Permenhub 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

Kementerian Perhubungan menerbitkan Permenhub 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak. Peraturan ini bermaksud untuk mengendalikan dan mengawasi pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di Indonesia.

Permenhub 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 163 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (Civil Aviation Safety Regulations Part 107) tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft System) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1594).

Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dengan berat sama atau kurang dari 55 lbs (25 kilogram) termasuk segala sesuatu yang ada di dalam pesawat. Kadang kita mengenal Pesawat Udara Kecil tanpa Awak sebagai Drone.

Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dan elemen terkait termasuk jalur komunikasi dan komponen pengendali Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang diperlukan untuk pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak secara aman dan efisien dalam sistem ruang udara nasional. Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak adalah pesawat udara tanpa awak dan semua peralatan, perlengkapan, peralatan tambahan, perangkat lunak atau aksesori yang diperlukan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak secara aman.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak ditetapkan Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta pada tangagl 8 Juli 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Benny Riyanto.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 820. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 63 tahun 2021
tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107
tentang
Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak

Latar Belakang

Pertimbangan Permenhub 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak, adalah:

  1. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di Indonesia, perlu membentuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;

  2. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 163 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (Civil Aviaton Safety Regulation Part 107) tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft System) sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dan adanya kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenhub 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak, adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Isi Permenhub 63 tahun 2021

Berikut adalah isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 107
TENTANG
SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dengan berat sama atau kurang dari 55 lbs (25 kilogram) termasuk segala sesuatu yang ada di dalam pesawat.

  2. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dan elemen terkait termasuk jalur komunikasi dan komponen pengendali Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang diperlukan untuk pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak secara aman dan efisien dalam sistem ruang udara nasional.

  3. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak yang sah dan dapat menunjukkan bukti kepemilikannya.

  4. Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak adalah pesawat udara tanpa awak dan semua peralatan, perlengkapan, peralatan tambahan, perangkat lunak atau aksesori yang diperlukan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak secara aman.

  5. Operator adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan atau bermaksud mengoperasikan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak untuk keperluan rekreasi atau selain rekreasi, termasuk keperluan komersial.

  6. Penerbang Pesawat Tanpa Awak yang selanjutnya disebut Remote Pilot adalah orang yang memegang kendali penerbangan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;

  7. Remote Pilot in Command adalah Remote Pilot yang ditunjuk oleh Operator, atau Pemilik yang memegang kendali pesawat udara tanpa awak-nya sendiri, sebagai pemimpin dan bertanggung jawab selama pelaksanaan penerbangan secara aman.

  8. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Penerbangan.

  9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

  10. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 2

  1. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam standar dan prosedur yang mencakup pendaftaran, sertifikasi remote pilot, dan pengoperasian sistem pesawat udara sipil kecil tanpa awak di wilayah Republik Indonesia.

  2. Sistem pesawat udara kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dengan berat sama atau kurang dari 55 lbs (25 kilogram) dan tidak terbatas pada sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak untuk keperluan hobi atau rekreasi.

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap:

  1. operasi angkutan udara;

  2. setiap pesawat udara yang tunduk pada ketentuan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 mengenai Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak; dan

  3. setiap pesawat udara yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Sipil Butir 47.3.

Pasal 4

Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak untuk keperluan hobi atau rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak yang dioperasikan bukan untuk tujuan komersial dan hanya dapat digunakan sesuai peruntukannya dengan memperhatikan:

  1. dioperasikan berdasarkan organisasi berbasis komunitas;

  2. berat pesawat dan seluruh peralatan didalamnya tidak lebih dari 15 lbs (7 kg); dan/atau

  3. memenuhi beberapa kententuan sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak untuk keperluan hobi atau rekreasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;

  2. sertifikasi Remote Pilot;

  3. pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak; dan

  4. pengecualian dari kewajiban pemenuhan standar.

Pasal 6

Pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi seluruh ketentuan dan kondisi yang harus diperhatikan oleh Remote Pilot dalam mengoperasikan Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak secara aman di wilayah udara Indonesia.

Pasal 7

Sertifikasi Remote Pilot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi persyaratan dan kriteria Remote Pilot serta tata cara permohonan sertifikat Remote Pilot dengan rating sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.

Pasal 8

Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi ketentuan terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran serta identifikasi Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Dalam rangka pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di wilayah udara Indonesia, Remote Pilot wajib memenuhi ketentuan penggunaan ruang udara sesuai dengan ketentuan peraturan erundang-undangan mengenai pengoperasian pesawat udara tanpa awak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 163 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (Civil Aviation Safety Regulations Part 107) tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft System) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1594), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

/