PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah merupakan aturan pelaksanaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 369. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah menegaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mengenal beberapa jenis Kerja Sama Daerah yaitu:

  1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Juli 2018 di Jakarta. PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51, PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Mencabut

PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 369 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja Sama Daerah;

Dasar Hukum

Dasar Hukum PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Penjelasan Umum PP Kerja Sama Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepastian hukum, kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

Isi PP tentang Kerja Sama Daerah

Berikut adalah isi PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
  1. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Subjek Hukum

Pasal 2

  1. Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
  1. Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
  1. Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama

Pasal 3

  1. KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
  1. Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
  1. Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 4

  1. Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
  1. Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
    1. mengatasi kondisi darurat;
    2. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
    3. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
  1. Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi Teknis

Pasal 5

  1. Daerah yang akan melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
  1. Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
    1. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    2. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.
  1. Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 6

  1. Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
    1. persiapan;
    2. penawaran;
    3. penyusunan kesepakatan bersama;
    4. penandatanganan kesepakatan bersama;
    5. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    6. penyusunan perjanjian kerja sama;
    7. penandatanganan perjanjian kerja sama;
    8. pelaksanaan;
    9. penatausahaan; dan
    10. pelaporan.
  1. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
  1. Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 7

  1. Kepala daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
  1. Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:
    1. dilakukan secara terus menerus;
    2. memiliki kompleksitas tinggi; dan
    3. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
  1. Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD.
  1. Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 8

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 9

  1. KSDD berakhir karena:
    1. berakhirnya jangka waktu KSDD;
    2. tujuan KSDD telah tercapai;
    3. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
    4. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
    5. objek KSDD hilang atau musnah.
  1. KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Pengambilalihan Urusan Pemerintahan
yang Dikerjasamakan

Pasal 10

  1. Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, Pemerintah Pusat mengambil alih Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
  1. Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 11

  1. Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah:
    1. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan pembinaan kepada daerah provinsi yang bersangkutan; dan
    2. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib.
  1. Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah:
    1. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
    2. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan
    3. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mendapatkan persetujuan Menteri.
  1. Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Kerja Sama antar-Daerah

Pasal 12

  1. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
  1. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
  1. Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Subjek Hukum

Pasal 13

  1. Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
  1. Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
  1. Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

  1. perseorangan;
  2. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Kerja Sama

Pasal 15

  1. KSDPK meliputi:
    1. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
    2. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
    3. kerja sama investasi; dan
    4. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  1. KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
    1. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
    2. kerja sama pengadaan barang dan jasa,
    yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama

Pasal 16

  1. Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
  1. Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
    1. mengatasi kondisi darurat;
    2. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
    3. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
  1. Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan

Pasal 17

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

  1. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
  2. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

  1. Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
    1. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
    2. layak secara ekonomi dan finansial; dan
    3. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
  1. Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 19

  1. Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
  1. Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
    1. hak dan kewajiban para pihak;
    2. jangka waktu kerja sama;
    3. penyelesaian perselisihan; dan
    4. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keenam
Hasil KSDPK

Pasal 20

  1. Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
  1. Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 21

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 22

  1. Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
  1. Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
    1. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
    2. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN
LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

  1. Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
  1. Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
    1. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    2. pertukaran budaya;
    3. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
    4. promosi potensi daerah; dan
    5. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 24

KSDPL terdiri atas:

  1. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
  2. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
  3. kerja sama lainnya.

Pasal 25

KSDLL diselenggarakan:

  1. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
  2. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 26

  1. Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 27

  1. Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
    1. mempunyai hubungan diplomatik;
    2. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
    3. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
    4. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
    5. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
  1. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia./li>
  1. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
    1. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
    2. saling melengkapi; dan
    3. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Bagian Ketiga
Prakarsa

Pasal 28

  1. Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
    1. Pemerintah Daerah;
    2. pemerintah daerah di luar negeri; atau
    3. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
  1. Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
    1. Pemerintah Daerah; atau
    2. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
  1. Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
  1. Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, kepala daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
  1. Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

  1. KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja Sama

Pasal 30

  1. KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  1. Kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  1. Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    1. subjek kerja sama;
    2. latar belakang;
    3. maksud, tujuan, dan sasaran;
    4. objek kerja sama;
    5. ruang lingkup kerja sama;
    6. sumber pembiayaan; dan
    7. jangka waktu pelaksanaan.
  1. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari kepala daerah.
  1. Bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 31

  1. Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
  1. Menteri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  1. Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti berupa:
    1. memperbaiki rencana kerja sama; atau
    2. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL

Pasal 32

  1. Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
  1. Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, Menteri menyelenggarakan rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan naskah kerja sama.
  1. Rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengikutsertakan:
    1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
    2. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama;
    3. Pemerintah Daerah provinsi yang bersangkutan; dan
    4. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Paragraf 4
Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 33

  1. Berdasarkan hasil rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Menteri menyampaikan rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
  1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau pejabat yang ditunjuk membahas rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah daerah di luar negeri.
  1. Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Menteri.
  1. Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh kepala daerah.

Paragraf 5
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 34

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

  1. KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh daerah dengan:
    1. organisasi internasional;
    2. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
    3. mitra pembangunan luar negeri.
  1. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
  1. KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja Sama

Pasal 38

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL

Pasal 39

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 4
Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 40

Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 5
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 41

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Keenam
Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 43

  1. Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
  1. Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

  1. Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
  1. Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
  1. Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
  1. Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

  1. Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
  1. Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

  1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
  1. Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing- masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
  1. Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Pasal 47

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 49

Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

Lampiran Ukuran
PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (285.25 KB) 285.25 KB
PP 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (184.1 KB) 184.1 KB