PP 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan

PP 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam PP 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.

Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tahapan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia. Bentuknya adalah pelaksanaan pencarian dengan pertolongan, pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan, atau pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian. Tahapannya adalah penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad hoc; penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan apabila seluruh Korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda Korban ditemukan; dan/atau setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian harus memiliki surat tugas; sertifikat keahlian; dan/atau rekomendasi dari koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Standar Kompetensi Pencarian dan Pertolongan merupakan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Terdiri atas manajemen, pencarian, pertolongan, medis, dan logistik. Bukti Standar Kompetensinya adalah sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang Pencarian dan Pertolongan atau sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Juni 2017 di Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Pemerintah
Nomor 22 tahun 2017
tentang
Operasi Pencarian dan Pertolongan

Mencabut

PP 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan menyatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Latar Belakang

Pertimbangan PP 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Penjelasan Umum PP Operasi Pencarian dan Pertolongan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau dengan total luas wilayah kurang lebih 8 (delapan) juta kilometer persegi. Seluas 1,8 (satu koma delapan) juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia tersebut dikelilingi wilayah laut teritorial dan 6,1 (enam koma satu) juta kilometer persegi merupakan zona ekonomi eksklusif. Posisi wilayah yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan transportasi dunia dengan berbagai moda transportasi melalui wilayah Indonesia untuk mencapai pulau, negara, atau bahkan benua lain. Posisi yang strategis itu berakibat pada mobilitas yang semakin tinggi sehingga kemungkinan terjadinya Kecelakaan semakin meningkat.

Selain itu Indonesia juga sebagai negara yang secara geologis dikelilingi oleh lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia, dan Lempeng Pasifik, serta berada dalam Pacific Ring of Fire, sehingga Indonesia memiliki begitu banyak titik rawan yang menyebabkan kemungkinan terjadinya Bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tsunami, dan jatuhnya benda antariksa.

Untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Yang Membahayakan Manusia yang dilakukan melalui Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa, maka pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pencarian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal dengan nama “Basarnas”.

Sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan telah diundangkan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan menguatkan fungsi kelembagaan pemerintahan yang bertugas melaksanakan Pencarian dan Pertolongan untuk menciptakan profesionalitas di bidang tugasnya, mengadopsi beberapa ketentuan yang berlaku secara internasional, seperti standar penanganan Pencarian dan Pertolongan, sarana yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan terdapat ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu mengenai keahlian dan standar kompetensi, petugas Pencarian dan Pertolongan, prosedur bantuan, Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Atas dasar hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ruang lingkupnya meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, penghentian Operasi Pencarian dan Pertolongan, prosedur bantuan, dan keahlian dan standar kompetensi.

Isi PP 22 tahun 2017

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

  2. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

  3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.

  4. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang aman sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai.

  5. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.

  6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

  7. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.

  8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

  9. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

  10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tahapan:

  1. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan

  2. penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

  1. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

  2. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

    1. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;

    2. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau

    3. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.

  3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

    1. penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad hoc;

    2. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan

    3. pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua
Penetapan Organisasi Operasi Pencarian
dan Pertolongan yang Bersifat Ad Hoc

Pasal 4

  1. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh organisasi yang bersifat ad hoc, terdiri atas:

    1. koordinator Pencarian dan Pertolongan;

    2. koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;

    3. koordinator lapangan; dan/atau

    4. unit Pencarian dan Pertolongan.

  2. Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

  3. Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

  4. Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.

  5. Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

Pasal 5

Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana
Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 6

Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 7

  1. Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

    1. identifikasi situasi lokasi;

    2. perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan

    3. kegiatan pertolongan dan Evakuasi.

  2. Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

  3. Dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 8

  1. Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada:

    1. rencana nasional Pencarian dan Pertolongan; dan

    2. rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan.

  2. Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

    1. gambaran umum wilayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan;

    2. gambaran umum mengenai ketersediaan fasilitas, personel dan peralatan Pencarian Dan Pertolongan; dan

    3. peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  3. Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  4. Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

    1. jenis Kecelakaan, Bencana dan/atau, Kondisi Membahayakan Manusia;

    2. perkiraan lokasi;

    3. kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;

    4. cara bertindak; dan

    5. waktu respons.

  5. Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala kantor Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 8 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Keempat
Pengerahan dan Pengendalian
Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 10

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11

  1. Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

  2. Dalam melaksanakan pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan membentuk unit Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

  3. Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

    1. unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan

    2. unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan.

  4. Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi dan membantu dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian atas permintaan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

  5. Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 12

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 meliputi:

  1. penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan;

  2. pelaksanaan pencarian,

  3. pelaksanaan pertolongan; dan/atau

  4. pelaksanaan Evakuasi Korban.

Pasal 13

Penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengarahan dan penugasan unit Pencarian dan Pertolongan menuju lokasi dan/atau area pencarian.

Pasal 14

Pelaksanaan pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pengumpulan informasi;

  2. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan;

  3. penerapan pola pencarian;

  4. pengoordinasian dan pengendalian unit Pencarian dan Pertolongan; dan/atau

  5. pelaporan perkembangan pelaksanaan pencarian.

Pasal 15

Pelaksanaan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:

  1. penilaian kondisi lingkungan;

  2. penilaian kondisi Korban;

  3. penyiapan peralatan pertolongan;

  4. pemilahan Korban sesuai kondisinya; dan/atau

  5. pertolongan pertama.

Pasal 16

Pelaksanaan Evakuasi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk:

  1. pemindahan Korban ke lokasi yang lebih aman;

  2. penyerahan Korban ke unit yang memberikan perawatan medis lebih lanjut; dan/atau

  3. penyerahan Korban kepada instansi yang menangani identifikasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB III
PENGHENTIAN PELAKSANAAN
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 18

  1. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan apabila:

    1. seluruh Korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi;

    2. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda Korban ditemukan; dan/atau

    3. setelah dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

  2. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator Pencarian dan Pertolongan atas usul koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

  3. Usulan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai dengan pertimbangan.

  4. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koordinator Pencarian dan Pertolongan mengeluarkan berita penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

  1. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dengan kondisi seluruh Korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pertimbangan:

    1. kesesuaian identitas Korban yang ditemukan dengan Korban yang dilaporkan;

    2. kesesuaian jumlah Korban yang ditemukan dengan jumlah Korban yang dilaporkan; dan

    3. tidak ada lagi laporan dari keluarga atau pihak terkait mengenai Korban yang belum ditemukan.

  2. Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari pelaksanaan operasi pencarian tidak ada tanda-tanda Korban ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pertimbangan:

    1. pencarian telah dilaksanakan di seluruh area pencarian sesuai dengan rencana operasi; dan

    2. pencarian telah dilaksanakan di luar area pencarian berdasarkan asumsi keberadaan Korban.

  3. Penghentian pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan karena dinilai tidak efektif berdasarkan pertimbangan teknis dari hasil evaluasi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:

    1. tidak terdapat data yang memadai;

    2. tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan Korban;

    3. kondisi cuaca tidak memungkinkan dilakukan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau

    4. kemampuan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia tidak memadai untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 20

Setelah Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan selesai, segera dilaksanakan:

  1. evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

  2. pengembalian petugas Pencarian dan Pertolongan kepada instansi atau organisasi masing-masing;

  3. pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan; dan

  4. penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 21

  1. Evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

  2. Evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

    1. perencanaan operasi;

    2. pengerahan dan pengendalian;

    3. dukungan administrasi;

    4. logistik;

    5. komunikasi;

    6. sarana, prasarana, dan peralatan; dan

    7. personel.

  3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

  1. Pengembalian petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dengan memberitahukan kepada instansi atau organisasi masing-masing.

  2. Pemberitahuan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk berita pengembalian petugas Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 23

  1. Pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

  2. Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

    2. unit Pencarian dan Pertolongan;

    3. data kejadian;

    4. data Korban; dan

    5. hasil evaluasi kegiatan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

  3. Laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 24

  1. Penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dengan membuat dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

  2. Dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan paling sedikit disertai dengan data dukung:

    1. surat perintah tugas;

    2. rincian biaya yang dikeluarkan; dan

    3. bukti pembayaran.

  3. Dokumen administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada koordinator Pencarian dan Pertolongan.

  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 25

Dalam hal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dihentikan dan dinyatakan telah selesai, Kepala Badan Nasional Pencarian Pencarian dan Pertolongan menetapkan penghentian organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad hoc.

Pasal 26

  1. Setelah penghentian organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dalam membantu Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

  2. Penghargaan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berjasa:

    1. memberikan informasi yang penting dan akurat mengenai Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;

    2. berhasil menjalankan tugas sangat penting dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau

    3. memberikan bantuan luar biasa dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

  3. Penghargaan yang diberikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

    1. piagam; dan/atau

    2. bantuan.

  4. Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga dapat memberikan penghargaan berupa:

    1. kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; atau

    2. rekomendasi kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil pada kementerian/lembaga, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB IV
PROSEDUR BANTUAN

Pasal 27

  1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan:

    1. Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara militer dan kapal militer;

    2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara kepolisian dan kapal kepolisian;

    3. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keantariksaan pada bandar antariksa; dan/atau

    4. pejabat yang berwenang pada kawasan terlarang lainnya.

  2. Dalam hal terjadi Kecelakaan di wilayah otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat segera memberikan bantuan dengan berkoordinasi dengan otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan.

Pasal 28

  1. Prosedur permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

    1. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;

    2. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan

    3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian bantuan.

  2. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk memberikan pertolongan dengan segera dan mengurangi jumlah Korban dan kerusakan.

Pasal 29

  1. Laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling sedikit memuat:

    1. identitas pelapor;

    2. lokasi;

    3. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;

    4. tanggal dan waktu; dan

    5. bantuan yang diperlukan.

  2. Koordinasi dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b meliputi:

    1. kebenaran informasi;

    2. data terkait dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;

    3. eskalasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia dan kemungkinan perkembangannya;

    4. upaya Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan; dan

    5. persetujuan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

  3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c mendapat pendampingan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 30

  1. Selain permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memberikan bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima.

  2. Laporan dan/atau informasi atas kejadian Kecelakaan, Bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

    1. identitas pelapor atau pemberi informasi;

    2. lokasi;

    3. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia; dan

    4. tanggal dan waktu.

  3. Prosedur pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;

    2. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan

    3. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian bantuan.

  4. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara serentak dengan tujuan untuk memberikan pertolongan dengan segera dan mengurangi jumlah Korban dan kerusakan.

BAB V
KEAHLIAN DAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 31

Operasi Pencarian dan Pertolongan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan/atau standar kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 32

Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kemampuan khusus yang dimiliki sumber daya manusia di bidang tertentu di luar kompetensi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memiliki:

  1. surat tugas;

  2. sertifikat keahlian; dan/atau

  3. rekomendasi dari koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 34

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 35

  1. Standar kompetensi dibidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:

    1. manajemen;

    2. pencarian;

    3. pertolongan;

    4. medis; dan

    5. logistik.

  2. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan:

    1. sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang Pencarian dan Pertolongan; atau

    2. sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 36

  1. Dalam melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang terjadi di kawasan perkotaan dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pemadaman kebakaran atau yang disamakan dengan itu.

  2. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pemadaman kebakaran atau yang disamakan dengan itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sumber daya manusia yang telah memenuhi standar kompetensi dibidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diganti yang baru.

Pasal 39

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan.