Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on August 12, 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2017 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 167, dan Penjelasan Atas PP Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102.

Peraturan Pemerintah
Nomor 29 tahun 2017
tentang
Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang
dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Latar Belakang

Pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Penjelasan Umum PP 29/2017

Dalam transaksi perdagangan internasional, pemilihan cara pembayaran Barang dan pemilihan cara penyerahan Barang merupakan dua hal yang sangat penting untuk disepakati dalam perjanjian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pihak.

Pembayaran Barang dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain. Cara pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) ini merupakan cara pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Ekspor karena transaksi perdagangan menjadi lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait, serta dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman.

Selain dari pembayaran terhadap Barang Ekspor, hal yang sangat penting juga untuk diperhatikan yaitu pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional terhadap Barang Impor. Pembayaran terhadap Barang Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang. Penggunaan cara pembayaran Imbal Dagang sangat bermanfaat untuk mengatasi hambatan Ekspor di luar negeri, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai Ekspor, penghematan devisa, mempercepat alih teknologi, melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan, meningkatkan produksi, dan memperluas kesempatan kerja.

Di lain sisi, pemilihan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor sangat penting dalam menentukan perolehan nilai tambah dari asuransi dan pengangkutan. Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor pada umumnya menggunakan cara penyerahan Free on Board (FOB), dan penyerahan Barang dalam kegiatan Impor pada umumnya menggunakan cara penyerahan Cost, Insurance and Freight (CIF). Praktik cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor seperti ini dapat mengakibatkan berkurangnya peluang bagi industri jasa asuransi dan jasa angkutan dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dari asuransi dan angkutan.

Memperhatikan pentingnya pemilihan cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor tersebut di atas, maka Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor untuk Barang Ekspor dan Barang Impor tertentu dengan mewajibkan penggunaan cara pembayaran Letter of Credit (L/C) dalam kegiatan Ekspor, Imbal Dagang dalam kegiatan Impor, penggunaan cara penyerahan Cost, Insurance and Freight (CIF) dalam kegiatan Ekspor, dan cara penyerahan Free on Board (FOB) dalam kegiatan Impor.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, keamanan berusaha, dan kemanfaatan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Peraturan Pemerintah Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi cara pembayaran Barang dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor serta pengawasan.

Isi PP 29 tahun 2017

Isi PP Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor seperti di bawah ini (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
  2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
  3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.vMenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

  1. cara pembayaran Barang;
  2. cara penyerahan Barang; dan
  3. pengawasan.

BAB II
CARA PEMBAYARAN BARANG

Pasal 3

Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, Letter of Credit (L/C), atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.

Pasal 4

  1. Pembayaran Barang untuk Barang Ekspor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran Letter of Credit (L/C).
  2. Pembayaran Barang untuk Barang Ekspor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Ketentuan mengenai Barang Ekspor tertentu yang menggunakan Letter of Credit (L/C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Pembayaran Barang dalam kegiatan Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.

Pasal 6

  1. Pembayaran Barang untuk Barang Impor tertentu wajib menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang.
  2. Cara pembayaran Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barter, imbal beli, buyback, dan offset.
  3. Pembayaran Barang untuk Barang Impor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Ketentuan mengenai Barang Impor tertentu yang menggunakan barter, imbal beli, buyback, dan offset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
CARA PENYERAHAN BARANG

Pasal 7

Penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara penyerahan Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR), Cost, Insurance and Freight (CIF), atau cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya.

Pasal 8

  1. Penyerahan Barang untuk Barang Ekspor tertentu wajib menggunakan cara penyerahan Cost, Insurance and Freight (CIF).
  2. Ketentuan mengenai Barang Ekspor tertentu yang menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Penyerahan Barang dalam kegiatan Impor dapat menggunakan cara penyerahan Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR), Cost, Insurance and Freight (CIF) atau cara penyerahan Barang dalam bentuk lainnya.

Pasal 10

  1. Penyerahan Barang untuk Barang Impor tertentu wajib menggunakan cara penyerahan Free on Board (FOB).
  2. Ketentuan mengenai Barang Impor tertentu yang menggunakan Free on Board (FOB) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 11

  1. Pengawasan terhadap pelaksanaan cara pembayaran Barang tertentu dan cara penyerahan Barang tertentu dalam kegiatan Ekspor dan Impor dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Gubernur Bank Indonesia, menteri teknis dan/atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
  2. Dalam keadaan tertentu, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama yang dikoordinasikan oleh Menteri.
  3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

  1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian kegiatan;
    3. denda administratif;
    4. pembekuan perizinan; dan/atau
    5. pencabutan perizinan.
  3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Menteri, menteri, atau pimpinan lembaga sesuai dengan kewenangannya.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dikenakan oleh Menteri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang dikenakan oleh Menteri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Perdagangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor