PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM didalamnya berisi tentang LPKSM yang memenuhi syarat menurut Pasal 44 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan Penyesuaian LPKSM dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga definisi LPKSM menjadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Penjelasan umum PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM mengatakan bahwa "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian proses pendaftaran."

Isi Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat:

Pasal 1 tentang definisi diubah menjadi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 2 PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM diubah, menjadi:

Pasal 2

  1. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan
    2. bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
  2. LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
  3. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9 ayat (2) PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM, diubah menjadi:

Pasal 9

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
  2. LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.

Penambahan satu BAB dengan satu Pasal yaitu Pasal 10A diantara BAB IV dan BAB V PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM, menjadi:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10A

LPKSM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap diakui sepanjang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2019 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 31 Desember 2019 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446.

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM

Latar Belakang

Pertimbangan dalam PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM adalah:

  1. bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
  2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127);

Penjelasan Umum Perubahan PP LPKSM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian proses pendaftaran.

Untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pendaftaran LPKSM yang berada di dalam wilayah kerjanya. Pendaftaran LPKSM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berlaku dan diakui di seluruh wilayah Indonesia.

Isi Perubahan PP LPKSM

Berikut adalah isiPeraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (bukan format asli):

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

    1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
    2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
    3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
    4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
    5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
       
  1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2

    1. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
      1. terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan
      2. bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
    2. LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
    3. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.
       
  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 9

    1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
    2. LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.
       
  1. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

    BAB IVA
    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 10A

    LPKSM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap diakui sepanjang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Demikianlah isi PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM.

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM