Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO menurut Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional, dan meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil dalam Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil dalam Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia adalah:

  1. Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO untuk dilakukan penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO dengan melampirkan:

    1. izin usaha perkebunan;

    2. hak atas tanah;

    3. izin lingkungan; dan

    4. penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan.

  2. Pekebun mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen:

    1. tanda daftar usaha perkebunan; dan

    2. hak atas tanah.

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020.

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ditempatkan dalam Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Latar Belakang

Pertimbangan Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia adalah:

  1. bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menyumbang devisa bagi negara sehingga diperlukan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional;

  2. bahwa untuk lebih memastikan usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

  3. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan internasional dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi Perpres Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Berikut adalah isi Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, bukan format asli

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

  1. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

  2. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

  3. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

  4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.

  5. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

  1. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

  2. Lembaga Sertifikasi ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.

  3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

  1. Sertifikasi ISPO;

  2. kelembagaan;

  3. keberterimaan, daya saing pasar, dan peran serta;

  4. pembinaan dan pengawasan; dan

  5. sanksi.

Pasal 3

Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk:

  1. memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;

  2. meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan

  3. meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

BAB II
SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO.

  2. Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:

    1. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

    2. penerapan praktik perkebunan yang baik;

    3. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;

    4. tanggung jawab ketenagakerjaan;

    5. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

    6. penerapan transparansi; dan

    7. peningkatan usaha secara berkelanjutan.

  3. Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam kriteria ISPO.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

  1. Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit wajib dilakukan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

  2. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;

    2. usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan

    3. integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

  3. Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha yang meliputi:

    1. Perusahaan Perkebunan; dan/atau

    2. Pekebun.

  4. Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.

  5. Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.

Pasal 6

  1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. teguran tertulis;

    2. denda;

    3. pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;

    4. pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau

    5. pencabutan sertifikat ISPO.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Lembaga Sertifikasi ISPO

Pasal 7

  1. Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO.

  2. Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

    1. terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan

    2. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

  3. Lembaga Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

    1. melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada Pelaku Usaha;

    2. menerbitkan, membekukan sementara atau membatalkan sertifikat ISPO bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil kegiatan Sertifikasi ISPO;

    3. melaksanakan penilikan setiap tahun kepada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO; dan

    4. menindaklanjuti keluhan dan banding terkait pelaksanaan Sertifikasi ISPO.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi

Pasal 8

  1. Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO untuk dilakukan penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan dokumen:

    1. izin usaha perkebunan;

    2. hak atas tanah;

    3. izin lingkungan; dan

    4. penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan.

  3. Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen:

    1. tanda daftar usaha perkebunan; dan

    2. hak atas tanah.

Pasal 9

  1. Permohonan Sertifikasi ISPO disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Lembaga Sertifikasi ISPO.

  2. Lembaga Sertifikasi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

  3. Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO.

  4. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Sertifikasi ISPO menolak permohonan.

  5. Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan pemberitahuan kepada Pelaku Usaha mengenai penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai alasan penolakan.

Pasal 10

Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO dengan menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

  1. Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, Lembaga Sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO.

  2. Dalam hal Pelaku Usaha dinilai belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan rekomendasi kepada Pelaku Usaha untuk melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan.

  3. Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, Lembaga Sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO.

  4. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, proses Sertifikasi ISPO tidak dilanjutkan dan permohonan Sertifikasi ISPO dibatalkan.

Pasal 12

  1. Lembaga Sertifikasi ISPO wajib menyampaikan laporan kepada Komite ISPO mengenai:

    1. sertifikat ISPO yang telah diterbitkan; dan

    2. Pelaku Usaha yang sedang melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.

  2. Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

  3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. teguran tertulis; atau

    2. dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

  5. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Sertifikasi ISPO juga dapat dikenai sanksi oleh KAN berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 13

  1. Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

  2. Sebelum jangka waktu sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pelaku Usaha mengajukan Sertifikasi ISPO ulang.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Sertifikasi ISPO diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Penilikan

Pasal 15

  1. Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah tersertifikasi ISPO wajib dilakukan penilikan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO.

  2. Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO oleh Pelaku Usaha.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

  1. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. pembekuan sertifikat ISPO; atau

    2. pencabutan sertifikat ISPO.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

  1. Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak melakukan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. teguran tertulis; atau

    2. dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

  4. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi ISPO juga dapat dikenai sanksi oleh KAN berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 18

  1. Pendanaan Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Perkebunan.

  2. Pendanaan Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Pekebun dapat bersumber dari:

    1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

    2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

    3. sumber lain yang sah,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi, dan dapat diberikan selama masa Sertifikasi ISPO awal.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Komite ISPO

Pasal 19

  1. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO dibentuk Komite ISPO.

  2. Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

    1. menjabarkan kebijakan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah ISPO menjadi kebijakan operasional;

    2. menyusun serta mengembangkan prinsip dan kriteria ISPO;

    3. menyusun standar penilaian untuk masing-masing tingkat pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO;

    4. menyusun persyaratan dan skema Sertifikasi ISPO;

    5. mengevaluasi pelaksanaan sistem Sertifikasi ISPO dalam rangka menjaga tata kelola perkebunan yang baik;

    6. membangun sistem informasi Sertifikasi ISPO; dan

    7. melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.

  3. Komite ISPO membangun dan mengembangkan sistem informasi Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f serta menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik untuk memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memperoleh sertifikat ISPO.

Pasal 20

  1. Komite ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diketuai oleh Menteri dan terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi Pelaku Usaha, akademisi, dan pemantau independen.

  2. Unsur keanggotaan Komite ISPO yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex officio.

  3. Unsur keanggotaan Komite ISPO yang berasal dari pemantau independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia pemerhati perkebunan yang memiliki kepedulian di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah ISPO

Pasal 21

  1. Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Komite ISPO dibentuk Dewan Pengarah ISPO.

  2. Dewan Pengarah ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

    1. menetapkan kebijakan umum dalam sistem dan mekanisme ISPO;

    2. melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

    3. menetapkan susunan keanggotaan Komite ISPO.

  3. Dewan Pengarah ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Ketua :

      menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang perekonomian;

    2. Ketua Harian :

      Menteri;

    3. Anggota :

      1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

      2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;

      3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

      4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

      5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan

      6. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi nasional.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Dewan Pengarah ISPO diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah ISPO.

BAB IV
KEBERTERIMAAN, DAYA SAING PASAR, DAN PERAN SERTA

Pasal 23

Untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing pasar secara nasional maupun internasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya :

  1. diseminasi;

  2. advokasi;

  3. diplomasi internasional; dan

  4. pengakuan keberterimaan terhadap produk dan sistem penilaian kesesuaian.

Pasal 24

  1. Masyarakat, Pelaku Usaha, dan pemangku kepentingan dapat turut berperan serta dalam kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO.

  2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

    1. mengusulkan dan memberikan masukan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO;

    2. meminta dan mendapatkan informasi terkait pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO;

    3. melaporkan penyalahgunaan atau penyimpangan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO kepada pemerintah, Komite ISPO, KAN, dan/atau Lembaga Sertifikasi ISPO; dan/atau

    4. bersama pemerintah meningkatkan keberterimaan dan daya saing ISPO, serta Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dan turunannya di pasar nasional maupun internasional.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi ISPO bagi Pelaku Usaha.

  2. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri, dan kepala lembaga sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pekebun meliputi penyiapan dan pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

  1. Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya sertifikat ISPO dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. Pelaku Usaha melakukan penyesuaian penerapan ISPO berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini yang dilakukan atas dasar hasil penilikan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO.

    2. Lembaga Sertifikasi ISPO berdasarkan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengeluarkan laporan hasil penilikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

    3. Pelaku Usaha wajib menyesuaikan penerapan ISPO berdasarkan laporan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai jangka waktu yang ditentukan.

    4. berdasarkan laporan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf b:

      1. apabila Pelaku Usaha telah sesuai menerapkan prinsip dan kriteria ISPO, sertifikat ISPO dinyatakan tetap berlaku; atau

      2. apabila Pelaku Usaha belum menerapkan prinsip dan kriteria ISPO, Pelaku Usaha diminta melakukan penyesuaian sampai penilikan berikutnya.

    5. dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d nomor 2, sertifikat ISPO yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dicabut.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri selaku Ketua Komite ISPO.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan Sertifikasi ISPO bagi :

  1. Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berlaku sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

  2. Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikasi ISPO dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020.

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ditempatkan dalam Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44. Agar setiap orang mengetahuinya.