Peraturan Kepolisian 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM

SIM singkatan dari Surat Izin Mengemudi, SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. SIM Internasional adalah SIM yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mengemudikan Ranmor di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Surat Izin Mengemudi dalam pendaftaraannya diatur dengan Peraturan Kepolisian 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Pepol 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2012).

SIM dan Tata Cara permohonannya

Syarat mendapatkan SIM adalah dengan mengumpulkan Pas Photo, Foto Copy KTP dan syarat usia harus mencukupi yakni SIM A pemohon usia 17 tahun, SIM B I dan B II pemohon 20 tahun, SIM C dan D pemohon 17 tahun dan SIM Umum pemohon usia 21 tahun.

Tata Cara mengajukan permohonan pembuatan SIM adalah dengan mengisi formulir permohonan disertai foto copy KTP dan pas photo, mengikuti ujian Teori, bila lulus ujian teori, maka berhak untuk mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaki dan bila lulus dalam ujian teori dan praktek, maka pemohon akan dipanggil untuk pembuatan SIM.

Persyaratan untuk mengajukan SIM Umum adalah memiliki SIM yaitu Golongan A untuk A Umum, Golongan A Umum untuk B I dan B I Umum serta Golongan B I Umum untuk B II Umum; Pengalaman mengemudi minimal 12 bulan pada golongan SIM yang dimiliki; KTP / jati diri; Lulus ujian teori dan Praktek I dan Praktek II; Diwajibkan mengikuti klinik mengemudi.

SIM berlaku 5 tahun jadi SIM yang sudah tidak berlaku adalah Habis masa berlakunya 5 tahun; SIM rusak; Digunakan orang lain; Diperoleh dengan cara tidak sah; dan Data yang ada pada SIM dirubah.

Administrasi biaya pembuatan SIM mengacu pada PP 50 tahun 2010 tentang PNPB yang berlaku pada POlri yaitu:

  1. Biaya SIM A Baru sebesar Rp.120.000,-

  2. Biaya SIM A Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-

  3. Biaya SIM B I Baru sebesar Rp.120.000,-

  4. Biaya SIM B I Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-

  5. Biaya SIM B II Baru sebesar Rp.120.000,-

  6. Biaya SIM B II Perpanjangan sebesar Rp.80.000,-

  7. Biaya SIM C Baru sebesar Rp.100.000,-

  8. Biaya SIM C Perpanjangan sebesar Rp.75.000,-

  9. Biaya SKUKP sebesar Rp. 50.000.

Prosedur atau kelengkapan yang harus ada untuk menerbitkan SIM, yaitu pemohon harus melampirkan KTP yang sah; Fotocopy KTP; Surat Keterangan Dokter sehat jasmani; Surat keterangan sehat rohani (Psikologi) dan BIT SIM dilengkapi hasil uji simulator.

Membuat SIM secara Online

Sekarang mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi sudah dapat dilakukan secara Online dengan mengisi form registrasi yang ada di website Polri setempat untuk pengajuan formulir. Untuk mengajukan pembuatan SIM C online dapat dilakukan dengan melalui Aplikasi Sinar atau SIM Nasional Presisi. Aplikasi Sinar dapat diunduh via App Store untuk HP iOS maupun Google Play Store untuk HP Android.

Membuat SIM baru dengan aplikasi Sinar, pemohon masih tetap melakukan Ujian Praktik di Satpas yang dipilih. Cara pengajuan SIM baru di aplikasi Sinar caranya adalah sebagai berikut:

  1. Unduh dan instal aplikasi Sinar;

  2. Lakukan verifikasi nomor ponsel melalui kode OTP yang dikirimkan lewat SMS;

  3. Registrasi dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK);

  4. Lakukan face recognition;

  5. Pilih jenis SIM yang diajukan yaitu SIM C;

  6. Lakukan pembayaran PNBP SIM baru;

  7. Kerjakan Ujian Teori online yang diawali dengan simulasi contoh soal;

  8. Jika Ujian Teori online lulus, maka mendapatkan QR Code;

  9. Pilih Satpas untuk melakukan Ujian Praktik dan pilih jadwal ujian;

  10. Kunjungi Satpas dan jika lulus Ujian Praktik akan mendapatkan SIM baru.

Penggolongan SIM

Ranmor adalah singkatan dari Kendaraan Bermotor. Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sepeda Motor adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah (pelindung) dan dengan atau tanpa kereta samping atau Ranmor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Ranmor dibedakan menjadi 2 yaitu Ranmor Perseorangan dan Ranmor Umum. Ranmor Perseorangan adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang tanpa dipungut bayaran. Ranmor Umum adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan. SIM yang diterbitkan Polri adalah SIM Ranmor Perseorangan; SIM Ranmor umum; dan SIM Internasional.

SIM yang diterbitkan Polri terbagi dalam Golongan SIM, diantaranya adalah:

  1. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan;

  2. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum;

  3. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan;

  4. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum;

  5. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);

  6. SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);

  7. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic);

  8. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic) sampai dengan 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;

  9. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;

  10. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C; dan

  11. SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi ditetapkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2021. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2021.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160. Agar setiap orang mengetahuinya.

Perpol 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM

Mencabut

Peraturan Polri 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2012).

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Peraturan Kepolisian 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM adalah:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;

  2. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;

Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Kepolisian tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Isi Peraturan Kepolisian 5 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, bukan format asli:

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

  2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

  3. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.

  4. Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Kakorlantas Polri adalah unsur pimpinan pada Korlantas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolri.

  5. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

  6. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.

  7. SIM Internasional adalah SIM yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mengemudikan Ranmor di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

  8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan atau mengendarai Ranmor di jalan yang telah memiliki SIM.

  9. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi Pengemudi.

  10. Satpas Pembantu adalah Satpas yang bersifat statis pada tempat tertentu di luar lingkungan Polri.

  11. Satpas Keliling adalah Satpas yang bersifat dinamis menggunakan Ranmor atau moda transportasi lainnya.

  12. Sepeda Motor adalah Ranmor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah (pelindung) dan dengan atau tanpa kereta samping atau Ranmor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

  13. Ranmor Perseorangan adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang tanpa dipungut bayaran.

  14. Ranmor Umum adalah setiap Ranmor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

  15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

  16. Keadaan Kahar adalah kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia seperti bencana alam atau non alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, dan kejadian lain berdasarkan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menyatakan Keadaan Kahar.

  17. Poin adalah nilai yang diberikan kepada pemilik SIM dalam setiap melakukan pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang dibuat secara variatif berdasarkan penggolongan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

  18. Sistem Informasi Pelanggar dan Kecelakaan Lalu Lintas Pemilik SIM yang selanjutnya disingkat SIPKLL Pemilik SIM adalah sistem informasi yang mendatakan secara elektronik perilaku pemilik SIM dalam mengemudikan Ranmor dan berlalu lintas di jalan.

BAB II
PENERBITAN SIM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

  1. Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan.

  2. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri.

  3. SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.

  4. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media penyimpan data atau media lain.

  5. SIM sebagaimana dimasud pada ayat (1) menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 3

  1. SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

    1. SIM Ranmor Perseorangan;

    2. SIM Ranmor umum; dan

    3. SIM Internasional.

  2. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:

    1. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan;

    2. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum;

    3. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan;

    4. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum;

    5. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);

    6. SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);

    7. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic);

    8. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic) sampai dengan 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;

    9. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;

    10. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C; dan

    11. SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.

  3. Untuk dapat memiliki SIM A Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan:

    1. memiliki SIM A; dan

    2. SIM A yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A diterbitkan.

  4. Untuk dapat memiliki SIM BI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi ketentuan:

    1. memiliki SIM A atau SIM A Umum; dan

    2. SIM A atau SIM A Umum yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A atau SIM A Umum diterbitkan.

  5. Untuk dapat memiliki SIM BI Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memenuhi ketentuan:

    1. Memiliki SIM A Umum atau BI; dan

    2. Sim A Umum atau BI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM A Umum atau BI diterbitkan.

  6. Untuk dapat memiliki SIM BII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, harus memenuhi ketentuan:

    1. memiliki SIM BI; dan

    2. SIM BI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM BI diterbitkan.

  7. Untuk dapat memiliki SIM BII Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi ketentuan:

    1. memiliki SIM BI Umum atau BII; dan

    2. SIM BI Umum atau BII yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM BI Umum atau BII diterbitkan.

  8. Untuk dapat memiliki SIM CI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, harus memenuhi ketentuan:

    1. memiliki SIM C; dan

    2. SIM C yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM C diterbitkan.

  9. Untuk dapat memiliki SIM CII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus memenuhi ketentuan:

    1. memiliki SIM CI; dan

    2. SIM CI yang dimiliki telah digunakan selama 12 (dua belas) bulan sejak SIM CI diterbitkan.

  10. SIM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diperoleh setelah memiliki SIM Ranmor Perseorangan atau SIM Ranmor umum.

  11. SIM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diterbitkan di:

    1. Indonesia; atau

    2. negara lain.

  12. SIM Internasional yang diterbitkan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, hanya berlaku di wilayah negara lain.

  13. SIM Internasional yang diterbitkan di negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lalu Lintas jalan atau perjanjian internasional lainnya.

Pasal 4

  1. SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya.

  2. SIM Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya.

  3. Dalam hal SIM lewat dari masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan penerbitan SIM baru.

  4. SIM yang lewat dari masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) karena Keadaan Kahar dapat:

    1. dikecualikan terhadap ketentuan ayat (3); dan

    2. dilakukan perpanjangan SIM berdasarkan Keputusan Kakorlantas Polri atas laporan dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah.

  5. Perpanjangan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan sesuai waktu dan tempat pelayanan pada Satpas yang ditetapkan oleh Kakorlantas Polri.

Pasal 5

  1. SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku, apabila:

    1. habis masa berlakunya; dan

    2. dilakukan pencabutan SIM oleh Satpas yang menerbitkan.

  2. Pencabutan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila:

    1. data fisik atau media penyimpan data pada SIM rusak, tidak terbaca lagi, atau diubah secara tidak sah;

    2. SIM diterbitkan secara tidak sah;

    3. berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau

    4. terdapat rekomendasi dari kedokteran kepolisian atau Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri terkait perubahan kondisi jasmani dan/atau rohani pemilik SIM sehingga tidak memungkinkan mengemudikan Ranmor.

Pasal 6

  1. Penerbitan SIM meliputi:

    1. persyaratan; dan

    2. tata cara pelaksanaan penerbitan SIM.

  2. Penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan.

  3. Penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

    1. SIM baru;

    2. perpanjangan SIM;

    3. peningkatan golongan SIM;

    4. penurunan golongan SIM;

    5. perubahan data Pengemudi;

    6. penggantian SIM hilang atau rusak; dan

    7. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.

  4. Peningkatan golongan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:

    1. SIM A menjadi SIM A umum atau SIM BI;

    2. SIM A umum menjadi SIM BI atau SIM BI umum;

    3. SIM BI menjadi SIM BI umum atau SIM BII;

    4. SIM BI umum menjadi SIM BII atau SIM BII umum;

    5. SIM BII menjadi SIM BII umum;

    6. SIM C menjadi SIM CI; dan

    7. SIM CI menjadi SIM CII.

  5. Penurunan golongan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:

    1. SIM A umum menjadi SIM A;

    2. SIM BI umum menjadi SIM BI atau SIM A umum atau SIM A;

    3. SIM BII umum menjadi SIM BII atau SIM BI umum atau SIM BI atau SIM A umum atau SIM A;

    4. SIM BII menjadi SIM BI atau SIM A;

    5. SIM BI menjadi SIM A;

    6. SIM CII menjadi SIM CI atau SIM C; dan

    7. SIM CI menjadi SIM C.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

  1. usia;

  2. administrasi;

  3. kesehatan; dan

  4. lulus ujian.

Pasal 8

Persyaratan usia untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus memenuhi ketentuan usia paling rendah:

  1. 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI;

  2. 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI;

  3. 19 (sembilan belas) tahun untuk SIM CII;

  4. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI;

  5. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII;

  6. 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; dan

  7. 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum.

Pasal 9

  1. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

    1. untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor umum meliputi:

      1. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik;

      2. melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing;

      3. melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan;

      4. melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia;

      5. melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; dan

      6. menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;

    2. untuk penerbitan SIM Internasional meliputi:

      1. mengisi formulir pendaftaran SIM secara elektronik;

      2. mengunggah:

        1. pasfoto;

        2. foto kartu tanda penduduk elektronik;

        3. foto SIM;

        4. foto paspor;

        5. foto kartu izin tinggal tetap, untuk warga negara asing;

        6. foto SIM Internasional, untuk perpanjangan SIM; dan

        7. foto tanda tangan;

      3. melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; dan

      4. menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

  2. Dokumen keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:

    1. paspor dan kartu izin tinggal tetap bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;

    2. paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan; atau

    3. paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia.

  3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk penerbitan SIM:

    1. perubahan data Pengemudi melampirkan:

      1. penetapan pengadilan tentang perubahan identitas bagi Pengemudi yang melakukan perubahan identitas tertentu; dan

      2. SIM lama;

    2. penggantian SIM hilang melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri;

    3. penggantian SIM rusak melampirkan SIM lama yang rusak; dan

    4. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan ditambah dengan putusan pengadilan mengenai pencabutan SIM.

  4. Penerbitan SIM akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilakukan setelah larangan mengemudi berakhir sesuai yang tercantum dalam putusan pengadilan.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

  1. kesehatan jasmani; dan

  2. kesehatan rohani.

Pasal 11

  1. Kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi pemeriksaan:

    1. penglihatan;

    2. pendengaran; dan

    3. fisik anggota gerak dan perawakan fisik lain.

  2. Pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri atau Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah.

  3. Pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

  4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan.

Pasal 12

  1. Kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek:

    1. kemampuan kognitif;

    2. kemampuan psikomotorik; dan

    3. kepribadian.

  2. Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikolog Polri atau psikolog di luar Polri yang telah mendapat rekomendasi dari Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri atau Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah.

  3. Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi.

  4. Surat keterangan lulus uji psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 13

  1. Persyaratan lulus ujian untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

    1. ujian teori;

    2. ujian keterampilan melalui simulator; dan

    3. ujian praktik.

  2. Dalam hal ujian keterampilan melalui simulator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum tersedia, persyaratan lulus ujian hanya berdasarkan ujian teori dan ujian praktik.

Pasal 14

  1. Ujian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk permohonan:

    1. SIM baru;

    2. peningkatan golongan SIM; dan

    3. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.

  2. Ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik oleh pemohon.

  3. Sebelum melaksanakan ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon diberikan pencerahan.

  4. Pencerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan materi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar, Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas.

  5. Materi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia bagi Warga Negara Indonesia atau bahasa Inggris bagi Warga Negara asing.

Pasal 15

  1. Pemohon dinyatakan lulus ujian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), jika mendapatkan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh).

  2. Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lulus maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian teori ulang paling banyak 2 (dua) kali dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung 1 (satu) hari setelah dinyatakan tidak lulus.

  3. Hasil ujian teori dapat diketahui secara langsung di layar monitor setelah pelaksanaan ujian selesai.

  4. Pemohon SIM yang dinyatakan lulus ujian teori, mengikuti ujian keterampilan melalui simulator.

Pasal 16

  1. Ujian keterampilan melalui simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk permohonan:

    1. SIM baru kecuali golongan SIM D dan DI;

    2. perpanjangan SIM A umum, SIM BI umum, SIM BII umum, SIM BI dan BII;

    3. peningkatan golongan SIM; dan

    4. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.

  2. Pemohon yang dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui simulator diberikan surat keterangan uji keterampilan Pengemudi untuk mengikuti ujian praktik.

  3. Surat keterangan uji keterampilan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan.

  4. Ujian keterampilan melalui simulator dapat dilakukan menggunakan alat simulator atau simulasi virtual.

  5. Materi ujian keterampilan melalui simulator ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

Pasal 17

  1. Pemohon yang dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), jika mendapatkan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh).

  2. Dalam hal pemohon dinyatakan tidak lulus maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian keterampilan melalui simulator ulang paling banyak 2 (dua) kali dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung 1 (satu) hari setelah dinyatakan tidak lulus.

Pasal 18

  1. Ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk permohonan:

    1. SIM baru;

    2. peningkatan golongan SIM; dan

    3. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.

  2. Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.

  3. Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:

    1. lapangan ujian praktik; atau

    2. lokasi atau ruas jalan tertentu.

  4. Sebelum pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan penjelasan mengenai tata cara ujian praktik, sistem penilaian ujian praktik, dan contoh ujian praktik sesuai materi yang diujikan.

  5. Pemohon diberi kesempatan melakukan uji coba di lapangan ujian praktik, lokasi atau ruas jalan tertentu paling banyak 2 (dua) kali sebelum menjalani ujian praktik.

  6. Materi yang diujikan dan ketentuan pelaksanaan ujian praktik ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

Pasal 19

  1. Penilaian kelulusan dalam ujian praktik secara manual dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan sesuai sarana prasarana ujian praktik yang tersedia.

  2. Pemohon dinyatakan lulus ujian praktik, jika tidak melakukan kesalahan pada setiap materi yang diujikan.

  3. Hasil ujian praktik diumumkan secara langsung kepada pemohon setelah pelaksanaan ujian praktik.

  4. Dalam hal pemohon dinyatakan tidak lulus maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian praktik ulang sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung 1 (satu) hari setelah dinyatakan tidak lulus.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan SIM

Pasal 20

  1. Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM terdiri atas:

    1. untuk penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor umum meliputi:

      1. pendaftaran;

      2. identifikasi;

      3. pencerahan dan pengujian;

      4. pencetakan dan penyerahan; dan

      5. pengarsipan;

    2. untuk penerbitan SIM Internasional meliputi:

      1. verifikasi;

      2. identifikasi dan pencetakan; dan

      3. pengarsipan.

  2. Penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja pada Satpas.

  3. Penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

    1. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);

    2. identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g;

    3. pencerahan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf g;

    4. pencetakan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf g; dan

    5. pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g.

  4. Penerbitan SIM Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

    1. verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai huruf g;

    2. identifikasi dan pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai huruf g; dan

    3. pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai huruf g.

Pasal 21

  1. SIM yang diterbitkan berdasarkan tata cara pelaksanaan penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditandatangani secara elektronik oleh:

    1. Kakorlantas Polri untuk tingkat Markas Besar Polri;

    2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk tingkat Kepolisian Daerah Metro Jaya; atau

    3. Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor.

  2. Kakorlantas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mendelegasikan penandatanganan SIM kepada Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri.

  3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mendelegasikan penandatanganan SIM kepada:

    1. Direktur Lalu lintas Kepolisian Daerah; atau

    2. Kepala Kepolisian Resor apabila Kepolisian Resor berada di luar wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masuk dalam daerah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Pasal 22

  1. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1, merupakan kegiatan penerimaan permohonan penerbitan SIM dari pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dilakukan oleh kelompok kerja pendaftaran.

  2. Kelompok kerja pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:

    1. menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan penerbitan SIM;

    2. memasukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan kartu tanda penduduk atau data identitas sesuai dengan dokumen keimigrasian secara manual atau elektronik;

    3. memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan apabila terdapat kekurangan persyaratan permohonan;

    4. membubuhkan paraf pada formulir pendaftaran manual atau melakukan verifikasi terhadap pendaftaran secara elektronik;

    5. memasukkan data pemohon pendaftaran secara manual atau elektronik;

    6. memberikan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon untuk mengikuti ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktik;

    7. menghimpun dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap dan menyerahkan kepada kelompok kerja pengarsipan; dan

    8. membuat surat keterangan mengenai pengembalian penerimaan negara bukan pajak bagi pemohon yang tidak lulus ujian atau membatalkan atas keinginan sendiri sebelum tahap pengujian.

Pasal 23

  1. Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan kegiatan mengidentifikasi data pemohon berdasarkan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh kelompok kerja identifikasi.

  2. Dalam melaksanakan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok kerja identifikasi melakukan kegiatan:

    1. menerima dan menyerahkan kembali tanda bukti pendaftaran ke pemohon;

    2. melakukan verifikasi data pemohon secara manual atau elektronik; dan

    3. mengambil foto, sidik jari, dan tanda tangan pemohon secara elektronik;

Pasal 24

  1. Pencerahan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 3 merupakan kegiatan pemberian pencerahan dan pelaksanaan pengujian terhadap pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit ujian teori, unit ujian keterampilan melalui simulator, dan unit ujian praktik.

  2. Kelompok kerja pencerahan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:

    1. untuk kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit ujian teori:

      1. menerima dan menyerahkan kembali tanda bukti pendaftaran dari pemohon;

      2. menjelaskan materi pencerahan dan materi ujian teori kepada pemohon;

      3. melaksanakan pengujian teori secara elektronik;

      4. mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian secara manual atau elektronik; dan

      5. memberitahukan kepada pemohon ujian teori yang lulus untuk menuju unit ujian keterampilan melalui simulator.

    2. untuk kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit ujian keterampilan melalui simulator:

      1. menerima dan menyerahkan kembali tanda bukti pendaftaran dari pemohon;

      2. menjelaskan materi ujian keterampilan melalui simulator kepada pemohon;

      3. melaksanakan pengujian keterampilan melalui simulator;

      4. mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian keterampilan melalui simulator secara manual atau elektronik; dan

      5. memberitahukan kepada pemohon ujian keterampilan melalui simulator untuk menuju unit ujian praktik.

    3. untuk kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit ujian praktik:

      1. menerima dan menyerahkan kembali tanda bukti pendaftaran dari pemohon;

      2. menjelaskan materi ujian praktik kepada pemohon;

      3. memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan uji coba;

      4. melaksanakan pengujian praktik;

      5. mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian praktik secara manual atau elektronik; dan

      6. memberitahukan kepada pemohon lulus ujian praktik untuk menuju ke pencetakan dan penyerahan SIM.

Pasal 25

  1. Pencetakan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan.

  2. Kelompok kerja pencetakan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:

    1. verifikasi data pemohon;

    2. melaksanakan proses pencetakan dan penyerahan SIM sesuai dengan jenis dan golongan SIM;

    3. menerima tanda bukti pendaftaran pemohon; dan

    4. menyerahkan SIM kepada pemohon.

Pasal 26

  1. Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 5, merupakan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyajian arsip yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsipan.

  2. Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

  3. Kelompok kerja pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:

    1. menerima dokumen persyaratan dari kelompok kerja pendaftaran;

    2. penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyajian arsip; dan

    3. melaksanakan penyusunan arsip yang meliputi pemindahan, pemusnahan, serta penyerahan.

Pasal 27

  1. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1, merupakan kegiatan penerimaan permohonan penerbitan SIM Internasional dari pemohon kepada kelompok kerja verifikasi.

  2. Kelompok kerja verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:

    1. menerima pemberitahuan pendaftaran secara elektronik;

    2. mencocokkan data pemohon yang telah diisi dengan pusat data dan dokumen elektronik yang diunggah; dan

    3. menolak pendaftaran dengan memberikan keterangan perbaikan data yang diminta apabila data tidak sesuai.

Pasal 28

  1. Identifikasi dan pencetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 2, merupakan kegiatan meneliti dan mendaftarkan data permohonan penerbitan SIM Internasional dari pemohon kepada kelompok kerja identifikasi dan pencetakan.

  2. Kelompok kerja identifikasi dan pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan:

    1. memasukkan foto, tanda tangan, dan menarik rumusan sidik jari dari pusat data;

    2. mencetak buku SIM internasional; dan

    3. menyerahkan buku SIM internasional kepada pemohon secara langsung atau melalui jasa pengiriman.

Pasal 29

  1. Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyajian arsip yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsipan.

  2. Kelompok kerja pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan pembuatan data cadangan melalui media penyimpan data eksternal.

Pasal 30

  1. Satpas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), berkedudukan di:

    1. Korlantas Polri untuk penerbitan SIM Internasional; dan

    2. Kepolisian Daerah tipe A khusus atau Kepolisian Resor untuk SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor umum.

  2. Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    1. Satpas level I;

    2. Satpas level II;

    3. Satpas level III; dan

    4. Satpas level IV.

  3. Selain Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Satpas Pembantu dan Satpas Keliling.

  4. Satpas level I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menerbitkan SIM dengan golongan SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, dan SIM A.

  5. Satpas level II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menerbitkan SIM dengan golongan SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, SIM A, dan SIM A umum.

  6. Satpas level III dan level IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, menerbitkan SIM dengan golongan SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, SIM CII, SIM A, SIM A umum, SIM BI, SIM BI umum, SIM BII, SIM BII umum.

  7. Satpas Pembantu dan Satpas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan perpanjangan SIM dengan golongan SIM D, SIM DI, SIM C, SIM CI, SIM CII dan SIM A.

  8. Satpas Pembantu dan Satpas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

Pasal 31

Satpas sebagimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib memasang papan informasi yang memuat level Satpas dan kewenangan penerbitan SIM di depan kantor Satpas.

Pasal 32

  1. Satpas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberi kode Satpas.

  2. Kode Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada SIM sebagai identifikasi Satpas penerbit SIM.

  3. Kode Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan permohonan dari Kepolisian Resor melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah kepada Korlantas Polri.

  4. Kode Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.

BAB III
PENANDAAN SIM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

  1. Polri berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

  2. Pelanggaran tindak pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. pelanggaran lalu lintas; dan

    2. kecelakaan lalu lintas.

Bagian Kedua
Pemberian Tanda

Pasal 34

  1. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan dengan memberikan Poin untuk setiap pelanggaran tindak pidana lalu lintas.

  2. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri pengemban fungsi lalu lintas.

Pasal 35

  1. Poin untuk pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:

    1. 5 (lima) Poin;

    2. 3 (tiga) Poin; atau

    3. 1 (satu) Poin.

  2. 5 (lima) Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1), Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1), Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2), Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3), Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c, Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf b, Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c, Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf d, Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a, Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a, Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  3. 3 (tiga) Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Pasal 280, Pasal 284, Pasal 285 ayat (2), Pasal 286, Pasal 287 ayat (1), (2), dan (5), Pasal 288 ayat (1) dan (3), Pasal 298, Pasal 305, Pasal 307, dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  4. 1 (satu) Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 282, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (3), (4), (6) , Pasal 288 ayat (2), Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 36

  1. Poin untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:

    1. 12 (dua belas) Poin;

    2. 10 (sepuluh) Poin; atau

    3. 5 (lima) Poin.

  2. 12 (dua belas) Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  3. 10 (sepuluh) Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (2), Pasal 311 ayat (2) dan (3), Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

  4. 5 (lima) Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 37

  1. Poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilakukan akumulasi Poin apabila Pengemudi melakukan pengulangan pelanggaran lalu lintas dan/atau kecelakaan lalu lintas.

  2. Akumulasi Poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

    1. 12 (dua belas) Poin dikenakan pinalti 1 (satu); dan

    2. 18 (delapan belas) Poin dikenakan pinalti 2 (dua).

  3. Terhadap pemilik SIM yang dikenakan pinalti 1 (satu) dan pinalti 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Polri pengemban fungsi lalu lintas menyampaikan pemberitahuan.

  4. Pemilik SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan perpanjangan SIM atau penggantian SIM.

Pasal 38

  1. Pemilik SIM yang mencapai 12 (dua belas) Poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan.

  2. Pemilik SIM yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM.

Pasal 39

  1. Pemilik SIM yang mencapai 18 (delapan belas) Poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

  2. Pemilik SIM yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan putusan pengadilan tersebut berikut masa waktu sanksi pencabutan SIM apabila ada dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

  3. Setelah masa waktu sanksi pencabutan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM kembali dengan ketentuan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan mengikuti prosedur pembuatan SIM baru.

Bagian Ketiga
Pemberian Data

Pasal 40

  1. Pemberian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan pencatatan ke dalam pangkalan data penegakan hukum lalu lintas.

  2. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri pengemban fungsi lalu lintas.

Pasal 41

  1. Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk pelanggaran lalu lintas meliputi:

    1. nama, pangkat, dan nomor register pokok petugas Polri pengemban fungsi lalu lintas yang melakukan penindakan;

    2. nomor seri register tilang;

    3. identitas, nomor induk kependudukan, dan alamat pelanggar;

    4. golongan dan nomor registrasi penerbitan;

    5. masa berlaku SIM;

    6. satuan pelaksana penerbit SIM yang bersangkutan;

    7. pasal yang dilanggar;

    8. besarnya denda;

    9. hari, tanggal, jam, tempat, lokasi, dan kawasan terjadinya pelanggaran;

    10. jenis dan nomor registrasi/nomor polisi Ranmor yang digunakan;

    11. hari, tanggal, jam, dan tempat sidang pengadilan;

    12. kode wilayah hukum pengadilan;

    13. kode wilayah hukum kejaksaan; dan

    14. Poin, akumulasi Poin, dan/atau angka pinalti.

  2. Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk kecelakaan lalu lintas meliputi:

    1. nama, pangkat, dan nomor register pokok penyidik;

    2. nomor register penyidikan;

    3. identitas dan nomor induk kependudukan tersangka/pemilik SIM;

    4. golongan SIM yang digunakan dan yang dimiliki;

    5. nomor registrasi penerbitan SIM;

    6. masa berlaku;

    7. satuan pelaksana penerbit SIM yang bersangkutan;

    8. jenis dan nomor registrasi/nomor polisi Ranmor yang digunakan pemilik SIM dalam kecelakaan;

    9. lokasi tempat kejadian perkara;

    10. jenis kecelakaan atau tindak pidana lalu lintas;

    11. penyebab kecelakaan atau tindak pidana lalu lintas;

    12. korban jiwa dan/atau kerugian materiil akibat kecelakaan atau tindak pidana lalu lintas;

    13. resume perkara/penyidikan; dan

    14. Poin, akumulasi Poin, dan/atau angka pinalti.

  3. Pencatatan terhadap Poin sebagaimana pada ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf n, dapat berubah setelah dilakukan verifikasi berdasarkan putusan pengadilan terhadap pemilik SIM yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan/atau kecelakaan lalu lintas.

Pasal 42

Pencatatan Poin pelanggaran lalu lintas dan/atau kecelakaan lalu lintas dilaksanakan secara elektronik atau manual pada:

  1. surat tilang, untuk pelanggaran lalu lintas;

  2. buku register perkara, untuk kecelakaan lalu lintas; dan/atau

  3. pangkalan data penegakan hukum lalu lintas dan pangkalan data registrasi dan identifikasi Pengemudi.

Pasal 43

  1. Pemberian tanda atau data pelanggaran lalu lintas dan/atau kecelakaan lalu lintas pada SIM diselenggarakan oleh:

    1. Korlantas Polri;

    2. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah; dan

    3. Kepolisian Resor.

  2. Penyelenggaraan pemberian tanda atau data pada SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIPKLL Pemilik SIM yang terintegrasi pada pangkalan data fungsi penegakan hukum dan registrasi dan identifikasi Pengemudi.

  3. Pengintegrasian SIPKLL Pemilik SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui interkoneksi sistem informasi pelanggar dan kecelakaan lalu lintas Korlantas Polri dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah sebagai Subsistem, antar Subsistem, dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor sebagai Subsubsistem.

Pasal 44

Pemilik SIM dapat mengakses secara terbatas SIPKLL Pemilik SIM, mengenai:

  1. data pelanggaran lalu lintas dan/atau kecelakaan lalu lintas pemilik SIM yang bersangkutan dengan menggunakan aplikasi pembaca kartu SIM; dan

  2. data dan informasi publik yang disediakan oleh Polri.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

  1. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap penerbitan dan penandaan SIM.

  2. Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh pengawas internal dan/atau eksternal.

  3. Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:

    1. pembinaan;

    2. asistensi;

    3. supervisi;

    4. pemantauan (monitoring); dan

    5. analisis dan evaluasi.

  4. Pengawasan oleh pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengemban fungsi pengawasan dan pembina fungsi.

  5. Pengawasan oleh pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

    1. lembaga negara pengemban fungsi pengawasan; dan

    2. masyarakat melalui saluran pelayanan pengaduan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Salam aspal nggronjal.