Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 23, 2018
Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

SNKI atau Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah tingkat lanjut dari kerjasama antara Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bersama perbankan untuk mengatasi persoalan tentang masih banyaknya warga negara Indonesia yang belum tersentuh jasa keuangan yang modern. Pemerintah berusaha menjembatani permasalahan tidak membuminya jasa perbankan di Indonesia dengan yaitu dengan sebuah Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam sebuah Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden tentang SNKI tersebut adalah Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 1 September 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185 pada tanggal 7 September 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta. Dengan pertimbangan dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah memandang perlu menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang akan menjadi pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

6 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif dalam Perpres 82/2016 adalah:

  1. Edukasi Keuangan

    Adalah strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi:

    1. pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan,
    2. pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan,
    3. perlindungan nasabah, dan
    4. keterampilan mengelola keuangan.
  2. Fasilitas Keuangan Publik

    Strategi pilar ini adalah mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi:

    1. subsidi dan bantuan sosial,
    2. pemberdayaan masyarakat, dan
    3. pemberdayaan UMKM.
  3. Pemetaan Informasi Keuangan

    Tujuan pilar strategi Pemetaan informasi keuangan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi:

    1. peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis),
    2. sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait),
    3. penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, dan
    4. identifikasi nasabah potensial.
  4. Kebijakan / Peraturan yang Mendukung

    Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif regulasi untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi:

    1. kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
    2. menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
    3. mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional,
    4. menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan,
    5. memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan
    6. menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.
  5. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi

    Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi:

    1. fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris,
    2. peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan
    3. eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
  6. Perlindungan Konsumen

    Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi:

    1. transparansi produk,
    2. penanganan keluhan nasabah,
    3. mediasi, dan
    4. edukasi konsumen

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Abstraksi

Alasan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah:

  1. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, perlu menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
  2. bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif dimaksudkan sebagai pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;

Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal demi Pasal isi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Pasal 1

  1. Menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya disingkat SNKI.
  2. SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
  3. SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Pendahuluan;
    2. Layanan Keuangan Indonesia;
    3. Kebijakan Keuangan Inklusif; dan
    4. Penutup.
  4. SNKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai:

  1. pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
  2. pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 3

  1. Dalam rangka pelaksanaan SNKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang selanjutnya disebut dengan Dewan Nasional.
  2. Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas sebagai berikut:
    1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI;
    2. mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI; dan
    3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.
  3. Susunan keanggotaan Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    Ketua : Presiden;
    Wakil Ketua : Wakil Presiden;
    Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    Wakil Ketua Harian I : Gubernur Bank Indonesia;
    Wakil Ketua Harian II : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
    Anggota :
    1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan;
    2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
    3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
    4. Menteri Sekretaris Negara;
    5. Menteri Keuangan;
    6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    7. Menteri Dalam Negeri;
    8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
    9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
    10. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    11. Menteri Sosial.
    12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    13. Sekretaris Kabinet.
  4. Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

  1. Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
  2. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Kelompok kerja yang membidangi edukasi keuangan;
    2. Kelompok kerja yang membidangi hak properti masyarakat;
    3. Kelompok kerja yang membidangi fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan;
    4. Kelompok kerja yang membidangi pelayanan keuangan pada sektor pemerintah;
    5. Kelompok kerja yang membidangi perlindungan konsumen;
    6. Kelompok kerja yang membidangi kebijakan dan regulasi; dan
    7. Kelompok kerja yang membidangi infrastruktur teknologi informasi keuangan.
  3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  4. Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Pasal 5

Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 7

Mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Dewan Nasional.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Nasional, Kelompok Kerja, dan Sekretariat dibebankan kepada:

  1. anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan/atau
  2. pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 185

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

BAB I

Pendahuluan

  1. Latar Belakang

    Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian. Pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia sampai saat ini belum diikuti oleh akses masyarakat yang memadai kepada layanan keuangan. Berdasarkan data Global Findex 2014, baru sekitar 36% (tiga puluh enam persen) penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal.

    Perluasan akses keuangan dan pendalaman sektor keuangan serta stabilitas sistem keuangan domestik perlu dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2019. Upaya perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dalam RPJMN 2015–2019 yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

    Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut, maka diperlukan adanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia. Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019.

  2. Definisi Keuangan Inklusif

    Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman denganbiaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan. Selain itu, layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.

  3. Visi dan Misi Keuangan Inklusif

    1. Visi
      Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    2. Misi
      1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
      2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
      3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
      4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
      5. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
  4. Pendekatan dan Prinsip Keuangan Inklusif

    1. Pendekatan Keuangan Inklusif
      1. Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
      2. Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan best practices dan lesson learned dari domestik dan internasional.
      3. Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
    2. Prinsip Keuangan Inklusif
      1. Kepemimpinan (leadership): menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan keuangan inklusif.
      2. Keragaman (diversity): mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
      3. Inovasi (innovation): mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
      4. Perlindungan (protection): mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
      5. Pemberdayaan (empowerment): mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
      6. Kerja sama (cooperation): memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
      7. Pengetahuan (knowledge): menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.
      8. Proporsionalitas (proportionality): membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan.
      9. Kerangka kerja (framework): mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.
  5. Sasaran Masyarakat

    Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

    Masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok masyarakat 40% (empat puluh persen) berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha. Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Selain kedua kelompok masyarakat di atas, sasaran keuangan inklusif juga mencakup masyarakat lintas kelompok, yang terdiri dari:

    1. Pekerja Migran
      Kelompok ini memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).
    2. Wanita
      Berdasarkan data Global Findex 2014, hanya 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) wanita Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.
    3. Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
      Kelompok ini antara lain terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.
    4. Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar
      Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
    5. Kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda
      Jumlah kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda diperkirakan mencapai 106,8 juta orang atau 41,87% (empat puluh satu koma delapan tujuh persen) dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015.

BAB II

Layanan Keuangan di Indonesia

Penduduk Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup transaksi pembayaran nontunai, tabungan, kredit/pembiayaan, remitansi, dan asuransi. Layanan keuangan saat ini masih didominasi oleh perbankan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan dan pembayaran. Dalam meningkatkan keuangan inklusif, selain tingkat literasi keuangan yang relatif rendah, juga terdapat tantangan dari sisi penawaran dan sisi permintaan layanan keuangan. Kondisi dimaksud akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan keuangan inklusif di Indonesia.

  1. Akses kepada Produk Layanan Keuangan
    Secara umum, sekitar 36,1% (tiga puluh enam koma satu persen) penduduk dewasa di Indonesia sudah memiliki rekening, baik rekening pada lembaga keuangan sebanyak 35,9% (tiga puluh lima koma sembilan persen) maupun melalui rekening uang elektronik yang diakses melalui telepon seluler (mobile money) sebanyak 0,4% (nol koma empat persen). Persentase ini meningkat dibandingkan hasil pada tahun 2011, di mana hanya terdapat 20% (dua puluh persen) penduduk Indonesia yang memiliki rekening.

    Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2014 menunjukkan keuangan inklusif yang semakin meluas di Indonesia, akan tetapi kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening tetap masih besar. Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40% (empat puluh persen) berpendapatan rendah, hanya terdapat 22,2% (dua puluh dua koma dua persen) penduduk dewasa berpendapatan rendah yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh layanan keuangan.

    Selain itu, kesenjangan dari proporsi pria dan wanita yang memiliki rekening juga masih menjadi permasalahan yang lain. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya terdapat 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) wanita yang memiliki rekening.

    Dibandingkan dengan beberapa negara lain, akses menabung dan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan di Indonesia tergolong moderat, namun kepemilikan rekening di lembaga keuangan tergolong relatif rendah.

    1. Akses kepada Instrumen Transaksi Pembayaran
      Akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat dimulai dari penggunaan uang elektronik untuk mempermudah transaksi pembayaran dan mulai belajar mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya berkembang kebutuhan untuk menabung pada tabungan di bank, serta kebutuhan yang lebih luas untuk produk dan layanan keuangan lainnya.
    2. Akses kepada Tabungan
      Sesuai data Global Findex 2014, sekitar 69,3% (enam puluh sembilan koma tiga persen) penduduk dewasa di Indonesia terlayani jasa simpanan dan memiliki tabungan dalam berbagai bentuk. Namun, hanya sekitar 26,6% (dua puluh enam koma enam persen) yang memiliki rekening tabungan pada lembaga keuangan formal. Sisanya memiliki tabungan dalam skema informal, seperti tabungan dalam kelompok menabung atau dititipkan kepada orang lain di luar keluarga.

      Dari 69,3% (enam puluh sembilan koma tiga persen) penduduk yang menabung, 33,3% (tiga puluh tiga persen) menabung untuk pendidikan atau biaya sekolah, 27,1% (dua puluh tujuh koma satu persen) mengemukakan alasan menabung untuk hari tua, dan 22,6% (dua puluh dua koma enam persen) menabung untuk pertanian atau usaha.

    3. Akses kepada Kredit/Pembiayaan
      Sementara itu, penggunaan kredit atau pembiayaan dari sektor formal lebih rendah dibandingkan dengan tabungan dan didominasi oleh sumber informal, seperti teman, keluarga, tetangga, majikan, hingga ’rentenir’. Sebanyak 56,6% (lima puluh enam koma enam persen) penduduk dewasa di Indonesia memiliki akses ke kredit dari berbagai sumber, namun kredit dari lembaga keuangan formal hanya menjangkau 13,1% (tiga belas koma satu persen) penduduk. Sisanya sekitar 43,4% (empat puluh tiga koma empat persen) penduduk bahkan belum menerima kredit.
    4. Akses kepada Asuransi
      Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Tahun 2013 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian relatif masih rendah yaitu 17,84% (tujuh belas koma delapan puluh empat persen). Hal ini berarti dari setiap 100 (seratus) orang penduduk Indonesia, hanya terdapat 18 (delapan belas) orang yang memahami tentang asuransi.

      Rendahnya indeks Literasi Perasuransian menyebabkan masih kurangnya pemanfaatan produk dan jasa perasuransian oleh masyarakat yang saat ini hanya mencapai 11,81% (sebelas koma delapan puluh satu persen). Hal ini berarti dari setiap 100 (seratus) penduduk Indonesia, hanya terdapat 12 (dua belas) orang yang memanfaatkan produk dan jasa asuransi.

    5. Akses kepada Layanan Remitansi
      Remitansi adalah salah satu bagian penting dari ekonomi, terutama di negara berkembang. Sekitar 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen) dan 31% (tiga puluh satu persen) penduduk dewasa di Indonesia pernah mengirimkan dan menerima remitansi. Dari persentase tersebut, sebagian besar pengiriman dan penerimaan remitansi dilakukan melalui lembaga keuangan, masing-masing sebesar 52,4% (lima puluh dua koma empat persen) dan 36,3% (tiga puluh enam koma tiga persen). Sisanya melaksanakan remitansi melalui operator pengiriman uang dan telepon seluler.

      Berdasarkan data World Bank 2014, pengiriman remitansi tahunan secara keseluruhan diperkirakan mencapai US$ 8,400,000,000.00 (delapan miliar empat ratus juta dollar Amerika Serikat) dan angka ini berada di bawah negara ASEAN lain seperti Filipina dan Vietnam.

  2. Lembaga Keuangan
    Sistem keuangan yang berfungsi baik merupakan prasyarat mendasar dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pasar dan lembaga keuangan memegang peran penting dalam menyalurkan dana untuk penggunaan yang paling produktif serta mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya. Dengan demikian dapat membantu memitigasi pengaruh informasi asimetris dan meringankan biaya transaksi guna memacu pertumbuhan ekonomi, serta mendorong persamaan kesempatan, distribusi pendapatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

    Lembaga keuangan formal yang telah berkembang di Indonesia adalah Bank, Industri Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang memiliki prinsip konvensional dan syariah.

  3. Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran
    Lembaga penyedia jasa pembayaran di Indonesia saat ini terdiri dari bank dan non bank penyelenggara Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI – RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, jaringan (prinsipal) kartu ATM/kartu debet, penyelenggara jaringan (prinsipal) Kartu Kredit, penerbit uang elektronik, dan penyelenggara transfer dana yang juga merupakan penyedia layanan remitansi. Berbagai penyelenggara ini perlu pula didorong untuk berkontribusi menyediakan layanan sistem pembayaran untuk tujuan memperluas akses masyarakat kepada layanan keuangan. Berdasarkan potensi jangkauan layanan, lembaga selain bank yang dapat berperan memperluas akses keuangan adalah penerbit uang elektronik seperti perusahaan telekomunikasi.

BAB III

Kebijakan Keuangan Inklusif

Kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI beserta indikator keuangan inklusif yang didukung koordinasi antar- kementerian/lembaga atau instansi terkait, serta dilengkapi dengan Aksi Keuangan Inklusif.

  1. Pilar dan Fondasi SNKI

    1. Pilar Edukasi Keuangan
      Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.
    2. Pilar Hak Properti Masyarakat
      Hak properti masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
    3. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan
      Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
    4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah
      Layanan keuangan pada sektor Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.
    5. Pilar Perlindungan Konsumen
      Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

    Peraturan Presiden tersebut adalah Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
    Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut :

    1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif
      Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas/regulator.
    2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung
      Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
    3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif
      Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.
  2. Target dan Indikator Keuangan Inklusif

    Target utama keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) di akhir tahun 2019. Hal ini selaras dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Nawa Cita butir tujuh, yaitu ‘mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik’.

    Target utama keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) di akhir tahun 2019. Hal ini selaras dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Nawa Cita butir tujuh, yaitu ‘mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik’.

    1. Menetapkan tolok ukur pengembangan program keuangan inklusif;
    2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program keuangan inklusif; dan
    3. Monitoring pencapaian program keuangan inklusif baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi sebagai berikut:

    1. Akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya, yang diukur dengan indikator:
      1. Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
      2. Jumlah mesin ATM/EDC/Mobile POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
      3. Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
    2. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, yang diukur dengan indikator:
      1. Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk;
      2. Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa;
      3. Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (registered) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD);
      4. Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal;
      5. Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa;
      6. Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat; dan
      7. Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.
    3. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diukur dengan indikator:
      1. Indeks literasi keuangan;
      2. Jumlah pengaduan layanan keuangan; dan
      3. Persentase penyelesaian layanan pengaduan.
  3. Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

    Upaya mewujudkan target utama keuangan inklusif nasional merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh kementerian/lembaga terkait, yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, high level coordination antarlembaga terkait menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan. Pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif merupakan implementasi dari Fondasi Organisasi dan Mekanisme Implementasi yang Efektif dalam SNKI. Dewan Nasional Keuangan Inklusif dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.

  4. Aksi Keuangan Inklusif

    1. Edukasi Keuangan
      Dalam rangka mendukung SNKI diperlukan adanya penguatan edukasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan produk keuangan. Berbagai bentuk kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan guna meningkatkan perluasan edukasi keuangan, antara lain:
      1. survei untuk mengukur tingkat literasi keuangan masyarakat,
      2. penyusunan materi edukasi keuangan baik dalam bentuk formal yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah untuk tingkat pendidikan tertentu, maupun non formal berdasarkan sasaran kelompok masyarakat,
      3. kegiatan edukasi keuangan sesuai dengan kelompok masyarakat, dan
      4. kampanye nasional dalam rangka edukasi keuangan.

      Beberapa aksi edukasi keuangan yang dilakukan antara lain:

      1. Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilaksanakan secara periodik.
      2. Penyusunan materi edukasi dalam bentuk cetak dan elektronik yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan keuangan, serta produk dan jasa keuangan konvensional dan syariah.
      3. Edukasi keuangan inklusif kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan keuangan inklusif kepada Pemerintah Daerah.
      4. Pengembangan sistem informasi dalam bentuk website, minisite, dan aplikasi smartphone yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan keuangan, serta produk dan jasa keuangan.
      5. Gerakan Nasional Menabung (GNM) yang bertujuan untuk meningkatkan budaya menabung agar mampu mengendalikan diri dari sikap konsumtif dan dapat membelanjakan uang secara bijak.
      6. Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) yaitu program yang bertujuan menjadikan keuangan syariah sebagai gaya hidup dan sebagai solusi keuangan cerdas bagi masyarakat.
      7. Gerakan Nasional Cinta (Genta) Pasar Modal bertujuan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait investasi di pasar modal.
      8. Yuk Nabung Saham, merupakan salah satu kampanye mengajak masyarakat, investor maupun calon investor untuk berinvestasi secara rutin dan berkala di pasar modal Indonesia.
      9. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi pembayaran.
      10. Gerakan Nasional Pencatatan Transaksi Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengenai pencatatan administrasi dan transaksi keuangan yang baik.
      11. Program pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM.
    2. Hak Properti Masyarakat
      Salah satu bentuk inklusi keuangan adalah kemampuan melakukan pinjaman di lembaga keuangan formal. Pinjaman ini pada umumnya mensyaratkan adanya suatu jaminan seperti aset properti. Namun, pengurusan hak properti agar dapat menjadi agunan, seperti Sertifikasi Lahan (bukti kepemilikan atas suatu tanah beserta bangunannya) dan Sertifikat Hak Cipta/Paten (bentuk sertifikasi formal untuk melindungi hasil karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra) menghadapi berbagai kendala.

      Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dan akan dilakukan dalam rangka mendukung inklusi keuangan:

      1. Percepatan sertifikasi lahan atas tanah rakyat. Kegiatan utama yang akan dilakukan untuk mendukung aksi ini adalah peningkatan jumlah dan pengembangan Profesi Juru Ukur dan Asisten Juru Ukur yang bersertifikat. Selanjutnya ini didukung dengan juga meningkatkan jumlah firma bersertifikat yang akan mengurus pengukuran tanah bersertifikat. Pemerintah akan memulai pencatatan secara besar-besaran sertifikasi tanah di Surabaya, Jakarta, dan Batam. Kegiatan yang sudah berjalan dan masih menjadi acuan Kementerian dan Lembaga terkait yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dan Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA) juga akan terus ditingkatkan. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah dengan pembebasan biaya pada pengurusan sertifikasi lahan bagi pembawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
      2. Peningkatan proses pendaftaran hak formal (paten) terutama untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan untuk peneliti/pencipta. Beberapa Kementerian dan Lembaga terkait, melakukan pengurusan paten secara gratis untuk UMKMK dan juga berbagai bidang pelaku usaha kreatif. Upaya ini didukung dengan membuat sebuah sistem pengurusan paten secara on line.
    3. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan
      Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: (a) Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, jasa, dan saluran distribusi yang inovatif (layanan keuangan digital, agent banking, mobile/phone banking, car banking, mobile ATM, dan infrastruktur pendukung) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (b) Penyediaan produk keuangan yang mudah, aman serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sebagai contoh pembentukan layanan simpanan melalui kantor pos yang memiliki jaringan sampai ke pelosok desa dan daerah pinggiran; (c) Pendirian perusahaan penjaminan kredit di daerah; serta (d) Pengembangan mekanisme pembiayaan rantai-nilai (value-chain) dengan melibatkan bank/perusahaan pembiayaan, perusahaan berskala besar, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, Baitul Maal wa Tamwil, dan UMKM.

      Beberapa inisiatif yang dilakukan:

      1. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)
        Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
      2. TabunganKu
        Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh perbankan di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diluncurkan tahun 2010, TabunganKu telah mendorong masyarakat yang sebelumnya unbanked menjadi pengguna aktif rekening bank.
      3. Asuransi Mikro
        Ditujukan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki asuransi sebagai mekanisme perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi. Oleh karena itu, asuransi mikro memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu Sederhana, Murah, Ekonomis, dan Segera (SMES).
      4. Reksadana Retail.
        Reksadana dengan nilai investasi terjangkau bagi masyarakat, yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Melalui reksadana ini diharapkan investasi di pasar modal dalam bentuk reksadana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke bawah.
      5. Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)
        Merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses yang mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas layanan Simpanan, Investasi, Pembiayaan dan Reksadana (SiPINTAR), produk dan jasa keuangan mikro dan layanan edukasi dan konsultasi kepada masyarakat.
      6. Jangkau, Sinergi dan Guideline (JARING).
        Bertujuan untuk menjawab kebutuhan stakeholders terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan (KP), skema pembayaran, pemetaan risiko bisnis, dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.
      7. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusi Keuangan (Laku Pandai).
        Merupakan program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
      8. Layanan Keuangan Digital (LKD).
        Merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau yang disebut agen dan menggunakan sarana teknologi seperti perangkat mobile based maupun web based.
      9. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
        Regulator mendorong berdirinya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) serta pengembangan produk-produk penjaminan dalam membantu sektor UMKM. Dengan berdirinya PPKD diharapkan dapat meningkatkan penyaluran penjaminan di tingkat pusat dan daerah sehingga dapat mengembangkan sektor UMKM.
      10. Inisiatif Pembentukan Layanan Simpanan melalui Kantor Pos
        Merupakan upaya untuk mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat dan mendorong masyarakat berpendapatan rendah untuk menabung. Pemerintah dapat menjadikan PT Pos Indonesia, yang telah memiliki fasilitas dan jaringan nasional yang luas sampai ke pelosok desa dan daerah pinggiran, sebagai salah satu pemain kunci dalam promosi inklusi keuangan ini, yakni dengan pembentukan layanan simpanan pos.
      11. Pengembangan Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Ritel
        SBN ritel bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan.
      12. Optimalisasi Aset Wakaf
        Program ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah aset wakaf yang produktif sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi.
      13. Pengembangan Layanan Remitansi
        Program ini dilakukan untuk mempermudah transaksi remitansi serta meningkatkan akses masyarakat kepada layanan keuangan.
    4. Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah
      1. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai
        Strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara nontunai kepada para penerima bantuan. Keuntungan yang diperoleh antara lain, pertama, penerima tidak harus menarik seluruh bantuan yang diterima, sehingga terdapat insentif bagi penerima untuk menyimpan, memupuk aset, dan mengelola keuangan. Kedua, terkait dengan itu, kontrol penerima terhadap uang yang diterimanya juga tinggi. Ketiga, tingkat transparansi juga lebih tinggi, karena data elektronik menyimpan semua transaksi yang dilakukan. Keempat, kecepatan dan waktu penyaluran akan menjadi lebih baik, karena berlangsung secara otomatis. Kelima, waktu penarikan bagi penerima pun menjadi lebih fleksibel dan tidak harus menunggu hingga periode tertentu. Keenam, biaya administrasi akan menjadi lebih efisien secara agregat. Ketujuh, proses rekonsiliasi dapat berlangsung dalam satu hari (online). Kedelapan, tingkat inklusi keuangan masyarakat akan secara otomatis meningkat dengan adanya sistem ini.

        Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara nontunai memerlukan inovasi teknologi dan dukungan berbagai kementerian/ lembaga agar penyaluran bantuan sosial nontunai dapat dilakukan secara terintegrasi. Inisiasi penyaluran bantuan sosial secara nontunai dengan berbagai skema dilaksanakan pada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Beras Sejahtera (Rastra).

        Salah satu aksi lainnya untuk mendukung pilar ini adalah transformasi subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah menjadi bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan melalui mekanisme non tunai akan dimulai untuk wilayah perkotaan pada tahun 2017 serta wilayah perdesaan pada tahun 2018 dan dilaksanakan secara bertahap.

      2. Transformasi subsidi nontunai
        Transformasi subsidi nontunai bertujuan untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran dan tepat guna kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan masyarakat, meningkatkan kualitas ekonomi, dan membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Salah satu program Pemerintah dalam penyaluran subsidi nontunai kepada masyarakat, antara lain adalah penyaluran subsidi pupuk nontunai.
      3. Pembayaran nontunai
        Pelaksanaan pembayaran nontunai perlu diperluas dalam layanan keuangan pemerintah dalam jangka menengah. Beberapa center of excellence di Indonesia, di tingkat pemerintah daerah seperti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah dirintis menjadi zona percontohan gerakan nontunai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meresmikan Kartu Jakarta One yang merupakan smart card yang memiliki multifungsi dan digunakan masyarakat sebagai identitas penduduk dan sarana penerapan kebijakan/program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta akses layanan publik di Jakarta dalam rangka mewujudkan smart city. Elektronifikasi transaksi pemerintah akan dilakukan secara bertahap di seluruh provinsi di Indonesia Upaya lain yang akan dilakukan Pemerintah adalah mengembangkan penerimaan negara berbasis elektronik (program Person-to-Government/P2G). Dengan inisiatif elektronifikasi transaksi pemerintah, akan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.
      4. Pengembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
        Dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap layanan perbankan, Pemerintah mengembangkan program KUR bagi UMKM. KUR adalah kredit/pembiayaan modal usaha dan/atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunannya belum cukup. Kemudahan akses pembiayaan tersebut akan memberikan dorongan untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.

        Selain itu, Pemerintah mengembangkan program KUR bagi usaha rintisan dalam rangka mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha rintisan di Indonesia sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

    5. Perlindungan Konsumen
      Berbagai program perlindungan konsumen telah dilakukan oleh kementerian/lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: penerbitan peraturan perlindungan konsumen jasa keuangan, pengembangan sistem layanan pengaduan konsumen baik yang berbasis teknologi informasi maupun layanan konsultasi, serta kegiatan lain yang dilakukan guna mendukung aspek perlindungan konsumen.

      Berikut adalah inisiatif dalam rangka penguatan perlindungan konsumen antara lain:

      1. Penerbitan Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Sistem Pembayaran.
      2. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor masing-masing yang memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektivitas serta diawasi oleh regulator.
      3. Penyusunan Standar Internal Dispute Resolution (IDR). Salah satu sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan konsumen. IDR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh unit dan/atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan di LJK.
      4. Pengembangan sistem Financial Customer Care (FCC). Sistem FCC merupakan sistem pelayanan konsumen terintegrasi yang menerapkan fasilitas trackable dan traceable guna meningkatkan pelayanan konsumen yang lebih efektif, cepat dan responsif terhadap setiap pengaduan dan pertanyaan konsumen dan masyarakat.
      5. Penyediaan layanan konsultasi serta fasilitasi atas penggunaan produk sistem pembayaran. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen jasa sistem pembayaran apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berindikasi terjadinya kerugian financial bagi konsumen.
      6. Kegiatan Market Conduct. Kegiatan ini merupakan upaya deteksi dini yang bertujuan untuk mengidentifikasi praktik bisnis Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berpotensi merugikan konsumen melalui thematic surveillance dan kegiatan intelijen pasar.
    6. Kebujakan dan regulasi yang kondusif
      Inisiatif untuk kegiatan pendukung ini antara lain:
      1. Peninjauan ulang peraturan pembukaan rekening bank, termasuk persyaratan Know Your Customers (KYC) bagi nasabah kecil untuk meningkatkan akses masyarakat kepada tabungan;
      2. Penyusunan peraturan untuk pengembangan produk asuransi mikro;
      3. Penyusunan dan peninjauan kembali peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dari pemerintah;
      4. Penyusunan peraturan untuk pembiayaan UMKM; dan
      5. Analisis peraturan perundang-undangan untuk mendukung keuangan inklusif. Ketersediaan payung hukum diperlukan agar berbagai kegiatan dibawah pilar SNKI dapat berjalan.
    7. Infrastruktur dan teknologi keuangan yang mendukung
      Infrastruktur keuangan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kuat, aman, efisien serta memiliki jangkauan yang luas akan sangat efektif dalam penyediaan produk serta layanan jasa keuangan yang lebih merata. Infrastruktur sistem pembayaran utama perlu dibangun dan diperbaharui dengan tujuan untuk memfasilitasi penggunaan layanan jasa keuangan secara efektif. Infrastruktur tambahan perlu dirancang dan beroperasi secara efektif untuk mendukung upaya keuangan inklusif melalui penyediaan informasi penting kepada penyedia jasa keuangan guna mengurangi informasi asimetri. Hal ini meliputi infrastruktur identitas (NIK), sistem pelaporan kredit (SID, SLIK, SIKP) dan berbagai platform penyediaan data lainnya.

      Cakupan geografis infrastruktur TIK dan kualitas layanan yang disediakan perlu disesuaikan agar tidak menjadi salah satu faktor penghambat penyediaan layanan jasa keuangan, terutama di wilayah terpencil. Interoperabilitas akses dan penggunaan infrastruktur pendukung sistem pembayaran (seperti ATM, EDC, uang elektronik, Mobile-POS) perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi (mengurangi biaya penyediaan) serta penyediaan akses fisik yang lebih luas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini guna memaksimalkan potensi manfaat positif yang diperoleh dari kepemilikan produk jasa keuangan.

      Memasuki era digitalisasi saat ini, infrastruktur dan teknologi menjadi hal yang sangat mendasar dalam mendukung proses percepatan inklusi keuangan. Semakin meningkatnya pemanfaatan infrastruktur dan teknologi mengakibatkan adanya pergeseran perilaku konsumen dari yang semula bertransaksi secara tunai beralih untuk bertransaksi secara digital.

      Beberapa inisiatif yang dilakukan dalam mendukung infrastruktur dan teknologi diantaranya adalah:

      1. Mendorong Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, pelayanan kepada nasabah, dan governance;
      2. Mendorong IJK untuk menyiapkan dan mengantisipasi adanya ancaman keamanan terhadap informasi dan aplikasi teknologi informasi;
      3. Menyempurnakan ketentuan terkait penggunaan teknologi informasi di IJK;
      4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga, instansi, maupun perusahaan terkait peningkatan pengamanan data/informasi (cyber security); dan
      5. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang dapat menjamin keamanan dan keandalan layanan aplikasi dan data/informasi.

      Inisiatif untuk kegiatan pendukung ini meliputi antara lain: (a) pembangunan infrastruktur identitas (Nomor Induk Kependudukan- NIK) (b) pembangunan sistem informasi identitas keuangan nasional; (c) pembangunan basis data dan layanan pemeringkatan kredit bagi masyarakat, termasuk UMKM; (d) pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) (e) pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

    8. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif
      Kelompok Kerja Keuangan Inklusif untuk mendukung pelaksanaan SNKI dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Kerja (Pokja) tersebut meliputi:
      1. Pokja Edukasi Keuangan.
      2. Pokja Hak Properti Masyarakat
      3. Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan
      4. Pokja Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah.
      5. Pokja Perlindungan Konsumen
      6. Pokja Kebijakan dan Regulasi
      7. Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan

BAB V

Penutup

SNKI merupakan strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. SNKI berfungsi sebagai pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari RPJMN 2015- 2019 dan pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta acuan bagi pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan kekuangan inklusif.

Dalam rangka pelaksanaan SNKI dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja yang terbagi dalam bidang-bidang tertentu, ditambah dengan Sekretariat.

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

JOKO WIDODO

 

Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif