Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa

Pengin tau para penjaga keamanan di sekitar kita? Pengamanan Swakarsa dalam Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan/atau permukiman; mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan/atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing.

Pam Swakarsa merupakan singkatan dari Pengamanan Swakarsa. Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri. Demikian dijelaskan dalam Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa.

Satpam kependekan dari Satuan Pengamanan. Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

Satuan Keamanan Lingkungan disingkat Satkamling. Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya.

Tugas Pam Swakarsa adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Pam Swakarsa terdiri atas Satpam; dan Satkamling. Selain itu juga ada Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal.

Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal dapat berupa Pecalang di Bali; Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Siswa Bhayangkara; dan Mahasiswa Bhayangkara. Pam Swakarsa dari pranata sosial/kearifan lokal memperoleh pengukuhan dari Kakorbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda.

Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa ini mencabut PerKapolri 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan; dan Ketentuan tentang Satpam dalam Perkapolri 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga.

Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa ini ditetapkan Kapolri Idham Aziz dan diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Wkatjahjana di Jakarta pada 5 Agustus 2020. Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868. Agar setiap orang mengetahuinya.

Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa adalah:

  1. bahwa untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  2. bahwa satuan pengamanan, keamanan lingkungan dan bentuk lain merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya;

  3. bahwa pengaturan mengenai bentuk pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu sistem pengamanan swakarsa;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Swakarsa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Isi Perpol Pam Swakarsa

Berikut adalah isi Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, bukan format asli:

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  2. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

  3. Satuan Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya.

  4. Anggota Satpam adalah petugas pengamanan swakarsa yang direkrut, dilatih, memiliki kartu tanda anggota dan status ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  5. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga profesi Satpam, pelatihan Satpam, kawal angkut uang dan/atau barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, usaha jasa penyediaan satwa dan usaha lain jasa keamanan.

  6. Pengguna Jasa Satpam adalah perorangan, organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang membutuhkan dan menggunakan jasa Anggota Satpam.

  7. Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa BUJP pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan operasional di bidang jasa pengamanan.

  8. Badan Usaha adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, baik perusahaan lokal maupun perusahaan penanaman modal asing, yang menggunakan anggota Satpam.

  9. Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan dasar yang berkualifikasi gada pratama.

  10. Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan menengah yang berkualifikasi gada madya.

  11. Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan bagi calon anggota Satpam atau anggota Satpam untuk membentuk keterampilan dan kemampuan manajerial yang berkualifikasi gada utama.

  12. Kartu Tanda Anggota Satpam yang selanjutnya disingkat KTA Satpam adalah kartu tanda pengenal sebagai anggota Satpam yang diterbitkan dan diregistrasi oleh Polri.

  13. Pos Satkamling adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelaksanaan Satkamling.

  14. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

  15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

  16. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.

  17. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

  18. Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat pusat dalam memelihara keamanan guna terwujudnya situasi dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

  19. Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana di bawah Korbinmas Baharkam Polri yang bertugas menyusun dan mengembangkan sistem dan metode di bidang pembinaan potensi masyarakat, melaksanakan pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi, pengawasan, pembinaan kepolisian khusus, sertifikasi kompetensi Satpam dan kepolisian khusus serta melaksanakan kegiatan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat.

  20. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda yang selanjutnya disebut Ditbinmas Polda adalah unsur pelaksana tugas yang berada di bawah Kapolda bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan Swakarsa, kepolisian khusus, serta satuan keamanan lingkungan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

  21. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.

  22. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

  23. Kepala Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.

  24. Kepala Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kakorbinmas Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Korbinmas Baharkam Polri yang berada di bawah Kabaharkam Polri.

  25. Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri yang berada di bawah Kakorbinmas Baharkam Polri.

  26. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda yang selanjutnya disebut Dirbinmas Polda adalah pimpinan Ditbinmas Polda yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

  27. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang berpangkat paling rendah Brigadir Polisi Satu dan paling tinggi setingkat Perwira dalam jabatan Kanit Binmas di Polsek setempat sebagai pembina Kamtibmas di desa/kelurahan, yang diangkat berdasarkan keputusan Kapolres.

Pasal 2

Pam Swakarsa bertujuan untuk:

  1. memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan dan/atau permukiman;

  2. mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan dan/atau permukiman guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

  3. meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing.

Pasal 3

  1. Pam Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

  2. Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

    1. Satpam; dan

    2. Satkamling.

  3. Selain Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal.

  4. Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:

    1. Pecalang di Bali;

    2. Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

    3. Siswa Bhayangkara; dan

    4. Mahasiswa Bhayangkara.

  5. Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), memperoleh pengukuhan dari Kakorbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda.

BAB II
SATPAM

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

Satpam dibentuk melalui tahapan:

  1. perekrutan;

  2. pelatihan; dan

  3. pengukuhan.

Pasal 5

  1. Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan pendaftaran bagi calon anggota Satpam untuk menjadi anggota Satpam.

  2. Calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    1. orang perseorangan; dan

    2. purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI.

Pasal 6

Calon anggota Satpam orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat, meliputi:

  1. Warga Negara Indonesia;

  2. lulus tes kesehatan;

  3. lulus kesamaptaan;

  4. lulus psikotes;

  5. bebas Narkoba;

  6. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

  7. melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

  8. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;

  9. tinggi badan paling rendah 160 (seratus enam puluh) centimeter untuk pria dan paling rendah 155 (seratus lima puluh lima) centimeter untuk wanita; dan

  10. pada saat mendaftar berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 7

Calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, harus memenuhi syarat, meliputi:

  1. sehat jasmani dan rohani; dan

  2. memiliki surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 8

  1. Perekrutan calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh:

    1. BUJP; atau

    2. Pengguna Jasa Satpam.

  2. BUJP yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki SIO jasa penyedia tenaga pengamanan atau SIO jasa pelatihan keamanan.

  3. Untuk mendapatkan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi:

    1. surat rekomendasi dari Polda setempat;

    2. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;

    3. memiliki struktur organisasi badan usaha;

    4. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP;

    5. pimpinan dan tenaga ahli memiliki ijazah Pelatihan Gada Utama;

    6. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;

    7. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

    8. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang;

    9. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;

    10. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;

    11. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait;

    12. melampirkan fotokopi dokumen keimigrasian yang sah bagi tenaga kerja asing;

    13. melampirkan surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan yang terdaftar di Polri;

    14. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha; dan

    15. melampirkan sertifikat dan bukti pembayaran iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

  4. Untuk mendapatkan SIO jasa pelatihan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJP harus memenuhi persyaratan, meliputi:

    1. surat rekomendasi dari Polda setempat;

    2. akte pendirian badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;

    3. memiliki struktur organisasi badan usaha;

    4. melampirkan riwayat hidup pimpinan, staf dan tenaga ahli dari organisasi BUJP;

    5. memiliki sarana dan prasarana pelatihan jasa pengamanan;

    6. melampirkan riwayat hidup instruktur pelatihan jasa pengamanan;

    7. surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya;

    8. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

    9. melampirkan bukti laporan pajak tahunan terakhir jika SIO diperpanjang;

    10. tanda daftar perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;

    11. surat izin usaha perusahaan dari dinas perindustrian dan perdagangan setempat;

    12. surat izin usaha tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan badan/instansi terkait; dan

    13. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan badan usaha.

  5. Pengguna Jasa Satpam yang akan merekrut calon anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan Kapolri melalui pejabat pengemban fungsi pembinaan masyarakat.

  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai BUJP dan pengguna jasa Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Polri.

Pasal 9

  1. Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan proses peningkatan kemampuan bagi calon anggota Satpam yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

  2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:

    1. Polri; atau

    2. BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan.

  3. Pelatihan bagi calon anggota Satpam yang berasal dari pengguna jasa Satpam atau BUJP yang memiliki SIO jasa penyedia tenaga pengamanan, dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

  4. Dalam hal BUJP yang memiliki SIO jasa penyedia tidak melakukan pelatihan terhadap calon Anggota Satpam yang direkrut, maka SIO penyedia BUJP dicabut oleh Kapolri.

  5. BUJP yang memiliki SIO pelatihan dapat melakukan sendiri pelatihan terhadap calon anggota Satpam yang telah direkrut.

Pasal 10

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

  1. Pelatihan Gada Pratama;

  2. Pelatihan Gada Madya; dan

  3. Pelatihan Gada Utama.

Pasal 11

Pelatihan Gada Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diperuntukkan untuk calon anggota Satpam orang perseorangan serta purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan Tamtama dan Bintara.

Pasal 12

Pelatihan Gada Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diperuntukkan untuk calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan purnawirawan TNI golongan perwira pertama sampai dengan perwira menengah setingkat Ajun Komisaris Besar Polisi.

Pasal 13

Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diperuntukkan untuk calon anggota Satpam purnawirawan Polri dan TNI golongan perwira menengah setingkat Komisaris Besar Polisi sampai dengan perwira tinggi.

Pasal 14

Calon Anggota Satpam yang telah lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan:

  1. ijazah Pelatihan Gada Pratama bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

  2. ijazah Pelatihan Gada Madya bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan

  3. ijazah Pelatihan Gada Utama bagi calon Anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

  1. Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan terhadap calon anggota Satpam yang telah lulus pelatihan.

  2. Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kapolri melalui:

    1. Kakorbinmas Baharkam Polri, untuk calon anggota Satpam yang telah lulus Pelatihan Gada Pratama, Pelatihan Gada Madya, dan Pelatihan Gada Utama dari Korbinmas Baharkam Polri dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan; dan

    2. Dirbinmas Polda, untuk anggota Satpam yang telah lulus Gada Pratama, dan Gada Madya dari Sekolah Kepolisian Negara dan BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan keamanan.

  3. Anggota Satpam yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan:

    1. Keputusan Kepangkatan Satpam;

    2. KTA Satpam; dan

    3. Buku Riwayat Anggota Satpam.

Pasal 16

  1. Anggota Satpam yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memiliki tugas dan peran.

  2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    1. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya; dan

    2. melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya.

  3. Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

    1. pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan/tempat kerjanya; dan

    2. mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.

Pasal 17

  1. Anggota Satpam dalam melaksanakan tugas dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib:

    1. membawa KTA Satpam;

    2. menggunakan pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam; dan

    3. bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya.

  2. Pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 18

  1. Anggota Satpam yang bekerja pada BUJP atau pengguna jasa Satpam dapat berpindah kerja ke BUJP atau pengguna jasa Satpam lain.

  2. Anggota Satpam yang akan berpindah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang disepakati.

  3. Anggota Satpam yang tidak bekerja pada BUJP dan pengguna jasa Satpam tidak menghapuskan keanggotaan sebagai anggota Satpam selama KTA Satpam masih berlaku.

  4. Masa kerja anggota Satpam yang habis kontrak kerja dengan BUJP atau pengguna jasa Satpam tetap dihitung untuk kenaikan pangkat anggota Satpam pada tempat kerja yang baru.

Bagian Kedua
Golongan Kepangkatan, Pelatihan dan Kompetensi

Pasal 19

Golongan kepangkatan Anggota Satpam meliputi:

  1. manajer;

  2. supervisor; dan

  3. pelaksana;

Pasal 20

  1. Golongan kepangkatan manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi jenjang kepangkatan:

    1. manajer utama;

    2. manajer madya; dan

    3. manajer.

  2. Golongan kepangkatan supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi jenjang kepangkatan:

    1. supervisor utama;

    2. supervisor madya; dan

    3. supervisor.

  3. Golongan kepangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi jenjang kepangkatan:

    1. pelaksana utama;

    2. pelaksana madya; dan

    3. pelaksana.

  4. Golongan kepangkatan merupakan tanda kepangkatan anggota Satpam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 21

  1. Untuk menduduki golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, anggota Satpam harus mengikuti pelatihan:

    1. Pelatihan Gada Pratama, untuk tingkatan pelaksana;

    2. Pelatihan Gada Madya, untuk tingkatan supervisor; dan

    3. Pelatihan Gada Utama, untuk tingkatan manajer.

  2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:

    1. Polri; atau

    2. BUJP yang memiliki SIO jasa pelatihan.

Pasal 22

  1. Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berdasarkan masa kerja paling cepat per 2 (dua) tahun.

  2. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 1 (satu) tahun masa kerja sebagai manajer dan lulus uji kompetensi tingkat gada utama.

  3. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan manajer ke jenjang kepangkatan manajer utama dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan:

    1. diusulkan oleh pengguna jasa Satpam berdasarkan kebutuhan;

    2. lulus uji kompetensi gada utama; dan

    3. memiliki keahlian khusus sistem manajemen pengamanan.

Pasal 23

  1. Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun.

  2. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor ke jenjang kepangkatan supervisor madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja sebagai supervisor dan lulus uji kompetensi tingkat gada madya.

  3. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan supervisor madya ke jenjang kepangkatan manajer dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

    1. kebutuhan pengguna jasa Satpam;

    2. lulus uji kompetensi tingkat gada madya;

    3. memiliki keahlian khusus; dan

    4. lulus pelatihan Gada Utama.

Pasal 24

  1. Kenaikan pangkat untuk per jenjang kepangkatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berdasarkan masa kerja paling cepat per 4 (empat) tahun.

  2. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana ke jenjang kepangkatan pelaksana madya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun masa kerja dan lulus uji kompetensi tingkat gada pratama.

  3. Kenaikan pangkat untuk jenjang kepangkatan pelaksana madya ke jenjang kepangkatan supervisor dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

    1. kebutuhan pengguna jasa Satpam;

    2. lulus uji kompetensi tingkat gada pratama;

    3. memiliki keahlian khusus; dan

    4. lulus pelatihan Gada Madya.

Pasal 25

  1. Pelatihan Gada Madya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi supervisor anggota Satpam.

  2. Untuk mengikuti Pelatihan Gada Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satpam harus memenuhi persyaratan:

    1. lulus Pelatihan Gada Pratama;

    2. memiliki sertifikat kompetensi gada pratama;

    3. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;

    4. surat keterangan bebas Narkoba;

    5. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

    6. memiliki pangkat terakhir pelaksana utama dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c; dan

    7. surat rekomendasi dari BUJP atau pengguna jasa Satpam tempat anggota Satpam bekerja.

Pasal 26

  1. Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesamaptaan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi manajer Anggota Satpam dan memiliki kemampuan melakukan analisis tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

  2. Untuk mengikuti Pelatihan Gada Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satpam harus memenuhi persyaratan:

    1. lulus Pelatihan Gada Madya;

    2. memiliki sertifikat kompetensi Gada Madya;

    3. surat keterangan sehat;

    4. surat keterangan bebas Narkoba;

    5. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

    6. memiliki pangkat terakhir supervisor utama dengan masa kerja 4 (empat) tahun atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf c;

    7. surat rekomendasi dari BUJP atau pengguna jasa Satpam tempat anggota Satpam bekerja; dan

    8. lulus tes wawancara.

Pasal 27

  1. Anggota Satpam harus memiliki kompetensi, meliputi:

    1. kompetensi gada utama;

    2. kompetensi gada madya; dan

    3. kompetensi gada pratama.

  2. Kompetensi gada utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kemampuan:

    1. menentukan tingkat risiko keamanan area kerja;

    2. menentukan tingkat kerawanan area kerja;

    3. menyusun rencana pengamanan;

    4. menyusun standar operasional prosedur;

    5. melaksanakan manajemen tanggap darurat;

    6. menangani konflik di lingkungan kerja; dan

    7. menyusun desain simulasi pengamanan.

  3. Kompetensi gada madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kemampuan:

    1. memimpin pelaksanaan tugas;

    2. melakukan sosialisasi prosedur pengamanan;

    3. melakukan penanganan kerawanan di tempat kerja;

    4. melakukan penanganan keadaan darurat;

    5. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

    6. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan

    7. melakukan penegakan hukum secara terbatas.

  4. Kompetensi gada pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kemampuan:

    1. melaksanakan persiapan pelaksanaan tugas;

    2. melaksanakan pengaturan;

    3. melaksanakan penjagaan;

    4. melaksanakan pengawalan;

    5. melaksanakan patroli;

    6. melaksanakan pengamanan di tempat kejadian perkara; dan

    7. menangani barang berbahaya dan kejadian perkara.

Pasal 28

  1. Untuk menentukan kompetensi anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan uji kompetensi.

  2. Uji kompetensi anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh:

    1. lembaga sertifikasi profesi lembaga pendidikan dan pelatihan Polri; atau

    2. lembaga sertifikasi profesi yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi dari Polri.

Pasal 29

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun setelah menduduki jenjang kepangkatan pelaksana, jenjang kepangkatan supervisor, dan jenjang kepangkatan manajer.

Bagian Ketiga
Pengakhiran

Pasal 30

Pengakhiran tugas anggota Satpam disebabkan karena:

  1. mencapai batas usia pensiun;

  2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai Anggota Satpam;

  3. meninggal dunia;

  4. melanggar kode etik;

  5. memberikan pernyataan tidak benar pada saat pendaftaran; atau

  6. melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun dan dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 31

  1. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk anggota Satpam yang berasal dari orang persorangan yaitu:

    1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi pelaksana;

    2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi supervisor; dan

    3. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer.

  2. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk Anggota Satpam yang berasal dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu:

    1. 60 (enam puluh) tahun bagi pelaksana;

    2. 65 (enam puluh) tahun bagi supervisor; dan

    3. 70 (tujuh puluh) tahun bagi manajer.

  3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai anggota Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan secara sukarela dengan mengajukan permohonan tertulis.

  4. Meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, ditetapkan berdasarkan surat keterangan kematian.

Bagian Keempat
Asosiasi Anggota Satpam

Pasal 32

  1. Anggota Satpam dapat membentuk asosiasi anggota Satpam.

  2. Asosiasi anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perhimpunan yang menampung aspirasi dan kepentingan anggota Satpam.

  3. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diregistrasi pada Korbinmas Baharkam Polri melalui Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri.

  4. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyusun kode etik.

  5. Dalam menyusun kode etik, asosiasi membentuk tim formatur yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan asosiasi dan Polri.

  6. Kode etik yang disusun oleh asosiasi disampaikan kepada Kapolri untuk ditetapkan.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 33

  1. Kapolri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Satpam.

  2. Pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

    1. Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; dan/atau

    2. Ditbinmas Polda, untuk tingkat Polda.

Pasal 34

  1. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:

    1. supervisi;

    2. asistensi;

    3. monitoring; dan

    4. evaluasi.

  2. Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan yang dilakukan oleh anggota Satpam sesuai dengan tugas dan perannya.

  3. Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan membantu Anggota Satpam dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan tugas dan perannya sebagai anggota Satpam.

  4. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan mendapatkan informasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anggota Satpam.

  5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan peran anggota Satpam.

BAB III
SATKAMLING

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 35

  1. Satkamling dibentuk oleh warga masyarakat.

  2. Satkamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

    1. ketua Satkamling; dan

    2. pelaksana Satkamling.

  3. Satkamling yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Polri melalui Kepolisian Sektor untuk melaksanakan pendataan dan pembinaan.

Pasal 36

  1. Ketua Satkamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diemban oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga atau Tokoh Masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat.

  2. Ketua Satkamling bertugas memimpin penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga masyarakat.

Pasal 37

Pelaksana Satkamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, merupakan warga dalam lingkungan setempat atau warga yang ditunjuk oleh masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Tugas dan Peran

Pasal 38

  1. Satkamling memiliki tugas:

    1. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;

    2. melindungi dan mengayomi masyarakat di lingkungannya.

  2. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satkamling berperan untuk:

    1. membantu Kepala Desa/Lurah, di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;

    2. membantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

    3. menegakkan peraturan tata tertib serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungannya.

Pasal 39

  1. Ketua Satkamling bertugas:

    1. merumuskan perencanaan sistem pengamanan di lingkungannya;

    2. memberdayakan potensi pengamanan di lingkungannya;

    3. meningkatkan kemampuan pengamanan dan patrol di lingkungannya; dan

    4. mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Satkamling.

  2. Pelaksana Satkamling bertugas:

    1. melakukan penjagaan;

    2. melaksanakan kegiatan patroli atau perondaan;

    3. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;

    4. memberikan keterangan atau informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;

    5. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah sosial serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman warga sekitarnya serta membantu Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam menyelesaikan masalah warga;

    6. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri atau aparat pemerintah lainnya yang bertugas di wilayahnya;

    7. melaporkan setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas atau Satuan Kepolisian terdekat;

    8. melakukan tindakan kepolisian non yustisial sesuai petunjuk teknis Polri dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan kepolisian terdekat; dan

    9. melakukan tindakan lain untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua Satkamling.

Pasal 40

  1. Satkamling dalam melaksanakan tugas menggunakan seragam Satkamling.

  2. Seragam Satkamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Ketiga
Pos Satkamling

Pasal 41

  1. Pos Satkamling dilengkapi dengan:

    1. struktur organisasi Satkamling, dan prosedur tuntunan praktis;

    2. daftar dan jadwal penugasan yang ditetapkan oleh ketua Satkamling;

    3. panel rencana kegiatan mingguan dan harian berupa matriks yang berisi kolom:

      1. nomor;

      2. waktu kegiatan;

      3. kegiatan;

      4. uraian kegiatan;

      5. petugas pelaksana; dan

      6. keterangan;

    4. jadwal pembagian tugas jaga/ronda;

    5. buku catatan/mutasi kegiatan tugas jaga/ronda;

    6. sistem alarm dan komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga; dan

    7. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya dan bencana serta peralatan lain.

  2. Prosedur tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

    1. petunjuk perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan;

    2. petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;

    3. penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;

    4. penggunaan sistem alarm dan komunikasi yang dimiliki; dan

    5. petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, unit pemadam kebakaran, pusat kesehatan masyarakat dan instansi lain terkait.

  3. Pos Satkamling didirikan dan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Satkamling.

Bagian Keempat
Pembinaan Satkamling

Pasal 42

  1. Pembinaan Satkamling terdiri dari:

    1. pembinaan struktural; dan

    2. pembinaan teknis dan taktis operasional.

  2. Pembinaan struktural Satkamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga/Rukum Warga setempat.

  3. Pembinaan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dari Satuan Kepolisian setempat.

BAB IV
SANKSI

Pasal 43

  1. Anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA Satpam yang telah habis masa berlakunya sebelum 1 (satu) tahun diberikan:

    1. peringatan tertulis pertama; dan

    2. peringatan tertulis kedua.

  2. Anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA Satpam yang habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun dikenakan sanksi tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Satpam.

  3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh:

    1. Kakorbinmas Baharkam Polri, untuk tingkat Mabes Polri; dan

    2. Dirbinmas Polda, untuk tingkat Polda.

  4. Format peringatan tertulis pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 44

  1. Anggota Satpam yang tidak menggunakan pakaian dinas Satpam dan atribut Satpam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:

    1. peringatan tertulis pertama; dan

    2. peringatan tertulis kedua.

  2. Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diindahkan, Kapolri mencabut KTA Satpam.

  3. Peringatan tertulis dan pencabutan KTA Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:

    1. Kakorbinmas Baharkam Polri, untuk tingkat Mabes Polri; atau

    2. Dirbinmas Polda, untuk tingkat Polda.

  4. Format peringatan tertulis pertama dan kedua dan pencabutan KTA Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, seragam dan atribut Anggota Satpam yang diatur dalam Peraturan Kepala kepolisian Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50) tetap dapat digunakan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Kepolisian ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kepolisian ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan untuk mendapatkan SIO jasa pelatihan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), diberlakukan 5 (lima) tahun setelah Peraturan Kepolisian ini diundangkan.

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49); dan

  2. Ketentuan mengenai Satpam yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian bunyi Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa. Semoga aman selalu.

Lampiran Ukuran
Perpol 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa (618.91 KB) 618.91 KB