Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on October 02, 2019
Sawah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada Petani dalam memperoleh lahan untuk mengembangkan Usaha Tani. Jaminan Luasan Lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 September 2019 di Jakarta. PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019. PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389, agar seluruh orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Latar Belakang

Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) ;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Penjelasan PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Lahan Pertanian memiliki nilai ekonomis, sosial, dan religius. Oleh karena itu Lahan Pertanian memiliki peran strategis bagi masyarakat, Indonesia yang bercorak agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor Pertanian. Dalam pembangunan pertanian, lahan merupakan sumber daya pokok dalam Usaha Tani, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Di sisi lain, lahan merupakan sumber daya alam yang terbatas tetapi kebutuhan terhadap lahan terus meningkat.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian yang berbasis lahan, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektare dan bahkan sebagian Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, yang merupakan buruh tani. Fenomena tersebut menunjukkan indikasi bahwa Petani kecil kian terdesak dan tidak berdaya dengan luasaii Usaha Tani yang sangat sempit.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan membuka akses lahan bagi Petani berlahan sempit dalam peningkatan luasan Lahan Pertanian untuk Usaha Tani melalui penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

Penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian dilakukan dengan menggunakan Tanah Negara untuk Usaha Tani yang diberikan melalui izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Selain itu, untuk menambah luasan lahan melalui kepemilikan lahan, Petani difasilitasi dalam memperoleh pinjaman modal. Adapun Petani yang alih profesi dengan mengalihkan kepemilikan lahan diberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta bantuan modal.

Sasaran penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas paling luas 2 (dua) hektare, Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pengaturan mengenai Jaminan Luasan Lahan Pertanian dalam peraturan pemerintah dengan ruang lingkup pengaturannya meliputi kemudahan untuk memperoleh Tanah Negara, kemudahan untuk memperoleh tanah terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian, fasilitasi pinjaman modal, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, serta bantuan modal.

Isi PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Berikut isi kebijakan Pemerintah dalam PP 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (bukan format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha tani.
  2. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
  3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
  4. Jaminan Luasan Lahan Pertanian adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada Petani dalam memperoleh lahan untuk mengembangkan Usaha Tani.
  5. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi pemanfaatan Lahan Pertanian untuk kegiatan selain pertanian.
  6. Tanah Negara Bebas yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang belum dilekati hak atas tanah.
  7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
PENYELENGGARAAN JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan Jaminan Luasan Lahan Pertanian bagi Petani.
  2. Jaminan Luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh:
    1. Tanah Negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian; dan
    2. Lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian.
  3. Tanah Negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tanah Negara yang penguasaannya berada di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  4. Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani.

Pasal 3

  1. Penetapan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Kemudahan untuk Memperoleh Tanah Negara yang Diperuntukkan atau
Ditetaokan Sebagai Kawasan Pertanian

Pasal 4

  1. Pemberian kemudahan untuk memperoleh Tanah Negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, paling luas 2 (dua) hektare.
  2. Kemudahan untuk memperoleh Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
    2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
    3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 5

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 6

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dapat mengajukan permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:

  1. berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi Tanah Negara yang akan diberikan; dan
  2. terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.

Pasal 7

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk memperoleh permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan yang meliputi.

  1. fotokopi kartu tanda penduduk atau keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
  2. surat pernyataan telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut yang divalidasi oieh kepala desa/lurah setempat;
  3. surat pernyataan telah memanfaatkan Tanah Negara, jika Petani telah memanfaatkan Tanah Negara yang divalidasi oleh kepala desa/lurah setempat; dan
  4. surat keterangan terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.

Pasal 8

  1. Bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap.
  2. Jika hasil verifikasi menunjukkan permohonan rzin telah memenuhi persyaratan, bupati/wali kota dalam waktu 5 (lima) hari kerja memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.
  3. Jika hasil verifikasi menunjukkan permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/wali kota dalam waktu 5 (lima) hari kerja menolak permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.
  4. Penolakan terhadap permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

Bupati/wali kota dalam memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten/kota setempat.

Pasal 10

Bupati/wali kota dalam memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Pemberian izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 12

Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan wajib:

  1. melakukan Usaha Tani dengan menerapkan cara budi daya pertanian yang baik (good agriculture practices), cara panen hasil pertanian yang baik (good handling practices), dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik (good manufacturing practices);
  2. memanfaatkan lahan sesuai peruntukkannya;
  3. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  4. mencegah kerusakan lahan; dan
  5. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup

Pasal 13

Selain kewajibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pernanfaatan dilarang :

  1. mengalihfungsikan Lahan Pertanian menjadi lahan nonpertanian;
  2. mengalihkan Lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari bupati/wali kota; dan
  3. mengalihkan pengusahaan, pengelolaan, atau pemanfaatan Lahan Pertanian kepada pihak lain.

Pasal 14

  1. Izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku selama Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan:
    1. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
    2. tidak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  2. Dalam hal kepentingan umum, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut.

Bagian Ketiga
Kemudahan untuk Memperoleh Lahan Pertanian yang Berasal dari Penetapan
Lahan Terlantar yang Potensial Sebagai Lahan Pertanian

Pasal 15

  1. Kemudahan untuk memperoleh Lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
    1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
    2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
    3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemberian kemudahan untuk memperoleh Lahan Pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai Lahan Pertanian kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Petani setempat yang:
    1. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan Lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
    2. memiliki Lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare
  3. Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
    1. berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah terlantar yang akan diberikan; dan
    2. terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.
  4. Tata cara pemberian kemudahan memperoleh tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pinjaman Modal

Pasal 16

  1. Fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada:
    1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
    2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
    3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.
  3. Pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan Pertanian.

Pasal 17

  1. Fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit berupa:
    1. prosedur mudah;
    2. persyaratan ringan; dan
    3. pemberian akses terhadap lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan pertanian.
  2. Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan fasilitasi jaminan untuk memperoleh pinjaman tanpa agunan.
  3. Fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Modal

Pasal 18

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiiiki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud daiam Pasal 16 untuk alih profesi.
  2. Alih profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi profesi di bidang penanganan kegiatan panen dan pascapanen, teknologi pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.
  3. Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.
  4. Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
    1. pelatihan kepemimpinan dan manajemen pertanian; dan
    2. pelatihan teknis pertanian.
  5. Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada Petani yang telah:

  1. memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
  2. memperoleh fasilitasi pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
  3. alih profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Pembinaan kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

  1. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  2. penerapan cara budi daya pertanian yang baik (good agriculture practices), cara panen hasil pertanian yang baik (good handling practices), dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik (good manufactuing practices); dan
  3. bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

  1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Pasal 22

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan paling sedikit untuk:

  1. memverifikasi data penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian dengan hasil pemeriksaan lapangan; dan
  2. mengetahui perkembangan penyelenggaraan Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

Pasal 23

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) paiing sedikit memuat informasi mengenai:

  1. luas Lahan Pertanian dan lokasi secara spasial;
  2. jumlah Petani yang memperoleh Jaminan Luasan Lahan Pertanian; dan
  3. penilaian terhadap penerapan cara budi daya pertanian yang baik (good agriculture practices), cara panen hasil pertanian yang baik (good handling practices), dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik (good manufactunng practices).

Pasal 24

  1. Hasil pengawasan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.
  2. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dari:
    1. bupati/wali kota kepada gubernur; dan
    2. gubernur kepada Menteri.
  3. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
  4. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
  5. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Petani yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 15, serta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif oleh bupati/wali kota berupa pencabutan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian

[ Foto Sawah berteras pada lereng-lereng yang merupakan DAS Cipamingkis di Sukamakmur, Kabupaten Bogor. , ]