PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri

PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri adalah Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960) dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri

Latar Belakang

Pertimbangan PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerincah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri, adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

Penjelasan Umum PP Jenis dan Tarif PNBP Polri

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan penyesuaian tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

Isi PP 70 tahun 2020

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

  1. pengujian untuk penerbitan surat izin mengemudi baru;

  2. penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi;

  3. pengujian untuk penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi;

  4. penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor;

  5. penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor;

  6. penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor;

  7. penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor;

  8. penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor;

  9. penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah;

  10. penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara;

  11. penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara;

  12. penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan;

  13. penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak;

  14. penerbitan surat keterangan catatan kepolisian;

  15. pendidixan dan pelatihan satuan pengamanan;

  16. pelatihan keterampilan perorangan;

  17. pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil;

  18. pendidikan dan pelatihan investigasi bagi pegawai negeri sipil;

  19. pendidikan dan pelatihan kepolisian khusus;

  20. pendidikan dan pelatihan kesamaptaan;

  21. pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi;

  22. sertifikasi satuan pengamanan;

  23. penerbitan kartu tanda anggota satuan pengamanan;

  24. penerbitan ijazah satuan pengamanan;

  25. penerbitan surat izin penyelenggaraan operasional badan usaha jasa pengamanan;

  26. pelayanan penyelenggaraan assessment centre POLRI;

  27. pelatihan internal auditor objek vital nasional dan objek tertentu;

  28. pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan;

  29. jasa pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu;

  30. jasa sistem manajemen pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu; dan

  31. jasa pengawalan terhadap uang/barang yang bersifat komersial.

Pasal 2

  1. Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf aa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Pemerintah ini.

  2. Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf bb ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

  1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf cc, huruf dd, dan huruf ee dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

  2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

  1. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u tidak termasuk biaya transportasi.

  2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf v, huruf z, dan huruf aa tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

  3. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

  1. Selain jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegarvai Negeri Sipil dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

  1. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o, huruf p, dan huruf t, dikelompokkan dalam wilayah-wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.

  2. Ketentuan mengenai pengelompokan wilayah pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  3. Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

II.PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BARU  
 A.Penerbitan SIM Aper penerbitan120.000,00
 B.Penerbitan SIM B Iper penerbitan120.000,00
 CPenerbitan SIM B IIper penerbitan120.000,00
 D.Penerbitan SIM Cper penerbitan100.000,00
 E.Penerbitan SIM C Iper penerbitan100.000,00
 F.Penerbitan SIM C IIper penerbitan100.000,00
 G.Penerbitan SIM Dper penerbitan50.000,00
 H.Penerbitan SIM D Iper penerbitan50.000,00
 I.Pembuatan SIM Internationalper penerbitan250.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

II.PENERBITAN PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)  
 A.Penerbitan SIM Aper penerbitan80.000,00
 B.Penerbitan SIM B Iper penerbitan80.000,00
 CPenerbitan SIM B IIper penerbitan80.000,00
 D.Penerbitan SIM Cper penerbitan75.000,00
 E.Penerbitan SIM C Iper penerbitan75.000,00
 F.Penerbitan SIM C IIper penerbitan75.000,00
 G.Penerbitan SIM Dper penerbitan30.000,00
 H.Penerbitan SIM D Iper penerbitan30.000,00
 I.Pembuatan SIM Internationalper penerbitan225.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

III.PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN PENGEMUDI (SKUKP)per penerbitan50.000,00
IV.PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3  
  1. Baruper penerbitan100.000,00
  2. Perpanjanganper penerbitan100.000,00
 B.Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih  
  1. Baruper penerbitan200.000,00
  2. Perpanjanganper penerbitan per 5 tahun200.000,00
V.PENERBITAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR (STCK)  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3per penerbitan per kendaraan25.000,00
 B.Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebihper penerbitan per kendaraan50.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

VI.PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3per pasang60.000,00
 BKendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebihper pasang100.000,00
VII.PENERBITAN TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR (TCKB)  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3per pasang60.000,00
 B.Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebihper pasang100.000,00
VIII.PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3  
  1. Baruper penerbitan225.000,00
  2. Ganti Kepemilikanper penerbitan225.000,00
 B.Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih  
  1. Baruper penerbitan375.000,00
  2. Ganti Kepemilikanper penerbitan375.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

IX.PENERBITAN SURAT MUTASI KENDARAAN BERMOTOR KE LUAR DAERAH  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3per penerbitan150.000,00
 BKendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebihper penerbitan250.000,00
X.PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (STNK-LBN)  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3  
  1. Baruper penerbitan100.000,00
  2. Perpanjanganper penerbitan100.000,00
 B.Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih  
  1. Baruper penerbitan200.000,00
  2. Perpanjanganper penerbitan200.000,00
XI.PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (TNKB-LBN)  
 A.Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3per pasang100.000,00
 B.Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebihper pasang200.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XII.PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN MOTOR PILIHAN  
 A.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 1 (satu) Angka  
  1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)per penerbitan20.000.000,00
  2. Ada huruf dibelakang angkaper penerbitan15.000.000,00
 B.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 2 (dua) Angka  
  1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)per penerbitan15.000.000,00
  2. Ada huruf dibelakang angkaper penerbitan10.000.000,00
 C.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 3 (tiga) Angka  
  1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)per penerbitan10.000.000,00
  2. Ada huruf dibelakang angkaper penerbitan7.500.000,00
 D.NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 4 (empat) Angka  
  1. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)per penerbitan7.500.000,00
  2. Ada huruf dibelakang angkaper penerbitan5.000.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XIIIPENERBITAN SURAT IZIN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK  
 A.Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)  
  1Izin Penggunaan untuk Prajurit TNI, anggota POLRI dan Purnawirawanper kartu0,00
  2Untuk Kelengkapan tugas Polisi Khusus/Satuan Pengamanan  
   a.Buku Pas (Izin Pemilikan Senjata Api)  
    1) Buku Pas Baruper buku150.000,00
    2) Buku Pas Pembaharuanper buku25.000,00
   b.Izin Penggunaanper kartu50.000,00
  3.Untuk Olahraga  
   a.Buku Pas  
    1)Buku Pas Baruper buku150.000,00
    2)Buku Pas Pembaruanper buku25.000,00
   b.Izin Penggunaan Untuk Olah Raga  
    1)Tembak Reaksiper surat izin50.000,00
    2)Targetper surat izin50.000,00
    3)Berburuper surat izin100.000,00
  4.Untuk Koleksi  
   a.Buku Pas  
    1)Buku Pas Baruper buku150.000,00
    2)Buku Pas Pembaruanper buku25.000,00
   b.Izin Menyimpanper surat izin50.000,00
  5.Untuk Bela Diri  
   a.Buku Pas  
    1)Buku Pas Baruper buku150.000,00
    2)Buku Pas Pembaruanper buku25.000,00
   b.Izin Penggunaanper kartu1.000.000,00
  6.Surat Keterangan Importir Senpi Non Organik TNI/Polriper surat izin500.000,00
 
 B.Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Untuk Bela Diri  
  1.Senjata Peluru Karet  
   a.Buku Pasper buku25.000,00
   b.Izin Penggunaanper kartu225.000,00
  2.Senjata Peluru Pallet  
   a.Buku Pasper buku25.000,00
   b.Izin Penggunaanper kartu225.000,00
  3.Senjata Peluru Gas  
   a.Buku Pasper buku25.000,00
   b.Izin Penggunaanper kartu75.000,00
  4.Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gasper kartu50.000,00
  5.Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutan Listrikper kartu50.000,00
 
 C.Bahan Peledak Komersial  
  1.Izin Imporper surat izin500.000,00
  2.Izin Eksporper surat izin500.000,00
  3.Izin Re-eksporper surat izin500.000,00
  4.Izin Gudangper surat izin500.000,00
  5.Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpananper surat izin500.000,00
  6.Izin Pembelian dan Penggunaanper surat izin500.000,00
  7.Izin Produksiper surat izin500.000,00
  8.Izin Pemusnahanper surat izin500.000,00
  9.Kartu Izin Meledakkanper kartu500.000,00
  10.Surat Keterangan Importir Bahan Peledakper surat izin500.000,00
 
 DKembang Api  
  1.Izin Imporper surat izin500.000,00
  2.Izin Eksporper surat izin500.000,00
  3.Izin Re-Eksporper surat izin500.000,00
  4.Izin Gudangper surat izin500.000,00
  5.Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpananper surat izin500.000,00
  6.Izin Pembelian dan Penggunaanper surat izin500.000,00
  7.Izin Produksiper surat izin500.000,00
  8.Izin Pemusnahanper surat izin500.000,00
  9.Surat Keterangan Importir Kembang Apiper surat izin500.000,00
 
 E.Replika Senjata  
  1.Izin Kepemilikan, Penggunaan, dan/atau Penghibahanper kartu150.000,00
  2.Izin Mutasiper kartu25.000,00
  3.Izin Pengangkutan dan Kejuaraanper surat izin50.000,00
  4.Izin Pembaharuanper kartu25.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XIV.PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIANper penerbitan25.000,00
XV.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN  
 A.Gada Pratama  
  1.Wilayah Iper orang per paket2.737.000,00
  2.Wilayah IIper orang per paket2.625.000,00
  3.Wilayah IIIper orang per paket2.793.000,00
  4.Wilayah IVper orang per paket2.723.000,00
  5.Wilayah Vper orang per paket2.933.000,00
 B,Gada Madya  
  1.Wilayah Iper orang per paket2.532.000,00
  2.Wilayah IIper orang per paket2.452.000,00
  3.Wilayah IIIper orang per paket2.572.000,00
  4.Wilayah IVper orang per paket2.522.000,00
  5.Wilayah Vper orang per paket2.672.000,00
 C.Gada Utama  
  1.Wilayah Iper orang per paket5.177.000,00
  2.Wilayah IIper orang per paket6.407.000,00
  3.Wilayah IIIper orang per paket6.317.000,00
  4.Wilayah IVper orang per paket5.855.000,00
  5.Wilayah Vper orang per paket6.029.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XVI.PELATIHAN KETERAMPILAN PERORANGAN  
 A.Dasar (20 JP)  
  1.Wilayah Iper orang per paket1.121.000.00
  2.Wilayah IIper orang per paket1.105.000,00
  3.Wilayah IIIper orang per paket1.129.000,00
  4.Wilayah IVper orang per paket1.119.000,00
  5.Wilayah Vper orang per paket1.137.000,00
 B,Menengah (60 JP)  
  1.Wilayah Iper orang per paket2.344.000,00
  2.Wilayah IIper orang per paket2.296.000,00
  3.Wilayah IIIper orang per paket2.368.000,00
  4.Wilayah IVper orang per paket2.338.000,00
  5.Wilayah Vper orang per paket2.392.000,00
 C.Lanjutan (120 JP)  
  1.Wilayah Iper orang per paket4.248.000,00
  2.Wilayah IIper orang per paket4.152.000,00
  3.Wilayah IIIper orang per paket4.296.000,00
  4.Wilayah IVper orang per paket4.236.000,00
  5.Wilayah Vper orang per paket4.344.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XVII.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)  
 A.Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS kementerian (400 JP)per orang per paket27.900.000,00
 B.Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Peraturan Daerah (300 JP)per orang per paket21.375.000,00
 C.Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penyelidikan (200 JP)per orang per paket16.950.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XVIII.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INVESTIGASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 A.Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Dasar Investigasi (200 JP)per orang per paket16.800.000,00
 B.Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Investigasi (120 JP)per orang per paket11.440.000,00
 C.Pendidikan dan Pelatihan Manajerial Investigasi (60 JP)per orang per paket7.290.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XIX.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS)  
 A.Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan (400 JP)per orang per paket18.000.000,00
 B.Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (200 JP)per orang per paket11.500.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XX.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESAMAPTAAN (140 JP)  
 A.Wilayah Iper orang per paket5.645.000,00
 B.Wilayah IIper orang per paket5.516.000,00
 C.Wilayah IIIper orang per paket5.710.000,00
 D.Wilayah IVper orang per paket5.627.000,00
 E.Wilayah Vper orang per paket5.864.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XXI.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN MOTIVASI  
 A.16 Jam Pelajaran (JP)per orang per paket1.171.000,00
 B.26 Jam Pelajaran (JP)per orang per paket1.891.000,00

 

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUAN

TARIF

(Rupiah)

XXII.SERTIFIKASI SATUAN PENGAMANAN  
 A.Gada Pratamaper orang per paket600.000,00
 B.Gada Madyaper orang per paket1.200.000,00
 C.Gada Utamaper orang per paket1.500.000,00
XXIII.PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) SATUAN PENGAMANANper penerbitan75.000,00
XXIV.PENERBITAN IJAZAH SATUAN PENGAMANANper penerbitan85.000,00
XXV.PENERBITAN SURAT IJIN OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP)per penerbitan3.770.000,00
XXVI.PELAYANAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTRE POLRI  
 A.Assessment Centre 2 Hari Untuk Eselon I dan IIper assesse6.000.000,00
 B.Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon I dan IIper assesse4.500.000,00
 C.Assessment Centre 1 Hari Untuk Eselon IIIper assesse4.000.000,00
 D.Assessnrent Centre 1 Hari Untuk Eselon IVper assesse3.800.000,00
 E.Feedback Pasca Penilaian Kompetensiper assesse700.000,00
XXVII.PELATIHAN INTERNAL AUDITOR OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTUper orang per paket12.000.000,00

 

Demikianlah isi Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember 2020 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Polri diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020.

[ Gambar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan "A" untuk mengendarai mobil biasa seperti: Jeep, Sedan, Minibus, dll. By awg - Own work, CC BY-SA 4.0, Link ]