PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Perum Jamkrindo menjadi Persero

PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, dan penjaminan Sistem Resi Gudang.

Seperti kita ketahui bahwa Perirsahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, sebagaimana telah beberapa kali diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan landasan PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Landasan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Februari 2020. PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada tanggal 17 Februari 2020 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42.

PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Status, Mencabut

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6, PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Latar Belakang

Latar belakang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah:

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, dan penjaminan Sistem Resi Gudang, perlu mengubah bentuk badan hukum Perirsahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, sebagaimana telah beberapa kali diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554);

Isi PP tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), bukan dalam format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Pasal 1

  1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, sebagaimana telah beberapa kali diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2OI8 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero).
  2. Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
    1. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero); dan
    2. seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

  1. Perusahaan Perseroan (Persero) memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
  2. Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan (Persero) melakukan kegiatan usaha utama:
    1. penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    2. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;
    3. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
    4. penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    5. penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    6. penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    7. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    8. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    9. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    10. penjaminan letter of credit yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    11. penjaminan kepabeanan (custom bond) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    12. penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    13. penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (start up business) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    14. penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
    15. penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Badan Usaha Milik Negara lain;
    16. penjaminan Sistem Resi Gudang;
    17. penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero);
    18. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
    19. pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; dan
    20. kegiatan usaha penjaminan lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
  3. Kegiatan usaha utama Perusahaan Perseroan (Persero) dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama (co- guarantee), kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s.
  4. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 3

  1. Modal Perusahaan Perseroan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang tercatat dalam Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
  2. Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebesar modal Negara Republik Indonesia yang tercatat dalam neraca penutup Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Pasal 4

  1. Neraca penutup Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan hasil audit akuntan publik.
  2. Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
  3. Neraca pembuka Perusahaan Perseroan (Persero) disahkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi PP tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).