PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki dasar hukum dan latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berasaskan keseimbangan antara Pelaku Usaha dan kepentingan umum dengan tujuan antara lain untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha:

Sanksi Administratif Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya adalah:

  1. Sanksi administratif yang dijatuhkan sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang terjadi atas pelarrggaran yang dilakukan oleh pelaku Usaha;

  2. Sanksi aidministratif yang dijatuhkan tidak menyebabkan berhentinya kegiatan usaha namun efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran lainnya yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan keberlangsungan usaha maka kegiatan ekonorni akan tetap dijalankan yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui lapangan kerja, ketersediaan barang atau jasa, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

  3. Sanksi administratif yang dijatuhkan harus disertai dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur.

Besaran Denda Sanksi Administratif Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditetapkan bahwa tindakan administratif berupa sanksi denda yang dapat dikenakan oleh Komisi adalah sebesar paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Demi kepastian hukum dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah ini menetapkan batas maksimum besaran sanksi denda yang dapat dikenakan oleh Komisi, terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu Pelaku Usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656. Agar setiap orang mengetahinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Latar Belakang

Pertimbangan PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

Penjelasan Umum PP Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama yang terkait dengan sanksi berupa tindakan administratif yang dapat dikenakan oleh Komisi, pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi, dan rasionalisasi terhadap ketentuan sanksi pidana serta melakukan penyesuaian peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dapat berlangsung seiring dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, sehingga tercipta praktek kegiatan usaha yang lebih kondusif dan menitikberatkan pada persaingan usaha yang sehat dalam kerangka pengawasan oleh Komisi yang profesional dan akuntabel.

Untuk keperluan pelaksanaan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai:

  1. kewenangan Komisi;

  2. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan

  3. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.

Mengingat pengaturan tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang sangat dinamis, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dengan tujuan bahwa Komisi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih profesional, terukur dan akuntabel, serta terus-menerus membangun dan menerapkan praktek terbaik (best practice) yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Isi PP tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh Pelaku Usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

  2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

  3. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

  4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkuta bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol.

  5. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

  6. Pasar Bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkaian atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.

  7. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

  8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

  9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

  1. kewenangan Komisi

  2. kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan

  3. pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi.

BAB II
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 3

Komisi mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang.

Pasal 4

  1. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, termasuk pengawasan putusan, dibentuk Majelis Komisi.

  2. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:

    1. berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang;

    2. berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau

    3. terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan/atau Pasal 28 Undang-Undang.

BAB III
KRITERIA SANKSI, JENIS SANKSI, DAN BESARAN DENDA

Bagian Kesatu
Kriteria Sanksi

Pasal 5

  1. Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan:

    1. sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha;

    2. dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau

    3. dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.

  2. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Undang-Undang.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi

Pasal 6

  1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. penetapan pembatalan Perjanjian;

    2. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;

    3. perintah kepada Pelaku Usaha untuk mnghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek Monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;

    4. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;

    5. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;

    6. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau

    7. pengenaan denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

  1. Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang.

  2. Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada:

    1. sebagian Perjanjian; atau

    2. keseluruhan Perjanjian.

  3. Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan sebagian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan dalam hal sebagian ketentuan dalanm Perjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentuan Undang-Undang.

  4. Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan keseluruhan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan dalam hal seluruh ketentuan atau hampir seluruh ketentuan dalam Perjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentuan Undang-Undang.

Pasal 8

Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang.

Pasal 9

  1. Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 Undang-Undang.

  2. Tindakan adminisiratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa;

    2. penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa;

    3. penghentian penolakan atau tindakan menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;

    4. penghentian kegiatan yang menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;

    5. penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau Jasa di Pasar Bersangkutan;

    6. penghentian diskriminasi;

    7. penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah;

    8. penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa;

    9. pengghentian Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;

    10. penghentian Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha Pelaku Usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;

    11. penghentian Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Pelaku Usaha pesaing;

    12. perintah kepada Pelaku Usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang berjabat rangkap; dan/atau

    13. perintah kepada Pelaku Usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang.

Pasal 10

Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang.

Pasal 11

Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang.

Bagian Ketiga
Besaran Denda

Pasal 12

  1. Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayaL (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

    1. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau

    2. paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang.

  2. Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Pasal 13

  1. Tindakan administratif berupa denda yang tercantum dalam putusan Komisi, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan piutang negara dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

  2. Dalam hal terlapor tidak melaksanaka utusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas:

  1. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;

  2. durasi waktu terjadinya pelanggaran;

  3. faktor yang meringankan;

  4. faktor yang memberatkan; dan/atau

  5. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Pasal 15

Faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

  1. Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;

  2. Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara;

  3. Pelaku Usaha beium pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

  4. Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan;

  5. Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin/inisiator dari pelanggaran; dan/atau

  6. dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.

Pasal 16

Faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:

  1. Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

  2. Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran.

Pasal 17

Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi jika dikenakan tingkat denda tertentu.

Pasal 18

  1. Komisi dapat memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan pembayaran denda berdasarkan permohonan tertulis dari Pelaku Usaha dengan dilengkapi data dukung.

  2. Kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu berdasarkan alasan yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan Pelaku Usaha.

BAB IV
PEMERIKSAAN KEBERATAN DAN KASASI ATAS PUTUSAN KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 19

  1. Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

  2. Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan Komisi.

  3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

  4. Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan dengan hukum acara perdata.

Pasal 20

  1. Pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonbsia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga.

  2. Pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 21

  1. Komisi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, menetapkan Peraturan Komisi.

  2. Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penanganan perkara oleh Komisi yang telah memasuki sidang Majelis Komisi namun belum diputuskan, tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 24

Komisi melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Komisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656. Agar setiap orang mengetahinya.