PP 34 tahun 2006 tentang Jalan

Jalan dalam PP 34 tahun 2006 tentang Jalan, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

PP 34 tahun 2006 tentang Jalan dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam menyelenggarakan jalan yang meliputi jalan khusus dan jalan umum, termasuk jalan tol kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

PP 34 tahun 2006 tentang Jalan mengatur tentang jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Cakupan pengertian Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sedangkan Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan ditetapkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Oktober 2006 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin pada tanggal 31 Oktober 2006 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

Mencabut

PP 34 tahun 2006 tentang Jalan mencbut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan PP 34 tahun 2006 tentang Jalan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 41, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 34 tahun 2006 tentang Jalan adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tentang Jalan

  1. Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  1. Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, negara berhak menguasai jalan. Penyediaan jalan umum oleh negara pada dasarnya dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Bila dibangun di atas tanah hak atas orang, dilaksanakan dengan pengadaan tanah. Dengan hak penguasaan jalan ada pada negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai hak menyelenggarakan jalan secara umum.

    Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh.

  1. Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

  1. Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

  1. Penegasan tentang hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat menunjukkan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan dapat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan tersebut tidak melepas tanggung jawab pemerintah atas penyelenggaraan jalan.

  1. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelanggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

  1. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam menyelenggarakan jalan yang meliputi jalan khusus dan jalan umum, termasuk jalan tol kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Isi PP Jalan

Berikut adalah isi PP 34 tahun 2006 tentang Jalan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

  3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segalabagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

  4. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

  5. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

  6. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

  7. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

  8. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

  9. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

  10. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

  11. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

  12. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.

  13. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan jalan umum dan jalan khusus.

BAB II
JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

  1. Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

  2. Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

  3. Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:

    1. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan

    2. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

  1. Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

  2. Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

  3. Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

  4. Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 5

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 6

  1. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

  2. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 7

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

  1. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan

  2. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Pasal 8

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Bagian Ketiga
Fungsi Jalan, dan Persyaratan Teknis Jalan

Paragraf 1
Fungsi Jalan

Pasal 9

  1. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.

  2. Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

  3. Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer.

  4. Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.

  5. Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.

  6. Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 10

  1. Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

  2. Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

  3. Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

  4. Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 11

  1. Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

  2. Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

  3. Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

  4. Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis Jalan

Pasal 12

  1. Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

  2. Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pasal 13

  1. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

  2. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

  3. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.

  4. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi.

  5. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

  6. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 14

  1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

  2. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

  3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi.

  4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

  5. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Pasal 15

  1. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

  2. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

Pasal 16

  1. Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

  2. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.

  3. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 17

  1. Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.

  2. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.

  3. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

  4. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

  1. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.

  2. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.

  3. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

  4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Pasal 20

  1. Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

  2. Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

  3. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Pasal 21

  1. Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.

  2. Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal 22

  1. Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

  2. Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.

  3. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.

  4. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

  5. Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 23

  1. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan setelah memperhatikan pendapat Menteri.

  2. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

  3. Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Status Jalan

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

  1. jalan nasional;

  2. jalan provinsi;

  3. jalan kabupaten;

  4. jalan kota; dan

  5. jalan desa.

Pasal 26

Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:

  1. jalan arteri primer;

  2. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;

  3. jalan tol; dan

  4. jalan strategis nasional.

Pasal 27

Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

  1. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;

  2. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;

  3. jalan strategis provinsi; dan

  4. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas:

  1. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

  2. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;

  3. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan

  4. jalan strategis kabupaten.

Pasal 29

Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

Pasal 30

Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

Bagian Kelima
Kelas Jalan

Pasal 31

  1. Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

  2. Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

  3. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Pasal 32

  1. Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.

  2. Spesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

  3. Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

  4. Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.

  5. Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III
BAGIAN-BAGIAN JALAN
DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 33

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 1
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 34

  1. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

  2. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

  3. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

  4. Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 35

  1. Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

  2. Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.

  3. Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.

  4. Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.

  5. Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

  6. Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

  7. Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 36

  1. Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

  2. Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.

  3. Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.

  4. Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

  5. Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 37

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 38

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf 2
Ruang Milik Jalan

Pasal 39

  1. Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

  2. Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

  3. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

  4. Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

  1. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

    1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;

    2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;

    3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan

    4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.

  2. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 42

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf 3
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 44

  1. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

  2. Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

  3. Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

  4. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

    1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;

    2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;

    3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;

    4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

    5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;

    6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;

    7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;

    8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan

    9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 45

  1. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.

  3. Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 46

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Paragraf 1
Bangunan Utilitas

Pasal 47

  1. Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.

  2. Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

    1. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau

    2. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.

  3. Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

  4. Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

  5. Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

  6. Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 49

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 2
Penanaman Pohon

Pasal 50

  1. Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.

  2. Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.

  3. Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri.

Paragraf 3
Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 51

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IV
IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Pasal 52

  1. Pemanfaataan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, serta pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memperoleh izin.

  2. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat:

    1. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;

    2. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

    3. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

  3. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

    1. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;

    2. jangka waktu;

    3. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;

    4. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;

    5. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan

    6. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.

  4. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

  5. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 53

  1. Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

  2. Rekomendasi penyelenggara jalan kepada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 54

  1. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

  2. Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

  3. Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 55

  1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada jalan nasional, kecuali jalan tol, dapat dilimpahkan kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  2. Pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan nasional, kecuali jalan tol, wajib dilaporkan kepada Menteri.

  3. Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dan pemberian dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk lintas wilayah kabupaten/kota dapat dikoordinasikan oleh gubernur.

  4. Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dan pemberian dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk lintas wilayah provinsi dapat dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 56

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dan pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Menteri.

  2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, serta penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

BAB V
WEWENANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

  1. Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

  2. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

  3. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

  4. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.

  5. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pasal 58

  1. Penyelenggaraan jalan umum oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

  2. Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

  3. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pelimpahan Wewenang dan Penugasan

Pasal 59

  1. Sebagian wewenang Pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

  2. Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi.

  3. Pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui tugas pembantuan.

  4. Pelaksanaan wewenang dalam rangka dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Sistem Jaringan Jalan,
Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan

Paragraf 1
Penetapan Sistem Jaringan Jalan

Pasal 60

Sistem jaringan jalan sebagai sistem jaringan jalan primer ditetapkan dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Paragraf 2
Penetapan Fungsi Jalan

Pasal 61

  1. Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri.

  2. Penetapan ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

  3. Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan sekunder, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer selain dimaksud pada ayat (1), jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, serta jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer dilakukan secara berkala dengan Keputusan Gubernur.

  4. Penetapan ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan usul bupati/walikota yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3
Penetapan Status Jalan

Pasal 62

  1. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan secara berkala dengan keputusan Menteri dengan memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

  2. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang bersangkutan, dengan memperhatikan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi jalan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

  3. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan.

  4. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kota dilakukan dengan keputusan walikota yang bersangkutan.

  5. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan.

  6. Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan secara berkala dan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4
Penetapan Kelas Jalan
Berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan

Pasal 63

Penetapan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dan lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan status jalan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Perubahan Fungsi Jalan,
Status Jalan, dan Kelas Jalan

Pasal 64

  1. Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila:

    1. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;

    2. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;

    3. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau

    4. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.

  2. Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

  3. Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 65

  1. Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.

  2. Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.

  3. Dalam hal usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya menetapkan status jalan tersebut.

  4. Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

Pasal 66

Perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 67

Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Bagian Kedua
Pengaturan

Paragraf 1
Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pasal 68

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 69

Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dirumuskan dengan mempertimbangkan:

  1. koordinasi antarpelaku pembangunan;

  2. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;

  3. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

  4. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;

  5. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;

  6. sistem transportasi nasional;

  7. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan;

  8. kondisi ekonomi nasional;

  9. kebijakan pembangunan nasional;

  10. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

  11. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan daerah; dan

  12. tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Umum

Pasal 70

  1. Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.

  2. Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

  3. Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Pasal 71

  1. Rencana umum jangka panjang terdiri dari rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional, rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi, dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota.

  2. Rencana umum jangka menengah terdiri dari rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional, rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi, dan rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten/kota.

Pasal 72

  1. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional disusun berdasarkan pada rencana pembangunan nasional jangka panjang, rencana tata ruang wilayah nasional, dan rencana umum jaringan transportasi jalan serta berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

  2. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

  3. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi disusun berdasarkan pada rencana pembangunan provinsi jangka panjang, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

  4. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

  5. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota disusun berdasarkan rencana pembangunan kabupaten/kota jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi, serta berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

  6. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 73

  1. Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.

