PP 10 tahun 2018 tentang BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. BNSP dibantu pnyelenggaraannya oleh LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi diatur dengan PP 10 tahun 2018 tentang BNSP.

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) untuk mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Terhadap hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) PP 10 tahun 2018 tentang BNSP melakukan penyempurnaan dalam bidang:

  1. Peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas;

  2. Penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan;

  3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang profesional;

  4. Mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan

  5. Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan atau telah diakui Lembaga Internasional, diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. BNSP memiliki tugas pokok melakukan sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak.

Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi berhubungan dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Maret 2018 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Mencabut

PP 10 tahun 2018 tentang BNSP mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).

Latar Belakang

Pertimbangan PP 10 tahun 2018 tentang BNSP, adalah:

  1. bahwa dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global;

  2. bahwa saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

  3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Badan Nasional Sertifikasi Profesi tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak.

Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Disamping itu, dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Terhadap hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) yang menyangkut:

  1. Peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas;

  2. Penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan;

  3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang profesional;

  4. Mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan

  5. Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan atau telah diakui Lembaga Internasional, diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Isi PP BNSP

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

  2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

  3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.

  4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.

  5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.

  6. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

  1. Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan BNSP.

  2. BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawabkepada Presiden.

Pasal 3

  1. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNSP menyelenggarakan fungsi:

    1. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;

    2. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;

    3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;

    4. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;

    5. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional dibidang sertifikasi profesi; dan

    6. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Pasal 4

  1. BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

  2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 5

  1. Susunan Keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi:

    1. Ketua merangkap anggota;

    2. Wakil Ketua merangkap anggota; dan

    3. Anggota 5 (lima orang).

  2. Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai Anggota.

  3. Ketua BNSP berasal dari unsur Pemerintah dan Wakil Ketua BNSP berasal dari unsur masyarakat

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Pasal 6

  1. Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

  2. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

  3. Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya.

  4. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri.

Pasal 7

Untuk menjadi Anggota BNSP, calon Anggota BNSP harus memenuhi persyaratan:

  1. Warga Negara Indonesia;

  2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

  3. sehat jasmani dan rohani;

  4. sanggup bekerja penuh waktu;

  5. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;

  6. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi di bidang profesi tertentu paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan

  7. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP.

  2. Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.

  3. Sekretariat BNSP berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

  4. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BNSP, yang merupakan jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BNSP diatur dengan peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli

Pasal 9

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua BNSP membentuk kelompok kerja dan mengangkat tenaga ahli.

  2. Kelompok kerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) kelompok kerja dan 10 (sepuluh) tenaga ahli.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas fungsi dan tata kerja kelompok kerja dan tenaga ahli ditetapkan oleh Ketua BNSP setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PENGGANTIAN

Pasal 10

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 11

  1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberikan hak keuangan dan fasilitas.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12

  1. Dalam pengusulan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melakukan seleksi.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

  1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan dari jabatan organiknya.

  2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  3. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil jika telah mencapai batas usia pensiun.

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan apabila yang bersangkutan:

  1. meninggal dunia;

  2. mengundurkan diri;

  3. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau

  4. sakit yang berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 15

  1. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BNSP diberhentikan dari keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sekretariat BNSP wajib melaporkan kekosongan keanggotaan BNSP kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kekosongan keanggotaan BNSP.

  2. Berdasarkan laporan Kepala Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengusulkan anggota pengganti kepada Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk dilakukan penggantian keanggotaan BNSP.

  3. Presiden menetapkan pengganti keanggotaan BNSP berdasarkan usulan Menteri.

  4. Ketentuan mengenai tata cara penggantian keanggotaan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengangkatan keanggotaan BNSP.

Pasal 16

Dalam hal sisa masa jabatan keanggotaan BNSP yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri mengusulkan kepada Presiden keanggotaan BNSP pengganti tanpa melalui proses seleksi.

Pasal 17

Masa jabatan keanggotaan BNSP pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota BNSP.

Pasal 18

  1. BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  2. Dalam melaksanakan tugas, BNSP wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNSP wajib melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 19

  1. Penilaian kinerja Anggota BNSP dilakuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

  2. Ketentuan mengenai standar, metode, dan tata cara penilaian kinerja Anggota BNSP diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan transparansi, baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNSP diatur dengan Peraturan BNSP.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Maret 2018 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189. Agar setiap orang mengetahuinya.

Lampiran Ukuran
PP 10 tahun 2018 tentang BNSP (217.34 KB) 217.34 KB
Penjelasan PP 10 tahun 2018 tentang BNSP (168.67 KB) 168.67 KB