Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 23, 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional

Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mendukung sektor perdagangan luar negeri untuk mendukung tumbuhnya perekonomian nasional dengan dengan program untuk meningkatkan ekspor. Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Presiden Jokowi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Juni 2019 di Jakarta. PP 43 tahun 2019 tersebut kemudian berlaku dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117 dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6360 pada tanggal 25 Juni 2019 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional

Latar Belakang

Pertimbangan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional adalah :

  1. bahwa untuk mendukung perekonomian nasional melalui sektor perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan Ekspor nasional, diperlukan kebijakan yang mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan Ekspor nasional;
  2. bahwa dalam upaya meningkatkan Ekspor nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional;

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional memiliki dasar hukum:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);

Penjelasan Umum atas PP 43/2019

Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional selanjutnya disebut Kebijakan Dasar PEN disusun untuk melaksanakan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional. Penyusunan Kebijakan Dasar PEN juga dilakukan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi yang sama di antara pemangku kepentingan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dan peran LPEI dalam Pembiayaan Ekspor Nasional. Selain itu, Kebijakan Dasar PEN disusun untuk menjawab kondisi/permasalahan dan tantangan Ekspor, serta menangkap peluang Ekspor ke depan.

Kondisi perekonomian nasional saat ini diwarnai dengan penurunan nilai Ekspor, tersentralisasinya pasar Ekspor, dan komposisi produk Ekspor yang masih didominasi sektor komoditas. Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata Indonesia merupakan peluang yang perlu ditangkap dan dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan devisa. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah melakukan strategi PEN yang diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan devisa, kegiatan yang menghemat devisa dalam negeri, dan/atau kegiatan yang meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur pula metode perdagangan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang meliputi pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial, atau perpindahan manusia. Selanjutnya, strategi PEN dirumuskan oleh LPEI berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang kemudian dicantumkan dan dilaksanakan melalui RJP.

Dalam rangka mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu untuk mengembangkan barang dan/atau jasa yang berorientasi Ekspor, LPEI memberikan dukungan melalui pemberian fasilitas PEN. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan Ekspor, persaingan global, serta dalam rangka mendukung capaian/visi perekonomian Indonesia ke depan. Fasilitas PEN yang diberikan meliputi pembiayaan langsung, pembiayaan inti plasma, pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor tersebut, pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (supply chain financing), dan/atau skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan tertentu.

LPEI merupakan lembaga yang berstatus sovereign yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan PEN agar dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan Ekspor nasional. Status tersebut memberi kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang rendah. LPEI juga memainkan peran sebagai fill the market gap, di mana LPEI dapat memberikan fasilitas PEN pada area yang tidak dimasuki oleh Lembaga Jasa Keuangan domestik dan/atau untuk mengembangkan pangsa pasar yang masih kecil.

LPEI merupakan lembaga yang memberikan fasilitas maupun melakukan kegiatan yang lengkap. LPEI dapat berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan/kredit sekaligus export credit agency yang pada umumnya memberikan fasilitas asuransi dan penjaminan.

Isi PP 43 tahun 2019 tentang Pembiayaan Ekspor Nasional

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional (dalam format tidak seperti aslinya):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pembiayaan Ekspor Nasional yang selanjutnya disingkat PEN adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong Ekspor nasional.
  2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
  3. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahun.
  4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.
  5. Pelaku Ekspor adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan Ekspor.
  6. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

  1. Kebijakan dasar PEN bertujuan:
    1. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan Ekspor nasional;
    2. mempercepat peningkatan Ekspor nasional;
    3. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk Ekspor; dan
    4. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi Ekspor.
  2. Kebijakan dasar PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
    1. penerapan kombinasi strategi PEN pada aspek pelaku, aspek produk, dan aspek pasar;
    2. pelaksanaan PEN untuk mendukung hilirisasi produk Ekspor, diversifikasi produk dan pasar Ekspor, serta meningkatkan volume dan nilai Ekspor; dan/atau/li>
    3. sinergi dengan pemangku kepentingan.

BAB II
STRATEGI PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu
Arah Strategi Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 3

  1. Strategi PEN diarahkan pada kegiatan:
  2. menghasilkan devisa;
  3. menghemat devisa dalam negeri; dan/atau
  4. meningkatkan kapasitas produksi nasional.
  5. Strategi PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan komposisi tertentu yang didukung analisis dampak ekonomi dan sosial.
  6. Strategi PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dan dilaksanakan melalui RJP.

Pasal 4

  1. Kegiatan yang menghasilkan devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan kombinasi Ekspor pada aspek pelaku, aspek produk, dan aspek pasar.
  2. Kegiatan yang menghemat devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang sebelumnya diimpor, untuk menghasilkan barang dan/atau menyediakan jasa yang berorientasi Ekspor.
  3. Kegiatan yang meningkatkan kapasitas produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan mendorong Pelaku Ekspor dalam rangka hilirisasi dan pengembangan produk berorientasi Ekspor yang berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua
Pembiayaan Ekspor Nasional
Dalam Rangka Menghasilkan Devisa

Paragraf 1
Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Pelaku

Pasal 5

Aspek pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pelaku Ekspor yang meliputi:

  1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
  2. usaha menengah berorientasi Ekspor;
  3. koperasi; dan
  4. pelaku usaha lainnya.

Pasal 6

  1. PEN mendorong pengembangan usaha Pelaku Ekspor yang ada dan menghasilkan Pelaku Ekspor yang baru.
  2. Prinsip mengenal nasabah diterapkan kepada Pelaku Ekspor yang akan menggunakan PEN sebagaimanadimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

  1. Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  2. Usaha menengah berorientasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
  3. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.
  4. Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaku usaha yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) selain koperasi.
  5. Nilai nominal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.
  6. Ketentuan mengenai perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

PEN yang ditujukan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan melalui:

  1. pembiayaan langsung;
  2. pembiayaan inti plasma;
  3. pembiayaan kepada Lembaga Jasa Keuangan yang memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c;
  4. pembiayaan kepada jaringan rantai suplai/pasok (supply chain financing); dan/atau
  5. skema pembiayaan, penjaminan, dan asuransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2
Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Produk

Pasal 9

  1. Aspek produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa barang dan/atau jasa.
  2. Produk berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang konsumsi dan barang produksi.
  3. Produk berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disuplai dengan cara:
    1. pasokan lintas batas (cross border supply);
    2. konsumsi di luar negeri (consumption abroad);
    3. keberadaan komersial (commercial presence); atau
    4. perpindahan manusia (movement of natural persons).

Pasal 10

  1. PEN mendorong Ekspor produk industri prioritas dan industri potensial.
  2. Kriteria produk industri prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kriteria produk industri potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan koordinasi dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri.

Paragraf 3
Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Pasar

Pasal 11

  1. Aspek pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa pasar tradisional dan pasar nontradisional.
  2. Kriteria pasar tradisional dan pasar nontradisional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Ekspor Nasional Dalam Rangka Menghemat Devisa

Pasal 12

PEN dalam rangka menghemat devisa dilakukan melalui pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta kebijakan lain bagi industri dan penyedia jasa yang menghasilkan bahan baku dan jasa yang sebelumnya diimpor.

Bagian Keempat
Pembiayaan Ekspor Nasional
Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Produksi Nasional

Pasal 13

PEN dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional dilakukan melalui pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta kebijakan lain dalam pengembangan industri pengolahan dan penyedia jasa di dalam negeri untuk menghasilkan barang dan/atau jasa berorientasi Ekspor.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Arah Strategi Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 14

Dalam melaksanakan arah strategi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

  1. Menteri melakukan monitoring dan evaluasi serta dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan;
  2. LPEI melaksanakan langkah mitigasi risiko dan prinsip tata kelola yang baik.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

  1. LPEI melaksanakan PEN berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
  2. Dalam melaksanakan PEN, LPEI merupakan lembaga keuangan yang memiliki karakteristik khusus dalam:
    1. risiko kepailitan;
    2. kelancaran pembayaran kewajiban; dan
    3. penerapan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan bagi Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI.
  3. Dalam pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi mitra LPEI memperhatikan status LPEI yang memiliki karakteristik khusus serta memenuhi ket entuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 16

  1. Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), LPEI menyediakan fasilitas dalam bentuk:
    1. pembiayaan;
    2. penjaminan; dan/atau
    3. asuransi.
  2. Selain kegiatan menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melaksanakan kegiatan berupa:
    1. menyediakan jasa konsultasi;
    2. melakukan restrukturisasi PEN;
    3. melakukan reasuransi;
    4. melakukan penyertaan modal; dan/atau
    5. melakukan kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPEI dapat menjalankan peran mengisi ceruk pasar (fill the market gap).

Pasal 17

  1. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang melakukan:
    1. Ekspor langsung (direct export) dan Ekspor tidak langsung (indirect export); dan/atau
    2. kegiatan penunjang Ekspor.
  2. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat diberikan kepada Pelaku Ekspor yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

LPEI dapat memberikan PEN kepada badan usaha yang baru dibangun/dalam masa rintisan (startup).

Pasal 19

LPEI dapat memberikan PEN kepada Pelaku Ekspor dengan komposisi tertentu untuk mendukung pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pasal 20

  1. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
  2. Dalam memberikan fasilitas dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI wajib:
    1. membuka unit kerja khusus;
    2. mengalokasikan modal tersendiri;
    3. melakukan pembukuan secara terpisah;
    4. menunjuk Dewan Pengawas Syariah; dan
    5. mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua
Fasilitas Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 21

  1. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekspor pada tahap sebelum pengapalan (pre-shipment) atau setelah pengapalan (post-shipment).
  2. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekspor untuk transaksi/proyek yang dikategorikan:
    1. dapat dibiayai oleh perbankan (bankable) dan mempunyai prospek (feasible); atau
    2. tidak dapat dibiayai oleh perbankan (not bankable), tetapi mempunyai prospek (feasible)
    untuk peningkatan Ekspor nasional.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori transaksi/proyek yang diberikan kepada Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Jasa Konsultasi

Pasal 22

  1. Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditujukan kepada pihak terkait untuk memberi bantuan dan mengatasi hambatan dalam rangka Ekspor serta penyediaan PEN.
  2. Jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    1. konsultasi;
    2. pemberdayaan;
    3. pengembangan kapasitas;
    4. advokasi; dan/atau
    5. jasa konsultasi lainnya.
  3. Dalam memberikan jasa konsultasi, LPEI dapat mengenakan imbal jasa konsultasi kepada penerima jasa konsultasi.

Bagian Keempat
Restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 23

Kegiatan restrukturisasi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan upaya LPEI:

  1. membantu nasabahnya agar dapat menyelesaikan kewajiban, melalui:
    1. penjadwalan kembali (reschedulling);
    2. persyaratan kembali (reconditioning);
    3. penataan kembali (restructuring); dan
    4. upaya penyelesaian kewajiban lainnya yang lazim dilakukan dalam industri jasa keuangan;
  2. melakukan regres untuk penyelesaian penjaminan; atau
  3. melakukan subrogasi untuk penyelesaian asuransi dalam hal dapat dilakukan subrogasi.

Bagian Kelima
Reasuransi

Pasal 24

Kegiatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan LPEI dalam hal:

  1. menjadi pihak yang menerima pengalihan risiko dari perusahaan asuransi lain; dan/atau
  2. menjadi pihak yang mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi lain.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal

Pasal 25

  1. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan dengan persetujuan Menteri.
  2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada badan hukum dalam negeri dan badan hukum luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Lain yang Menunjang Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 26

  1. Kegiatan lain yang menunjang fungsi, tugas, dan wewenang LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia serta mengikuti perkembangan perdagangan internasional.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    1. penjaminan balik;
    2. penjaminan bersama (joint-guarantee);
    3. pembiayaan substitusi impor;
    4. pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional;
    5. fasilitasi kegiatan imbal dagang;
    6. pemberian fasilitas diskonto (discounting facilities);
    7. berperan sebagai fasilitator, akselerator, agregator, serta arranger untuk kegiatan Ekspor;
    8. pemberian pendampingan teknis (technical assistance);
    9. penyediaan fasilitas pembiayaan sistem resi gudang dan/atau bukti kerja sama tiga pihak/ perjanjian manajemen agunan (collateral management agreement);
    10. pemasaran, promosi, dan kerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya di negara tujuan Ekspor yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan/atau
    11. kegiatan lainnya setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
  3. Pembiayaan substitusi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan data yang diterbitkan oleh lembaga/badan penyedia data yang kredibel baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
  4. Pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan rekomendasi menteri atau pimpinan lembaga terkait dan persetujuan Menteri.

BAB IV
PENGUKURAN KINERJA

Pasal 27

  1. Menteri selaku pembina menetapkan ukuran kinerja LPEI terhadap PEN yang dilaksanakan oleh LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
  2. Penetapan ukuran kinerja LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
    1. melaksanakan penugasan khusus;
    2. memberikan PEN kepada Pelaku Ekspor sesuai dengan strategi PEN; dan/atau
    3. mendorong Pelaku Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c untuk mengembangkan barang dan/atau jasa yang berorientasi Ekspor.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengukuran kinerja LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
SINERGI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan

Pasal 28

  1. Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan.
  2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 29

Untuk menunjang peran LPEI dalam pelaksanaan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat:

  1. melakukan transaksi pasar uang;
  2. menerima dan melaporkan devisa hasil Ekspor;
  3. melakukan lindung nilai (hedging);

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah

Pasal 30

Dalam menyusun strategi PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPEI berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 31

  1. Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka mendorong program Ekspor nasional.
  2. Dalam melakukan kegiatan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 32

  1. Dalam hal pelaksanaan PEN terkait dengan politik luar negeri, LPEI berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
  2. PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

  1. Dalam mengoptimalkan potensi Ekspor di daerah tertentu, LPEI dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah.
  2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk pengembangan usaha dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sinergi dengan Eximbank dan Export Credit Agency Negara Lain

Pasal 34

  1. Selain bertindak sebagai eximbank, LPEI juga bertindak sebagai export credit agency bagi negara Republik Indonesia.
  2. Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat melakukan kerja sama dengan eximbank dan export credit agency negara lain.

Bagian Keempat
Sinergi dengan Pihak Lain

Pasal 35

Dalam melaksanakan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LPEI dapat bekerja sama dengan:

  1. lembaga pendidikan tinggi;
  2. lembaga internasional; dan/atau
  3. lembaga atau pihak lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

LPEI menyusun RJP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 117

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional

[ Fptp By R. Haussmann, Cesar Hidalgo, et.al. Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 Unported license. See permission to share image on web at: - Economic Complexity Observatory, MIT Media Lab and the Center for International Development at Harvard University. (TC) , , ]