  2. Rencana umum jangka panjang disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

  3. Evaluasi rencana umum jangka panjang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 74

  1. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

  2. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

  3. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

  4. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

  5. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan rencana jangka menengah jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5), serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

  6. Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 75

  1. Rencana umum jangka menengah disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

  2. Evaluasi rencana umum jangka menengah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Secara Makro

Pasal 76

Pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro oleh Pemerintah meliputi:

  1. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah; dan

  2. pengendalian peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

  1. Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

  2. Pembinaan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan;

    2. pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan; dan

    3. pengkajian serta penelitian dan pengembanganteknologi bidang jalan dan yang terkait.

  3. Pembinaan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota meliputi:

    1. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;

    2. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;

    3. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan

    4. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Norma,
Standar, Kriteria, dan Pedoman

Pasal 78

  1. Menteri menyusun dan menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan.

  2. Norma, standar, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Paragraf 3
Pelayanan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia

Pasal 79

  1. Pelayanan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan:

    1. pelayanan kepada masyarakat; dan

    2. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi/kabupaten/kota, atau provinsi/ kabupaten/kota dengan pihak lain.

  2. Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

  3. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi, atau provinsi dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri.

  4. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota, atau kabupaten/kota dengan pihak lain dalam satu provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh gubernur.

  5. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memperhatikan keterpaduan sistem jaringan jalan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan serta keberpihakan pada kepentingan umum.

Pasal 80

  1. Pemberdayaan dalam rangka penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan.

  2. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.

  3. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

  4. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

  5. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 81

  1. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk aparatur penyelenggara jalan secara nasional dilakukan oleh Menteri.

  2. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk aparatur penyelenggara jalan provinsi dilakukan oleh gubernur.

  3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota dan jalan desa dilakukan oleh bupati/walikota.

Paragraf 4
Penelitian dan Pengembangan Jalan

Pasal 82

  1. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangkan potensi sumber daya alam, meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan, dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.

  2. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.

  3. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, teknologi bahan dan alat, tata laksana, serta pengawasan dan pengendalian.

  4. Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan, termasuk perguruan tinggi dan para pihak yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan jalan.

  5. Produk pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan digunakan sebagai bahan pembuatan norma, standar, pedoman, manual, serta sebagai bahan masukan dalam pembuatan keputusan penyelenggaraan jalan.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

Pembangunan jalan meliputi kegiatan:

  1. pemrograman dan penganggaran;

  2. perencanaan teknis;

  3. pengadaan tanah;

  4. pelaksanaan konstruksi; dan

  5. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Paragraf 2
Pemrograman dan Penganggaran

Pasal 84

  1. Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

  2. Pemrograman penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.

  3. Program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru.

  4. Program penanganan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana jangka menengah jaringan jalan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

  1. Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

  2. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Perencanaan Teknis

Pasal 86

  1. Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.

  2. Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

  3. Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan.

  4. Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:

    1. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

    2. dimensi jalan;

    3. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;

    4. persyaratan geometrik jalan;

    5. konstruksi jalan;

    6. konstruksi bangunan pelengkap;

    7. perlengkapan jalan;

    8. ruang bebas; dan

    9. kelestarian lingkungan hidup.

  5. Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.

  6. Pedoman rencana teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 87

  1. Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis beban rencana.

  2. Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban rencana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendengar pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 88

Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan, keselamatan, serta keadaan darurat.

Pasal 89

  1. Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.

  2. Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

  3. Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah

Pasal 90

  1. Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.

  2. Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah.

  3. Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.

  4. Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 91

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

Pasal 92

  1. Pelaksanaan konstruksi jalan dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan sekurang- kurangnya pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.

  2. Pelaksanaan konstruksi jalan harus didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89.

  3. Pelaksanaan konstruksi jalan harus diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.

  4. Pelaksana konstruksi jalan dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 93

  1. Penyelenggara jalan wajib menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan.

  2. Kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 94

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan, penyelenggara jalan wajib menjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 95

  1. Dalam hal pembangunan jalan provinsi atau kabupaten/kota yang melampaui batas daerahnya, penyelenggara jalan provinsi atau kabupaten/kota tersebut wajib mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang daerahnya dilampaui.

  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

  3. Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 96

  1. Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.

