Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KIK

Memiliki hasil cipta, rasa dan karsa warisan leluhur yang dipergunakan dan masih disukai hingga jaman now merupakan berkah kehidupan komunal yang luar biasa. Namun bagaimana disesuaikan dengan ranah hukum Kekayaan Intelektual modern. Tentulah perlu apa yang dinamakan rekognisi. Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KIK.

KIK adalah singkatan dari Kekayaan Intelektual Komunal. Yaitu kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Pusat Data KIK isinya merupakan kumpulan data mengenai KIK yang ada di seluruh Indonesia. Beragram Kriteria Kekayaan Intelektual diwadahi dalam Pusat Data.

Data KIK meliputi apa saja? Data Kekayaan Intelektual Komunal meliputi Pengetahuan Tradisional; Ekspresi Budaya Tradisional; Sumber Daya Genetik; dan Potensi Indikasi Geografis.

Termasuk dalam pengetahuan tradisional adalah kecakapan teknik (know how); keterampilan; inovasi; konsep; pembelajaran; pengetahuan pertanian; pengetahuan teknis; pengetahuan ekologis; pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; adat istiadat masyarakat; ritus (magis); perayaan-perayaan; sistem ekonomi tradisional; sistem organisasi sosial; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Ekspresi Budaya Tradisional dapat juga menggunakan Sumber Daya Genetik. Termasuk dalam Kategori ini adalah ekspresi verbal tekstual; musik; gerak; teater; seni rupa; upacara adat; arsitektur; lanskap; dan/atau bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Semantara kategori sumber daya genetik sendiri mencakup hal-hal seperti tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Masuk dallam pengkategorian indikasi geografis adalah produk atau barang berupa sumber daya alam; barang kerajinan tangan; dan/atau hasil industri.

KIK diinventarisir dengan cara studi lapangan/kelayakan; kelengkapan administrasi; pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau pertukaran data. Inventarisasi KIK dilakukan oleh Menteri Kumham dan Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembagadan/atau Pemerintah Daerah. Pendataan KIK dilakukan dengan mengisi formulir yang ada dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Data Ekspresi Budaya Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat: nama Ekspresi Budaya Tradisional; kustodian; bentuk Ekspresi Budaya Tradisional; klasifikasi; wilayah/lokasi; dan deskripsi.

Inventarisasi Data Pengetahuan Tradisional paling sedikit memuat nama Pengetahuan Tradisional; kustodian; bentuk Pengetahuan Tradisional; wilayah/lokasi; dan deskripsinya.

Untuk Data Sumber Daya Genetik minimal data yang tersedia adalah nama Sumber Daya Genetik; jenis Sumber Daya Genetik; wilayah/lokasi; dan deskripsi.

Data Potensi Indikasi Geografis sedikitnya adalah nama Potensi Indikasi Geografis; jenis barang atau produk; karakteristik dan kualitas produk; batas wilayah/peta wilayah; dan deskripsi.

Menyambung Pusat Data di atas. Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal diselenggarakan oleh Menteri untuk melakukan Inventarisasi KIK. Pusat Data KIK memuat minimal nama, bentuk, dan sifat KIK; Kustodian; wilayah/lokasi KIK; deskripsi KIK; dokumentasi KIK; dan data dukung lainnya.

Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KIK terdiri dari 18 Ayat dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lampiran Permenkumham KIK ini berisi formulir untuk didaftarkan dan diinventarisasi sesuai kategorinya yaitu Pengetahuan Tradisional; Ekspresi Budaya Tradisional; Sumber Daya Genetik; dan Potensi Indikasi Geografis.

Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal ditetapkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada 11 Juli 2017. Diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada 14 Juli 2017 di Jakarta.

Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menter Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Nomor 13 tahun 2017
tentang
Data Kekayaan Intelektual Komunal

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KIK adalah:

  1. bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografismerupakan modal dasar pembangunan nasional;

  2. bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografisuntuk kepentingan pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KIK adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

  6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Isi Permenkumham Data KIK

Berikut adalah isi Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

  2. Pusat Data KIK yang selanjutnya disebut Pusat Data adalah kumpulan data mengenai KIK yang ada di seluruh Indonesia.

  3. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

  4. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

  5. Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

  6. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

  7. Kustodian adalah komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Traditional tersebut secara tradisional dan komunal.

  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Data KIK meliputi:

  1. Pengetahuan Tradisional;

  2. Ekspresi Budaya Tradisional;

  3. Sumber Daya Genetik; dan

  4. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 3

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aterdiri atas:

  1. kecakapan teknik (know how);

  2. keterampilan;

  3. inovasi;

  4. konsep;

  5. pembelajaran;

  6. pengetahuan pertanian;

  7. pengetahuan teknis;

  8. pengetahuan ekologis;

  9. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;

  10. adat istiadat masyarakat;

  11. ritus (magis);

  12. perayaan-perayaan;

  13. sistem ekonomi tradisional;

  14. sistem organisasi sosial;

  15. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional; dan/atau

  16. kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Pasal 4

  1. Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup bentuk ekspresi:

    1. verbal tekstual;

    2. musik;

    3. gerak;

    4. teater;

    5. seni rupa;

    6. upacara adat;

    7. arsitektur;

    8. lanskap; dan/atau

    9. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

  2. Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Pasal 5

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf c mencakup:

  1. tanaman/tumbuhan atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;

  2. hewan/binatang atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau

  3. jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Pasal 6

Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mencakup barang dan/atau produk berupa:

  1. sumber daya alam;

  2. barang kerajinan tangan; dan/atau

  3. hasil industri.

BAB II
INVENTARISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

  1. KIK wajib dilakukan inventarisasi.

  2. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

  3. Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembagadan/atau Pemerintah Daerah.

  4. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

    1. studi lapangan/kelayakan;

    2. kelengkapan administrasi;

    3. pengusulan penetapan hasil inventarisasi; dan/atau

    4. pertukaran data.

Pasal 8

  1. Dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri, menteri, pimpinan lembaga, dan/atau kepala daerah wajib mengisi formulir.

  2. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 9

Data Ekspresi Budaya Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat:

  1. nama Ekspresi Budaya Tradisional;

  2. kustodian;

  3. bentuk Ekspresi Budaya Tradisional;

  4. klasifikasi;

  5. wilayah/lokasi; dan

  6. deskripsi.

Bagian Ketiga
Pengetahuan Tradisional

Pasal 10

Data Pengetahuan Tradisional yang diinventarisasi paling sedikit memuat:

  1. nama Pengetahuan Tradisional;

  2. kustodian;

  3. bentuk Pengetahuan Tradisional;

  4. wilayah/lokasi; dan

  5. deskripsi.

Bagian Keempat
Sumber Daya Genetik

Pasal 11

Data Sumber Daya Genetikyang diinventarisasi paling sedikit memuat:

  1. nama Sumber Daya Genetik;

  2. jenis Sumber Daya Genetik;

  3. wilayah/lokasi; dan

  4. deskripsi.

Bagian Kelima
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 12

Data Potensi Indikasi Geografis yang diinventarisasi paling sedikit memuat:

  1. nama Potensi Indikasi Geografis;

  2. jenis barang atau produk;

  3. karakteristik dan kualitas produk;

  4. batas wilayah/peta wilayah; dan

  5. deskripsi.

Pasal 13

  1. Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dilakukan pendokumentasian/pengarsipansecara elektronik atau nonelektronik.

  2. Pendokumentasian/pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri

BAB III
PUSAT DATA

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK, Menteri membentuk sistem inventarisasi KIK berupa Pusat Data.

Pasal 15

  1. Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:

    1. nama, bentuk, dan sifat KIK;

    2. Kustodian;

    3. wilayah/lokasi KIK;

    4. deskripsi KIK;

    5. dokumentasi KIK; dan

    6. data dukung lainnya.

  2. Data yang dimuat oleh Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 16

  1. Setiap orang dapat mengajukan keberatan kepada Menteri terhadap KIK yang termuat dalam Pusat Data, dalam hal:

    1. KIK tersebut tidak sesuai dengan pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat komunal; dan/atau

    2. Kustodian yang mengampu bukan merupakan Kustodian yang sebenarnya.

  2. Menteri melakukan mediasi dengan pihak terkait untuk memeriksa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  3. Berdasarkan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima atau menolak keberatan dari pemohon.

  4. Dalam hal Menteri menerima keberatan, Menteri mengubah atau menghapusdata KIK dari Pusat Data.

Pasal 17

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data KIK, Menteri dapat mengubah data KIK dari Pusat Data.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Lampiran Ukuran
Permenkumham 13 tahun 2017 tentang Data KIK (275.78 KB) 275.78 KB