PerbanKN 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun PNS

Dasar Hukum

Penetapan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil memiliki dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

BAB IV
PROSEDUR DAN PERSYARATAN
DALAM PENETAPAN PEMBERIAN, PENOLAKAN,
ATAU PENANGGUHAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu
Prosedur Permohonan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 4

1. PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun.
2. Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada:
   1. Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau
   2. PPK melalui PyB bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
3. Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun.
4. Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan
Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1
Penetapan Pemberian

Pasal 6

1. Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
   1. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
   2. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
   3. PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan
   4. tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.
2. Keputusan penetapan pemberian masa persiapan pensiun dan contoh kasus pemberian masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
   1. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
   2. tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
   3. telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penetapan Penolakan

Pasal 7

1. Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
   1. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
   2. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
   3. terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada pegawai lainnya sampai dengan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;
   4. terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan sampai dengan mencapai batas usia pensiun; dan/atau
   5. terdapat alasan lain menurut pertimbangan Presiden atau PPK.
2. Keputusan penetapan penolakan masa persiapan pensiun dan contoh kasus penolakan masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3
Penetapan Penangguhan

Pasal 8

1. Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
   1. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
   2. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
   3. tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan PNS yang bersangkutan atau pekerjaan jabatan PNS yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, tetapi terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum menjalankan masa persiapan pensiun.
2. Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat dalam satu keputusan.
3. Keputusan penangguhan dan penetapan pemberian masa persiapan pensiun serta contoh kasus penangguhan dan pemberian masa persiapan pensiun tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PNS
SELAMA MENJALANI MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

1. Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
2. Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
4. Selain uang masa persiapan pensiun, PNS diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS tetap dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

1. Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan.
2. Instansi Pemerintah wajib:
   1. memutakhirkan data PNS yang diberikan masa persiapan pensiun secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian; dan
   2. memberikan layanan kepegawaian bagi PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 11

Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, masa bebas tugas yang telah diberikan kepada PNS berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap berlaku.
2. Permohonan bebas tugas yang telah diusulkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku namun belum ditetapkan keputusan atas permohonan tersebut, berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 348

[ Foto By Alex Proimos from Sydney, Australia - Retired and Dancing, CC BY 2.0, Link ]

Peraturan Badan (Perban) Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil