Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on October 12, 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 adalah aturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

dan mengamanatkan pelaksanaan dan perwujudan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, untuk itu maka Pemerintah wajib merumuskan dalam rencana induk.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan, berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2019 di Jakarta. PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 oleh PLT. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta.

PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diundangkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399.

PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilengkapi dengan Lampiran yang berisi tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas. Pasal 18 PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi
terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Latar Belakang

Pertimbangan yang menjadi latar belakang penetapan PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) ;
  2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Penjelasan Umum PP 70/2019

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pelaksanaan dan perwujudan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah wajib merumuskan dalam rencana induk.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaltrasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri dari Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun, Perencanaan jangka menengah disusun dalam Rencana Aksi Penyandang Nasional Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk setiap periode 5 (lima) tahun, dan perencanaan jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan daerah.

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabiiitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatart, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan, berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.

Isi PP 70 tahun 2019

Berikut adalah isi PP 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (bukan format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
  3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.
  4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
  5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
  6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
  7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
  9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.
  10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggararL, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
  11. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

  1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  2. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 4

  1. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
  2. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
  3. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat daerah.
  4. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Perencanaan Jangka Panjang

Pasal 5

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dalam RIPD.

Pasal 6

  1. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
    1. visi;
    2. misi;
    3. sasaran strategis;
    4. kebijakan;
    5. strategi implementasi; dan
    6. target capaian.
  2. RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

  1. Menteri mengoordinasikan kaji ulang RIPD setiap 5 (lima) tahun sekali.
  2. Dalam mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.
  3. Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perubahan RIPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perencanaan Jangka Menengah

Pasal 9

  1. Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
  2. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas disusun mengacu pada RIPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
  3. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi disusun mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
  4. Menteri mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
  5. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas ditetapkan oleh Menteri.
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
  7. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Perencanaan Jangka Pendek

Pasal 10

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pasal 11

  1. Program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun mengacu pada:
    1. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
    2. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) untuk kementerian/lembaga;
    3. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
    4. ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun mengacu pada:
    1. RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
    2. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) untuk kementerian/lembaga;
    3. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) untuk perangkat daerah;
    4. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
    5. ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d terdiri atas:
    1. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
    2. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 12

  1. Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah.
  2. Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatanl, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat pusat dan daerah.

Pasal 13

  1. Kementerian/lembaga melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengacu pada:
    1. RIPD;
    2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
    3. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.
  2. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengacu pada:
    1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi untuk perangkat daerah provinsi;
    2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenlKota untuk perangkat daerah kabupaten/kota; dan
    3. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
  3. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 14

  1. Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan nasional dan daerah.
  2. Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
    1. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
    2. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

  1. Kementerian/lembaga melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Penghormatan, Pelindungan, dan PemenuhAn hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.
  2. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 16

  1. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk perangkat daerah provinsi; dan
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk perangkat daerah kabupaten/kota.
  3. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh:
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi kepada Gubernur; dan
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
  4. Gubernur menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 17

Menteri mengoordinasikan Evaluasi penyelenggaraan RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi berdasarkan laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (4).

Pasal 18

Menteri melaporkan penyelenggaraan RIPD kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 20

  1. Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  2. Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
  3. Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.
  4. Pelaksanaan forum tematik disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan bagi Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  3. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019
PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

RENCANA INDUK PENYANDANG DISABILITAS

Bab I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

    Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahan paradigma Penyandang Disabilitas, tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (charity-based) namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia (human rights-based). Disabilitas saat ini juga dipandang sebagai isu multisektor, tidak hanya terkait sektor sosial saja namun juga berkaitan dengan sektor lainnya, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, dan komunikasi,

    Sejalan dengan upaya perubahan paradigma tersebut, Pemerintah berkomitmen melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menyusun berbagai peraturan pelaksanaannya dan Rencana Induk. Salah satu peraturan pelaksanaan tersebut adalah Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait Penyandang Disabilitas, baik jangka menengah maupun jangka pendek, yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

    Pembangunan Inklusif Disabilitas membutuhkan sinergi, harmonisasi, dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, disusun Rencana Induk sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rencana Induk yang memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian yang secara sistematis dilaksanakan dan dikolaborasikan antar kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota, serta pemangku kepentingan. Rencana Induk yang untuk selanjutnya disebut Rencana Induk Penyandang Disabilitas atau disingkat RIPD, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Dengan adanya acuan yang jelas untuk Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupatenf kota, maka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat terwujud dengan optimal.

  2. Maksud

    RIPD dimaksudkan untuk:

    1. menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
    2. melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
    3. menjadi acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di tingkat nasional maupun daerah agar memberikan dampak optimal pada Penyandang Disabilitas.

  3. Tujuan

    RIPD ditujukan sebagai acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Tujuan umum tersebut dapat dijabarkan secara khusus sebagai berikut:

    1. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
    2. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
    3. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
    4. terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.

  4. Kedudukan RIPD

    RIPD disusun dengan mengacu pada instrumen kebijakan baik di tingkat internasional maupun nasional, antara lain sebagai berikut:

    1. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

      Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Melalui ratifikasi ini, Pemerintah berkomitmen melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

    2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

      Pemerintah telah berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapapun, Penyandang Disabilitas secara implisit menjadi target maupun indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

      1. tujuan I, yaitu: mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
      2. tujuan IV, yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
      3. tujuan VIII, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
      4. tujuan X, yaitu: mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
      5. tujuan XI, yaitu: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; dan
      6. tujuan XVI, yaitu: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

      Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur proses perencanaan pembangunan nasional yang melingkupi serangkaian penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis kementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota efektif bagi terselenggaranya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, penjabaran program dan kegiatannya perlu mengacu kepada RIPD.

    RIPD melengkapi sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana dijelaskan melalui Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    RIPD menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. RIPD dijabarkan lebih lanjut setiap lima tahunnya dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk menjadi acuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas di tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk menjadi acuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat pusat meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja kementerian/lembaga, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran kementerian/lembaga. Demikian pula, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota meliputi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II
VISI DAN MISI

  1. Visi

    Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan di segala bidang bagi Penyandang Disabilitas

  2. Misi

    Misi RIPD sebagai berikut:

    1. menciptakan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas, implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
    2. meningkatkan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
    3. mendorong perwujudan masyarakat inklusif yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas; dan
    4. meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas untuk mendukung pelaks arraar, Pembangunan Inklusif Disabilitas.

Visi dan misi ini menjadi tuntunan dalam menjabarkan sasaran dan langkah-langkah strategis, serta target dari RIPD ke dalam berbagai program dan kegiatan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas sehingga Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat terwujud.

BAB III
PEMBANGUNAN INKLUSIF DISABILITAS

Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses Perencanaan, Penyelenggaraan, maupun Evaluasi di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Pembangunan Inklusif Disabilitas didasarkan pada prinsip seperti partisipasi seluruh pemangku kepentingan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas.

Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.

RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

  1. pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
  2. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
  3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
  4. pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
  5. pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
  6. pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
  7. akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan, strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab. Pelaksanaan masing-masing sasaran strategis melibatkan beberapa kementerian/lembaga sebagai Penanggung Jawab Utama dan berbagai kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kebupaten/kota terkait sebagai Penanggung Jawab Pendukung. Peran Penanggung Jawab Utama meliputi koordinasi dan/atau pelaksanaan strategi implementasi melalui berbagai program dan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sedangkan peran Penanggung Jawab Pendukung adalah menunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dari Penanggung Jawab Utama dengan program dan kegiatan, penyediaan data dan informasi, dan/atau dukungan lain sesuai tugas, fungsi dan kewenangan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pendukung. Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menggunakan instrumen perencanaan dan penganggaran untuk memastikan program dan kegiatan yang disusun inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pada awal pelaksanaan RIPD, koordinasi dilakukan untuk menentukan sekurang-kurangnya data dasar (baseline) yang akan digunakan untuk menentukan dan menghitung capaian target, rencana pencapaian target untuk masing-masing periode jangka pendek, menengah, dan panjang), program dan kegiatan pendukung pencapaian target, serta peran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait. Koordinasi dapat dilakukan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi pelaksanaan RIPD. Rincian dari sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, target capaian, dan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi Penanggung Jawab Utama dan Penanggung Jawab Pendukung dijabarkan pada Tabel Sasaran Pembangunan Inklusif Disabilitas.

Tabel Sasaran Strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas

Lihat previev lampiran, akan di update.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas