Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 30, 2018
Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Jakarta pada tanggal 22 September 2017. Perpres RI No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017 dalam kategori dan kata kunci Ekonomi, Berusaha dan Percepatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Pertimbangan tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Perpres RI No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam isinya menuangkan pertimbangan tentang perlu diterbitkannya Percepatan Pelaksanaan Berusaha yaitu:

  1. bahwa perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan antar daerah maupun antar kelompok pendapatan;
  2. bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha;
  3. bahwa penataan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (end to end), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional, kementerian/ lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota;
  4. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan/atau kawasan pariwisata sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist);
  5. bahwa untuk penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha;
  6. bahwa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
  7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Dasar Hukum Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000tgtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Ketentuan Umum dalam Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Dalam Perpres RI No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

  1. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
  2. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist).
  3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
  5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan berusaha.
  6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang memuat ketentuan mengenai pelaku usaha yang berhak, persyaratan, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian.
  7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
  8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
  9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
  10. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
  11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  12. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  13. PTSP KEK adalah PTSP yang diselenggarakan oleh administrator KEK.
  14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

Isi Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha berisi 8 BAB dan 41 Pasal. Jadi kerangka Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha seperti ini:

  1. BAB I Ketentuan Umum.
    Pasal 1 dan Pasal 2,
  2. BAB II Tahap Kesatu,
    1. Bagian Kesatu, Satuan Tugas.
      Pasal 3,
    2. Bagian Kedua, Satuan Tugas Nasional.
      Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
    3. Bagian Ketiga, Satuan Tugas Kementrian/Lembaga.
      Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
    4. Bagian Keempat, Satuan Tugas Provinsi.
      Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
    5. Bagian Kelima, Satuan Tugas Kabupten/Kota.
      Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
    6. Bagian Keenam, Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus.
      Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
    7. Bagian Ketujuh, Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
      Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
    8. Bagian Kedelapan, Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industir dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
      Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,
    9. Bagian Kesembilan, Percepatan Perizinan Berusaha di luar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
      Pasal 26, Pasal 27
  3. BAB III, Tahap Kedua
    1. Bagian Kesatu, Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha.
      Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30
    2. Bagian Kedua, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
      Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34
  4. BAB IV, Pengawasan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Perizinan Berusaha
    Pasal 35, Pasal 36
  5. BAB V, Sanksi Administratif
    Pasal 37 dan Pasal 38,
  6. BAB VI, Ketentuan Lain-Lain
    Pasal 39
  7. BAB VII, Ketentuan Peralihan
    Pasal 40
  8. BAB VIII, Ketentuan Penutup
    Pasal 41.

Tahap Percepatan Proses Berusaha

Percepatan Proses Berusaha terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dan kedua.

Tahap Pertama Percepatan Proses Berusaha

  1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to end).
    1. Satgas terdiri dari Satgas Nasional dan Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
    2. Satgas Nasional mengkoordinasikan Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota dan memastikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan yang menjadi kewenangannya (end to end). Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Nasional membentuk klinik penyelesaian hambatan, di antaranya yaitu Klinik Tata Ruang dan Kehutanan, Klinik Pertanahan, dan Klinik Ketenagakerjaan.
    3. Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan penyelesaian perzinan yang menjadi kewenangannya serta menyediakan layanan pengaduan (help desk).
    4. Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota terdiri dari Satgas Leading Sector (utama) dan Satgas Supporting (pendukung).
    5. Satgas Leading Sector bertanggungjawab untuk melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha disektornya (end to end) dan melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan berusaha di sektornya (end to end). Satgas Leading Sector pada kementerian/lembaga antara lain berada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan.
    6. Satgas Supporting memberikan dukungan untuk perizinan berusaha pada leading sector. Satgas Supporting pada kementerian/lembaga antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
    7. Satgas Supporting pada kementerian/lembaga dapat pula berfungsi sebagai Satgas Leading Sector dalam bidang tertentu. Satgas pada provinsi atau kabupaten/kota dapat menjadi Satgas Leading Sector dalam hal perizinan berusaha sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.
    8. Setiap Satgas wajib menyampaikan laporan secara berkala. Satgas Leading Sector maupun Satgas Supporting menyampaikan laporannya kepada Satgas Nasional. Satgas Nasional menyampaikan laporannya kepada Presiden.
  2. Penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata:
    1. PTSP pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata menyediakan checklist berupa daftar seluruh perizinan yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha dalam waktu tertentu.
    2. Setelah pelaku usaha memperoleh pendaftaran penanaman modal (Indicative Investment Certificate), pelaku usaha memilih kawasan untuk tempat berusaha. PTSP kemudian memberikan kepada pelaku usaha, berupa: akta pendirian dan pengesahan badan usaha, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan.
    3. Selanjutnya pelaku usaha menandatangani checklist sebagaimana dimaksud pada huruf a dan checklist tersebut merupakan perizinan sementara yang mencakup: perizinan lingkungan (UKL-UPL), sertifikat tanah, rencana teknis bangunan/IMB, dan Izin Usaha.
    4. PTSP berdasarkan checklist tersebut memproses pemberian fasilitas perpajakan, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta kemudahan untuk ketenagakerjaan, keimigrasian, dan pertanahan.
    5. Setelah penandatanagan checklist yang merupakan perizinan sementara, pelaku usaha dapat melakukan pembebasan tanah dan melakukan konstruksi.
  3. Penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing:
    1. Untuk perizinan berusaha diluar KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata yang belum menggunakan perizinan checklist, pelaksanaan kemudahan perizinan oleh PTSP dan instansi terkait lainnya dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).
    2. Pelaku usaha untuk mendapatkan beberapa perizinan berusaha termasuk perizinan untuk konstruksi, cukup menyampaikan 1 kali dokumen persyaratan kepada PTSP.
    3. Dokumen persyaratan yang disampaikan tersebut digunakan oleh PTSP dan instansi terkait lainnya secara bersama (data sharing) untuk menyelesaikan: izin lokasi atau penetapan lokasi, izin lingkungan, izin gangguan, analisa dampak lalu lintas, persetujuan rencana teknis bangunan/IMB, perizinan sektor industri serta untuk permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai, dan fasilitas lainnya.
  4. Waktu pelaksanaan Tahap Pertama:
    1. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas dimulai sejak Peraturan Presiden ditetapkan.
    2. Satgas Nasional dan Satgas Leading Sector akan bertugas untuk Tahun 2017 dan seterusnya.
    3. Satgas Supporting hanya akan bertugas pada Tahun 2017 yang selanjutnya pelaksanaan tugas Satgas Supporting dilakukan oleh sistem Single Submission.

Tahap Kedua Percepatan Proses Berusaha

  1. Reformasi peraturan perizinan berusaha:
    1. Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlaku pada saat ini termasuk untuk UMKM.
    2. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masing-masing melakukan penyederhanaan pengaturan perizinan berusaha melalui penerbitan peraturan pengganti (baru) termasuk Perda, yang memuat secara jelas mengenai:
      • standar pelayanan perizinan PTSP yang mencakup: pelaku usaha yang eligible untuk mendapatkan perizinan, persyaratan, prosedur dan jangka waktu penyelesaian;
      • biaya penerbitan perizinan (PNBP atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah);
      • kewajiban PTSP untuk memberikan perizinan apabila semua persyaratan telah lengkap dan benar;
      • Dalam hal persyaratan belum lengkap dan benar, PTSP wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan;
      • pembentukan layanan pengaduan; dan
      • seluruh proses perizinan yang telah disempurnakan dilaksanakan dalam bentuk penggunaan teknologi informasi (online) termasuk pemanfaatan tanda tangan digital (digital signature).
  2. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single Submission):
    1. Pelaksanaan seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single Submission).
    2. Seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha tersebut wajib diharmonisasi dan distandarisasikan sesuai standar nasional/internasional.
    3. Sistem melakukan pemrosesan perizinan serta pengambilan keputusan secara tunggal (single and synchronous processing of data and information).
    4. Sistem melakukan proses manajemen koordinasi dan validasi sistem informasi perizinan secara elektronik antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan legalitas akses terkait perizinan.
    5. Sistem akan terintegrasi dengan berbagai sistem pelayanan yang terkait dengan Single Submission, antara lain: Nomor Induk Kependudukan (Kemendagri), pendirian badan usaha (Kemenkumham), Impor-Ekspor dalam Indonesia National Single Window (Kemenkeu), dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya.
    6. Data yang disampaikan dalam sistem dijamin keamanan dan kerahasiannya melalui Single Submission.
  3. Waktu pelaksanaan Tahap Kedua:
    1. Preparasi Tahap Kedua dilakukan dalam Tahap Pertama (sampai Desember 2017)
    2. Penyelesaian reformasi peraturan beserta harmonisasinya ditargetkan selesai pada akhir November 2017.
    3. Uji coba Single Submission ditargetkan pada 1 Januari 2018 dan pelaksanaannya secara bertahap dimulai setelah uji coba berhasil dilaksanakan dan selambat-lambatnya pada Maret 2018.
    4. Seluruh proses Single Submission dan PTSP dilakukan dalam 1 gedung.

Sederhananya dalam Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha disebutkan, bahwa Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

  1. Tahap Kesatu, yaitu:
    1. Pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas;
    2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di KEK, KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), Kawasan Industri, dan KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional); dan
    3. pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaiang yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN;
  2. Tahap Kedua, yaitu:
    1. Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan
    2. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

“Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara bersamaan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini.

Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha, menurut Perpres ini, dibentuk Satuan Tugas (Satgas), yang terdiri dari:

  1. Satuan Tugas Nasional;
  2. Satuan Tugas Kementerian/Lembaga;
  3. Satuan Tugas Provinsi; dan
  4. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Tugas Satuan Tugas Nasional

  1. Mengembangkan kebijakan peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha;
  2. Menetapkan prioritas penyelesaian berusaha;
  3. Melakukan penyelesaian atas hambatan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha;
  4. Menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai Perizinan Berusaha yang tidak diselesaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota; dan
  5. Membentuk layanan pengaduann dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Nasional adalah:

  1. Ketua: Menteri Koordinator bidang Perekonomian;
  2. Anggota:
    1. Menko Polhukam;
    2. Menko Kemaritiman;
    3. Menko PMK;
    4. Mendagri;
    5. Menteri Keuangan;
    6. Menteri Hukum dan HAM;
    7. Menkominfo;
    8. Mensesneg;
    9. Menteri PANRB;
    10. Kapolri;
    11. Sekretaris Kabinet; dan
    12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  3. Sekretaris: Sekretaris Kemenko Perekonomian.

“Menko Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala pada minggu kedua setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres ini.

Menurut Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Satuan Tugas Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana, yang tugas dan keanggotaannya ditetapkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.

Selain itu, untuk membantu tugas Satuan Tugas Nasional dibentuk Manajemen Pelaksana oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional. Manajemen Pelaksana ini berkedudukan di Kemenko Perekonomian, dikoordinasikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana tu, Sekretaris Kemenko Perekonomian dapat merekrut tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sesuai dengan kebutuhan, dan untuk Tahun Anggaran 2017 ini dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana dibebankan kepada APBN Kemenko Perekonomian dan sumber pendanaan lainnya yang sah,” bunyi Pasal 7 Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Tingkat Kementerian/Lembaga

Dalam Perpres ini disebutkan, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai kewenangan Perizinan Berusaha membentuk Satuan Tugas Kementerian/Lembaga.

Fungsi Satuan Tugas Kementrian/Lembaga

Satuan Tugas ini dapat berfungsi sebagai:

  1. leader  dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha pada sektor yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga tersebut; dan/atau
  2. Pendukung (supporting) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang memberikan pelayanan Perizinan Berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga yang lain, gubernur, dan/atau bupati/wali kota yang berfungsi sebagai utama (leader) dalam rangka menerbitkan Perizinan Berusaha.

Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai leader, menurut Perpres 91 tahun 2017 ini mencakup:

  1. Kementerian ESDM;
  2. Kementerian Pertanian;
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Kementerian Kesehatan;
  7. Kementerian Perindustrian;
  8. Kementerian Perdagangan;
  9. Kementerian Perhubungan;
  10. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  11. Kementerian Keuangan;
  12. Kementerian Pariwisata;
  13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  14. Kementerian lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional.

Untuk Satuan Tugas Provinsi, menurut Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dipimpin oleh Sekretaris Gubernur, dan untuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Seutuhnya tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dapat diunduh di lampiran dan dilihat di pratayang di bawah ini tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha