Peraturan Menteri PAN RB

Peraturan Menteri PAN RB adalah Peraturan yang berasal dari Kementerian PAN RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini tugas dan fungsinya dituangkan dalam sebuah Peraturan Presiden yaitu Perpres 47 tahun 2021 tentang Kemenpanrb. Dimana Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki landasan hukum yaitu:

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor272);

  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

Adapun susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:

  1. Sekretariat Kementerian;

  2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;

  3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;

  4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

  5. Deputi Bidang Pelayanan Publik;

  6. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;

  7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

  8. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan

  9. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian PANRB, nilai dasar yang harus dijunjung tinggi adalah:

Integritas
Melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antara perkataan dan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika.
Profesional
Menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama
Akuntabel
Bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil

Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Kemenpanrb dapat dilihat di laman tersebut, yaitu:

Tugas
Menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi
  1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;

  2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;

  3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;

  4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

  5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB; dan

  6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB.

Visi
“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”
Misi
  1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik - digital bureaucracy.

  2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.

  3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.

  4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.

  5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.

  6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Demikian sekilas Kementerian PAN RB yang dipimpin oleh Menpan. Selanjutnya dibawah adalah tautan tentang Peraturan-Peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.