ini, maka Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84) dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Apa itu Indonesia National Single Window?

Indonesia National Single Window, merupakan suatu sistem layanan publik yang terintegrasi, yang menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran dan pemrosesan informasi standar secara elektronik, guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalulintas barang ekspor dan impor, untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional INSW adalah sistem nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission data and information), pemrosesan data dan informasi secara sinkron (synchronous processing of data and information), integrasi informasi, dan memadukan alur proses bisnis antara sistem kepabeanan, perijinan ekspor-impor, kepelabuhanan/kebandarudaraan, pembayaran, pengangkutan barang, dan logistik, serta sistem lain yang terkait dengan penanganan lalulintas barang ekspor-impor.

Penerapan sistem NSW, melalui penyediaan Portal INSW, akan membawa Indonesia menuju otomasi sistem pelayanan publik yang terintegrasi, guna mewujudkan “Reformasi Layanan Publik di Bidang Ekspor-Impor”. Portal INSW dapat diakses melalui halaman utama (homepage) situs resmi INSW dengan nama domain http://www.insw.go.id

Apa itu ASEAN Single Window (ASW)?

ASEAN Single Window (ASW) adalah suatu environment dimana sistem NSW dari negara anggota ASEAN dioperasikan dan di-integrasikan, sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalulintas barang, untuk mendorong percepatan proses customs clearance.

Apa itu National Single Window (NSW)?

National Single Window (NSW) adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya :

  1. Single Submission of data and information;
  2. Single and Synchronous processing of data and information;
  3. Single Decision-making for customs release and clearance of cargoes.

Apakah Portal INSW - Indonesia National Single Window itu?

Sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.

Maksud dan Tujuan Umum Penerapan Sistem NSW - National Single Window

  1. Meningkatkan kecepatan penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja sistem layanan yang ter-integrasi antar seluruh entitas yang terkait.
  2. Meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalulintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses customs release and clearance of cargos.
  3. Meningkatkan validitas dan akurasi data dan informasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.
  4. Meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mendorong masuknya investasi.

Aspek Teknis Sistem INSW

Kebutuhan teknis sebuah Sistem NSW, secara umum mencakup :

  1. Gateway-Portal berupa common-portal nasional yang berfungsi sebagai portal bagi pengajuan dan proses dokumen yang diperlakukan dalam proses clearance and release cargo (Portal INSW).
  2. Interface (aplikasi antar muka) yang diperlukan untuk inter-koneksi antar sistem para Pengguna Sistem NSW.
  3. Sistem pelayanan (inhouse system) yang berada di internal masing-masing Instansi Pemerintah (GA).

Elemen Data Standar

Telah disepakati oleh seluruh anggota Tim Persiapan NSW bahwa dalam pembangunan, pengembangan dan pengoperasian Sistem NSW dan semua sistem yang terkait dengan Portal NSW (inhouse-system di semua GA), akan menggunakan acuan dan referensi standar “WCO Data Model, ASEAN Data Set, dan UN-EDIFACT”

Syarat-Syarat Teknis

Untuk dapat melakukan penerapan Sistem NSW sesuai dengan target yang diharapkan oleh pengguna layanan INSW , diperlukan prasyaratan teknis :

  1. Ketersediaan jaringan (Network Availability), sistem cadangan (Redundancy System) dan sistem penanggulangan bencana (Disaster Recovery-System)
  2. Ketersediaan perangkat pengaman jaringan (Network Security)
  3. Jaminan atas kehandalan jaringan (Network Reliability)

Mengapa Sistem NSW diterapkan?

Penerapan sistem NSW di Indonesia merupakan momentum yang sangat berarti dan akan mempengaruhi secara signifikan semua sendi layanan publik yang terkait dengan ekspor-impor di Indonesia.

Dengan telah berhasil diterapkannya sistem NSW secara “live” dalam pemberian layanan impor, membuktikan bahwa ternyata integrasi sistem secara elektronik antar sekian banyak institusi pemerintah, telah berhasil direalisasikan secara nyata dalam bentuk INSW.

Dengan penerapan sistem NSW ini, secara positif membawa manfaat yang cukup signifikan dan sangat mendasar kepada semua entitas yang menjadi Pengguna Portal INSW, dimana dengan adanya pembangunan dan penerapan sistem NSW ini :

  1. Mendorong semua instansi pemerintah, terutama yang terkait edengan ekspor-impor (lebih dari 20 instansi) untuk :
    • Membangun inhouse-system melalui otomasi sistem dalam pemberian layanan publik.
    • Melakukan standardisasi elemen data yang digunakan dalam sistem pelayanan supaya sesuai dengan standar internasional, sehingga memungkinkan untuk pertukaran data dengan negara lain.
    • Melakukan harmonisasi proses bisnis dengan instansi pemerintah lainnya sehingga memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat usaha.
  2. Mendorong semua instansi pemerintah untuk membuat suatu janji layanan kepada pelaku usaha melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) sehingga akan dapat memberikan kepastian atas waktu layanan.
  3. Mendorong adanya transparansi dalam keseluruhan proses pelayanan, karena dalam Portal INSW disediakan fasilitas “track and trace” untuk melihat secara rinci waktu dan proses dari setiap titik tahapan pelayanan.

Momentum penerapan sistem NSW ini juga dimanfaatkan untuk melakukan enforcement atas beberapa ketentuan dan regulasi yang sebelumnya tidak bisa dilaksanakan atau tidak jelas dalam pelaksanaannya, karena sistem NSW hanya akan bisa menampung proses bisnis yang betul- betul jelas dan terukur, sehingga dalam kondisi tertentu akan membebani sistem NSW.

Tentang Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

Latar Belakang Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

Perpres No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window terbit dengan pertimbangan:

  1. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dalam perekonomian internasional perlu pengintegrasian sistem penyampaian data dan informasi, sistem pemrosesan data dan informasi, dan sistem penyampaian keputusan secara tunggal dalam proses ekspor dan/atau impor dalam Indonesia National Single Window;
  2. bahwa perubahan lingkungan strategis global menuntut peningkatan transparansi, konsistensi, dan efisiensi proses ekspor dan/atau impor, guna mempercepat alur proses kegiatan perdagangan internasional dan menciptakan lingkungan yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik perdagangan internasional, serta percepatan pelaksanaan berusaha;
  3. bahwa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Indonesia National Single Window;

Landasan Hukum Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

  1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  2. Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Sistem INSW yang selanjutnya disingkat SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, dokumen perizinan, kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
  4. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
  5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  6. Jejak Audit adalah hasil dari sistem pengamanan proses elektronik yang digunakan untuk menjamin dapat dilakukannya penelusuran jejak pelaksanaan SINSW.
  7. Pengelolaan INSW adalah rangkaian kegiatan fasilitasi dalam rangka mencapai tujuan INSW.
  8. Penyelenggaraan SINSW adalah proses yang dilakukan dalam rangka operasional dan pengembangan SINSW.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II
PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

Pasal 2

  1. Penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor dilakukan melalui INSW.
  2. Kebijakan mengenai pembangunan, penerapan, dan pengembangan INSW ditetapkan oleh Menteri.

BAB III
PENYELENGARAAN SISTEM
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

Pasal 3

  1. Dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian/lembaga terkait melalui SINSW dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal.
  2. SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan:
    1. beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
    2. proses validasi secara elektronik terhadap pengguna SINSW untuk mendapatkan legalitas Akses;
    3. sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung atau dalam jaringan diantara pengguna SINSW;
    4. penyediaan Akses data realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, atas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
    5. penyediaan Jejak Audit.
  3. Penyediaan SINSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

  1. Untuk memudahkan pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disediakan portal.
  2. Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  3. Dalam hal terdapat kebutuhan bagi pengguna SINSW, portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
  4. Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan nama domain www.insw.go.id.

Pasal 5

Pengguna SINSW terdiri atas:

  1. pengelola INSW dan penyelenggara SINSW;
  2. kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dalam SINSW;
  3. pengguna jasa yang menggunakan layanan SINSW; dan
  4. pihak yang secara khusus diberikan hak Akses ke SINSW.

Pasal 6

  1. Untuk mendapatkan layanan SINSW, pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki hak Akses.
  2. Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pengelola INSW dan penyelenggara SINSW.
  3. Ketentuan mengenai pemberian hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Setiap pengguna SINSW wajib menjamin keabsahan atas data yang ditransaksikan melalui SINSW.

Pasal 8

Pengguna SINSW yang melakukan transaksi elektronik melalui SINSW harus menyimpan data cadangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

  1. Dalam rangka pemberian kepastian layanan SINSW, penyelenggara SINSW menyusun dan menetapkan janji layanan dan standar prosedur operasional.
  2. Kementerian/lembaga yang sudah terintegrasi dalam SINSW menyusun dan menetapkan janji layanan dan standar prosedur operasional berdasarkan janji layanan dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf d wajib melakukan pengamanan data dan informasi melalui kebijakan manajemen dan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengamanan data dan informasi dalam Sistem Elektronik.

Pasal 11

  1. Dalam rangka Penyelenggaraan SINSW dilakukan tata kelola data dan Informasi Elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor.
  2. Ketentuan mengenai tata kelola data dan Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

  1. Pembangunan, penerapan, dan pengembangan SINSW menggunakan elemen data yang ditetapkan oleh Menteri.
  2. Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.
  3. Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus digunakan oleh pengguna SINSW.

Pasal 13

  1. Pengguna SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b wajib menyediakan Jejak Audit atas seluruh kegiatan yang dilakukan melalui SINSW.
  2. Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pengguna SINSW maka Jejak Audit yang ada di SINSW menjadi dasar penelusuran.

Pasal 14

Dalam hal SINSW tidak dapat berfungsi karena keadaan darurat, berlaku prosedur keadaan darurat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk Penyelenggaraan SINSW dan penanganan dokumen kepabeanan diatur dengan Peraturan Menteri;
  2. untuk penanganan dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang dikelola oleh kementerian/lembaga diatur dengan peraturan menteri terkait atau peraturan lembaga terkait.

Pasal 15

Penggunaan layanan melalui SINSW oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DEWAN PENGARAH

Pasal 16

  1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang ekspor dan/atau impor, dilakukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga.
  2. Harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 17

  1. Dewan Pengarah terdiri dari:
    a. Ketua : Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian;
    b. Wakil Ketua : Menteri
    c. Anggota :
    1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan;
    2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
    3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
    4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
    5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
    6. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
    7. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
    8. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
    10. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan;
    11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
    12. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
    13. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
    14. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
    15. Gubernur Bank Indonesia.
  2. Ketua Dewan Pengarah dapat menetapkan anggota selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf c.
  3. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
    1. menetapkan kebijakan strategis terkait integrasi proses bisnis antar kementerian/lembaga;
    2. menetapkan keputusan strategis terkait harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga di bidang ekspor dan/atau impor guna simplifikasi dan peningkatan efisiensi layanan publik; dan
    3. mengambil langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektoral antar kementerian/lembaga.
  4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri terkait, kepala lembaga terkait, atau pihak lain

Pasal 18

  1. Proses penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor oleh kementerian/lembaga harus melibatkan Dewan Pengarah.
  2. Dalam rangka harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga untuk penyusunan kebijakan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga melibatkan pengelola INSW dan penyelenggara SINSW.
  3. Pengelola INSW dan penyelenggara SINSW melaporkan pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengarah melalui Menteri.

Pasal 19

  1. Untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah, pengelola INSW dan penyelenggara SINSW memberikan dukungan administrasi dan keuangan.
  2. Dewan Pengarah menyelenggarakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 20

  1. Dalam rangka Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dibentuk Lembaga National Single Window.
  2. Lembaga National Single Window merupakan unit organisasi non-eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  3. Lembaga National Single Window dipimpin oleh Kepala.

Pasal 21

Lembaga National Single Window mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Lembaga National Single Window menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan pelaksanaan pedoman dalam rangka Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW;
  2. penyediaan fasilitas untuk pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal, dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
  3. penyediaan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada SINSW;
  4. pelaksanaan simplifikasi dan standardisasi dalam INSW mengenai pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
  5. penyiapan dukungan teknis melalui SINSW dalam rangka peningkatan fasilitasi perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, dan optimalisasi penerimaan negara, yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor;
  6. pelaksanaan pengelolaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam pengajuan dokumen kepabeanan dalam rangka kegiatan ekspor dan/atau impor;
  7. pelaksanaan tata kelola data dan Informasi Elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
  8. pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sistem National Single Window dalam forum nasional dan internasional;
  9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga National Single Window;
  10. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan INSW; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 23

  1. Susunan organisasi Lembaga National Single Window terdiri atas:
    1. Kepala;
    2. Sekretariat; dan
    3. Direktorat.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris.
  3. Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) Direktorat yang masing- masing dipimpin oleh Direktur.
  4. Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga National Single Window diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

Pasal 24

  1. Kepala, Sekretaris, dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
  2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga National Single Window, Menteri dapat mengangkat pejabat lainnya atas usul Kepala.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan untuk jabatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

  1. Kepala, Sekretaris, Direktur, dan pejabat lainnya di lingkungan Lembaga National Single Window berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Masa jabatan Kepala, Sekretaris, dan Direktur dalam setiap periode paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
  3. Ketentuan mengenai manajemen sumber daya manusia pada Lembaga National Single Window diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 26

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga National Single Window dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran belanja Kementerian Keuangan.

BAB VI
UNIT LAYANAN SINGLE WINDOW

Pasal 27

  1. Untuk mendukung kelancaran layanan INSW, dibentuk unit layanan single window pada kementerian/lembaga.
  2. Penetapan unit layanan single window sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penetapan unit layanan yang telah ada atau pembentukan unit layanan single window.
  3. Pembentukan unit layanan single window sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan kelembagaan, rentang tugas, pembiayaan, dan sumber daya manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengelola Portal INSW yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165) tetap melaksanakan tugas sampai dengan Lembaga National Single Window mulai bertugas.

Pasal 29

  1. Seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pengelola Portal INSW yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165) tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan mulai berlakunya peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden ini.
  2. Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3).

Pasal 30

Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil, tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli yang ada di lingkungan Pengelola Portal INSW sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

  1. eraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84); dan
  2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84); dan
  2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perpres 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window

Buku Saku Trader, Indonesia National Single Window

Lampiran Ukuran
Perpres 44 Tahun 2018, Indonesia National Single Window (279.06 KB) 279.06 KB