  2. Pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Pasal 97

  1. Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.

  2. Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.

  3. Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.

  4. Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Pasal 99

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di ruang milik jalan yang terletak di luar ruang manfaat jalan harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan.

Pasal 100

Ketentuan tentang pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 berlaku juga terhadap setiap kegiatan pemeliharaan bangunan utilitas yang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 101

  1. Pemeliharaan jalan umum dapat dilaksanakan oleh orang atau instansi sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.

  2. Pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi, atau pelaksanaan konstruksi oleh penyelenggara jalan atas biaya dari orang atau instansi yang bersangkutan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7
Laik Fungsi Jalan

Pasal 102

  1. Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.

  2. Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.

  3. Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

  4. Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. teknis struktur perkerasan jalan;

    2. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;

    3. teknis geometri jalan;

    4. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;

    5. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan

    6. teknis perlengkapan jalan.

  5. Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

  6. Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

  7. Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 8
Penilikan Jalan

Pasal 103

  1. Penyelenggara jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangannya.

  2. Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan berwenang mengangkat penilik jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilik jalan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 105

Penilik jalan bertugas:

  1. mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian jalan setiap hari;

  2. menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan; dan

  3. menyampaikan usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilikan jalan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 107

Pengawasan jalan meliputi pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Pasal 108

  1. Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terhadap jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa dilaksanakan oleh Menteri.

  2. Pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;

    2. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan

    3. pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

  3. Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

    1. sistem jaringan jalan;

    2. sistem pemrograman;

    3. sistem penganggaran;

    4. standar konstruksi; dan

    5. manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan.

  4. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengendalian ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi.

Pasal 109

  1. Pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

  2. Pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.

  3. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi kinerja pengaturan, pembinaan, dan pembangunan.

  4. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 110

Penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 112

  1. Pelayanan jalan umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan.

  2. Standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

  3. Standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi jalan dan kecepatan.

  4. Standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai.

  5. Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 113

  1. Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) ditetapkan berdasarkan:

    1. Peraturan Menteri untuk jalan nasional;

    2. Peraturan Gubernur untuk jalan provinsi; dan

    3. Peraturan Gubernur atas usul bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota dan desa.

  2. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
DOKUMEN JALAN

Pasal 114

Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.

Pasal 115

  1. Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.

  2. Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.

  3. Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

  4. Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

  5. Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.

  6. Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.

  7. Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.

  8. Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 116

Leger jalan digunakan untuk:

  1. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan

  2. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 117

  1. Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:

    1. data identitas jalan;

    2. data jalan;

    3. peta lokasi ruas jalan; dan

    4. data ruang milik jalan.

  2. Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

    1. nomor dan nama ruas jalan;

    2. nama pengenal jalan;

    3. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;

    4. sistem jaringan jalan;

    5. fungsi jalan;

    6. status jalan; dan

    7. kelas jalan.

  3. Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:

    1. jalan;

    2. jembatan;

    3. terowongan;

    4. bangunan pelengkap lainnya;

    5. perlengkapan jalan; dan

    6. tanah dasar.

  4. Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:

    1. titik awal dan akhir ruas jalan;

    2. batas administrasi;

    3. patok kilometer;

    4. persimpangan;

    5. jembatan; dan

    6. terowongan.

  5. Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

    1. luas lahan;

    2. data perolehan hak atas tanah;

    3. nilai perolehan; dan

    4. bukti sertifikat hak atas tanah.

  6. Pelaksanaan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi leger jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 118

  1. Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

  2. Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.

  3. Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

  4. Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.

  5. Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 119

  1. Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.

  2. Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.

  3. Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.

  4. Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau dana.

  5. Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.

  6. Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi.

Pasal 120

  1. Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

  2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, dan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX
JALAN KHUSUS

Pasal 121

  1. Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

  2. Penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri.

     

Pasal 122

  1. Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.

  2. Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 123

  1. Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dinyatakan sebagai jalan umum.

  2. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan:

    1. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;

    2. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau

    3. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 124

  1. Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.

  2. Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada bupati/walikota.

  3. Bupati/walikota yang menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.

  4. Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) oleh bupati/walikota dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

  5. Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh bupati/walikota menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.

  6. Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

  1. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 34 tahun 2006
tentang
Jalan

Lampiran Ukuran
PP 34 tahun 2006 tentang Jalan (208.46 KB) 208.46 KB