Peraturan LKPP 7 tahun 2022 tentang Bantuan Hukum

Apa itu Bantuan Hukum di lingkungan LKPP?

Bantuan Hukum di lingkungan LKPP adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi LKPP.

Pemberi Bantuan Hukum adalah unit organisasi di Sekretariat Utama yang memiliki tugas dan fungsi pemberian bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah Pegawai LKPP dan unit organisasi.

Bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum LKPP?

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Permohonan tertulis berisi uraian singkat pokok Permasalahan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan Permasalahan Hukum. Dalam hal tertentu, permohonan bantuan hukum dapat dilakukan secara lisan. Permohonan yang dilakukan secara lisan diikuti dengan permohonan tertulis. Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab menyiapkan materi atau memenuhi seluruh permintaan dokumen yang diminta oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana

Bantuan Hukum dalam perkara tindak pidana hanya dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai saksi. Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan dalam hal keterangan atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di LKPP dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai LKPP.

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Peraturan LKPP 7 tahun 2022 tentang Bantuan Hukum adalah:

1. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun pengaturan mengenai bantuan hukum di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dasar Hukum

Dasar hukum terbitnya Peraturan LKPP 7 tahun 2022 tentang Bantuan Hukum adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

Isi Peraturan LKPP 7 tahun 2022

Berikut adalah salinan isi Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bukan format asli:

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bantuan Hukum di lingkungan LKPP yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi LKPP.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah unit organisasi di Sekretariat Utama yang memiliki tugas dan fungsi pemberian bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah Pegawai LKPP dan unit organisasi.
5. Pegawai LKPP adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan LKPP.
6. Kepala LKPP yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP, yang penyelesaiannya dilakukan baik litigasi maupun non litigasi.
8. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan melalui pengadilan.
9. Non litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan di luar pengadilan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum oleh LKPP bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

1. Bantuan Hukum Litigasi; dan/atau
2. Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 4

1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
   1. Pidana;
   2. Perdata;
   3. Tata Usaha Negara; dan
   4. Pengujian peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sepanjang berkenaan dengan tugas dan fungsi LKPP.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

1. Konsultasi Hukum; dan/atau
2. Pendapat Hukum.

BAB III
PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
2. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
3. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi uraian singkat pokok Permasalahan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan Permasalahan Hukum.
4. Dalam hal tertentu, permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan.
5. Permohonan yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diikuti dengan permohonan tertulis.
6. Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab menyiapkan materi atau memenuhi seluruh permintaan dokumen yang diminta oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum dan dokumen yang berkenaan dengan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah lengkap, Penerima Bantuan Hukum diberikan Bantuan Hukum.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu
Pidana

Pasal 8

1. Bantuan Hukum dalam perkara tindak pidana hanya dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai saksi.
2. Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam hal keterangan atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di LKPP dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai LKPP.
3. Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang berstatus tersangka atau terdakwa berupa Konsultasi Hukum dan nasihat hukum terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

1. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik dan/atau dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;
2. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
3. pendampingan kepada saksi di hadapan penyelidik/ penyidik dan/atau di badan peradilan;
4. mengoordinasikan dengan unit organisasi atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan; dan/atau
5. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Perdata

Pasal 10

1. Bantuan Hukum dalam perkara perdata dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dengan status permasalahan yang:
   1. akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan; dan/atau
   2. telah terdaftar dan diproses melalui badan peradilan.
2. Bantuan Hukum penyelesaian perkara perdata yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tugas kedinasan di LKPP.
3. Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan gugatan perdata terhadap LKPP.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

1. melakukan koordinasi dengan unit organisasi dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
2. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan pemeriksaan persidangan di pengadilan;
3. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
4. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
5. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Penerima Bantuan Hukum; dan
6. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Tata Usaha Negara

Pasal 12

1. Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dengan status permasalahan yang:
   1. patut diduga akan menimbulkan gugatan; atau
   2. telah menimbulkan gugatan hukum.
2. Status permasalahan yang telah menimbulkan gugatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf b dalam kapasitas Penerima Bantuan Hukum sebagai:
   1. tergugat;
   2. penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara; atau
   3. pemohon intervensi.
3. Bantuan Hukum terhadap penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terkait dengan tugas kedinasan LKPP.
4. Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap LKPP.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

1. memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi objek perkara;
2. melakukan koordinasi dengan unit organisasi atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
3. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan pemeriksaan persidangan di pengadilan;
4. menyiapkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
5. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama;
6. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Penerima Bantuan Hukum; dan
7. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat
Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pasal 14

1. Bantuan Hukum diberikan kepada unit organisasi yang menghadapi permohonan:
   1. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya di Mahkamah Konstitusi; dan/atau
   2. pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
3. Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas LKPP.

Pasal 15

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Kepala untuk mengajukan:
   1. permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya di Mahkamah Konstitusi; dan/atau
   2. permohonan keberatan terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait.
3. Bantuan Hukum penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait bidang tugas LKPP.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) meliputi:

1. memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan uji materiil;
2. melakukan koordinasi dengan unit organisasi di LKPP dan instansi di luar LKPP dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil;
3. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti saksi guna pemeriksaan di badan peradilan;
4. menyiapkan penyusunan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan; dan
5. hal-hal yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

BAB V
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Konsultasi Hukum

Pasal 17

1. Konsultasi hukum dilaksanakan dalam rangka membantu memberikan saran penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum, termasuk:
   1. memberikan konsultasi hukum di bidang hukum perdata yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau
   2. memberikan konsultasi hukum mengenai hak dan kewajiban pihak dalam perkara dan masalah yang menjadi objek perkara.
2. Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala.

Bagian Kedua
Pendapat Hukum

Pasal 18

1. Pendapat hukum dilaksanakan dalam rangka membantu memberikan telaahan secara tertulis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum, termasuk:
   1. memberikan pendapat hukum berupa telaahan di bidang hukum perdata yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau
   2. memberikan pendapat hukum mengenai hak dan kewajiban pihak dalam perkara dan masalah yang menjadi objek perkara.
2. Hasil pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis oleh Penerima Bantuan Hukum sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Kepala.

BAB VI
PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 19

1. Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan/dieksekusi oleh LKPP (non executable), Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.
2. Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.
3. Dalam hal penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakilkan kepada salah satu personil Pemberi Bantuan Hukum maka personil tersebut dapat menggunakan surat kuasa khusus.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 20

1. Pegawai LKPP yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib direhabilitasi berupa pemulihan hak dan/atau martabat yang bersangkutan.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 21

1. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, termasuk pemberian bantuan biaya penyelesaian permasalahan hukum dalam perkara pidana.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA, PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Penggunaan Jaksa Pengacara Negara, Arbiter, Konsiliator, Mediator dan Advokat

Pasal 22

1. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dengan izin tertulis dari Kepala dapat menggunakan:
   1. Jaksa Pengacara Negara;
   2. Arbiter;
   3. Konsiliator;
   4. Mediator; dan/atau
   5. Advokat.
2. Permohonan izin tertulis dari Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
3. Tata cara dan prosedur penggunaan Jaksa Pengacara Negara, Arbiter, Konsiliator, Mediator dan/atau Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 23

1. Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Permasalahan Hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan/atau pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, ahli, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Lembaga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) LKPP serta sumber anggaran lain yang sah.