Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek

Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek ini mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.

Ruang lingkup Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polsek.

Apa itu Polres?

Polres adalah singkatan dari Kepolisian Resor. Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Kepala Polres (Kapolres) adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Apa itu Polsek?

Polsek adalah sebutan singkat untuk Kepolisian Sektor. Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Kepala Polsek (Kapolsek) adalah pimpinan Polri di daerah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan di wilayah tertentu pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek.

Polres ada di mana saja?

Polres ada atau berkedudukan di kabupaten/kota/kawasan tertentu. Polres terdiri atas Polres tipe A yaitu Polres Kota Besar, Polres tipe B yaitu Polres Metropolitan, Polres tipe C yaitu Polres Kota, dan Polres tipe D yaitu Polres.

Apa saja tugas Polres?

Polres bertugas melaksanakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana dengan Susunan Organisasi Polres?

Polres dipimpin oleh Kapolres. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres dibantu oleh Wakapolres.

Susunan organisasi Polres terdiri atas Seksi Pengawasan, Seksi Profesi dan Pengamanan, Bagian Operasi, Bagian Perencanaan, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Logistik, Seksi Hubungan Masyarakat, Seksi Hukum, Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, Seksi Umum, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Satuan Intelijen Keamanan, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pengamanan Objek Vital, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, Seksi Keuangan, Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian, dan Polsek.

Polsek ada di mana saja?

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Pembentukan Polsek diawali dengan pembentukan Polsubsektor. Polsek terdiri atas tipe A, yaitu Polsek Metro; tipe B, yaitu Polsek Urban; tipe C, yaitu Polsek Rural; dan tipe D, yaitu Polsek Prarural.

Apa tugas Polsek?

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana Susunan Organisasi Polsek?

Polsek dipimpin oleh Kapolsek. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolsek dibantu oleh Wakapolsek. Susunan organisasi Polsek terdiri atas Unit Profesi dan Pengamanan, Seksi Umum, Seksi Hubungan Masyarakat, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Unit Intelijen Keamanan, Unit Reserse Kriminal, Unit Pembinaan Masyarakat, Unit Samapta, Unit Lalu Lintas, Unit Polisi Perairan, dan Polsubsektor.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditetapkan Kapolri Idham Azis di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021. Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor diundangkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2021.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26. Agar setiap orang mengetahuinya.

Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek adalah:

  1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilakukan penyusunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor sebagaimana amanat Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

Dasar Hukum

Dasar hukum keluarnya Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

Isi Perpol 2 tahun 2021

Berikut adalah salinan isi Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Bukan format asli:

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
  2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
  3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
  4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
  5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
  6. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
  7. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
  8. Kepala Polsek yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah pimpinan Polri di daerah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
  9. Kepolisian Subsektor yang selanjutnya disebut Polsubsektor adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan di wilayah tertentu pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan kepolisian ini meliputi:

  1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres; dan
  2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polsek.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN RESOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polres

Pasal 3

  1. Polres berkedudukan di kabupaten/kota/kawasan tertentu.
  2. Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    1. tipe A yaitu Polres Kota Besar;
    2. tipe B yaitu Polres Metropolitan;
    3. tipe C yaitu Polres Kota; dan
    4. tipe D yaitu Polres.

Pasal 4

Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas melaksanakan:

  1. tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
  2. tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polres menyelenggarakan fungsi:

  1. pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
  3. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  4. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  5. pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
  6. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
  7. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
  8. pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

  1. Polres dipimpin oleh Kapolres.
  2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Wakapolres.
  3. Susunan organisasi Polres terdiri atas:
    1. Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan;
    2. Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan;
    3. Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi;
    4. Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan;
    5. Bagian Sumber Daya Manusia, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
    6. Bagian Logistik, yang dipimpin oleh Kepala Bagian Logistik;
    7. Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat;
    8. Seksi Hukum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum;
    9. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi Komunikasi;
    10. Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum;
    11. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
    12. Satuan Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan;
    13. Satuan Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal;
    14. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
    15. Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat;
    16. Satuan Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta;
    17. Satuan Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas;
    18. Satuan Pengamanan Objek Vital, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital;
    19. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara;
    20. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, yang dipimpin oleh Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti;
    21. Seksi Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keuangan;
    22. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian; dan
    23. Polsek, yang dipimpin oleh Kapolsek.
  4. Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wakapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pimpinan.
  5. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, merupakan unsur pengawas.
  6. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sampai dengan huruf j, merupakan unsur pembantu pimpinan/pelayan.
  7. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k dan Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l sampai dengan huruf t, merupakan unsur pelaksana tugas pokok.
  8. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf u dan huruf v, merupakan unsur pendukung.
  9. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf w, merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
  10. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9) bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
  11. Dalam melaksanakan tugasnya pada Polres tipe A, Polres tipe B, dan Polres tipe C, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, sampai dengan huruf s dibantu oleh Wakil Kepala Satuan.

Bagian Ketiga
Unsur Pimpinan

Pasal 7

  1. Kapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), bertugas:
    1. memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
    2. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 8

  1. Wakapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
  2. Wakapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    1. membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;
    2. memimpin Polres dalam batas kewenangannya, apabila Kapolres berhalangan; dan
    3. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres berkaitan dengan tugas pokok Polres.

Bagian Keempat
Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan

Paragraf 1
Seksi Pengawasan

Pasal 9

  1. Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
    1. pengawasan terhadap bidang pembinaan operasional atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
    2. pengawasan untuk memberikan konsultasi dan sosialisasi;
    3. pelaksanaan verifikasi;
    4. penyelenggaraan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan;
    5. penanganan pengaduan masyarakat; dan
    6. pendorong penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan pelaporan atas harta kekayanaan pengawai negeri pada Polri.

Pasal 10

  1. Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
    1. Subseksi Operasional;
    2. Subseksi Pembinaan;
    3. Subseksi Pengaduan Masyarakat; dan
    4. Urusan Administrasi.
  2. Subseksi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pengawasan unit organisasi di bidang operasional atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
  3. Subseksi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pengawasan unit organisasi di bidang pembinaan meliputi sumber daya manusia, anggaran keuangan dan logistik atas aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
  4. Subseksi Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan penanganan pengaduan, penyelenggaraan analisis evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan laporan harta kekayaan pegawai negeri pada Polri.
  5. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 2
Seksi Profesi dan Pengamanan

Pasal 11

  1. Seksi Profesi dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Profesi dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:
    1. pelayanan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengaduan masyarakat tentang penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
    2. pembinaan dan pengamanan internal yang meliputi personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan;
    3. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
    4. pembinaan profesi yang meliputi pembinaan etika profesi, audit investigasi kasus baik eksternal maupun internal dan penegakan etika profesi Polri.

Pasal 12

  1. Seksi Profesi dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:
    1. Unit Provos;
    2. Unit Pengamanan Internal; dan
    3. Urusan Administrasi.
  2. Unit Provos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin, pemeliharaan tata tertib, melaksanakan pemeriksaan, pemberkasan dan sidang disiplin, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan sidang disiplin, mengawasi pelaksanaan putusan hukum disiplin, pengamanan terbuka kegiatan personel serta melaksanakan pembinaan etika profesi kepolisian, penegakan etika, melaksanakan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, penuntutan dan sidang kode etik profesi Polri.
  3. Unit Pengamanan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
  4. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel, logistik dan administrasi umum serta pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

Paragraf 3
Bagian Operasi

Pasal 13

  1. Bagian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, bertugas:
    1. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
    2. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama; dan
    3. mengendalikan pengamanan markas.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Operasi menyelenggarakan fungsi:
    1. penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
    2. perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
    3. perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
    4. pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan administrasi dan pengendalian operasi kepolisian, dan kegiatan kepolisian terpadu serta tindakan kontinjensi;
    5. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas; dan
    6. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemeritah/lembaga nonpemerintah tingkat kabupaten/kota serta melaksanakan monitoring dan evaluasinya.

Pasal 14

  1. Bagian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
    1. Subbagian Pembinaan Operasi;
    2. Subbagian Pengendalian Operasi;
    3. Subbagian Kerja Sama; dan
    4. Urusan Administrasi.
  2. Subbagian Pembinaan Operasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
    1. menyiapkan, merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu; dan
    2. merencanakan, membina dan mengoordinasikan latihan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan latihan.
  3. Subbagian Pengendalian Operasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
    1. menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
    2. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta kegiatan pengamanan;
    3. mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas; dan
    4. mengoordinir kegiatan Siaga Polres.
  4. Subbagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat kabupaten/kota serta melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi kerja sama tingkat Polres.
  5. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 4
Bagian Perencanaan

Pasal 15

  1. Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, bertugas menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program reformasi birokrasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
    1. penyelenggaraan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum;
    2. penyusunan rencana strategis, rancangan rencana kerja, rencana kerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kunci serta evaluasi kinerja;
    3. penerapan sistem manajemen organisasi dan tata laksana;
    4. pelaksana program reformasi birokrasi;
    5. penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, daftar isian pelaksanaan anggaran dan laporan kinerja instansi pemerintah; dan
    6. pembuatan administrasi otorisasi anggaran, penyusunan laporan realisasi anggaran, sistem manajemen anggaran polri, hibah dan penyusunan revisi anggaran.

Pasal 16

  1. Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
    1. Subbagian Strategi Manajemen dan Reformasi Birokrasi;
    2. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
    3. Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran; dan
    4. Urusan Administrasi.
  2. Subbagian Strategi Manajemen dan Reformasi Birokrasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, bertugas menyusun rencana strategis, rancangan rencana kerja, rencana kerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kunci, menerapkan sistem dan manajemen organisasi dan tata laksana serta melaksanakan program reformasi birokrasi.
  3. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dan daftar isian pelaksanaan anggaran.
  4. Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah dan membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres serta koordinasi revisi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dan daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja Polres.
  5. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 5
Bagian Sumber Daya Manusia

Pasal 17

  1. Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, bertugas melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan pembinaan karier pegawai negeri pada Polri, meliputi: usulan kenaikan pangkat dan ujian dinas kenaikan pangkat, pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
    2. pelaksanaan rekapitulasi dan evaluasi penilaian kinerja pegawai negeri pada Polri;
    3. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan pegawai negeri pada Polri serta pelaksanaan administrasi sistem informasi personel Polri;
    4. pembinaan rohani dan jasmani, pengusulan tanda kehormatan dan penghargaan bagi pegawai negeri pada Polri, dan penyelenggaraan administrasi pengakhiran dinas serta kesejarahan Polri;
    5. pelaksanaan pembinaan psikologi personel, pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api dan pelaksanaan konseling bagi pegawai negeri pada Polri yang bermasalah;
    6. pelaksanaan penelitian administrasi dalam proses penerimaan anggota Polri; dan
    7. penyelenggaraan pelatihan fungsi teknis kepolisian dan penyelenggaraan administrasi pegawai negeri pada Polri dalam mengikuti pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi.

Pasal 18

  1. Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:
    1. Subbagian Pembinaan Karier;
    2. Subbagian Perawatan Personel;
    3. Subbagian Pengendalian Personel; dan
    4. Urusan Administrasi.
  2. Subbagian Pembinaan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan administrasi pegawai negeri pada Polri dan pembinaan karier pegawai negeri pada Polri meliputi kepangkatan, mutasi serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
  3. Subbagian Perawatan Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan rohani, jasmani, pengusulan tanda kehormatan, administrasi pengakhiran dinas dan psikologi pegawai negeri pada Polri serta kesejarahan Polri.
  4. Subbagian Pengendalian Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi teknis kepolisian, administrasi pegawai negeri pada Polri dalam mengikuti pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi, serta pelaksanaan penelitian administrasi dalam proses penerimaan anggota Polri;
  5. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 6
Bagian Logistik

Pasal 19

  1. Bagian Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Logistik menyelenggarakan fungsi:
    1. penyelenggaraan manajemen pengadaan barang/jasa;
    2. penyusunan rencana kebutuhan perbekalan, peralatan, pembangunan fasilitas dan konstruksi;
    3. pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai program dan lingkup batas kewenangannya;
    4. perencanaan, pengadministrasian, dan pengelolaan barang milik negara serta keuangan;
    5. penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian materiil logistik serta perbekalan umum;
    6. penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam lingkungan Polres dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    7. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bagian Logistik.

Pasal 20

  1. Bagian Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:
    1. Subbagian Perbekalan dan Peralatan;
    2. Subbagian Fasilitas dan Konstruksi; dan
    3. Urusan Administrasi.
  2. Subbagian Perbekalan dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menginventarisir, merawat, memelihara dan menyalurkan perbekalan, peralatan, angkutan, senjata dan amunisi.
  3. Subbagian Fasilitas dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan pendataan fasilitas dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan dan penyelenggaraan fasilitas listrik, air dan telekomunikasi di markas Polres.
  4. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 7
Seksi Hubungan Masyarakat

Pasal 21

  1. Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
    1. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian di tingkat Polres;
    2. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    3. penerangan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
    4. penerangan satuan dan pendistribusian informasi antar kesatuan; dan
    5. pengelolaan manajemen media dengan melakukan pemantauan media sosial dan media online, membuat produk kreatif dan melakukan diseminasi informasi digital kepolisian.

Pasal 22

  1. Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:
    1. Subseksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Multimedia;
    2. Subseksi Penerangan Masyarakat; dan
    3. Urusan Administrasi.
  2. Subseksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Multimedia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas mengumpulkan, mengolah, memproduksi, menyajikan data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi digital dan elektronik, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis, baik di media sosial maupun media online dan media mainstream serta penyebaran/diseminasi informasi digital.
  3. Subseksi Penerangan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang bertugas menyelenggarakan penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi, baik untuk intern Polri maupun untuk masyarakat.
  4. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 8
Seksi Hukum

Pasal 23

  1. Seksi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hukum menyelenggarakan fungsi:
    1. pelayanan bantuan hukum;
    2. pemberian pendapat dan saran hukum; dan
    3. penyuluhan, pembinaan hukum dan pengembangan hukum.

Pasal 24

  1. Seksi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:
    1. Subseksi Bantuan Hukum;
    2. Subseksi Penyuluhan Hukum; dan
    3. Urusan Administrasi.
  2. Subseksi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas memberikan pelayanan bantuan dan nasehat hukum, serta pendapat dan saran hukum.
  3. Subseksi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan penyuluhan dan turut serta dalam pembinaan dan pengembangan hukum, meliputi turut serta dalam penyusunan peraturan daerah atau peraturan desa/peraturan Polres/nota kesepahaman.
  4. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 9
Seksi Teknologi Informasi Komunikasi

Pasal 25

  1. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf l, bertugas melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
    1. pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi;
    2. pelayanan sistem informasi keamanan dan ketertiban masyarakat, meliputi penyiapan dan penyajian data operasional dan pembinaan;
    3. penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

Pasal 26

  1. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:
    1. Subseksi Teknologi Komunikasi;
    2. Subseksi Teknologi Informasi; dan
    3. Urusan Administrasi.
  2. Subseksi Teknologi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
  3. Subseksi Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan sistem informasi keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data Polres serta sistem informasi kriminal.
  4. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 10
Seksi Umum

Pasal 27

  1. Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j, bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Umum menyelenggarakan fungsi:
    1. pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan meliputi kesekretariatan, kearsipan dan perpustakaan serta pelayanan pembinaan naskah dinas meliputi penelitian konsep naskah dinas, registrasi naskah dinas, dan tata naskah; dan
    2. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

Pasal 28

  1. Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
    1. Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan;
    2. Subseksi Pelayanan Markas; dan
    3. Urusan Administrasi.
  2. Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi administrasi umum dan ketatausahaan, serta pelayanan naskah dinas.
  3. Subseksi Pelayanan Markas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pelayanan markas Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam Polres.
  4. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Paragraf 1
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

Pasal 29

  1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k, bertugas memimpin dan mengendalikan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menyelenggarakan fungsi:
    1. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan Polisi, surat tanda terima laporan Polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan lapor diri, surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor;
    2. pengoordinasian dan pengendalian dalam pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat serta instansi pemerintah;
    3. pelayanan masyarakat melalui surat dan media komunikasi dan media sosial;
    4. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagian Operasi.

Pasal 30

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas 3 (tiga) Unit.

Paragraf 2
Satuan Intelijen Keamanan

Pasal 31

  1. Satuan Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf l, bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi:
    1. pembinaan kegiatan intelijen keamanan;
    2. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
    3. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal dan informal;
    4. pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian serta analisis terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
    5. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
    6. pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Pasal 32

  1. Satuan Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    3. Urusan Pelayanan Administrasi; dan
    4. Unit.
  2. Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan kegiatan intelijen keamanan, mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal, persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Urusan Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas memberikan pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.
  5. Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan, pengamanan intelijen, penggalangan, pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan serta menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
  6. Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Unit.

Paragraf 3
Satuan Reserse Kriminal

Pasal 33

  1. Satuan Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf m bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:
    1. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
    2. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
    4. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
    5. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
    6. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Pasal 34

  1. Satuan Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    3. Urusan Identifikasi; dan
    4. Unit.
  2. Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Urusan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
  5. Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 6 (enam) Unit.

Paragraf 4
Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya

Pasal 35

  1. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf n, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi:
    1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
    2. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
    3. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
    4. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Pasal 36

  1. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan; dan
    3. Unit.
  2. Urusan Pembinaan Operasional, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan prekursor di daerah hukum Polres.
  5. Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Unit.

Paragraf 5
Satuan Pembinaan Masyarakat

Pasal 37

  1. Satuan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf o, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
    1. pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
    3. pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;
    4. pembinaan teknis, pengoordinasian, dan pengawasan polisi khusus serta Satuan Pengamanan;
    5. pemberdayaan kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat; dan
    6. peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 38

  1. Satuan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    3. Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat;
    4. Unit Pembinaan Ketertiban Sosial;
    5. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa; dan
    6. Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  2. Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan administasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pengamanan swakarsa, pemolisian masyarakat dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta melaksanakan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
  5. Unit Pembinaan Ketertiban Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas membina dan melaksanakan peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya.
  6. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengoordinasian dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan.
  7. Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertugas melaksanakan peraturan yang terkait dengan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  8. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diangkat berdasarkan Keputusan tersendiri disesuaikan dengan jumlah kelurahan/desa.

Paragraf 6
Satuan Samapta

Pasal 39

  1. Satuan Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf p, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan Satwa.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Samapta menyelenggarakan fungsi:
    1. pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsamapta;
    2. perawatan dan pemeliharaan peralatan Satsamapta;
    3. pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa, pengamanan objek vital, pengendalian massa, serta pencarian dan penyelamatan;
    4. pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
    5. pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan; dan
    6. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi Satwa dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 40

  1. Satuan Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli;
    4. Unit Pengamanan Objek Vital;
    5. Unit Pengendalian Massa; dan
    6. Unit Polisi Satwa.
  2. Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, menyelenggarakan pelatihan ketrampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pencarian dan penyelamatan, serta bantuan Polisi Satwa.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penegakan hukum tindak pidana ringan serta pengamanan markas.
  5. Unit Pengamanan Objek Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan objek vital.
  6. Unit Pengendalian Massa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, bertugas melaksanakan negosiasi, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.
  7. Unit Polisi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan teknis pelaksanaan tugas penyelidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa.
  8. Unit Polisi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.

Paragraf 7
Satuan Lalu Lintas

Pasal 41

  1. Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf q, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
    1. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
    2. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
    3. penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas;
    4. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
    5. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
    6. penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

Pasal 42

  1. Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli;
    4. Unit Keamanan dan Keselamatan;
    5. Unit Registrasi dan Identifikasi; dan
    6. Unit Penegakan Hukum.
  2. Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
  5. Unit Keamanan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
  6. Unit Registrasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
  7. Unit Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.
  8. Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 khusus pada Polres tipe B yang berkedudukan di Polda Metro Jaya, pembinaan dan operasional dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
  9. pembinaan dan operasional Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas usulan Kapolda Metro Jaya dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Paragraf 8
Satuan Pengamanan Objek Vital

Pasal 43

  1. Satuan Pengamanan Objek Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf r, bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan very important person yang memerlukan pengamanan kepolisian.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengamanan Objek Vital menyelenggarakan fungsi:
    1. penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan;
    2. penyelenggaraan pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi;
    3. pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus; dan
    4. pengamanan very important person yang meliputi kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing di daerah yang memerlukan pengamanan khusus.

Pasal 44

  1. Satuan Pengamanan Objek Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    3. Unit Pengamanan Kawasan Tertentu; dan
    4. Unit Pengamanan Pariwisata.
  2. Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, serta analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan objek vital di lingkungan Polres.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Pengamanan Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi termasuk very important person yang memerlukan pengamanan khusus.
  5. Unit Pengamanan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan.
  6. Pembentukan dan operasional Satuan Pengamanan Objek Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pada semua Polres berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
  7. Dalam hal Satuan Pengamanan Objek Vital belum terstruktur pada Polres, tugas Satuan Pengamanan Objek Vital diemban oleh Unit Pengamanan Objek Vital Satuan Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d.

Paragraf 9
Satuan Kepolisian Perairan dan Udara

Pasal 45

  1. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf s, bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara, yang meliputi patroli, penegakan hukum, pembinaan masyarakat perairan, serta potensi masyarakat dirgantara, bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan dukungan logistik pesawat udara.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kepolisian Perairan dan Udara menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan, pembinaan masyarakat perairan serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polres;
    2. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara;
    3. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal dan pesawat udara, serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
    4. pelaksanaan dukungan logistik kapal dan pesawat udara.

Pasal 46

  1. Satuan Kepolisian Perairan dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas:
    1. Urusan Pembinaan Operasional;
    2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    3. Unit Patroli;
    4. Unit Penegakan Hukum; dan
    5. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal.
  2. Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satuan Polisi Perairan dan Udara serta analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kepolisian Perairan dan Udara.
  3. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
  4. Unit Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan patroli, pengawalan di wilayah perairan, kerja sama dalam rangka penanganan pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan, pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait.
  5. Unit Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan serta transportasi udara, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah Polres.
  6. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bertugas memelihara, merawat, memperbaiki mesin dan instalasi listrik kapal serta dukungan logistik kapal dan pesawat udara.
  7. Pembentukan dan operasional Satuan Kepolisian Perairan dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.

Paragraf 10
Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti

Pasal 47

  1. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf t, bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:
    1. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
    2. pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
    3. pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
    4. pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Pasal 48

  1. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalama Pasal 47, terdiri atas:
    1. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
    2. Unit Perawatan Tahanan; dan
    3. Unit Barang Bukti.
  2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti.
  3. Unit Perawatan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan.
  4. Unit Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Bagian Keenam
Unsur Pendukung

Paragraf 1
Seksi Keuangan

Pasal 49

  1. Seksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf u, bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
    1. pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
    2. pembayaran gaji pegawai negeri pada Polri; dan
    3. penyusunan laporan sistem akuntansi instansi serta pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 50

  1. Seksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, terdiri atas:
    1. Subseksi Gaji;
    2. Subseksi Verifikasi;
    3. Subseksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
    4. Urusan Administrasi.
  2. Subseksi Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri pada Polri.
  3. Subseksi Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
  4. Sub Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan.
  5. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Paragraf 2
Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian

Pasal 51

  1. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf v, bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, disaster victim investigation dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
    2. pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri dan keluarga serta masyarakat umum;
    3. pelaksanaan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri; dan
    4. penyiapan dan pemeliharaan materiil dan fasilitas kesehatan.

Pasal 52

  1. Seksi Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:
    1. Subseksi Kedokteran Kepolisian;
    2. Subseksi Kesehatan Kepolisian; dan
    3. Urusan Administrasi.
  2. Subseksi Kedokteran Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional kedokteran forensik, kegiatan disaster victim investigation, melaksanakan kegiatan Keskamtibmas.
  3. Subseksi Kesehatan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan di poliklinik bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya dan masyarakat umum, kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri serta menyiapkan dan memelihara materiil dan fasilitas kesehatan.
  4. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Bagian Ketujuh
Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Pasal 53

Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf w, merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolres.

Pasal 54

  1. Unit organisasi Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 53 diberikan penyebutan sebagaimana tercantum dalam daftar penyebutan pada Lampiran I Butir A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
  2. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Polres berdasarkan tipe tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN SEKTOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 55

  1. Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing.
  2. Pembentukan Polsek diawali dengan pembentukan Polsubsektor.
  3. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. tipe A, yaitu Polsek Metro;
    2. tipe B, yaitu Polsek Urban;
    3. tipe C, yaitu Polsek Rural; dan
    4. tipe D, yaitu Polsek Prarural.

Pasal 56

Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Polsek menyelenggarakan fungsi:

  1. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan surat keterangan catatan kepolisian;
  3. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan tindak pidana ringan serta pengamanan markas;
  4. penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
  5. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban sosial, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
  7. penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
  8. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
  9. pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

  1. Polsek dipimpin oleh Kapolsek.
  2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakapolsek.
  3. Susunan organisasi Polsek terdiri atas:
    1. Unit Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh Kepala Unit Profesi dan Pengamanan;
    2. Seksi Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Umum;
    3. Seksi Hubungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat;
    4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang dipimpin oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
    5. Unit Intelijen Keamanan, yang dipimpin oleh Kepala Unit Intelijen Keamanan;
    6. Unit Reserse Kriminal, yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal;
    7. Unit Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Unit Pembinaan Masyarakat;
    8. Unit Samapta, yang dipimpin oleh Kepala Unit Samapta;
    9. Unit Lalu Lintas, yang dipimpin oleh Kepala Unit Lalu Lintas;
    10. Unit Polisi Perairan, yang dipimpin oleh Kepala Unit Polisi Perairan; dan
    11. Polsubsektor, yang dipimpin oleh Kepala Polsubsektor.
  4. Kapolsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wakapolsek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pimpinan.
  5. Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan unsur pengawas.
  6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan/pelayan.
  7. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sampai dengan huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok.
  8. Polsubsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
  9. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (8) bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

Bagian Ketiga
Unsur Pimpinan

Paragraf 1
Kapolsek

Pasal 59

  1. Kapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
  2. Kapolsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan
    2. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
  3. Kapolsek pada tipe A, B, dan C, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.

Paragraf 2
Wakapolsek

Pasal 60

  1. Wakapolsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek.
  2. Wakapolsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;
    2. memimpin Polsek dalam batas kewenangannya, apabila Kapolsek berhalangan; dan
    3. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

Bagian Keempat
Unsur Pengawas

Paragraf 1
Unit Profesi dan Pengamanan

Pasal 61

  1. Unit Profesi dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Profesi dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:
    1. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri;
    2. penegakan disiplin dan ketertiban pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek;
    3. pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
    4. pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan
    5. pengusulan rehabilitasi pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.

Pasal 62

  1. Unit Profesi dan Pengamanan sebagaimana Pasal 58, khusus pada Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Perwira Unit Pengamanan Internal; dan
    2. Perwira Unit Provos.
  2. Perwira Unit Pengamanan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, pengusulan rehabilitasi pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian.
  3. Perwira Unit Provos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pegawai negeri pada Polri, penegakan disiplin dan ketertiban pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap pegawai negeri pada Polri di lingkungan Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

Bagian Kelima
Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayan

Paragraf 1
Seksi Umum

Pasal 63

  1. Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Umum menyelenggarakan fungsi:
    1. perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan;
    2. pelayanan administrasi pegawai negeri pada Polri dan sarana dan prasarana;
    3. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam; dan
    4. perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

Pasal 64

  1. Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, khusus pada Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Urusan Perencanaan Administrasi;
    2. Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam; dan
    3. Urusan Tahanan dan Barang Bukti.
  2. Urusan Perencanaan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi pegawai negeri pada Polri serta sarana prasarana.
  3. Urusan Tata Usaha dan Urusan Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan markas.
  4. Urusan Tahanan dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

Paragraf 2
Seksi Hubungan Masyarakat

Pasal 65

  1. Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c, bertugas mengumpulkan, mengolah, memproduksi dan menyajikan data informasi serta dokumentasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
    1. pengumpulan, pengolahan, produksi serta penyajian data, informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian di tingkat Polsek;
    2. penerangan masyarakat dalam rangka pemberian informasi tentang kegiatan kinerja kepolisian; dan
    3. produksi dan diseminasi informasi digital tentang kinerja Polri melalui media sosial dan media online.

Pasal 66

  1. Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, khusus pada Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Subseksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Multimedia; dan
    2. Subseksi Penerangan Masyarakat.
  2. Subseksi Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Multimedia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas mengumpulkan, mengolah, memproduksi, menyajikan data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi, baik melalui media mainstream maupun media sosial dan media online.
  3. Subseksi Penerangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik untuk intern Polri maupun untuk masyarakat.
  4. Untuk Polsek tipe C dan Polsek tipe D tugas dan fungsi Seksi Hubungan Masyarakat diemban oleh Unit Pembinaan Masyarakat.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Paragraf 1
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

Pasal 67

  1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d, bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menyelenggarakan fungsi:
    1. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan Polisi, surat tanda terima laporan Polisi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat keterangan tanda lapor kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, dan surat izin keramaian;
    2. pengoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
    3. pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi;
    4. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

Paragraf 2
Unit Intelijen Keamanan

Pasal 68

  1. Unit Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan sesuai kewenangannya;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi:
    1. pembinaan kegiatan intelijen keamanan dan produk intelijen;
    2. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
    3. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;
    4. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
    5. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
    6. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Pasal 69

  1. Unit Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, khusus pada Polsek tipe A dan Polsek tipe B terdiri atas:
    1. Perwira Unit Operasional;
    2. Perwira Urusan Administrasi;
    3. Perwira Unit Pelayanan Administrasi; dan
    4. Sub Unit.
  2. Perwira Unit Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal, pendokumentasian dan analisis terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polsek, dan pemberdayaan pegawai negeri pada Polri pengemban fungsi intelijen.
  3. Perwira Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
  4. Perwira Unit Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas memberikan pelayanan surat izin untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat tanda terima pemberitahuan, surat keterangan catatan kepolisian dan rekomendasi penggunaan Senpi dan bahan peledak.
  5. Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen dasar guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

Paragraf 3
Unit Reserse Kriminal

Pasal 70

  1. Unit Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f, bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
    2. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Pasal 71

  1. Unit Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, khusus pada Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Perwira Unit Operasional;
    2. Perwira Urusan Administrasi;
    3. Sub Unit Identifikasi; dan
    4. Sub Unit.
  2. Perwira Unit Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, menganalisis kasus beserta penanganannya.
  3. Perwira Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyidikan dan ketatausahaan.
  4. Sub Unit Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan identifikasi untuk kepentingan penyidikan.
  5. Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Untuk Polsek tipe B, Unit Reserse Kriminal membawahi Perwira Unit Operasional.

Paragraf 4
Unit Pembinaan Masyarakat

Pasal 72

  1. Unit Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf g, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan pemolisian masyarakat, ketertiban sosial dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penyuluhan dan kegiatan kehumasan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan kehumasan;
    2. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban sosial serta penyampaian informasi dan dokumentasi kegiatan pada tingkat Polsek;
    3. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemolisian masyarakat yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan dan organisasi non pemerintah serta melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 73

  1. Unit Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, khusus untuk Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Perwira Unit Operasional;
    2. Sub Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat;
    3. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Sosial; dan
    4. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa.
  2. Perwira Unit Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan operasional pembinaan masyarakat.
  3. Sub Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan pemolisian masyarakat, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
  4. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
  5. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Unit Samapta

Pasal 74

  1. Unit Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Samapta menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli;
    2. penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
    3. pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum tindak pidana ringan dan pengamanan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; dan
    4. penjagaan dan pengamanan markas.

Pasal 75

  1. Unit Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, khusus untuk Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Perwira Unit Operasional;
    2. Perwira Urusan Administrasi;
    3. Sub Unit Patroli; dan
    4. Sub Unit Pengendalian Massa.
  2. Perwira Unit Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas mengendalikan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakan hukum tindak pidana ringan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan pengamanan markas.
  3. Perwira Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit Samapta.
  4. Sub Unit Patroli sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakkan hukum tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
  5. Sub Unit Pengendalian Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.

Paragraf 6
Unit Lalu Lintas

Pasal 76

  1. Unit Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalama Pasal 58 ayat (3) huruf i, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli serta penegakan hukum bidang lalu lintas.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
    1. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan pendidikan masyarakat lalu lintas;
    2. pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas; dan
    3. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 77

  1. Unit Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, khusus untuk Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Perwira Unit Operasional;
    2. Perwira Urusan Administrasi;
    3. Sub Unit Kecelakaan; dan
    4. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli.
  2. Perwira Unit Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan dan mengendalikan pendidikan masyarakat lalu lintas.
  3. Perwira Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit Lalu Lintas.
  4. Sub Unit Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
  5. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
  6. Unit Lalu Lintas pada Polsek tipe B membawahi perwira unit.
  7. Pembentukan dan operasional Unit Lalu Lintas tingkat Polsek tipe C dan Polsek tipe D berdasarkan Keputusan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan Kapolri.

Paragraf 7
Unit Polisi Perairan

Pasal 78

  1. Unit Polisi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf j, bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan dan pembinaan masyarakat perairan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Polisi Perairan menyelenggarakan fungsi:
    1. pelaksanaan patroli, pengawalan, dan pembinaan masyarakat perairan; dan
    2. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;
  3. Unit Polisi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Polsek tipe A terdiri atas:
    1. Perwira Unit Operasional;
    2. Perwira Unit Patroli Polisi Perairan; dan
    3. Perwira Unit Pembinaan Masyarakat Perairan.
  4. Unit Polisi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Polsek tipe B terdiri atas:
    1. Perwira Unit Patroli Polisi Perairan; dan
    2. Perwira Unit Pembinaan Masyarakat Perairan.
  5. Pembentukan dan operasional Unit Polisi Perairan semua tipe Polsek berdasarkan keputusan Kapolda setelah mendapatkan persetujuan Kapolri.

Bagian Ketujuh
Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Pasal 79

  1. Polsubsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf k, bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Polsubsektor berfungsi:
    1. penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan;
    2. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat;
    3. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri; dan
    4. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.

Pasal 80

  1. Polsubsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas:
    1. Urusan Administrasi;
    2. Unit Patroli; dan
    3. Unit Pelayanan Masyarakat.
  2. Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menyelenggarakan administrasi umum dan ketatausahaan.
  3. Unit Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum tindak pidana ringan.
  4. Unit Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat melalui pemolisian masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pasal 81

  1. Organisasi Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 80 diberikan penyebutan sebagaimana tercantum dalam daftar penyebutan pada Lampiran I Butir B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
  2. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Polsek berdasarkan tipe tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
  3. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Personel Polsubsektor tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, seluruh organisasi dan tata kerja di lingkungan Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478), masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Polres dan Polsek secara rinci berdasarkan Peraturan Kepolisian ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian salinan isi Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Semoga bermanfaat.

Lampiran Ukuran
Perpol 2 tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek (1.81 MB) 1.81 MB