Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang mengamanatkan perlunya ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Royalti dalam Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik HakCipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Hak Terkait adalah hak yang berkaitandengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Pengelolaan Royalti) dalam Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ataupemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti. LMKN terdiri atas LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait. LMKN memiliki fungsi:

  1. penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik;

  2. penyusunan kode etik lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik;

  3. pengawasan terhadap Pengelolaan Royalti oleh lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik;

  4. penyampaian rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus lembaga manajemen kolektif;

  5. penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;

  6. penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada lembaga manajemen kolektif;

  7. penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

  8. mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh lembaga manajemen kolektif jika terdapat keberatan dari anggota lembaga manajemen kolektif; dan

  9. penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2021 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 8 April 2021 di Jakarta.

Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 417. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik

Mencabut

Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik mencabut ada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786).

Latar Belakang

Pertimbangan Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675);

  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Isi Permenkumham tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik

Berikut adalah isi Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik, bukan format asli:

  1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

  2. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

  3. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

  4. Hak Terkait adalah hak yang berkaitandengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

  5. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

  1. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.

  2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

  3. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

  4. Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik.

  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Pasal 2

LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti.

Pasal 3

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LMKN mempunyai fungsi:

  1. penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti di bidang lagu dan/atau musik;

  2. penyusunan kode etik lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik;

  3. pengawasan terhadap Pengelolaan Royalti oleh lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik;

  4. penyampaian rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus lembaga manajemen kolektif;

  5. penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;

  6. penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada lembaga manajemen kolektif;

  7. penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;

  8. mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh lembaga manajemen kolektif jika terdapat keberatan dari anggota lembaga manajemen kolektif; dan

  9. penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

LMKN terdiri atas:

  1. LMKN Pencipta; dan

  2. LMKN pemilik Hak Terkait

Pasal 5

  1. Susunan keanggotaan komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait terdiri atas:

    1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan

    2. anggota.

  2. Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai komisioner hanya dapat menjabat sebagai komisioner pada salah satu LMKN.

  3. Ketua komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

  4. Masa jabatan komisioner paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui panitia seleksi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisioner LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh pelaksana harian.

  2. Pelaksana harian dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang:

    1. keuangan;

    2. manajemen;

    3. teknologi informasi;

    4. lisensi;

    5. pengelolaan royalti; dan/atau

    6. hukum.

  3. Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada komisioner LMKN.

  4. Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua komisioner LMKN.

Pasal 7

  1. Pelaksana harian di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menata kelola keuangan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan organisasi LMKN.

  2. Pelaksana harian di bidang manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administratif.

  3. Pelaksana harian di bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kegiatan LMKN.

  4. Pelaksana harian di bidang lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyediakan jasa konsultasi pencatatan lisensi dan menjadi kuasa dalam permohonan pencatatan lisensi.

  5. Pelaksana harian di bidang pengelolaan royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti atas penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.

  6. Pelaksana harian di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mempunyai tugas memberikan advokasi, menelaah perjanjian, menyusun tanggapan hukum, dan melakukan litigasi.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN
PEMBERHENTIAN KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

LMKN bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 9

  1. LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independen.

  2. Susunan komisioner LMKN Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur:

    1. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait;

    2. Pencipta;

    3. LMK Pencipta; dan/atau

    4. ahli/akademisi/pakar hukum di bidang hak cipta.

  3. Susunan komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur:

    1. unsur pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan Hak Terkait;

    2. pemilik Hak Terkait;

    3. LMK pemilik Hak Terkait; dan/atau

    4. ahli/akademisi/pakar hukum di bidang hak cipta.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 10

  1. Untuk dapat diangkat menjadi komisioner LMKN harus memenuhi persyaratan:

    1. Warga Negara Indonesia;

    2. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan;

    3. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;

    4. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;

    5. sehat jasmani dan rohani;

    6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

    7. memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri musik/lagu dan solusinya.

  2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisioner yang berasal dari unsur pemerintah juga harus memenuhi persyaratan:

    1. memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda dan golongan/ruang (IV/c); dan

    2. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 11

  1. Komisioner LMKN diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

  2. Dalam mengangkat komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk panitia seleksi.

Pasal 12

  1. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.

  2. Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:

    1. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat; dan

    2. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

  3. Susunan keanggotaan panitia seleksi terdiri atas:

    1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Pusat;

    2. 4 (empat) orang anggota.

