Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on September 16, 2019
Bis BUMD Trans Jakarta, PP 54 th 2017

UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Badan Usaha Milik Daerah dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dan terus terang sepertinya BUMD memang hanya seperti itu, tidak pernah memberi laba dan manfaat kepada masyarakat luas, hanya beberapa masyarakat elite daerah, yang menyebabkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan hanyalah dongeng pengantar tidur, apalagi ketika memang tidak ngantuk dan menjadikannya dongeng yang memuakkan.

Padahal untuk mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Namun pertanyaannya adalah pemerintah daerah atau pemerintah seperti apakah sih selama ini yang bagus dan bisa diharapkan?. Anda tahu jawabannya semuanya deh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta. Dan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya PP 54 tahun 2017 tentang BUMD diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Penjelasan atas PP 54 tahun 2017 tentang BUMD ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta.

Mari kita simak apa isi PP 54 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

PP 54 tahun 2017 tentang BUMD

Latar Belakang

Latar belakang penetapan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 54 tahun 2017 tentang BUMD adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) ;
  2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Penjelasan tentang PP BUMD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Isi PP 54 tahun 2017 tentang BUMD

Berikut adalah batang tubuh PP 54 tahun 2017 tentang BUMD (bukan format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
  4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
  7. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
  8. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
  9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
  10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  12. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
  14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
  15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
  16. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
  17. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
  18. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II
KEBIJAKAN BUMD

Pasal 2

  1. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
  2. Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
    1. penyertaan modal;
    2. subsidi;
    3. penugasan;
    4. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
    5. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 3

  1. Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
    1. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
    2. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
  2. Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
  3. Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
  4. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
    7. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;
    10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; danvjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
  5. Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
  6. Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
    1. target kinerja BUMD;
    2. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
    3. laporan keuangan BUMD.
  7. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III
PENDIRIAN BUMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Daerah dapat mendirikan BUMD.
  2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
  3. BUMD terdiri atas:
    1. perusahaan umum Daerah; dan
    2. perusahaan perseroan Daerah.
  4. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
  5. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 5

  1. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
  2. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Pasal 6

  1. Karakteristik BUMD meliputi:
    1. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
    2. badan usaha dimiliki oleh:
      1. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
      2. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
      3. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
      4. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
    3. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
    4. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
    5. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
  2. Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Bagian Kedua
Tujuan Pendirian BUMD

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

  1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Ketiga
Dasar Pendirian BUMD

Pasal 9

  1. Pendirian BUMD didasarkan pada:
    1. kebutuhan Daerah; dan
    2. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
  2. Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
    1. pelayanan umum; dan
    2. kebutuhan masyarakat.
  3. Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
  4. Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
    1. peraturan perundang-undangan;
    2. ketersediaan teknologi; dan
    3. ketersediaan sumber daya manusia.
  5. Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
  6. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 10

  1. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.
  2. Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
    1. kebutuhan Daerah;
    2. analisa kelayakan usaha;
    3. ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
    4. dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
    5. dokumen RPJMD.
  3. Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  4. Hasil penilaian Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan rencana pendirian BUMD diterima.
  5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Bagian Keempat
Perda Pendirian BUMD

Pasal 11

  1. Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
    1. nama dan tempat kedudukan;
    2. maksud dan tujuan;
    3. kegiatan usaha;
    4. jangka waktu berdiri;
    5. besarnya modal dasar dan modal disetor;
    6. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
    7. penggunaan laba.
  2. Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:
    1. nama dan tempat kedudukan;
    2. maksud dan tujuan;
    3. kegiatan usaha;
    4. jangka waktu berdiri; dan
    5. besarnya modal dasar.
  3. Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
    1. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
    2. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.
  4. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Nama dan Tempat Kedudukan BUMD

Pasal 12

  1. Perusahaan umum Daerah harus menggunakan nama yang:
    1. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
    2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
    3. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
    4. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
    5. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri;
    6. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
    7. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
    8. tidak mengandung bahasa asing.
  2. Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Pasal 13

  1. Perusahaan umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum Daerah.
  2. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum Daerah.

Pasal 14

  1. Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:
    1. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
    2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
    3. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
    4. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
    5. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;
    6. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
    7. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
    8. tidak mengandung bahasa asing; atau
    9. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
  2. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
  3. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal 15

  1. Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.
  2. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.

Bagian Keenam
Anggaran Dasar BUMD

Paragraf 1
Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah

Pasal 16

Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 2
Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 17

  1. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    1. nama dan tempat kedudukan;
    2. maksud dan tujuan;
    3. kegiatan usaha;
    4. jangka waktu berdiri;
    5. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
    6. jumlah saham;
    7. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
    8. nilai nominal setiap saham;
    9. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
    10. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
    11. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
    12. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
    13. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
    14. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

BAB IV
MODAL BUMD

Bagian Kesatu
Sumber Modal BUMD

Pasal 19

  1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
    1. penyertaan modal Daerah;
    2. pinjaman;
    3. hibah; dan
    4. sumber modal lainnya.
  2. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
    1. APBD; dan/atau
    2. konversi dari pinjaman.
  3. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
    1. Daerah;
    2. BUMD lainnya; dan/atau
    3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
    1. Pemerintah Pusat;
    2. Daerah;
    3. BUMD lainnya; dan/atau
    4. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
    1. kapitalisasi cadangan;
    2. keuntungan revaluasi aset; dan
    3. agio saham.

Pasal 20

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 21

  1. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
    1. pendirian BUMD;
    2. penambahan modal BUMD; dan
    3. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
  2. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
  3. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
  4. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 22

  1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
  2. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
  3. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.
  4. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23

  1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
    1. pengembangan usaha;
    2. penguatan struktur permodalan; dan
    3. penugasan Pemerintah Daerah.
  2. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Bagian Ketiga
Pengurangan Modal Daerah

Pasal 24

  1. Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
  2. Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
  3. Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
  4. Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat
Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 25

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 26

  1. BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
  2. Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hibah

Pasal 27

  1. BUMD dapat menerima hibah.
  2. Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sumber Modal Lainnya

Pasal 28

  1. Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS.
  2. Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
ORGAN DAN PEGAWAI BUMD

Bagian Kesatu
Organ BUMD

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

  1. Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
  2. Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:
    1. KPM;
    2. Dewan Pengawas; dan
    3. Direksi.
  3. Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
    1. RUPS;
    2. Komisaris; dan
    3. Direksi.

Pasal 30

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2
KPM

Pasal 31

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

  1. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.
  2. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
  3. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 32

  1. KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
  2. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. rapat tahunan;
    2. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan c. rapat luar biasa.

Paragraf 3
RUPS

Pasal 33

  1. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
  2. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 34

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

  1. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  2. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
  3. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Paragraf 4
Dewan Pengawas dan Komisaris

Pasal 36

  1. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 37

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. sehat jasmani dan rohani;
  2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  3. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  4. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  5. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  6. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  7. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  8. tidak pernah dinyatakan pailit;
  9. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  10. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  11. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39

  1. Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
  2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

  1. Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
  2. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
  3. Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
  4. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
  5. Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 41

  1. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
  2. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
  3. Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas atau 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
  4. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

  1. Dewan Pengawas bertugas:
    1. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
    2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
  2. Komisaris bertugas:
    1. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
    2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
  3. Dewan Pengawas wajib:
    1. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
    2. membuat dan memelihara risalah rapat.
  4. Komisaris wajib:
    1. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
    2. membuat dan memelihara risalah rapat.
  5. Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:

  1. meninggal dunia;
  2. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  3. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

  1. Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
  2. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
  3. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
  4. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.
  5. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 46

  1. Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
  2. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan:
    1. tidak dapat melaksanakan tugas;
    2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    3. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
    4. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    5. mengundurkan diri;
    6. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    7. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 47

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48

  1. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
  2. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49

  1. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    1. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
    2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
  2. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50

  1. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
  2. Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
  3. KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 51

  1. Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
  2. Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
    1. honorarium;
    2. tunjangan;
    3. fasilitas; dan/atau
    4. tantiem atau insentif kinerja.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 52

  1. Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
  2. Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 53

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 54

  1. Keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris diambil dalam rapat Dewan Pengawas atau Komisaris.
  2. Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas atau Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
  3. Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Paragraf 5
Direksi

Pasal 55

  1. Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.
  2. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 56

Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.

Pasal 57

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. sehat jasmani dan rohani;
  2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  3. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  4. memahami manajemen perusahaan;
  5. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  6. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  7. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  8. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  9. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  10. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  11. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  12. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 58

  1. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
  2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 59

  1. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
  2. Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
  3. Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
  4. Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 60

  1. Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
  2. Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
  3. Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
  4. Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
  5. Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 61

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

  1. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 62

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 63

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

  1. meninggal dunia;
  2. masa jabatannya berakhir; atau
  3. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 64

  1. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
  2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
  3. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
  4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
  5. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan.

Pasal 65

  1. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
  2. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
    1. tidak dapat melaksanakan tugas;
    2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    3. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
    4. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    5. mengundurkan diri;
    6. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
    7. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 66

Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 67

  1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    1. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
    2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
  2. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 68

  1. Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
  2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
  4. Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 69

  1. Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
  2. Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
  3. Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
    1. gaji;
    2. tunjangan;
    3. fasilitas; dan/atau
    4. tantiem atau insentif pekerjaan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 70

  1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
  2. Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
  3. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 71

  1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
  2. Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
  3. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
  4. KPM atau RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 72

  1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan umum Daerah apabila:
    1. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
    2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
  2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
    1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;
    2. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau
    3. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah.

Pasal 73

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Pegawai BUMD

Pasal 74

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 75

  1. Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
  2. Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
  3. Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
    1. gaji;
    2. tunjangan;
    3. fasilitas; dan/atau
    4. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 76

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 78

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 79

  1. Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
  2. Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
  3. Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 80

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

  1. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
  2. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
  3. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 81

  1. Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
  2. Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

  1. Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
  2. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 84

  1. Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
  2. Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
  3. Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 85

Komite audit mempunyai tugas:

  1. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
  2. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
  3. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  4. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
  5. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 86

  1. Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
  2. Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 87

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL,
DAN PELAPORAN BUMD

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis BUMD

Pasal 88

  1. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  2. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    1. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
    2. kondisi BUMD saat ini;
    3. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
    4. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
  3. Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.
  4. Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
  5. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
  6. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

Pasal 89

  1. Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
  2. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
  3. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
  4. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Operasional BUMD

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 91

  1. Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
  2. Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
  3. Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
  4. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
    1. organ;
    2. organisasi dan kepegawaian;
    3. keuangan;
    4. pelayanan pelanggan;
    5. resiko bisnis;
    6. pengadaan barang dan jasa;
    7. pengelolaan barang;
    8. pemasaran; dan
    9. pengawasan.
  5. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
  6. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 92

  1. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
  2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
    1. transparansi;
    2. akuntabilitas;
    3. pertanggungjawaban;
    4. kemandirian; dan
    5. kewajaran.
  3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
    1. mencapai tujuan BUMD;
    2. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
    3. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
    4. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
    5. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
    6. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
  4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
  5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 93

  1. Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
  2. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 94

  1. BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
  2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
  3. Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
  4. Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
  5. Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
  6. Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
    1. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
    2. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    3. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
    4. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
  7. BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
  8. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 95

  1. BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
  2. Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
  3. Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 96

  1. Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
  2. Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
  3. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
  4. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
  5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
  6. Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi BUMD

Pasal 97

  1. Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
  2. Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
  3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
  4. Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.
  5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
  6. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
  7. Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
  8. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 98

  1. Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
    1. laporan keuangan;
    2. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
    3. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
    4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
    5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
    6. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
    7. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
  2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
    1. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    2. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    3. laporan arus kas;
    4. laporan perubahan ekuitas; dan
    5. catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4
Laporan Tahunan
Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 99

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB VIII
PENGGUNAAN LABA BUMD

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Perusahaan Umum Daerah

Pasal 100

  1. Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
  2. Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    1. pemenuhan dana cadangan;
    2. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
    3. dividen yang menjadi hak Daerah;
    4. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
    5. bonus untuk pegawai; dan/atau
    6. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. KPM memprioritaskan penggunaaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
  4. Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 101

  1. Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
  2. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
  3. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
  4. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
  5. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.
  6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 102

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 103

  1. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
  2. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 104

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba
Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 105

  1. Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
  2. Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Ketiga
Penggunaan Laba BUMD
Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 106

  1. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
  2. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB IX
ANAK PERUSAHAAN BUMD

Pasal 107

  1. BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
  2. Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
    1. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
    2. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
  3. Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
    1. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
    2. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    3. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
    4. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
  4. Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    1. disetujui oleh KPM atau RUPS;
    2. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
    3. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    4. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
    5. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
  5. Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM atau RUPS.

BAB X
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

  1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
  2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.
  3. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
  4. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    1. penyertaan modal Daerah;
    2. subsidi;
    3. pemberian pinjaman; dan/atau
    4. hibah.
  5. BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
  6. Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM atau RUPS.
  7. Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
  8. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
EVALUASI, RESTRUKTURISASI,
PERUBAHAN BENTUK HUKUM,
DAN PRIVATISASI BUMD

Bagian Kesatu
Evaluasi BUMD

Pasal 109

  1. Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
  2. Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
    1. BUMD;
    2. Pemerintah Daerah; dan/atau
    3. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
  4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
    1. penilaian kinerja;
    2. penilaian tingkat kesehatan; dan
    3. penilaian pelayanan.

Pasal 110

  1. Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD.
  2. Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan disampaikan kepada KPM atau RUPS.
  3. Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.
  4. Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 112

  1. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
  2. Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;
    2. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
    3. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
  3. Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD.
  4. Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 113

  1. Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
  2. Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    1. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
    2. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum BUMD

Pasal 114

  1. BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
  2. Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
  3. Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
    2. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
  4. Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Privatisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 113

  1. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah.
  2. Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    1. memperluas kepemilikan masyarakat;
    2. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
    3. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
    4. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
    5. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
    6. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2
Prinsip Privatisasi dan Kriteria
Perusahaan perseroan Daerah
Yang Dapat Diprivatisasi

Pasal 116

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 117

Perusahaan perseroan Daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria:

  1. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
  2. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 118

Perusahaan perseroan Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi:

  1. perusahaan perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah;
  2. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; atau
  3. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan Privatisasi.

Pasal 119

  1. Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
    1. penjualan saham langsung kepada pelanggan;
    2. penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan;
    3. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
    4. penjualan saham langsung kepada investor.
  2. Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3
Tata Cara Privatisasi

Pasal 120

  1. Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
  2. Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
  3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

  1. Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
  2. Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 123

  1. Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
  2. BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 124

  1. Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
  2. Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
  3. Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 125

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIII
KEPAILITAN BUMD

Pasal 127

  1. BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.
  3. Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
  4. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
  5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
  6. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 128

  1. Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
  2. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Bagian Kesatu
Pembinaan BUMD

Paragraf 1
Pembinaan BUMD oleh Menteri

Pasal 129

  1. Menteri melakukan pembinaan BUMD.
  2. Menteri dalam melaksanakan tugas pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
    2. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
    3. penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD;
    4. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD;
    5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD; dan
    6. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD.

Paragraf 2
Pembinaan BUMD oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 130

  1. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan teknis terhadap BUMD dengan menetapkan kebijakan teknis BUMD.
  2. Dalam rangka menetapkan kebijakan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian berkoordinasi dengan Menteri.

Paragraf 3
Pembinaan BUMD oleh Pemerintah Daerah

Pasal 131

  1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    1. Sekretaris Daerah;
    2. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
    3. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 132

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 133

  1. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
    1. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
    2. pembinaan kepengurusan;
    3. pembinaan pendayagunaan aset;
    4. pembinaan pengembangan bisnis;
    5. monitoring dan evaluasi;
    6. administrasi pembinaan; dan
    7. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
  2. Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan BUMD

Pasal 134

  1. Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
  3. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
  4. Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
    1. Pemerintah Daerah;
    2. Menteri untuk pengawasan umum; dan
    3. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
  5. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

Pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 137

  1. BUMD dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.
  2. Pembinaan dan pengawasan Asosiasi BUMD atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan asosiasi BUMD atau dengan nama lain diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 139

  1. Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD;
  2. Terhadap perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kepemilikan saham 1 (satu) Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen), Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
  3. Ketentuan mengenai penyesuaian kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 141

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

[ Foto BUMD Trans Jakarta oleh - Karya sendiri, , ]