PP 15 tahun 2023 tentang THR & Gaji Ke-13

1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural
   1. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp24.134.000,00
   2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp21.237.000,00
   3. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp18.340.000,00
   4. Anggota Rp18.340.000,00
2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural dan Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Eselon/Pejabat:
   1. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp19.939.000,00
   2. Eselon II/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp14.702.000,00
   3. Eselon III/Pejabat Administrator Rp8.987.000,00
   4. Eselon IV/Pejabat Pengawas Rp7.517.000,00
3. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah termasuk pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai Pejabat Pelaksana dengan jenjang pendidikan:
   1. Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/sederajat:
      1. Masa kerja s.d. 10 tahun Rp3.219.000,00
      2. Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp3.613.000,00
      3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.079.000,00
   2. Sekolah Menengah Atas/Diploma Satu sederajat:
      1. Masa kerja s.d. 10 tahun Rp3.842.000,00
      2. Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp4.329.000,00
      3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.984.000,00
   3. Diploma Dua/Diploma Tiga/sederajat:
      1. Masa kerja s.d. 10 tahun Rp4.138.000,00
      2. Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp4.657.000,00
      3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5.397.000,00
   4. Strata 1/Diploma Empat/Sederajat:
      1. Masa kerja s.d. 10 tahun Rp4.735.000,00
      2. Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp5.394.000,00
      3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6.229.000,00
   5. Strata 2/Strata 3/sederajat:
      1. Masa kerja s.d. 10 tahun Rp5.064.000,00
      2. Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun Rp5.770.000,00
      3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6.769.000.00

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pensiunan adalah Aparatur Ncgara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 3

1. Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   1. PNS dan Calon PNS;
   2. PPPK;
   3. Prajurit TNI;
   4. Anggota Polri; dan
   5. Pejabat Negara.
2. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d termasuk:
   1. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
   2. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
   3. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang tunggu; dan
   4. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
3. Aparatur Negara termasuk:
   1. Wakil Menteri;
   2. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;
   3. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
   4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   5. Hakim ad hoc;
   6. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang terdiri atas:
      1. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain;
      2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain;
      3. Sekretaris atau dengan sebutan lain; dan/atau
      4. Anggota,
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas:
      1. Dewan Pengawas; dan
      2. Pejabat Pengelola,
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas:
      1. Dewan Pengawas; dan
      2. Dewan Direksi,
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
      1. Menteri;
      2. Wakil Menteri;
      3. Pejabat Pimpinan Tinggi;
      4. Administrator; atau
      5. Pengawas,
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   10. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   11. Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
   1. Presiden dan Wakil Presiden;
   2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
   4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc;
   6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
   7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
   8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
   9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
   10. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
   11. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
   12. Gubernur dan Wakil Gubernur;
   13. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; dan
   14. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   1. Pensiunan PNS;
   2. Pensiunan Prajurit TNI;
   3. Pensiunan Anggota Polri; dan
   4. Pensiunan Pejabat Negara.
6. Pensiunan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b termasuk:
   1. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI; dan
   2. Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNl,
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi Prajurit TNI.
7. Pensiunan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c termasuk:
   1. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri; dan
   2. Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri,
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak Anggota Polri.
8. Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   1. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
   2. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
   3. Penerima Pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri/suami dan anak;
   4. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia;
   5. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Pensiunan Prajurit TNI yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
   6. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia;
   7. Penerima Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
   8. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas;
   9. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d; dan
   10. Penerima Pensiun orang tua dari Pejabat Negara yang tewas dan tidak mempunyai istri/suami dan anak,
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   1. Penerima Tunjangan Veteran;
   2. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
   3. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
   4. Penerima Tunjangan janda/duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
   5. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine;
   6. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI;
   7. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNI;
   8. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/suami dan anak;
   9. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri;
   10. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri;
   11. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/suami dan anak; dan
   12. Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota Polri,
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk:
    1. janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS;
    2. janda/duda atau anak Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari Pensiunan PNS atau Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS;
    3. warakawuri/duda, anak, atau orang tua penerima gaji terusan dari Prajurit TNI atau Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. warakawuri/duda atau anak Penerima Pensiun terusan dari Pensiunan Prajurit TNI atau Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. warga negara Indonesia;
   2. pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
   3. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   4. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
   1. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
   2. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lembaga Nonstruktural yang Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf j diberikan tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:

1. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

1. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:
   1. gaji pokok;
   2. tunjangan keluarga;
   3. tunjangan pangan;
   4. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
   5. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja,
   sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
2. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
   1. gaji pokok;
   2. tunjangan keluarga;
   3. tunjangan pangan;
   4. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
   5. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
   sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
3. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
4. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
5. Dalam hal dosen yang memiliki jabatan akademik profesor yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi dosen atau 50% (lima puluh persen) tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
6. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan 50% (lima puluh persen) tunjangan penghidupan luar negeri yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat, jabatan, atau jenjang gelar diplomatik.
7. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi wakil menteri, paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada Menteri.
8. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
   1. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; dan
   2. pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
      1. Menteri;
      2. Wakil Menteri;
      3. Pejabat Pimpinan Tinggi;
      4. Administrator; atau
      5. Pengawas,
      paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.
9. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi hakim ad hoc, sebesar tunjangan hakim ad hoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
    1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; dan
    2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural atau Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
    sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
12. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
    1. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
    2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah,
    paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

1. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Calon PNS terdiri atas:
   1. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
   2. tunjangan keluarga;
   3. tunjangan pangan;
   4. tunjangan umum; dan
   5. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja,
   sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
2. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
   1. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
   2. tunjangan keluarga;
   3. tunjangan pangan;
   4. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
   5. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
   sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:

1. pensiun pokok;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan pangan; dan
4. tambahan penghasilan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

1. insentif kinerja;
2. insentif kerja;
3. tunjangan pengelolaan arsip statis;
4. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
5. tunjangan pengamanan;
6. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
7. insentif khusus;
8. tunjangan khusus Provinsi Papua;
9. tunjangan pengabdian hagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
10. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
11. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
12. tunjangan selisih penghasilan bagl PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
13. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
14. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 11

1. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
2. Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
3. Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

Pasal 12

1. Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
2. Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
3. Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 13

1. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 14

1. Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
2. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Rayayang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
3. Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
   1. tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
   2. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.
5. Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
   1. tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan
   2. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
6. Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
   1. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan
   2. tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 15

1. Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
2. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
3. Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan:
   1. gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara; dan
   2. gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
5. Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan:
   1. gaji ketiga belas sebagai Pensiunan; dan
   2. gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan.
6. Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan:
   1. gaji ketiga belas sebagai Penerima Pensiun; dan
   2. gaji ketiga belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 16

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:
   1. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi pusat;
   2. PPPK yang bekerja pada instansi pusat;
   3. Pejabat Negara selain Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota;
   4. Prajurit TNI;
   5. Anggota Polri;
   6. Pensiunan;
   7. Penerima Pensiun;
   8. Penerima Tunjangan;
   9. Wakil Menteri;
   10. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;
   11. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
   12. Hakim ad hoc;
   13. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural;
   14. Pimpinan Badan Layanan Umum;
   15. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
   16. pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
       1. Menteri;
       2. Wakil Menteri;
       3. Pejabat Pimpinan Tinggi;
       4. Administrator; atau
       5. Pengawas;
   17. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pusat, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru; dan
   18. Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
   1. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah;
   2. PPPK yang bekerja pada instansi daerah;
   3. Gubernur dan Wakil Gubernur;
   4. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
   5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ratqyat Daerah;
   6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
   7. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 17

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi salinan PP 15 tahun 2023 tentang THR & Gaji Ke-13. Unduh di tautan ini PP 15 tahun 2023 tentang THR & Gaji Ke-13.