  4. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Panitia seleksi mempunyai tugas:

  1. mengumumkan penerimaan calon komisioner;

  2. melakukan pendaftaran calon komisioner;

  3. mengumumkan nama calon komisioner di laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

  4. menentukan nama calon Komisioner yang akan diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

  1. Tahapan seleksi calon komisioner LMKN terdiri atas:

    1. pengumuman penerimaan calon komisioner LMKN;

    2. pendaftaran calon komisioner LMKN;

    3. pemeriksaan persyaratan dan pengumuman nama calon komisioner LMKN; dan

    4. penentuan nama calon komisioner LMKN oleh panitia seleksi.

  2. Pengumuman penerimaan calon komisioner LMKN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, dan laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.

  3. Pendaftaran calon komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada panitia seleksi dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:

    1. surat lamaran bermaterai cukup;

    2. daftar riwayat hidup termasuk;

    3. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

    4. fotokopi kartu identitas dan NPWP;

    5. fotokopi ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan untuk lulusan dalam negeri atau instansi yang berwenang untuk lulusan luar negeri;

    6. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana keahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

    7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah.

  4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.

  5. Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi dan mengumumkan hasilnya pada laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  6. Panitia seleksi melakukan seleksi kompetensi di bidang lagu dan/atau musik terhadap calon komisioner LMKN yang lolos seleksi administrasi.

  7. Panitia seleksi menentukan nama calon komisioner LMKN yang lolos seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

  8. Nama calon komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh panitia seleksi kepada Menteri.

  9. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Menteri menetapkan komisioner LMKN.

Pasal 15

  1. Sebelum memangku jabatan, komisoner LMKN yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri.

  2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

    Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga";

    “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian";

    “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia";

    “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara"; dan

    “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya".

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat panitia seleksi.

Bagian Ketiga
Penggantian

Pasal 17

  1. Menteri dapat menetapkan pengganti ketua komisioner LMKN untuk jangka waktu sisa masa jabatannya, dalam hal ketua komisioner LMKN:

    1. meninggal dunia;

    2. mengundurkan diri;

    3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; atau

    4. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

  2. Pengganti ketua komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota komisioner LMKN.

Pasal 18

  1. Dalam hal anggota komisioner LMKN berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat anggota komisioner LMKNpengganti antarwaktu untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota komisioner LMKN yang digantikan.

  2. Kekosongan jabatan anggota komisioner LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua komisioner LMKN kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

  3. Tata cara pengangkatan anggota komisioner LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan calon anggota komisioner LMKN pengganti antarwaktu.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 19

  1. Ketua dan anggota komisioner LMKN berhenti, jika:

    1. meninggal dunia;

    2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

  2. Ketua dan anggota komisioner LMKN diberhentikan, jika:

    1. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

    2. tidak dapat melaksankan tugas dan fungsinya secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;

    3. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau

    4. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IV
DANA OPERASIONAL DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

  1. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk:

    1. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;

    2. dana operasional; dan

    3. dana cadangan.

  2. Royalti yang didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disisihkan untuk digunakan sebagai jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait.

  3. Penyisihan untuk digunakan sebagai jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Operasional

Pasal 21

  1. LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

  2. LMK dapat menggunakan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh pesen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 22

  1. Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas komisioner dan pelaksana harian LMKN.

  2. Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pendistribusian dan administrasi LMK.

Bagian Ketiga
Dana Cadangan

Pasal 23

  1. Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.

  2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, Royalti didistribusikan.

  3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, Royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.

  4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Royalti yang:

    1. lagu dan/atau musik tidak dicatatkan penggunaannya;

    2. masih terdapat sengketa antarpemilik; atau

    3. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkaitnya belum terdaftar sebagai anggota LMK.

Pasal 24

Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diambil paling banyak 7% (tujuh persen) dari keseluruhan Royalti yang akan didistribusikan.

Pasal 25

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat digunakan oleh LMKN untuk:

  1. pendidikan musik;

  2. kegiatan sosial atau amal; dan

  3. insentif bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK.

Pasal 26

Terhadap penggunaan dana cadangan, LMKN melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, izin operasional LMK yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin operasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian isi Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik yang telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2021 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 8 April 2021 di Jakarta.

Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 417. Agar setiap orang mengetahuinya.