Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP

Apa itu KEPP dan KKEP?

KEPP merupakan singkatan dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

KKEP adalah kependekan dari Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.

Apa saja Etika dalam Perpol 7 tahun 2022?

Etika-etika yang wajib dipedomani dalam Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP ada 4 Etika. Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam Etika Kenegaraan; Etika Kelembagaan; Etika Kemasyarakatan; dan Etika Kepribadian.

Etika Kenegaraan merupakan norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekatunggalikaan. Etika Kelembagaan yaitu norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.

Etika Kemasyarakatan merupakan norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II
KEPP

Bagian Kesatu
Kewajiban

Paragraf 1
Etika Kenegaraan

Pasal 4

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib:

1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama;
5. mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
6. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
8. bersikap netral dalam kehidupan politik; dan
9. mendukung dan mengamankan kebijakan Pemerintah.

Paragraf 2
Etika Kelembagaan

Pasal 5

1. Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:
   1. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
   2. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
   3. menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural;
   4. melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
   5. mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
   6. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan;
   7. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
   8. menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
   9. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
   10. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
   11. mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   12. menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya;
   13. menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
   14. bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri;
   15. melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang;
   16. menunjukan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati; dan
   17. melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya.
4. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.
5. Melaksanakan Perintah Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
   1. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Polri;
   2. melaksanakan mutasi baik promosi, setara maupun demosi;
   3. melakukan penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan Laporan atau Pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan Pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangannya; dan
   4. melakukan kegiatan pengawasan dan/atau Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan internal Polri.

Pasal 6

1. Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:
   1. menunjukan keteladanan dan kepemimpinan yang melayani, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan Polri;
   2. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya;
   3. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan; dan
   4. mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahannya.
2. Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:
   1. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya dan melaporkan kepada Atasan.
   2. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
   3. melaporkan kepada Atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Atasan pemberi perintah.
3. Atasan pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memberikan perlindungan.

Paragraf 3
Etika Kemasyarakatan

Pasal 7

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

1. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
2. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
3. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
5. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
7. melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 8

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Keperibadian, wajib:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
3. menaati dan menghormati:
   1. norma hukum;
   2. norma agama;
   3. norma kesusilaan; dan/atau
   4. nilai-nilai kearifan lokal;
4. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
5. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
6. menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Bagian Kedua
Larangan

Paragraf 1
Etika Kenegaraan

Pasal 9

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan, dilarang:

1. terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak sah;
2. terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah;
3. menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah;
4. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
5. menggunakan hak memilih dan dipilih;
6. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
7. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham/aliran terorisme, atau ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme; dan/atau
8. mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama.

Paragraf 2
Etika Kelembagaan

Pasal 10

1. Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang:
   1. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur, meliputi:
      1. penegakan hukum;
      2. pengadaan barang dan jasa;
      3. penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan;
      4. penerbitan dokumen dan/atau produk Kepolisian terkait pelayanan masyarakat; dan
      5. penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah;
   2. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertangungjawabkan kebenarannya tentang Polri dan/atau pribadi pegawai negeri pada Polri;
   3. menghindar dan/atau menolak Perintah Kedinasan dalam rangka Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan Laporan atau Pengaduan masyarakat;
   4. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
   5. melaksanakan tugas tanpa Perintah Kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6. melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.
2. Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dapat berupa:
   1. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
   3. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
   4. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, Atasan penyidik atau Penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
   5. melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan;
   6. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
   7. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;
   8. mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangan dan/atau merekayasa barang bukti;
   9. menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   10. menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
   11. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   12. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikad buruk;
   13. melakukan Pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   14. melakukan keberpihakan dalam menangani perkara.
3. Larangan dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat berupa:
   1. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
   2. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
   3. menghambat proses pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa;
   4. saling mempengaruhi antar personel Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan
   5. menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
4. Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa:
   1. membocorkan dan menyebarluaskan materi yang diujikan;
   2. merekayasa hasil tes yang diujikan;
   3. memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu;
   4. meluluskan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur;
   5. menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan;
   6. menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan; dan
   7. menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.
5. Larangan dalam penerbitan dokumen dan/atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat berupa:
   1. menerbitkan tanpa melalui prosedur yang berlaku;
   2. menentukan biaya tidak sesuai ketentuan;
   3. mempersulit masyarakat untuk memperoleh surat yang dimohonkan;
   4. merekayasa keterangan ke dalam surat yang diterbitkan; dan
   5. menggunakan bahan baku dan/atau material tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
6. Larangan penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dapat berupa:
   1. menjual, memberikan, menghibahkan, meminjamkan, dan/atau menyewakan senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri atau yang diperoleh secara tidak sah kepada pihak lain secara ilegal; dan
   2. menerima dan menguasai secara tidak sah senjata api, amunisi, bahan peledak, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dari pihak lain.

Pasal 11

1. Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:
   1. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan;
   2. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab; dan
   3. menghalangi dan/atau menghambat proses penegakan hukum terhadap bawahannya yang dilaksanakan oleh fungsi penegakan hukum.
2. Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:
   1. melawan atau menentang Atasan; dan
   2. menyampaikan Laporan yang tidak benar kepada Atasan.

Paragraf 3
Etika Kemasyarakatan

Pasal 12

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, dilarang:

1. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau Laporan dan Pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. mencari-cari kesalahan masyarakat;
3. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
4. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
5. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
6. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
7. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian;
8. membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat; dan
10. bersikap tidak perduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon.

Paragraf 4
Etika Kepribadian

Pasal 13

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang:

1. menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
2. mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
3. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
4. melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;
5. melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;
6. melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan;
7. mengunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarluaskan:
   1. berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
   2. perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
   3. aliran atau paham terorisme, radikalisme/ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   4. konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
   5. pornografi dan pornoaksi;
8. melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
9. mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
11. menista dan/atau menghina;
12. melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
13. melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

BAB III
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 14

1. Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan:
   1. Audit Investigasi;
   2. Pemeriksaan; dan
   3. pemberkasan.
2. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Akreditor.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

Bagian Kedua
Audit Investigasi

Pasal 15

1. Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
   1. laporan atau pengaduan masyarakat atau anggota Polri;
   2. surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan
   3. rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang masih membutuhkan pendalaman.
2. Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   1. wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi;
   2. mencari, mengumpulkan dan mencatat buktibukti yang memiliki hubungan dengan Pelanggaran KEPP;
   3. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
   4. mendatangi tempat yang berhubungan dengan Pelanggaran KEPP.
3. Audit Investigasi dapat dilaksanakan bersama pengemban fungsi terkait di lingkungan Polri.
4. Terhadap Hasil Audit Investigasi dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya masyarakat, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
5. Surat Perintah Audit Investigasi dan Laporan Hasil Audit Investigasi, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Pasal 16

1. Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dilakukan untuk menentukan dan merekomendasikan:
   1. dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan; dan
   2. Pelanggaran KEPP merupakan Pelanggaran dengan kategori:
      1. ringan;
      2. sedang; dan
      3. berat.
   3. dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.
2. Hasil pelaksanaan gelar perkara dituangkan dalam Laporan hasil gelar perkara, yang memuat:
   1. dasar;
   2. permasalahan;
   3. fakta-fakta;
   4. pendapat peserta gelar;
   5. kesimpulan; dan
   6. rekomendasi.

Pasal 17

1. Pelanggaran KEPP kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, dengan kriteria:
   1. dilakukan karena kelalaian;
   2. dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; dan/atau;
   3. tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.
2. Pelanggaran KEPP kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dengan kriteria:
   1. dilakukan dengan sengaja; atau
   2. terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
3. Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria:
   1. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
   2. adanya pemufakatan jahat;
   3. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
   4. menjadi perhatian publik; dan/atau
   5. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

1. Hasil dari gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan Akreditor kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah, untuk dilakukan:
   1. Pemeriksaan, terhadap hasil gelar perkara adanya dugaan Pelanggaran KEPP; atau
   2. penutupan Pemeriksaan Pendahuluan, terhadap hasil gelar perkara bukan Pelanggaran KEPP.
2. Pejabat yang menerbitkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan:
   1. surat perintah untuk Pemeriksaan, terhadap hasil gelar perkara adanya dugaan Pelanggaran KEPP; atau
   2. surat penetapan penutupan Pemeriksaan Pendahuluan, terhadap hasil gelar perkara bukan Pelanggaran KEPP.
3. Hasil Audit Investigasi yang telah direkomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan, dibuat Laporan Polisi Model A dan diregistrasi oleh pengemban fungsi profesi dan pengamanan pada bidang pelayanan Pengaduan.
4. Surat perintah Pemeriksaan dan Laporan Polisi Model A, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 19

1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahap:
   1. pemanggilan dan perintah membawa Saksi dan Terduga Pelanggar;
   2. permohonan kesediaan ahli;
   3. pengambilan keterangan Saksi, ahli dan Terduga Pelanggar;
   4. penanganan barang bukti.
2. Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh pejabat Atasan Akreditor, dengan ketentuan:
   1. tingkat Markas Besar Polri, oleh:
      1. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk surat kepada Perwira Tinggi Polri dan Komisaris Besar Polisi; dan
      2. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk surat kepada Ajun Komisaris Besar Polisi ke bawah;
   2. tingkat Kepolisian Daerah, oleh:
      1. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk surat kepada Ajun Komisaris Besar Polisi dan Komisaris Polisi; dan
      2. Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban Profesi, untuk surat kepada Ajun Komisaris Polisi ke bawah;
   3. tingkat Kepolisian Resor, oleh:
      1. Kepala Kepolisian Resor/Wakil Kepala Kepolisian Resor, untuk surat kepada Perwira Menengah dan Perwira Pertama; dan
      2. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan, untuk surat kepada Bintara dan Tamtama;
3. Dalam hal Saksi bukan pegawai negeri pada Polri, surat panggilan ditandatangani oleh:
   1. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan pada tingkat Markas Besar Polri dan dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi;
   2. Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat Kepolisian Daerah dan dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah; dan
   3. Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor dan dapat didelegasikan kepada Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan.
4. Permohonan kesediaan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh:
   1. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi atas nama Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan pada tingkat Markas Besar Polri;
   2. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atas nama Kepala Kepolisian Daerah pada tingkat Kepolisian Daerah;
   3. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atas nama Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor.
5. Surat Panggilan dan Surat Permohonan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 20

1. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada:
   1. Kepala Satuan Kerja tempat Terduga Pelanggar bertugas, apabila Terduga Pelanggar dan Saksi dari pegawai negeri pada Polri;
   2. orang yang dipanggil, atau keluarganya, atau pejabat di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja Saksi yang bukan anggota Polri; dan
   3. ahli dan/atau institusinya.
2. Dalam hal Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan surat panggilan kedua.
3. Dalam hal surat panggilan kedua, Saksi dan Terduga Pelanggar tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar:
   1. Atasan Akreditor menerbitkan surat perintah membawa bagi Saksi dan Terduga Pelanggar dari anggota Polri; dan
   2. Akreditor membuat berita acara tentang ketidakhadiran dan alasannya, bagi Saksi yang bukan anggota Polri.
4. Pelaksanaan surat perintah membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Akreditor.

Pasal 21

1. Pemeriksaan terhadap Saksi, ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   1. Laporan polisi;
   2. dugaan Pelanggaran dan pasal yang dipersangkakan;
   3. hari, tanggal, bulan, tahun, jam dan tempat Pemeriksaan;
   4. identitas lengkap yang diperiksa dan Akreditor;
   5. materi Pemeriksaan terhadap Saksi, ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
   6. keterangan Terduga Pelanggar.
3. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Akreditor.
4. Dalam hal yang diperiksa menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Akreditor membuat berita acara penolakan.
5. Dalam Pemeriksaan Saksi, ahli dan Terduga Pelanggar dapat dilakukan perekaman secara elektronik.
6. Dalam Pemeriksaan Saksi dan Terduga Pelanggar, Akreditor dapat memeriksa, mendalami, dan menganalisis keterangan atau alat bukti yang terdapat di dalam handphone, laptop, komputer, tablet dengan menggunakan peralatan tehnologi dan informasi.
7. Keterangan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus jujur dan benar.
8. Dalam hal keterangan yang diberikan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak benar, dapat digunakan sebagai pertimbangan yang memberatkan dalam penjatuhan putusan KKEP.

Pasal 22

1. Terduga Pelanggar dapat didampingi Pejabat Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada Pemeriksaan Pendahuluan.
2. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Pendamping, Akreditor meminta pengemban fungsi hukum untuk menunjuk Pendamping bagi Terduga Pelanggar selama proses Pemeriksaan.
3. Dalam hal Terduga Pelanggar menolak Pendamping yang ditunjuk oleh fungsi hukum, Terduga Pelanggar wajib membuat surat pernyataan penolakan.
4. Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan Saksi yang meringankan.

Pasal 23

1. Akreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri atas Akreditor pada:
   1. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri;
   2. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah; dan
   3. Si Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor.
2. Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditunjuk dengan surat perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
3. Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah.
4. Akreditor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 24

1. Akreditor pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berwenang melakukan Pemeriksaan dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pejabat Polri:
   1. yang bertugas di lingkungan Markas Besar Polri atau di luar struktur organisasi Polri yang berada pada tingkat pusat;
   2. golongan Perwira Tinggi di kewilayahan atau di luar struktur organisasi Polri yang berada pada tingkat provinsi;
   3. golongan Perwira Menengah Polri berpangkat:
      1. Komisaris Besar Polisi yang bertugas di Kewilayahan atau di luar struktur organisasi Polri yang berada pada tingkat provinsi; dan
      2. Ajun Komisaris Besar Polisi dengan jabatan Kepala Kepolisian Resor.
2. Pemeriksaan terhadap Pejabat Polri dengan golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama di lingkungan Korps Brigade Mobil Polri atau Korps Kepolisian Air dan Udara Polri, dilaksanakan oleh pengemban fungsi Profesi dan Pengamanan pada satuan kerjanya, dengan asistensi Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Pasal 25

Akreditor Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, berwenang melakukan Pemeriksaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pejabat Polri:

1. berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor, atau Ajun Komisaris Besar Polisi Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor yang bertugas di luar struktur organisasi Polri;
2. Berpangkat Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Polisi Satu, dan Inspektur Polisi Dua yang bertugas di Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor atau di luar struktur organisasi Polri yang berada pada tingkat kota dan kabupaten; dan
3. Golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama yang bertugas di lingkungan Kepolisian Daerah.

Pasal 26

Akreditor Si Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, berwenang melakukan Pemeriksaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pejabat Polri golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama yang bertugas di lingkungan Kepolisian Resor dan di luar struktur yang berada pada tingkat kota dan kabupaten.

Pasal 27

1. Dalam hal tertentu, Pemeriksaan terhadap Pejabat Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan dapat dilaksanakan oleh Akreditor pada satuan yang lebih tinggi berdasarkan surat perintah:
   1. Kapolri atau Wakil Kapolri dan/atau Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atas nama Kapolri, untuk Akreditor pada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri; dan
   2. Kepala Kepolisian Daerah atau Wakil Kepala Kepolisian Daerah dan/atau Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atas nama Kepala Kepolisian Daerah untuk Akreditor pada Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah.
2. Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pelanggaran KEPP dengan kriteria:
   1. mendapat perhatian publik;
   2. mempunyai dampak luas;
   3. penanganannya berlarut-larut;
   4. mengalami hambatan; dan/atau
   5. melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 28

1. Penanganan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan barang bukti yang diperoleh Akreditor atas perbuatan Terduga Pelanggar terkait dengan:
   1. tindak pidana; atau
   2. Pelanggaran KEPP.
2. Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan registrasi barang bukti.

Pasal 29

1. Barang bukti yang diperoleh Akreditor dari perbuatan Terduga Pelanggar terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, segera diserahkan kepada fungsi Reserse Kriminal disertai dengan Berita Acara Serah Terima barang bukti dan foto barang bukti.
2. Dalam hal barang bukti diperoleh oleh penyidik terkait tindak pidana, untuk kepentingan Pemeriksaan Pelanggaran dan Sidang KKEP:
   1. Akreditor meminta fotokopi Berita Acara penyitaan dan foto barang bukti kepada penyidik; atau
   2. Penyidik menyerahkan fotokopi Berita Acara penyitaan dan foto barang bukti kepada Akreditor.

Pasal 30

Barang bukti yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pengembalian kepada yang berhak apabila:

1. tidak diperlukan dalam Sidang KKEP; dan
2. telah ada putusan Sidang KKEP yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

1. Pemeriksaan Pendahuluan dapat dihentikan dengan menerbitkan surat penetapan penutupan Pemeriksaan Pendahuluan, apabila:
   1. tidak terdapat cukup bukti;
   2. perkara dianggap gugur, apabila:
      1. Terduga Pelanggar telah meninggal dunia;
      2. pelaporan KEPP sudah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya Pelanggaran KEPP;
      3. lebih 5 (lima) tahun sejak dilaporkan di pelayanan Pengaduan Profesi dan Pengamanan;
      4. pelanggar telah diputus dengan perkara yang sama (Ne bis in idem); dan
      5. Terduga Pelanggar sudah memasuki masa pensiun; dan
   3. Terduga Pelanggar dinyatakan mengalami gangguan jiwa; dan/atau
   4. adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian.
2. Penghentian Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara.

Pasal 32

1. Terduga Pelanggar yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil Pemeriksaan dokter bidang kejiwaan Polri dan/atau dokter bidang kejiwaan yang direkomendasikan oleh Polri.
2. Terhadap Terduga Pelanggar yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan permohonan pemberhentian dengan hormat oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri/Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah sesuai kewenangannya kepada Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 33

Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dengan persyaratan:

1. adanya korban;
2. adanya surat pencabutan Laporan dan pernyataan perdamaian dari korban; dan
3. persetujuan dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor sesuai kewenangannya berdasarkan hasil gelar perkara.

Pasal 34

1. Dalam hal terjadi perdamaian setelah terbentuknya KKEP, Sidang KKEP tetap dilaksanakan.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan pertimbangan dalam Putusan KKEP.

Pasal 35

1. Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ditandatangani oleh:
   1. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, dan dapat didelegasikan kepada Karowabprof, untuk tingkat Markas Besar Polri;
   2. Kepala Kepolisian Daerah, dan dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
   3. Kepala Kepolisian Resor dan dapat didelegasikan kepada Wakil Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor.
2. Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan oleh Akreditor kepada:
   1. Terduga Pelanggar;
   2. Atasan Terduga Pelanggar;
   3. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, atau Kepala Bagian Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Resor.
   4. Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kepala Subbidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah; dan
   5. Kepala Bagian Rehabilitasi Personel Divisi Profesi dan Pengamanan Polri/Kepala Subbagian Rehabilitasi Personel Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah.
3. Format surat terkait surat penetapan penutupan Pemeriksaan pendahuluan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Keempat
Pemberkasan

Pasal 36

1. Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan penyusunan administrasi Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan, resume dan dokumen terkait hasil Pemeriksaan dalam suatu berkas.
2. Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk:
   1. Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, untuk dugaan Pelanggaran kategori ringan; atau
   2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP, untuk dugaan Pelanggaran kategori sedang dan berat.
3. Hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Sekretariat KKEP.
4. Untuk kepentingan persidangan hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 6 (enam) diberikan kepada:
   1. Ketua dan anggota KKEP : 3 (tiga) berkas;
   2. Penuntut : 2 (dua) berkas; dan
   3. Sekretariat KKEP : 1 (satu) berkas.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
   1. dasar;
   2. permasalahan;
   3. fakta-fakta;
   4. analisis fakta;
   5. analisis yuridis;
   6. kesimpulan; dan
   7. lampiran.
6. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuat oleh Akreditor, memuat:
   1. sampul berkas Pemeriksaan;
   2. daftar isi berkas;
   3. resume;
   4. Laporan Polisi;
   5. surat perintah;
   6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
   7. Berita Acara Pemeriksaan ahli dan/atau Keterangan Ahli;
   8. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
   9. surat tanda terima barang bukti;
   10. berita acara penerimaan barang bukti;
   11. surat panggilan Saksi;
   12. surat panggilan Terduga Pelanggar;
   13. surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar;
   14. berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri;
   15. surat kesediaan menjadi ahli;
   16. surat permintaan visum et repertum dan/atau hasil Pemeriksaan laboratorium;
   17. dokumen hasil Pemeriksaan visum et repertum dan/atau hasil Pemeriksaan laboratorium;
   18. surat permintaan penyerahan barang bukti;
   19. daftar barang bukti;
   20. daftar Saksi; dan/atau
   21. daftar Terduga Pelanggar.
7. Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, disampaikan kepada fungsi hukum.
8. Format Berkas Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 37

1. Fungsi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya resume Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, membuat pendapat dan saran hukum yang sekurang-kurangnya memuat:
   1. fakta-fakta yang ditemukan dalam resume; dan
   2. analisis fakta dan yuridis.
2. Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pertimbangan:
   1. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan Sidang KKEP;
   2. pembentukan KKEP;
   3. dalam menyusun surat persangkaan, bagi Penuntut; atau
   4. dalam menyusun putusan, bagi KKEP.
3. Pembentukan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diusulkan oleh Sekretariat KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
4. Pengajuan usulan pembentukan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila:
   1. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Sekretariat KKEP telah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum;
   2. setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya resume oleh fungsi hukum, Sekretariat belum menerima pendapat dan saran hukum.
5. Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan Keputusan pembentukan KKEP dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan pembentukan KKEP.

BAB IV
KKEP

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 38

1. KKEP dibentuk oleh Kapolri.
2. Pembentukan KKEP oleh Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memeriksa Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh:
   1. Perwira Tinggi Polri;
   2. Perwira Menengah Polri;
   3. Perwira Pertama Polri;
   4. Bintara Polri; dan
   5. Tamtama Polri.
3. Untuk memeriksa Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP kepada:
   1. Wakil Kapolri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah ditingkat Markas Besar Polri dan di luar struktur Polri;
   2. Inspektur Pengawasan Umum Polri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri ditingkat Markas Besar Polri dan di luar Struktur Polri; dan
   3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri di tingkat Markas Besar Polri dan di luar Struktur Polri;
   4. Kepala Kepolisian Daerah, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah dan Perwira Pertama pada tingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor, serta Bintara dan Tamtama di Kepolisian Daerah; dan
   5. Kepala Kepolisian Resor, untuk Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama di tingkat Kepolisian Resor.

Pasal 39

1. Dalam hal tertentu pembentukan KKEP untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan kepada:
   1. Wakil Kapolri untuk Pelanggaran Perwira menengah Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor;
   2. Inspektur Pengawasan Umum Polri untuk Pelanggaran Perwira pertama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor; dan
   3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kepala Kepolisian Daerah untuk Pelanggaran Bintara dan Tamtama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor.
2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran KEPP dengan kriteria:
   1. mendapat perhatian publik;
   2. mempunyai dampak luas;
   3. mengalami hambatan dalam penanganannya; dan/atau
   4. melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 40

1. KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, bertugas:
   1. mempelajari hasil Pemeriksaan Akreditor;
   2. melaksanakan persidangan Pelanggaran KEPP; dan
   3. membuat putusan sidang.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKEP berwenang:
   1. memutuskan sidang dilaksanakan secara terbuka atau tertutup;
   2. mengeluarkan para pihak yang tidak tertib;
   3. mengatur jalannya persidangan;
   4. memanggil Terduga Pelanggar untuk didengar keterangannya;
   5. memeriksa identitas Terduga Pelanggar, Saksi, ahli, dan legalitas Pendamping yang ditunjuk;
   6. mengajukan pertanyaan kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan ahli;
   7. memeriksa barang bukti secara kualitas dan kuantitas;
   8. menjatuhkan sanksi kepada Terduga Pelanggar; dan
   9. menentukan status barang bukti.

Pasal 41

1. Tugas KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dikoordinasikan pada Sekretariat KKEP.
2. Sekretariat KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada fungsi pertanggungjawaban profesi.
3. Sekretariat KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   1. menerima Laporan hasil Pemeriksaan dan berkas perkara Pelanggaran KEPP;
   2. menyampaikan permohonan pendapat dan saran hukum kepada fungsi hukum;
   3. mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP;
   4. menyiapkan administrasi Sidang KKEP;
   5. menyiapkan tempat dan perlengkapan Sidang KKEP;
   6. membuat surat panggilan kepada Saksi, ahli dan Terduga Pelanggar untuk hadir dalam Sidang KKEP;
   7. menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP yang akan disidangkan kepada perangkat KKEP;
   8. menyampaikan Salinan Berita Acara Pemeriksaan kepada Terduga Pelanggar;
   9. menyampaikan salinan putusan Sidang KKEP kepada Pelanggar;
   10. menginformasikan kepada pengadu terkait hasil Sidang KKEP bila diperlukan;
   11. membantu KKEP dalam membuat dan mengirimkan salinan putusan Sidang KKEP kepada Atasan Pelanggar, fungsi Sumber Daya Manusia, fungsi Profesi dan Pengamanan bagian Rehabilitasi dan fungsi terkait lainnya;
   12. menyiapkan surat pengantar hasil Sidang KKEP dan permohonan Banding kepada KKEP Banding, dalam hal Pelanggar mengajukan Banding; dan
   13. melaporkan pelaksanaan tugas dan mendistribusikan putusan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP dan pejabat terkait.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

1. Susunan organisasi KKEP terdiri atas:
   1. Ketua;
   2. Wakil Ketua; dan
   3. Anggota.
2. Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai anggota KKEP.
3. Susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat Terduga Pelanggar.

Pasal 43

1. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira tinggi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   1. Ketua : Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Perwira tinggi Polri;
   2. Wakil Ketua: Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia atau Perwira tinggi Polri; dan
   3. Anggota : Perwira tinggi Polri.
2. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, pada tingkat Markas Besar Polri terdiri atas:
   1. Ketua : Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Perwira tinggi Polri;
   2. Wakil Ketua: Perwira Tinggi Polri atau Komisaris Besar Polisi; dan
   3. Anggota : Perwira Menengah Polri.
3. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pada tingkat Markas Besar Polri terdiri atas:
   1. Ketua : Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Komisaris Besar Polri;
   2. Wakil Ketua: Perwira Menengah Polri Staf Sumber Daya Manusia Polri atau Perwira Menengah Polri; dan
   3. Anggota : Perwira Menengah Polri.

Pasal 44

1. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, pada tingkat Kepolisian Daerah terdiri atas:
   1. Ketua : Inspektur Pengawasan Daerah atau Komisaris Besar Polri;
   2. Wakil Ketua: Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah atau Komisaris Besar Polri; dan
   3. Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah.
2. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri Bintara Polri dan Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pada tingkat Kepolisian Daerah terdiri atas:
   1. Ketua : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah/Perwira Menengah Kepolisian Daerah;
   2. Wakil Ketua: Inspektur Bidang pada Itwasda/Perwira Menengah Kepolisian Daerah; dan
   3. Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah.

Pasal 45

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d dan huruf e, pada tingkat Kepolisian Resor terdiri atas:

1. Ketua : Wakil Kepala Kepolisan Resort/Perwira Menengah Kepolisan Resor;
2. Wakil Ketua: Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisan Resort/Perwira Menengah Kepolisan Resor; dan
3. Anggota : Perwira Menengah Kepolisan Daerah/Perwira Menengah Kepolisan Resor.

Pasal 46

1. Keanggotaan KKEP berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
2. Keanggotaan KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat pembentuk KKEP.
3. Dalam hal ada anggota KKEP berhalangan menjalankan tugas, Ketua dapat menunjuk pengganti.

Pasal 47

1. Ketua KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, bertugas:
   1. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP;
   2. memimpin dan mengorganisasikan anggota KKEP;
   3. mengatur dan mengendalikan jalannya persidangan;
   4. menyatakan sifat sidang terbuka atau tertutup;
   5. mengajukan pertanyaan kepada Pendamping tentang kelengkapan administrasi sebagai Pendamping;
   6. memerintahkan Penuntut untuk menghadirkan Terduga Pelanggar;
   7. memerintahkan Penuntut untuk membacakan persangkaan;
   8. menanyakan kepada Terduga Pelanggar ada atau tidaknya sanggahan terhadap persangkaan (eksepsi);
   9. memerintahkan Penuntut untuk menghadirkan Saksi;
   10. melaksanakan proses pembuktian paling sedikit mengajukan pertanyaan kepada Saksi, ahli dan Terduga Pelanggar serta memerintahkan Penuntut untuk mengajukan barang bukti;
   11. menerima alat bukti yang diajukan oleh Terduga Pelanggar;
   12. mendengarkan tuntutan dari Penuntut;
   13. mendengarkan nota pembelaan dari Terduga Pelanggar atau Pendamping;
   14. memimpin pengambilan keputusan;
   15. membacakan putusan; dan/atau
   16. memerintahkan kepada Sekretariat KKEP untuk menyampaikan putusan Sidang KKEP kepada pejabat pembentuk dan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Fungsi terkait.
2. Wakil Ketua dan anggota KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c, bertugas:
   1. mengajukan pertanyaan kepada Terduga Pelanggar, Saksi, dan ahli yang berkaitan dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar;
   2. turut serta dalam pengambilan keputusan; dan
   3. membacakan putusan atas perintah Ketua KKEP.

Pasal 48

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), KKEP dibantu oleh:
   1. sekretaris;
   2. rohaniwan;
   3. petugas pengamanan dan pengawalan; dan
   4. pembantu umum.
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
   1. membuat susunan acara Sidang KKEP;
   2. membacakan tata tertib Sidang KKEP;
   3. mencatat dan merekam semua keterangan dan fakta yang terungkap dalam Sidang KKEP;
   4. membantu KKEP menyusun berita acara Sidang KKEP; dan
   5. membantu KKEP menyiapkan konsep putusan Sidang KKEP.
3. Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas mengambil sumpah berdasarkan kepercayaan Saksi ahli yang diambil sumpah.
4. Petugas pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas:
   1. mengantar Terduga Pelanggar dan Saksi untuk dihadirkan dalam persidangan; dan
   2. membawa keluar setelah Pemeriksaan dalam persidangan.
5. Pembantu umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas membantu tugas sekretaris dalam pelaksanaan Sidang KKEP.

Pasal 49

1. Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf j, huruf k dan huruf m, ditunjuk berdasarkan surat perintah:
   1. Kapolri, untuk Sidang KKEP pada tingkat Markas Besar Polri;
   2. Kepala Kepolisian Daerah, untuk Sidang KKEP di tingkat Kepolisian Daerah; dan
   3. Kepala Kepolisian Resor, untuk Sidang KKEP di tingkat Kepolisian Resor.
2. Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melimpahkan kewenangan penunjukan Penuntut kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
3. Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melimpahkan kewenangan penunjukan Penuntut kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah.

Pasal 50

Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 51

1. Penuntut bertugas:
   1. menyiapkan dan menyusun surat persangkaan dan surat penuntutan;
   2. menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, Terduga Pelanggar atau Pendamping;
   3. membacakan persangkaan pada persidangan KKEP;
   4. mendalami temuan fakta di persidangan;
   5. membuat dan membacakan tuntutan; dan
   6. melaksanakan putusan komisi terkait barang bukti.
2. Surat persangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara.
3. Surat persangkaan dan surat penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam bentuk format sebagimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 52

Penuntut berwenang:

1. memanggil dan/atau menghadirkan Terduga Pelanggar, Saksi dan/atau ahli di persidangan; dan
2. mengajukan barang bukti atau alat bukti lainnya dalam persidangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja KKEP

Paragraf 1
Sidang KKEP

Pasal 53

1. Sidang KKEP dilaksanakan setelah selesai Pemeriksaan Pendahuluan.
2. Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran:
   1. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepolisian ini;
   2. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
   3. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 54

1. Sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas:
   1. sidang dengan acara Pemeriksaan cepat; atau
   2. sidang dengan acara Pemeriksaan biasa.
2. Sidang dengan acara Pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk Pelanggaran KEPP kategori ringan.
3. Sidang dengan acara Pemeriksaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk Pelanggaran KEPP kategori sedang dan kategori berat.

Paragraf 2
Kelengkapan Sidang

Pasal 55

1. Kelengkapan Sidang KKEP, meliputi:
   1. ruang sidang; dan
   2. ruang tunggu untuk anggota KKEP, Terduga Pelanggar dan Pendamping, Saksi dan ahli.
2. Kelengkapan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   1. meja sidang dengan alas kain berwarna hijau dengan susunan berbentuk “U”;
   2. kursi sidang untuk ketua, wakil ketua, anggota KKEP, sekretaris, Penuntut, Terduga Pelanggar, Pendamping, Saksi, ahli, dan pengunjung;
   3. palu sidang dan alasnya;
   4. papan nama ketua, wakil ketua, anggota KKEP, sekretaris, Penuntut dan Pendamping;
   5. bendera Merah Putih berada di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi ketua KKEP;
   6. lambang negara Garuda Pancasila; dan
   7. bendera lambang tribrata berada di sebelah kiri dan sejajar dengan kursi ketua KKEP;
   8. elektronik dan jaringan pendukung.
3. Kursi sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan formasi:
   1. Ketua KKEP berada di depan bagian tengah;
   2. Wakil Ketua KKEP berada di samping kanan Ketua KKEP;
   3. anggota KKEP berada di sebelah kiri Ketua KKEP dan sebelah kanan Wakil Ketua KKEP;
   4. Sekretaris KKEP berada di belakang KKEP;
   5. Terduga Pelanggar berhadapan dengan Ketua KKEP;
   6. Penuntut berada di sisi kiri Terduga Pelanggar;
   7. Pendamping berada di sisi Kanan Terduga Pelanggar;
   8. Saksi berada dihadapan Ketua KKEP pada saat Pemeriksaan Saksi; dan
   9. pengunjung berada di belakang Terduga Pelanggar/Saksi.
4. Kelengkapan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan oleh Sekretariat KKEP.
5. Denah dan penataan ruang Sidang KKEP tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 56

Pakaian untuk Sidang KKEP menggunakan:

1. Pakaian Dinas Upacara IV, untuk perangkat KKEP, Penuntut, dan Pendamping;
2. Pakaian Dinas Harian, untuk Sekretaris, Terduga Pelanggar, Saksi, Rohaniwan, Pembantu umum dan ahli dari pegawai negeri pada Polri;
3. pakaian bebas rapi, untuk Saksi dan ahli bagi yang bukan pegawai negeri pada Polri; dan
4. Pakaian Dinas Lapangan untuk Petugas pengamanan dan pengawalan.

Paragraf 3
Kelengkapan Administrasi

Pasal 57

Kelengkapan administrasi Sidang KKEP meliputi:

1. Laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, untuk Pelanggaran kategori ringan;
2. berkas Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, untuk Pelanggaran kategori sedang dan berat; dan
3. surat dari fungsi hukum yang berisi pendapat dan saran hukum penyelesaian Pelanggaran KEPP kategori sedang dan kategori berat.

Paragraf 4
Waktu, Tempat dan Pelaksanaan Sidang

Pasal 58

1. Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP diberitahukan secara tertulis oleh Sekretariat KKEP paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
   1. Terduga Pelanggar dan Penuntut terhadap Pelanggaran kategori ringan; dan
   2. Terduga Pelanggar, Penuntut dan Pendamping terhadap Pelanggaran kategori sedang dan kategori berat.
4. Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP secara tertulis kepada Saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pasal 59

1. Sidang KKEP dilaksanakan di ruang sidang pada Markas Kepolisian, kecuali KKEP menentukan lain.
2. Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.
3. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
4. Sidang KKEP sudah harus menjatuhkan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 60

1. Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
2. Terduga Pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.

Paragraf 5
Mekanisme Sidang

Pasal 61

Sidang KKEP dengan acara Pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Penuntut, Sekretaris dan Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
2. ketua KKEP membuka sidang;
3. Penuntut membacakan tuntutan; dan
4. ketua KKEP membacakan putusan.

Pasal 62

1. Sidang KKEP dengan acara Pemeriksaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme:
   1. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
   2. perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
   3. Ketua KKEP membuka sidang;
   4. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
   5. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
   6. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
   7. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
   8. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi dan barang bukti guna dilakukan Pemeriksaan;
   9. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan Pemeriksaan;
   10. Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut.
   11. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
   12. Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
   13. Ketua memberikan kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
   14. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli.
   15. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
   16. Penuntut membacakan tuntutan;
   17. Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan; dan
   18. Ketua KKEP membacakan Putusan.
2. Dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat menghadirkan penyelidik dari fungsi Pengamanan Internal untuk dimintai keterangan terkait Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
3. Setiap Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n, dapat dikonfrontasikan dengan Terduga Pelanggar.

Paragraf 6
Putusan KKEP

Pasal 63

1. Putusan Sidang KKEP didasarkan:
   1. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
   2. keyakinan KKEP terhadap Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; dan
   3. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan Terduga Pelanggar.
2. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   1. keterangan Saksi;
   2. Keterangan Ahli;
   3. surat/dokumen;
   4. bukti elektronik;
   5. petunjuk; dan
   6. keterangan Terduga Pelanggar.

Pasal 64

Putusan Sidang menyatakan Pelanggar:

1. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pelanggaran KEPP; dan
2. tidak terbukti melakukan Pelanggaran KEPP.

Pasal 65

Putusan KKEP bersifat final dan mengikat apabila:

1. tidak diajukan keberatan oleh Pelanggar;
2. setelah ada keputusan dari pejabat pembentuk KKEP; atau
3. Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat Sidang KKEP dan pembacaan putusan.

Pasal 66

1. Putusan Sidang KKEP paling sedikit memuat:
   1. waktu dan tempat putusan;
   2. identitas perangkat Sidang dan Pelanggar;
   3. materi persangkaan;
   4. fakta persidangan;
   5. materi tuntutan/petitum;
   6. materi pembelaan;
   7. pertimbangan hukum; dan
   8. amar putusan.
2. Putusan Sidang KKEP berlaku untuk 1 (satu) pelanggar.
3. Putusan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 67

1. Putusan Sidang KKEP diregistrasi oleh sekretariat KKEP.
2. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan Banding, Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.
3. Setelah batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja pejabat pembentuk KKEP tidak memberikan persetujuan dianggap menyetujui putusan KKEP.

Pasal 68

Setelah KKEP melaksanakan tugas penyelesaian Pelanggaran KEPP, dilaporkan kepada Pejabat Pembentuk KKEP.

BAB V
KKEP BANDING

Bagian Kesatu
Pengajuan Banding

Pasal 69

1. Pemohon Banding yang dijatuhkan sanksi administratif berhak mengajukan Banding atas putusan sidang kepada Pejabat pembentuk KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP.
2. Pernyataan Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding dan disampaikan secara tertulis melalui Sekretariat KKEP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
3. Setelah adanya Pernyataan Banding, Pemohon Banding mengajukan memori kepada Pejabat pembentuk KKEP Banding melalui Sekretariat KKEP Banding dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya putusan Sidang KKEP.
4. Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 70

1. Sekretariat KKEP setelah menerima memori Banding dari Pelanggar memproses administrasi usulan pembentukan KKEP Banding kepada pejabat pembentuk KKEP Banding dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
2. Pejabat pembentuk KKEP Banding menerbitkan keputusan pembentukan KKEP Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan KKEP Banding.
3. Sekretariat KKEP menyerahkan keputusan pembentukan KKEP Banding kepada perangkat KKEP Banding disertai berkas Banding dan memori Banding paling lama 2 (dua) hari kerja.